"MENDAGRI Gamawan Fauzi menonaktifkan Satono dari jabatan bupati Lampung Timur mulai 26 Mei 2011 dan menetapkan Wakil Bupati Erwin Arifin sebagai pelaksana tugas (plt.) bupati!" ujar Umar. "SK Mendagri itu dibacakan Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung Peturun, disaksikan Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said dan DPRD Lampung Timur serta para pejabat di Sukadana!"

"Untuk itu para pendukung dan pemilih Satono wajar dipermaklumkan, dengan penonaktifan itu meski sementara tidak duduk dan bekerja di kursi jabatan bupati, Satono secara legal formal tetap sebagai bupati kepala daerah yang sah Lampung Timur!" sambut Amir. "Itu berlaku sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap, setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus Satono! Artinya, jika MA memutus bebas, Satono berhak kembali duduk ke kursi jabatan bupati! Lain hal jika MA memutus Satono bersalah, harus dengan lapang dada menerima!"

"Harapan pendukung Satono tentu idola mereka divonis bebas!" tukas Umar. "Hal itu bukan mustahil karena hakim Pengadilan Negeri sama pernah menjatuhkan vonis demikian pada putusan sela dalam kasus Satono!"

"Meski harapan utamanya demikian, jika nanti putusannya berbeda, pendukung Satono harus siap mental menerima kenyataan!" timpal Amir. "Menerima kenyataan bahwa para pendukung dan pemilih itu sendiri manusia hingga bisa saja salah dalam memilih! Atau kenyataan Satono juga manusia sehingga tak luput dari kesalahan!"

"Tapi kenapa kau tadi memilih bicara ke arah pendukung dan pemilih Satono?" entak Umar. "Tak kalah penting barisan lawan politiknya diberi pencerahan yang sama, agar tak bertindak secara berlebihan hingga justru bisa mencemari proses hukum! Misal, hakim yang dibutuhkan berpikir dalam suasana bebas dan merdeka untuk mempertimbangkan putusannya semata berdasar fakta-fakta hukum di persidangan, tak harus diintimidasi dan diacungi berbagai ancaman!"

"Pemahaman tentang sistem peradilan bebas masih perlu disosialisasikan dalam masyarakat, sehingga pressure massa tak mengganggu hakim dalam mengambil putusan!" sambut Amir. "Tapi hal demikian bukan cuma dilakukan orang-orang kampung di daerah kita! Di Jakarta, bahkan di MA saat sidang kasus Akbar Tanjung, dua kelompok massa saling menekan pelaksanaan sidang dari luar gedung! Karena itu, sosialisasi pada pihak pro dan kontra diperlukan agar sistem peradilan bebas semakin dipahami semua warga!" ***

Selanjutnya.....

"SMS alias pesan pendek dari nomor berkode area Singapura mendiskredit Presiden SBY dan Partai Demokrat!" ujar Umar. "Presiden SBY mengaku sedih atas beredarnya SMS itu dan meminta agar fitnah tersebut dihentikan! SMS itu, menurut indosiar.com (30-5), berisi skandal pribadi Presiden SBY, megakorupsi Bank Century, kasus IT KPU, deposito Rp47 triliun milik Partai Demokrat, hingga rumor korupsi tokoh-tokoh Demokrat, antara lain Andi Malarangeng!"

"Fitnah itu benar-benar menggusarkan Presiden SBY, hingga dalam perjalanan menuju Pontianak dia sempatkan membuat konferensi pers di Bandara Halim!" timpal Umar.

"Bahkan, Presiden menyampaikan itu dengan wajah memerah, terkesan menahan amarah!"

"Untuk itu, kita sepaham dengan Presiden, orang yang melontar fitnah dari persembunyian di ruang gelap itu pengecut!" tegas Umar. "Kalau mau mengoreksi Presiden dan Partai Demokrat, lebih tepat disampaikan secara terbuka dan unjuk muka—dengan identitas yang jelas! Masalahnya rakyat sekarang sudah pintar, hanya kritik dan koreksi yang disampaikan orang dengan cara bertanggung jawab yang akan diperhatikan! Sedang informasi lempar batu sembunyi tangan tak digubris! Merespons yang sumbernya jelas saja sudah pusing, ngapain menambah pusing dengan gosip yang sumbernya tak jelas!"

"Memang! Sekalipun SMS itu juga disebarluaskan lewat jejaring sosial dan internet, rakyat sekarang kritis menyeleksi sendiri mana yang berguna dan mana yang sampah!" timpal Amir. "Lain soal kalau ada hal-hal yang menggelitik rasa ingin tahu atau membuat mereka penasaran, misalnya membuat sampah di internet itu bukan sembarangan, bisa mendiskredit Presiden dan Partai Demokrat, justru mendorong mereka mendaur ulang sampah itu!"

"Rasa ingin tahu orang-orang yang terpancing oleh reaksi Presiden SBY hingga membongkar dan mengais-ngais sampah itu yang malah bisa menebar bau busuk!" tukas Umar. "Justru di tangan pihak-pihak yang tak berkepentingan langsung ini ceritanya bisa dibumbui sesuai selera masing-masing, hingga justru terkesan lebih logis dan rasional! Berkembangnya cerita hasil daur ulang sampah yang diulang-ulang dengan versi masing-masing ini justru akan menghasilkan hiper-realitas—mengesankan meski berlebihan!"

"Realitas seperti apa pun yang dihasilkan, sampah tetap sampah!" sambut Amir.

"Maksudnya, gosip tanpa verifikasi tak bisa jadi fakta hukum, selalu jadi sampah tak berguna! Tapi perfeksionis cemas, sampah apa pun bisa mengotori dirinya!" ***

Selanjutnya.....

"UJI coba truk dilarang masuk tol lingkar dalam Kota Jakarta, yang semula berlaku selama KTT ASEAN, diperpanjang lagi sampai 10 Juni pada jalur Pluit sampai Cawang!" ujar Umar. "Truk dari Lampung dan Banten yang sebelumnya langsung masuk tol Tomang untuk ke Priok lewat Pluit atau Cawang, di Tangerang harus keluar tol dan di Serpong masuk tol lingkar luar Jakarta memutar lewat Bintaro, Cilandak, Jagakarsa, Pasar Rebo, baru menuju Priok pada simpang susun Cawang!"

"Jarak tempuh truk dari Tangerang ke Priok jadi dua kali lipat, begitu pula bahan bakar dan uang tol yang dibayar!" timpal Amir. "Selain itu, jalan Tangerang dan tol lingkar luar Jakarta yang jadi bottle-neck bagi truk dari semua jurusan itu pun macet sehingga waktu tempuh segala jenis komoditas ekspor-impor menuju/meninggalkan pelabuhan meningkat sebanding! Konsekuensinya, terjadi penambahan biaya yang berdampak pada daya saing produk ekspor kita di pasar global, dan kenaikan beban konsumen pada barang impor!"

"Itulah harga yang harus dibayar—selain tambah capeknya sopir truk setelah

berhari-hari di jalan yang rusak parah dan antre menunggu kapal di penyeberangan—bagi kenyamanan pemilik mobil di jalan tol Ibu Kota, dari kecepatan semula 20-40 km/jam jadi 40-60 km/jam!" tukas Umar. "Kenyamanan itu ternyata demikian nikmatnya, sehingga sekelompok orang mengatasnamakan warga Jakarta demo ke kantor Gubernur DKI menuntut agar pembatasan truk masuk tol dalam Kota Jakarta diberlakukan permanen!"

"Konflik truk versus mobil pribadi rebutan jalan tol cerminan konflik pusat-pinggiran, ekspresi konflik elite-massa! Mobil ekspresi elite pusat, sedang truk massa pinggiran!" timpal Amir. "Elite pusat secara nyata berorientasi kenyamanan dan kenikmatan pribadi dan golongan sosialnya, sedang massa pinggiran berorientasi kelancaran transportasi komoditas ekspor-impor guna mewujudkan perekonomian nasional yang efektif dan efisien!"

"Para ahli menyebut inti gerak ekonomi dunia ada pada barisan truk pengangkut komoditas yang berjalan penuh 7 x 24—tujuh hari seminggu 24 jam sehari! Semakin lancar (efektif) dan efisien biaya, semakin pesat kemajuan ekonomi suatu negara!" tegas Umar.

"Penentu kemajuan pada piece meal engineering—rekayasa meraih keunggulan lewat keefektifan sistem dan keefisienan biaya senilai secuil demi secuil roti! Kebijakan menghambat kelancaran truk justru sebaliknya!"

"Kita tunggu 10 Juni!" timpal Amir. "Akan terlihat, elite pusat mengutamakan kenikmatan pribadi atau keunggulan ekonomi bangsa!" ***

Selanjutnya.....

"KARENA Nazaruddin masih anggota DPR dari Partai Demokrat yang Ketua Dewan Pembinanya Presiden SBY, sebaiknya kita berprasangka baik bahwa Nazaruddin akan kembali ke Tanah Air jika KPK memanggil untuk diperiksa!" ujar Umar.

"Meski Kompas (28-5) lewat judul tajuknya 'Modus Klasik Nazaruddin' telah 'memvonis' kepergiannya ke Singapura sehari sebelum cekal dari KPK keluar itu tak beda dengan banyak orang yang terkasus hukum berobat ke Singapura lalu tak kembali?" tanya Amir.

"Bagaimana bisa seyakin itu?"

"Pertama, bertolak dari pernyataan tokoh-tokoh Partai Demokrat di berbagai media, kepergian Nazaruddin berobat ke Singapura bukan hal luar biasa, dan mereka yakin kapan pun dipanggil KPK untuk diperiksa, Nazaruddin akan hadir! Kalau mereka yakin, kenapa kita tidak?" tegas Umar. "Kedua, aku kenal Kampung Bangun, Kecamatan Siantar (kini Gunung Malela), Kabupaten Simalungun, tempat Nazaruddin lahir dan sekolah sampai SMP! Lewat gambaran alam dan masyarakat kampung itu mungkin bisa dikenali karakter dasar remaja Nazaruddin—yang pada usia awal 30-an bisa jadi bendahara umum partai berkuasa!"

"Luar biasa!" sambut Amir. "Coba ceritakan!"

"Kampung Bangun terkantung dalam areal PTP IV (dulu) Bangun, dikelilingi perkebunan besar lain, Bah Jambi, Pagar Jawa, Laras (Afdeling L dan N), serta Bukit Maraja! Terletak pada jalan beraspal sejak zaman Belanda jurusan Siantar ke Asahan, tepatnya di Simpang Bah Jambi!" tutur Umar. "Artinya, sejak belum merdeka Bangun kawasan bisnis yang hidup! Lebih menarik, sejajar jalan raya itu Bangun dilintasi bahbolon (bah-sungai, bolon-besar) beraliran deras dan berbatu-batu!"

"Apa arti bahbolon bagi si Udin kecil?" kejar Amir.

"Mayoritas anak pria suka bermain di sungai, bahbolon menempa anak menaklukkan arus deras dan lebih dari itu, terlatih menyelam di lubuk celah batu untuk menangkap ikan jurung dengan tangan kosong!" jelas Umar.

"Bisa kubayangkan tempaan karakter bahbolon pada Udin!" timpal Amir. "Tapi fleksibilitasnya?"

"Di Bangun hingga sekarang ada SMP Teladan!" jawab Umar. "SMP itu didirikan awal 1960 oleh para alumnus FKIP Universitas HKBP Nommensen P. Siantar bekerja sama dan memakai gedung Perguruan Al Washliyah (ormas pendidikan Islam terkemuka di Sumut) yang dipimpin Muhammad Is Damanik! Bisa dibayangkan fleksibilitas kerja sama antarumat di bumi kelahiran Nazaruddin!"

"Super sekali!" entak Amir. "Harapan, Nazaruddin tak menjadi anomali bagi Partai Demokrat dan Bangun—kampung tempatnya dilahirkan!" ***

Selanjutnya.....

"JUMAT kemarin, Indonesia masuk tahapan baru: Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 2011-2025," ujar Umar. "Itu ditandai dengan peresmian empat proyek oleh Presiden SBY, salah satunya di Koridor Sumatera pabrik sawit modern bernilai Rp2,5 triliun di PTPN 3 Sei Mangke, Sumut!"

"Empat proyek itu bagian dari 17 proyek tahap pertama program percepatan yang bernilai Rp186 triliun!" timpal Amir. "Total nilai proyek untuk program percepatan itu Rp1.998 triliun dengan jumlah proyek 881."

"Ironisnya, kalau pada level nasional program percepatan dicanangkan lewat proyek nyaris Rp2.000 triliun, pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan I 2011 menurut data BI justru melambat sekitar 0,5% dibanding triwulan IV 2010!" tukas Umar. "Bahkan, BI memperkirakan pelambatan pada triwulan II 2011 akan lebih signifikan lagi!"

"Lebih ironis, pelambatan pertumbuhan ekonomi Lampung itu layak diduga terjadi akibat kebijakan pusat!" timpal Amir. "Salah satunya, kebijakan pembatasan impor sapi bakalan yang ditetapkan akhir 2010, efektif dirasakan dampaknya pada PDRB awal 2011. Lampung pusat penggemukan sapi skala nasional, penyuplai daging ke Jakarta dan kota-kota di Sumatera sampai Medan!"

"Tapi tujuan pembatasan impor sapi bakalan itu baik, untuk mendorong pengembangan sapi lokal, terutama di Jawa dan Nusa Tenggara!" sambut Umar. "Selama ini daging sapi lokal kalah bersaing karena lebih mahal, timbang hidup Rp26 ribu/kg, sedang sapi eks bakalan impor Rp20 ribu/kg!"

"Itulah, berarti konsumen dipaksa membayar lebih mahal!" tegas Amir. "Padahal, penggemukan sapi bakalan itu di Lampung separuhnya dilakukan rakyat, peternak plasma! Akibat kebijakan itu yang dirugikan rakyat plasma, karena inti jadi lebih memprioritaskan penggemukan di kandangnya sendiri! Selain itu, peternak sapi lokal kita tak dididik bersaing global, mengefisienkan usaha menekan biaya produksi! Efisiensi yang terbukti bisa dilakukan peternak plasma itu sebaiknya yang ditularkan ke peternak sapi lokal! Bukan keunggulan peternak plasma malah dibabat habis!"

"Begitulah ekses 'kabinet politisi'! Dengan usaha menambah pemilih partainya lewat kebijakan yang 'populer', tak peduli berakibat negatif merusak sisi lain perekonomian yang justru sudah berjalan baik!" timpal Umar. "Jangan-jangan begitu juga pada tambak AWS yang selama ini diisolasi sebagai urusan pusat, plasma dicecar janji ada investor baru memberi belanja bulanan Rp3 juta! Produksi yang meningkat 10 kali lipat sejak revitalisasi pun, jadi macet dan absen di PDRB triwulan I 2011." ***

Selanjutnya.....

"DEWAN Pers memberikan Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW) Utama kepada 100 wartawan senior Rabu, sebagai isyarat dimulainya sertifikasi kompetensi bagi profesi wartawan di Indonesia!" ujar Umar. "Sertifikasi bukan pembatasan pada kemerdekaan wartawan, karena dilakukan oleh masyarakat pers sendiri untuk melindungi dan mensterilkan profesinya dari pencemaran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab!"

"Memang, masyarakat sudah resah oleh tindakan 'abal-abal' yang memalsukan identitas dengan menyaru sebagai wartawan untuk memeras!" timpal Amir. "Lewat sertifikasi jenjang kompetensi dari wartawan muda, madya, dan utama, setiap wartawan yang benar-benar bekerja di media yang menurut data Dewan Pers memang ada, namanya akan masuk daftar wartawan di website Dewan Pers (www.dewanpers.org). Jika ada masalah, warga bisa mengeceknya. Kalau namanya tak ada sedang medianya juga tak ada di data Dewan Pers, bisa diproses pidana pemalsuan identitas, lalu kasus pemerasannya!"

"Dengan begitu tak bisa lagi abal-abal mengaku wartawan, preman yang tak kompeten seenaknya menabalkan diri menjadi pemimpin redaksi dan mengeluarkan kartu pers buat orang-orang yang dikoordinasi sebagai kelompok pemeras!" tegas Umar. "Sebab, setelah SKW berjalan, untuk jadi pemimpin redaksi harus wartawan utama!"

"Untuk itu, proses SKW harus dipercepat!" timpal Amir. "Dewan Pers memberi peluang organisasi profesi dan perguruan tinggi yang punya jurusan komunikasi untuk menyelenggarakan sertifikasi dengan verifikasi dan akreditasi Dewan Pers! Diharapkan sertifikasi pada wartawan yang benar-benar mustahak selesai lima tahun!"

"Langkah Dewan Pers melakukan sertifikasi untuk mensterilkan profesi wartawan ini melegakan, karena selama ini masyarakat pers tak punya kewenangan hukum untuk menindak perilaku abal-abal yang sudah keterlaluan meresahkan masyarakat dan merusak citra pers!" ujar Umar. "Untuk memperlancar pelaksanaaannya, Dewan Pers dan Kapolri sedang membahas kesepakatan agar nantinya segenap jajaran Polri bisa menindak abal-abal dengan dasar hukum yang jelas!"

"Selain itu, dengan mendapatkan SKW melalui uji kompetensi, kualitas wartawan juga makin baik!" timpal Amir. "Jelas, untuk lolos kualifikasi itu tak mudah! Tapi Dewan Pers memberi kelonggaran boleh mengulang uji kompetensi berapa kali pun atau berpindah-pindah penyelenggaranya sampai lulus! Itu bisa mendorong wartawan giat belajar, terus mengaktualkan diri di arus peradaban!" ***

Selanjutnya.....

"NAMANYA juga usaha, perlu modal!" ujar Umar. "Dan kalau usaha itu untuk menang pemilihan bupati, modal awal terpenting popularitas! Soal popularitas kini sudah bisa diukur lewat survei, baik oleh lembaga independen maupun lembaga yang lewat hasil surveinya menarik perhatian publik pada kandidat yang membiayai surveinya!"

"Hasil survei lembaga independen Rakata Institut untuk popularitas para kandidat di tiga daerah otonomi baru (DOB), Pringsewu, Tulangbawang Barat, dan Mesuji, menarik! Meski banyak orang menilai hasilnya 'seperti telah diperkirakan', tetap menyajikan kejutan!" timpal Amir. "Salah satu kejutan, Sujadi Saddat di ranking tiga! Padahal, ia menang pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lalu dengan Pringsewu pemekaran dari Tanggamus, berarti sebagai wakil bupati di kabupaten induk ia di Pringsewu incumbent!"

"Bisa jadi Sujadi kurang gencar sosialisasi, karena terlalu percaya diri popularitasnya dari dua sesi pemilihan sebelumnya belum luntur!" tukas Umar.

"Pengalaman Pilkada Bandar Lampung incumbent yang percaya diri berlebihan disalip pendatang baru! Jika Sujadi tak memacu sosialisasinya, bisa tertinggal lebih jauh lagi dari balapan Abdullah Fadri Auly dan Ririn Kuswantari, yang persaingan keduanya juga kian sengit!"

"Di Tulangbawang Barat, meski pasangan Bachtiar Basri (Plt. Bupati) dan Umar Akhmad (Ketua DPRD) seolah tak tergoyahkan, tokoh muda Frans Agung Mulia Putra yang menempelnya ketat tak boleh diremehkan!" timpal Amir. "Masalahnya, Frans punya invisible hands, yang pernah dipakai ayahnya sebelum pemekaran Tulangbawang! Hal serupa pernah dicapai Rycko Menoza yang berhasil mengonsolidasi pendukung ayahnya di kawasan pemilihannya saat memenangi Pilgub!"

"Di Mesuji, meski survei Rakata menempatkan Suprapto di urutan tiga setelah Khamamik dan Riswanda Hasan, calon termuda yang lahir dan sekolah di Simpangpematang itu bisa jadi kuda hitam!" tegas Umar. "Masuk tiga besar menyalip 'nama besar' di barisan kandidat saja sudah luar biasa! Padahal, ia terlambat memulai sosialisasi karena digandoli profesi dan jabatan pemimpin umum koran harian yang akhirnya harus ia relakan! Itu tentu dibanding Khamamik yang sosialisasi sejak Pilkada Tulangbawang sebelum pemekaran, juga Riswanda yang Plt. Bupati!"

"Setelah popularitas, modal yang juga tak boleh disepelekan adalah uang, untuk kampanye, cetak kaus, spanduk dan biaya saksi di semua TPS!" timpal Amir. "Semua harus mengesankan ia layak jadi bupati! Kalau kesan saja gagal diciptakan, bagaimana mau jadi bupati sungguhan!" ***

Selanjutnya.....