"BICARA bos belakangan menjurus kontraproduktif!" ujar Umar. "Dari memberi setiap TKI handphone agar kalau dianiaya majikan bisa cepat lapor, menegaskan kasus Gayus tetap ditangani polisi saat kuat desakan publik agar diambil alih KPK, hingga tentang kekuasaan monarki di Yogya padahal sejak awal kemerdekaan sudah diintegrasikan dalam sistem negara Republik Indonesia dengan status Daerah Istimewa!"

"Bos yang kontraproduktif terus-terusan bisa menjadi rezim autis, asyik dengan pikiran dan khayalan sendiri, tak nyambung dengan realitas, melawan arus common sense—akal sehat publik, bahkan bisa lebih parah, terlepas dari konteks sejarah!" sambut Amir. "Seperti penyandang autis, kecerdasannya bisa di atas rata-rata tapi sering over-reaktif dan hiperaktif!"

"Tingkah over-reaktif jelas pada kasus TKI dan Gayus itu! Jika setiap orang dari lima juta TKI diberi satu handphone seharga Rp1 juta, perlu Rp5 triliun, lebih besar dari dana Jamkesmas untuk 22 juta warga miskin Rp4,3 triliun per tahun!" timpal Umar. "Sedang hiperaktif bertingkah nyeleneh, seperti menyebut seolah ada monarki di Yogya!"

"Pokoknya dengan langkah demi langkah yang terus kontraproduktif, rezim autis bisa membawa bangsanya tersesat dalam keruwetan serba tak masuk akal, kalut karena semakin jauh dari solusi yang dibutuhkan untuk keluar dari keterpurukan berkepanjangan!" tegas Amir. "Kondisi kalut itu mendorong kelompok warga atau masyarakat mencari alternatif jalan keluar sendiri dengan belajar dari pengalaman warga bangsa yang pernah berhasil keluar dari krisis yang mereka alami!"

"Mungkin itu bisa berarti, jika status Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh berdasar sejarah diingkari pusat, sedang Aceh dan Papua belakangan mendapat status daerah istimewa berlatar konflik bersenjata, untuk mengembalikan status daerahnya istimewa tak mustahil rakyat Yogyakarta meniru cara daerah lain mendapatkannya!" tebak Umar.

"Maka itu, 'terlepas dari konteks sejarah' itu stadium parah rezim autis yang terlalu asyik dengan pikiran dan khayalan sendiri, karena bisa menimbulkan risiko berbahaya bagi bangsanya!" tegas Amir. "Di lain pihak, sulit menyadarkan rezim autis untuk menghentikan langkah-langkah kontraproduktifnya meski menyulut konflik, karena rezim menjadi autis justru oleh pikiran dan khayalan tentang kekuasaannya yang amat kuat, tak satu pun kekuatan lain mampu menggoyahnya! Ia justru keranjingan mempermainkan subordinat-subordinat pendukung kekuasaannya guna unjuk kekuasaan membuktikan, dia apakan pun subordinat yang mabuk kekuasaan tak bisa berkutik!" ***

Selanjutnya.....

"DISUGUHI Sonto roti Marie tadi aku jadi teringat jajanan 1950-an!" ujar kakek. "Di kemasan tertulis roti Marie, simbol modern beristilah asing dengan standar rasa sebenarnya gandum, saat dimakan terasa gaplek! Begitu kualitas hidup bangsa kita saat baru merdeka dahulu—
Marie rasa gaplek!"

"Kayaknya kualitas hidup Marie rasa gaplek pada bangsa kita sejak zaman itu hingga sekarang belum berubah!" sambut cucu. "Dari panggung nasional kekuasaan politik, hukum, dan sosial-ekonomi meski dikemas modern dengan label demokrasi, secara keseluruhan rasanya masih gaplek banget! Itu terjadi pada seluruh hierarki kekuasaan sampai terbawah, sehingga imbasnya amat dirasakan rakyat seperti buruh—upah mereka dikemas dengan label standar kebutuhan hidup layak (KHL), isinya jauh dari memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup layak kaum buruh! Belum lagi nilainya acap tereduksi hasil survei harga yang ditunggangi kepentingan tertentu!"

"Memang! Dengan UMR (upah minimum regional) DKI Jakarta cuma Rp1,29 juta per bulan, di daerah umumnya di bawah Rp1 juta per bulan, hidup layak seperti apa yang bisa dicapai buruh?" tegas kakek. "Tapi itulah standar KHL produk demokrasi yang dituangkan sistem politik, hukum, dan sosial enonomi dari panggung kekuasaan nasional kita! Benar-benar Marie rasa gaplek!"

"Itu berarti, untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa yang pertama harus diperbaiki mind set—cara berpikir—para pemimpin di pentas kekuasaan nasional, dengan mengganti isi demokrasi dalam dimensi politik, hukum dan sosial-ekonomi dari gaplek menjadi Marie yang sebenarnya!" timpal Umar. "Celakanya, orientasi kepentingan jangka pendek demi memenangkan pemilu untuk mempertahankan kekuasaan, para pemimpin nasional itu tak hanya beretorika gaplek sebagai Marie, tapi malah mempertahankan gaplek sebagai Marie yang terbaik, lalu menghambat proses pembuatan Marie yang sebenarnya!"

"Tampak, janji perubahan cuma omong kosong, karena gaplek praktek politik, hukum dan sosial-ekonomi nasional yang dipertahankan semakin apek, cermin kehidupan rakyat lapisan terbawah yang kian getir penderitaannya!" tukas kakek. "Lucunya, para pemimpin nasional menegaskan pentingnya mengubah mind set rakyat yang justru sudah punya gambaran ideal demokrasi, diseesuaikan dengan mind set mereka—
para pemimpin—padahal justru mind set para pemimpin itu sendiri yang harus diubah untuk mewujudkan perubahan yang mereka janjikan!" ***

Selanjutnya.....

"BUSYRO yang terpilih jadi ketua KPK itu titisan atau utusan dewa mana?" kakek tanya Ki Bedul, sejawat yang dianggap punya indra keenam.

"Dilihat dari sikap tegas dalam prinsip, tak kenal kompromi dalam penegakan hukum, tapi lembut dalam cara bertindaknya, tak lain lagi kaitannya, Batara Bayu!" jawab Ki Bedul. "Kelebihan Bayu, selincah dan segesit apa pun lelembut—makhluk halus—

bergerak, meski tak terlihat secara kasatmata, tetap bisa dia antisipasi! Koruptor itu sejenis lelembut, bekerja licin tanpa menyisakan bukti-bukti fisik yang terlihat kasatmata!"

"Kelemahannya apa?" kejar kakek.

"Pada wanita!" jawab Ki Bedul. "Ia enggan untuk membelainya! Maka itu, banyak wanita membawa kipas guna mengatasi keengganan Bayu itu!"

"Gawat juga itu!" entak kakek. "Karena titik nadir pelemahan KPK justru saat ketanggor wanita! Meski sudah banyak anggota DPR dihukum dua sampai empat tahun penjara karena terbukti menerima cek perjalanan bersumber dari wanita bernama Nunun, sampai kini belum sekali pun KPK berhasil menghadirkan Nunun untuk diperiksa!"

"Ketika menghadapi hal seperti itulah diperlukan ketegasan!" timpal Ki Bedul. "Bukan harus Bayu sendiri yang menangani, dia cukup perintahkan jajarannya untuk melaksanakan prosedur dengan semestinya! Di situ kunci masalah KPK, yang cuma punya lima komisioner harus menangani korupsi di seantero negeri! Jika harus komisioner sendiri langsung menanganinya, cuma berapa kasus bisa selesai per tahun? Untuk itu, komisioner lebih tepat sebagai dirigen yang menggerakkan semua divisi KPK bersimfoni! Dengan itu pemberantasan korupsi bisa bergerak lebih cepat!"

"Gemuruh simfoni itu pula membuat terpaan Bayu ke sarang lelembut koruptor semakin terasa menggentarkan!" tegas kakek. "Tapi apa cukup sebatas gentar, tak harus ada power lain yang bisa membuat lelembut lebih ketakutan dan menghentikan korupsinya?"

"Power dari kekuasaan pamungkas justru amat diperlukan"" timpal Ki Bedul. "Itu dari Yudistira, Raja Amarta, selaku pemegang pusaka Layang Kalimusodo—simbolisasi konstitusi! Jika Yudistira gunakan kekuasaan penuh amanat Kalimusodo bersistem presidensial selaku penguasa eksekutif tertinggi, tanpa injak rem dengan enggan intervensi ini-itu, suhu pemberantasan korupsi akan benar-benar 'in'! Dalam suhu seperti itu, Bayu cs. bisa lebih mudah meringkus lelembut koruptor dari sarangnya!"

"Masalahnya itu," sela kakek, "Yudistira cenderung injak rem justru di setiap jalan pendakian!" ***

Selanjutnya.....

"KENAPA moyang kita mewajibkan setiap generasi memangkas bukit di timur lembah desa kita, cucu tanya kakeknya," ujar Umar. "Jawab kakek, bukit itu menghalangi warga lembah kita mendapatkan fajar dan sinar matahari lebih cepat seperti warga desa-desa lain, ketika mereka telah bekerja kita masih tidur! Itu penyebab desa kita selalu tertinggal dan terbelakang dari desa lain!"

"Bangsa kita senasib dengan warga lembah itu!" sambut Amir. "Kita telah berjuang antargenerasi memangkas bukit ketakadilan hukum dan substantif, tapi tetap terlambat mendapat fajar dan sinar matahari keadilan! Itu pula penyebab bangsa kita terlambat bangun, tertinggal dan terbelakang dari kemajuan bangsa-bangsa lain!"

"Untuk itu, tampilnya beriringan tiga pendekar pemimpin baru lembaga penegak hukum, Kapolri Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Ketua KPK Busyro Muqoddas, layak diharap bisa mempercepat terbitnya fajar dan sinar matahari keadilan bagi bangsa ini!" tegas Umar. "Kata kuncinya pada kemauan tulus bekerja sama ketiga pendekar memangkas bukit ketakadilan itu secara saksama! Bukan kerja sama dalam arti konspirasi, saling menutupi keburukan! Tapi sambatan, membersihkan rumput dan gulma di ladang! Di ladang Polri, jaksa dan KPK ikut sambatan, begitu sebaliknya! Sebab kalau mau dikerjai sendiri tanpa sambatan, bisa lebih cepat subur rumput dan gulma ketimbang tanamannya! Itulah yang cenderung terjadi selama ini, konspirasi saling menutupi rumput dan gulma!"

"Rumput dan gulma di ladang lembaga penegak hukum itu bagian penting dari bukit ketakadilan hukum dan substantif yang harus dipangkas, kalau bisa tidak sampai harus dilakukan secara antargenerasi!" timpal Amir. "Betapa rumput dan gulma itu membuat tanaman yang baik malah tak berkembang dan berbuah! Betapa rumput dan gulma itu membuat tikus-tikus koruptor nyaman hidup merajalela menggerogoti kekayaan negara berupa uang untuk kesejahteraan rakyat, hingga ketakadilan hukumnya berekses pada ketakadilan substantif—ketakadilan sosial-ekonomi-budaya! Beraspek budaya, karena korupsi menghancurkan moral bangsa—
moralitas itu roh peradaban!"

"Setelah sambatan membersihkan ladang masing-masing, ketiga pendekar bersama berburu ke belantara koruptor!" tegas Umar. "Kalau berburu sendiri-sendiri, buruannya bisa lari ke arah lain! Tapi dengan berburu bersama, buruan digropyok ramai-ramai dengan pagar betis jajaran ketiga lembaga penegak hukum, buruannya tak bisa meloloskan diri! Harapan mempercepat terbitnya matahari keadilan pun tak berlebihan!" ***

Selanjutnya.....

"BI—Bank Indonesia—melaporkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung triwulan tiga 2010 sebesar 6,25%, lebih tinggi dari prediksi BI 5,64%, dan signifikan dibanding triwulan sebelumnya 3,87%!" ujar Umar. "Basis pertumbuhan masih konsumsi swasta yang menguasai pangsa 55,13% dengan pertumbuhan 6,46%! Dukungan utama dari pertumbuhan investasi 16,6%--baki debet kredit investasi, impor bahan baku penolong, dan konsumsi semen! Lalu, ekspor naik 11,4%--dengan pangsa pasar komoditas hasil pertanian seperti kopi, teh, rempah 31,1% yang tumbuh 9,3%!"

"Dengan konsumsi swasta yang masih dominan pangsa dan pertumbuhannya sebagai basis, serta dukungan investasi yang baru tahap input, jelas di balik signifikansi pertumbuhan itu masih perlu dorongan serius untuk peningkatan peran pada sektor-sektor produksi dan sektor pemerintah—public sector!" sambut Amir. "Peningkatan peran ekspor produk pertanian rakyat terutama kopi, kakao, dan rempah—juga karet—tentu memberi arti positif pertumbuhan pada kesejahteraan rakyat! itu langsung terlihat pada peran konsumsi dalam proses pertumbuhan! Namun dengan pangsa pasar komoditasnya yang masih relatif kecil dalam komponen ekspor dibanding jumlah petani sebagai mayoritas warga Lampung, usaha ekstra mendorong peningkatannya jadi penting!"

"Seharusnya stimulan untuk itu datang dari sektor pemerintah, tapi justru itu yang dari laporan BI kurang ditonjolkan!" tegas Umar. "Soal itu juga mudah dicek silang ke APBD I dan II se-Lampung, jumlahnya pada sektor pertanian dan perkebunan rakyat umumnya kurang signifikan! Padahal justru di situlah prime stake—taruhan utama—ekonomi mayoritas rakyat Lampung!"

"Itu karena belanja public sector di Lampung secara umum masih terdominasi dari dan untuk aparatur!" timpal Amir. "Pergeseran dari dominasi kepentingan aparatur ke kepentingan publik lamban, kalau tidak yang terjadi justru sebaliknya, karena penambahan pegawai terus dilakukan dengan konsekuensi peningkatan belanja aparatur! Itu belum lagi dilihat dari daya dukung APBD pada infrastruktur perekonomian rakyat yang juga praktis masih lemah!"

"Tanpa dukungan public sector yang kuat bisa diduga sulit mempertahankan rekor signifikan pertumbuhan ekonomi triwulan tiga 2010 itu!" tegas Umar. "Kompensasinya, pemerintah daerah lebih giat promosi investasi, membuka kemudahan terbaik dalam semua dimensinya dibanding provinsi lain! Daya saing memikat investor itu masih harus ditingkatkan!"

Selanjutnya.....

"GAYUS H.P. Tambunan bebas berkicau di sidang pengadilan siapa dan apa perannya dalam mafia hukum dan mafia pajak!" ujar Umar. "Terpenting justru, kasus Gayus dengan segala akarnya tetap ditangani polisi, karena dengan begitu Gayus bisa dijadikan kunci pagar pengaman para pemain inti dan jaringannya di markas besar mafia hukum dan mafia pajak dari penyingkapan topengnya!"

"Kesan itu mencuat seiring desakan publik agar KPK mengambil alih kasus Gayus setelah kepolisian dan kejaksaan yang menanganinya sejak April cuma menyeret pemain kecil-kecil, tetapi Kapolri menegaskan kasus Gayus tetap ditangani Polri! Penegasan Kapolri itu diperkuat Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha!" timpal Amir. "Sedang KPK, yang 'diselamatkan' presiden dari kasus cicak vs buaya, tidak merespons desakan publik itu, malah mendukung penyelesaian kasus Gayus oleh polisi!"

"Kalau sudah begitu, kayaknya usai kasus Gayus yang sedang disidangkan dan kasus ngeluyurnya Gayus keluar tahanan, kasus mafia hukum dan mafia pajak selesai!" tukas Umar. "Selanjutnya, tak mustahil mafia hukum dan mafia pajak lebih nyaman beroperasi karena mendapatkan perlindungan dan pengamanan yang sistemik!"

"Kemungkinan itu hanya bisa bergeser jika KPK di bawah Busyro Muqoddas bisa kembali bernyali untuk menerobos sarang koruptor dalam stelsel-stelsel kekuasaan!" sambut Amir. "Suntikan nyali baru itu amat penting, sebab sejak kasus cicak vs. buaya yang melemahkan KPK telah memerosotkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini hingga tinggal positif 15 persen sesuai survei Lembaga Survei Indonesia Oktober 2010! Itu pun syukur masih positif, dibanding kepolisian minus 18,5 persen, Kejaksaan minus 17,6 persen, dan Pengadilan minus 15 persen!"

"Meski kecil, mendingan masih punya modal dasar kepercayaan rakyat bagi KPK memulai langkah kepemimpinan baru nanti!" tegas Umar. "Modal kepercayaan rakyat itu cukup untuk membuka kunci pagar yang melindungi mafia hukum dan mafia pajak lewat alat bukti asal uang 28 miliar dan 74 miliar sitaan dari Gayus, untuk diurai secara benar kaitannya dengan mafia hukum dan mafia pajak—yang dalam penanganan kasusnya sekarang justru dikesampingkan!"

"Kalau kunci pagar itu masih bisa dibuka kembali, dunia pemberantasan korupsi belum kiamat!" timpal Amir. "Asalkan, nyali KPK cukup kuat untuk menerobos konstelasi kekuasaan yang menguasai kunci pagarnya! Itu bukan tantangan sepele!" ***

Selanjutnya.....

"BAGI kabupaten tanpa kota utama yang dominan sebagai pusat bisnis dan pertumbuhan ekonomi, penajaman program pembangunan di Way Kanan memang harus fokus di desa!" ujar Umar. "Tapi, seperti umumnya pembangunan desa di negeri kita, banyak tangan turun dengan beraneka bantuan dilakukan secara meraba-raba, tanpa melihat proses, hasil atau eksesnya, karena yang dicatat sebagai prestasi jumlah bantuan yang dikucurkan, bukan keefektifan output-nya! Untuk itu, langkah awal Bupati Bustami Zainudin adalah mengintegrasikan semua bantuan dalam program terpadu sesuai prioritas kampung bersangkutan dengan fasilitator dan monitoring Pemkab!"

"Apa mungkin tertangani Pemkab sedemikian banyak kampung di kabupatennya?" tanya Amir.

"Pasti tak tertangani sekaligus!" jawab Umar. "Tahap pertama dari setiap kelompok sejumlah kampung dipilih satu sebagai kampung binaan untuk contoh bagi kampung sekitarnya! Dengan fasilitator Pemkab menggenapi semua bantuan itu menjadi satu miliar rupiah per kampung binaan, ketika semua kampung mendapat fasilitator sama nanti sudah lebih jelas tata kelola program dan arah penggunaan dananya oleh setiap kampung!"

"Inti program yang pasti untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu kira-kira apa?" kejar Amir.

"Mengembangkan ekonomi kampung guna menumbuhkan aneka jenis pekerjaan baru untuk menambah pendapatan, mengubah kebiasaan warga dari pekerjaan tunggal!" jelas Umar.

"Contohnya di sentra produsen gula kelapa, setiap orang menyadap, memasak, dan mencetak gulanya sendiri-sendiri! Padahal, hasil sadapan sepuluh orang bisa dimasak dan dicetak hanya oleh dua orang! Selain bisa lebih hemat kayu bakar, tenaga selebihnya bisa melakukan pekerjaan lain untuk menambah pendapatan! Atau satu gilingan tangan karet sheet cukup menangani produksi 10 petani, harga lebih tinggi dinikmati bersama!"

"Memperpanjang proses produksi hasil kebun guna menghasilkan produk akhir bernilai ekonomis lebih tinggi memang menciptakan jenis pekerjaan baru!" timpal Amir. "Itu bisa dilakukan juga untuk proses kopi petik merah agar grade produknya lebih tinggi, atau melabeli jaminan lada hitam organik bagi produk lada hitam Way Kanan—harganya di pasar internasional dua kali lipat dari lada hitam biasa!"

"Pokoknya banyak jalan ke Roma!" tegas Umar. "Tapi itu jika program pembangunan kampung diseriusi dengan cermat, tak asal turun tangan dengan cuma meraba-raba!" *** (Habis)

Selanjutnya.....