"MENURUT Letnan, seks itu sebatas kesenangan atau ada tugas di dalamnya?" tanya Mayor. "Menurut saya, seks itu kesenangan sekaligus tugas, Komandan!" jawab Letnan. "Dalam seks tak ada tugas!" sela Kopral. "Kenapa kau bisa pastikan begitu?" tanya Mayor. "Karena sesuai kelaziman dalam kesatuan kita setiap tugas Komandan serahkan pada kami, bawahan, untuk melaksanakannya!" jelas Kopral. 

"Tidak semua tugas didelegasikan ke bawahan!" bantah Letnan. 

"Tugas menyenangkan yang nikmat dilaksanakan sendiri oleh atasan, bahkan ada atasan yang mengira bawahan tidak tahu! Sebaliknya, tugas-tugas berat yang punya risiko pengorbanan fisik dan mental atau malah jiwa dan raga, diserahkan ke bawahan!" 

"Dengan kata lain sakitnya bawahan, nikmatnya atasan!" timpal Mayor. 

"Bahkan ada yang lebih parah, pengorbanan dan penderitaan bawahan, yang menikmat hasilnya cuma atasan! Itu terjadi dalam masyarakat oligarkis, seperti di sarang sejenis semut, kelas pekerja banting tulang siang-malam dengan dikawal ketat oleh tentara, hasilnya yang melimpah-limpah semata dinikmati Sang Ratu!" "Berarti kondisi seperti itu justru merupakan sifat bawaan naluri dasar (basic instinct) manusia!" tegas Letnan. 

"Sehingga, menjadi ukuran seberapa jauh atau tinggi derajat keberadaban suatu kaum bisa dilihat sudah setingkat apa implementasi keadilan dalam masyarakatnya--baik keadilan formal dengan dimensinya hukum dan politik, maupun keadilan substantif dengan dimensinya sosial, ekonomi, dan budaya!" "Ketakadilan hukum dan sosial-ekonomi paling dirasakan rakyat lapisan bawah!" timpal Kopral. 

"Di bidang hukum bahkan amat mencekam benak rakyat dominannya mafia hukum dan peradilan! Di bidang sosial-ekonomi nyata sekali menganga jurang pendapatan antara buruh yang upahnya selalu ditekan di bawah kebutuhan hidup layak (KHL) dengan misalnya anggota DPR yang terima Rp65 juta sebulan, alias 65 kali lipat gaji buruh, padahal ukuran perut dan badan (kebutuhan sandang) antara kedua kaum tak jauh berbeda!" 

"Ketakadilan politik tampak pada dimensi tunggal calon presiden dan wakilnya hanya lewat Partai politik, padahal realitas kehidupan berbangsa nyata multidimensional!" tukas Mayor. "Jadi nyata sekali ketakadilan di negeri ini silang-sengkarut dan tumpang tindih, dengan simpul yang sakit dan menderita kaum bawahan, yang menikmati hasil pengorbanan mereka itu kaum atasan!" ***

Selanjutnya.....

"PELUANG bagi PKS—Partai Keadilan Sejahtera—naik menjadi tiga besar hasil Pemilu Legislatif 2014 bisa terlihat!" ujar Umar. "Itu jika penurunan suara partai berkuasa seperti dialami PDIP dari 33,5% (1999) menjadi 19,1% (2004) atau sekitar 14% terulang pada partai berkuasa kini, sehingga dari 20,85% (2009) menjadi 6,85%, dengan suara PKS tetap seperti Pemilu 2009 sebesar 7,88% pun sudah menjadi tiga besar bersama Golkar dan PDIP!" "Dibanding kekecewaan rakyat terhadap PDIP kala itu-sebenarnya tidaklah sebesar terhadap partai berkuasa sekarang akibat terbongkarnya jaringan korupsi Nazaruddin—bendahara umum partai tersebut, hingga kemungkinan penurunan suara partai tersebut bukan mustahil!" timpal Amir. 

"Tapi ketajaman penurunannya tidaklah mesti setara dengan PDIP pada 2004. Bisa jadi lebih kecil! Sedang di sisi PKS sendiri, kemungkinan penurunan suaranya juga bisa terjadi jika sampai menjelang Pemilu 2014 itu nanti ketahuan ternyata mereka berada dalam perahu koalisi yang bocor! Belum lagi terkait dengan faktor negatif yang bisa mendiskreditnya, semisal penyataan Fahri Hamzah agar membubarkan KPK, atau gertak sambal akan keluar dari koalisi jika ada menteri dari partainya diganti!" 

"Tapi menurut K.H. Abdul Hakim, Sekretaris Fraksi PKS DPR dalam diskusi di Lampung, Sabtu (29-4), pernyataan Fahri Hamzah secara utuh sebenarnya positif, tapi ada yang memelintir menjadi begitu!" tukas Umar. "Juga masalah terkait dengan reshuffle kabinet, kontrak kerja sama PKS untuk koalisi merupakan domain Dewan Syuro! Jadi, bagaimana sikap formal PKS dalam hal itu tunggu putusan Dewan Syuro yang akan bersidang akhir November atau awal Desember nanti!" "Bisa seru kalau Dewan Syuro PKS memutuskan keluar dari koalisi!" entak Amir. 

"Itu seperti yang diharapkan sementara kader PKS yang terbersit dalam diskusi Sabtu!" "Kalau itu pilihan Dewan Syuro, justru PKS bisa dapat suara 25%!" tegas Umar. "Bukan cuma pelarian dari pendukung partai utama koalisi, melainkan juga suara dari pendukung partai-partai mitra koalisi lainnya yang menyelamatkan diri meloncat dari kapal yang terancam karam!" 

"Kalau sebaliknya keputusan yang diambil, demi mempertahankan gengsi punya kader di kabinet, tugas kader lapangan menjadi lebih berat!" timpal Amir. "Bukan tak mungkin tetap bisa menembus tiga besar, meskipun harus lebih banyak siasat dan energi dicurahkan! Tapi, untuk menggembleng agar kader-kader militan menjadi lebih andal, pilihan itu bukan semata-mata buruk!" ***

Selanjutnya.....

SEORANG remaja menemui gelandangan. "Minta rokoknya, Bang!" ujar remaja ke gelandangan. "Aku tak merokok!" jawab gelandangan tegas. "Tapi wajah Abang pucat!" tukas remaja. "Abang sedang teler minuman keras, ya?" 

"Aku tidak teler!" bentak gelandangan. "Bahkan aku tak pernah meminum minuman keras!" "Jadi Abang tidak merokok, sekaligus tak pernah minum minuman keras?" kejar remaja. "Mau apa nanya-nanya?" tanya gelandangan. 

"Kalau bisa dipastikan Abang tak pernah merokok dan tidak meminum minuman keras, akan kuberi hadiah makan siang!" jelas remaja. "Tapi temani aku menghadap kepala sekolah untuk berkata bahwa Abang tidak merokok dan tidak minum minuman keras! Usai itu habis tugas Abang! "Tambahi, makan malam!" tawar gelandangan. "Oke!" jawab remaja yang ketahuan wali kelas mengantongi rokok dan diserahkan ke kepala sekolah! Kepala sekolah menghukum dia keluar untuk mencari jawaban kenapa merokok. 

"Kau bawa siapa ini?" tanya kepala sekolah. "Contoh orang tak merokok, sekaligus tak pernah minum minuman keras karena itu Bapak tanyakan pada saya tadi!" jawab remaja. "Karena tak ada dorongan untuk cari uang buat beli rokok, dia malah kebablasan tak berusaha keras untuk memenuhi aneka kebutuhan hidup lainnya juga!" Kepala sekolah bangkit dari kursinya. "Sekarang juga kau bawa dia pergi, setelah itu beri tahu orang tuamu petang nanti saya menemui mereka di rumah!" tegasnya. 

"Merokok pelanggaran serius di sekolah ini! Kau kusuruh cari jawaban kenapa merokok, maksudnya apa terpengaruh teman di sekolah atau di luar! Bukan cari pembenaran atas pelanggaran tersebut seperti yang kau lakukan!" "Kau tetap memenuhi janjimu, kan?" gelandangan menanya begitu keluar dari ruang kepala sekolah. "Tentu! Kita beli nasi dua bungkus!" jawab remaja. "Menurut Abang nasibku akan tambah buruk, ya?" 

"Tergantung pengamanan pada orang tuamu!" jawab gelandangan. "Kalau mereka bisa mengerti usahamu mencari pembenaran, kau aman! Kalau tak mau mengerti, kau harus minta maaf dan janji tak mengulangi perbuatan itu sekaligus kepada orang tua dan kepala sekolah!" "Ternyata selalu ada pilihan jalan keluar, Bang! Gagal skenario A, pakai skenario B!" ujar remaja. "Tapi di mana kesalahanku hingga jadi begini?" 

"Salahmu karena membawa contoh buruk, aku!" jawab gelandangan. "Tapi ke mana cari contoh baik?" tukas remaja. "Para pemimpin saja dari hari ke hari di media massa cuma memberi contoh buruk melulu!" ***

Selanjutnya.....

KAWASAN bisnis kota baru diatur penempatannya dengan blok-blok sesuai spesialisasi usaha! Bisnis bahan pangan di satu blok, lalu blok elektronik, blok sandang, dan lainnya!" ujar Umar. "Penjahit di blok sandang, terkumpul di satu jalan khusus!" "Itu penyebab persaingan ketat terjadi pada para penjahit kota baru!" timpal Amir. "Penjahit yang pertama mengisi toko menulis di plang nama ‘Penjahit Terbaik Kota Ini!’ Penjahit kedua tak mau kalah, 'Penjahit Terbaik Provinsi!' Penjahit ketiga mengatasinya, ‘Penjahit Terbaik Nasional! Disusul berikutnya, 'Penjahit Terbaik Internasonal!’"

"Tapi penjahit terakhir tak habis kamus!" tegas Umar. "Ia pakai pandangan Naisbitt 'Think globally, act locally'—berpikir mendunia bertindak sesuai kondisi lokal—maka ia tulis di papan nama, 'Penjahit Terbaik Di Jalan Ini!' Jadi, justru dengan sikap rendah hati selling point-nya unggul!" "Tapi semua itu nyata bohong semua! Termasuk yang mengaku terbaik di jalan itu, belum tentu itu merupakan kebenaran!" timpal Amir. "Cuma dari mana penyebab kalangan pengusaha yang hidup lewat usaha halal dan baik seperti penjahit itu jadi enteng bersaing kebohongan?" 

"Sumber kebohongan menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari bangsa justru retorika penguasa!" tukas Umar. "Itu setidaknya seperti ditudingkan oleh tokoh-tokoh lintas agama! Lebih buruk lagi, seperti dikemukakan para politisi, di antaranya Eva Kesuma Sundari dari PDIP (Kompas, 27-10), berbohong bahkan sudah menjadi bagian strategi pemerintah! Artinya, rakyat kita memang sudah terbenam dalam kebohongan hingga menjadi bagian hidup sehari-hari mereka!" 

"Kebohongan sebagai bagian strategi juga terjadi dalam dunia bisnis, gambaran hipotesisnya pada penjahit kota baru itu mencerminkan lemahnya etika bisnis!" timpal Amir. "Persaingan tak sehat justru dipraktekkan si kuat pada si lemah, tampak pada kiprah jaringan pasar modern terhadap pasar dan pedagang tradisional! Tapi itu juga cuma bagian dari lemahnya etika nyaris dalam semua segi kehidupan warga bangsa, dari praktek pemerintahan, di pasar, sampai jalan raya!" 

"Maka itu, wajar tokoh lintas agama prihatin atas kondisi bangsa!" tegas Umar. "Tapi jelas sia-sia berharap pemerintah—yang justru menjadikan kebohongan bagian dari strategi—sebagai pelopor penegakan kembali etika! Masalah etika itu hanya bisa diatasi oleh setiap orang dengan menjauhi cara tak etis dalam tindakannya, lalu menjauhkan diri dari keterkaitan atau keterlibatan pada hal-hal yang dilakukan orang secara tidak etis! Intinya, amalkan amar makruf nahi mungkar!" ***

Selanjutnya.....

SEORANG pejabat Indonesia terkejut saat dalam kunjungannya ke China dibawa mampir ke rumah pribadi pejabat setempat, ternyata cukup mewah. "Kok bisa?" cetus pejabat kita ke pejabat China saat santai di teras belakang rumah itu. "Kubaca berita, di sini koruptor dihukum mati!" 

"Berita itu benar!" jawab pejabat China. "Tapi itu hanya terjadi pada orang yang sial, atau korupsinya kasar hingga mudah ketahuan! Soal rumah ini, Anda lihat bendungan di ngarai itu? Mengairi 10 ribu hektare sawah, listrik 100 mw!" "Tentu saya lihat!" jawab pejabat kita. "Terpadu indah dengan alamnya, selain besar manfaatnya!" Pejabat China itu lalu mendekatkan bibirnya ke telinga pejabat kita, dan berbisik, "10 persen!" 

Saat cuti pejabat China itu mengunjungi pejabat kita ke rumahnya di pucuk bukit! "Rumah Anda jauh lebih mewah!" puji pejabat China. "Lihat lembah di kaki bukit, seluas pandangan dipenuhi bangunan pusat olahraga nasional! Itu stadion kapasitas 80 ribu penonton! Itu aquatic center, fasilitas semua cabang olahraga air! Itu stadion atletik, stadion tenis, dan lainnya!" 

"Yang mana?" tanya tamu penasaran. "Aku sama sekali tak melihatnya, cuma alam yang hijau!" Pejabat Indonesia pun berbisik ke pejabat China, "Seratus persen!" (Ngakak.org) "Haiyaaa...!" pejabat China tersentak. "Proyek fiktif! Di China dihukum mati! Kok bisa?" "Kualitas korupsi di sini tingkatnya tergantung isyarat dari atas!" jelas pejabat. "Kalau dari atas isyaratnya baru berantas korupsi dengan emosi biasa saja, tingkat korupsinya baru 30% sampai 40%! Tapi kalau isyaratnya sudah menjarah dan merampok uang negara dengan emosi meledak-ledak pula, bisa ditafsir sendiri! Dengan dirampok habis 50%, dijarah pula, tuntaslah 100%!" 

"Jadi tergantung isyarat dari atas?" tukas pejabat China. "Semakin geram mengatakannya, semakin ganas dan gila-gilaan pula korupsi dilakukan?" "Karena semakin tinggi nada amarahnya, semakin kuat kesan retorikanya!" tegas pejabat. "Artinya, cuma suara dan amarahnya yang menggelegar, tapi tak diikuti tindakan konkret!" 

"Sebaliknya Presiden Hu Jintao, sejak berkuasa (2003) tak banyak omong tapi menyiapkan 101 peti mati, 100 untuk koruptor, yang satu untuk dirinya sendiri jika korupsi!" timpal pejabat China. "Lalu menekan polisi agar serius tanpa pilih bulu menindak koruptor! China pun jadi maju" "Tapi Indonesia bukan penjiplak!" tegas pejabat. 

"Tindakan konkret penguasa justru membuat LP khusus koruptor, penjara VIP yang memisahkan koruptor dari penjahat kelas teri!" ***

Selanjutnya.....

"PRESIDEN SBY selalu mengesankan enggan untuk melakukan intervensi proses hukum, tapi dia sendiri mengeluhkan terjadinya penjarahan dan perampokan terhadap uang negara!" ujar Umar. 

"Padahal, para penjarah dan perampok uang negara itu banyak yang dibuat nyaman oleh intervensi presiden terhadap proses hukum yang tersistem dalam UU No.32/2004 terkait dengan perlunya izin presiden untuk dilakukannya proses hukum terhadap kepala daerah yang terlibat korupsi!" 

"Akibatnya, menurut BPK, selama tujuh tahun pemerintahan SBY telah terjadi penyimpangan uang negara sebesar Rp103 triliun!" timpal Amir. "Jumlah itu, kata pejabat BPK (Metro TV, 24-10) adalah nilai penyimpangan temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum! Jadi, itu di luar kasus-kasus korupsi yang digarap KPK, polisi dan jaksa! Dari situ bisa dibayangkan betapa besar uang negara yang dijarah dan dirampok seperti dikeluhkan Presiden SBY seusai melantik menteri hasil reshuffle pekan lalu!"

"Maka itu, intervensi tersistem yang membuat proses hukum terhadap tersangka koruptor bisa terhambat itu harus diakhiri!" tegas Umar. "Apalagi, ketentuan itu juga memberi privilese—hak istimewa—kepada kepala daerah di depan hukum, hingga diskriminasi juga terlembaga dalam proses hukum, kepala daerah dilindungi izin presiden untuk bisa diperiksa jadi tersangka korupsi, tersangka lain tak dapat perlindungan serupa! Ini melanggar UUD 1945 Pasal 27, setiap warga negara sama di muka hukum!" 

"Untuk itu, layak didukung usaha para penggiat antikorupsi mengajukan uji materi di MK terkait dengan pasal-pasal yang melindungi kepala daerah dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi!" timpal Amir. "Di sisi lain juga diharapkan agar presiden tidak sok bersih dari intervensi terhadap proses hukum dalam kasus korupsi, karena intervensi itu secara nyata selama ini telah berlangsung tersistem dalam UU-nya! Perlunya izin itu sendiri sering memperlambat proses penyidikan kasus korupsi, hingga laju penindakan senantiasa tertinggal oleh laju penjarahan dan perampokan yang justru semakin gila-gilaan jumlah korupsinya!" 

"Bukan cuma jumlah korupsinya, jumlah kepala daerah pelakunya juga semakin massif, dengan hambatan izin presiden saja sudah lebih 150 dari 497 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi, sebagian sudah menjalani hukuman!" tegas Umar. "Usainya uji materi UU 32/2004 itu jadi patokan bebasnya intervensi tersistem presiden dalam proses hukum kasus korupsi kepala daerah!" ***

Selanjutnya.....

"ADA kejutan!" ujar Umar. "Oedin—panggilan akrab Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P.—Senin (24-10) berangkulan dengan Ical—Aburizal Bakrie! Padahal selama ini ada kesan, hubungan kedua tokoh kurang harmonis!" 

"Berangkulan sejauh mana?" timpal Amir. "Berangkulan betulan secara fisik, diperkuat lagi berangkulan hati yang dikukuhkan dalam ikatan keluarga lewat upacara adat!" tegas Umar. "Fakta berangkulan Oedin dengan Ical ini jelas punya arti penting dalam kehidupan politik Lampung!"

"Tentu!" timpal Amir. "Soalnya, Ical Ketua Umum Partai Golkar, partai yang dalam konflik Pilgub Lampung 2003-2007 merupakan pelopor SK 15 DPRD yang tak mengakui Oedin sebagai gubernur! Artinya, dengan berangkulannya Oedin dan Ical bisa dikatakan konflik masa lalu dianggap tinggal sebagai dinamika politik masa lampau yang layak dilupakan—seperti kata peribahasa, biduk lalu kiambang bertatut! Dengan begitu benih-benih konflik antara Golkar (di bawah Ical) dan Oedin baik sebagai pribadi maupun gubernur atau juga selaku Ketua PDI Perjuangan Provinsi Lampung berhasil diselesaikan secara kekeluargaan!" 

"Konflik politik berhasil diselesaikan secara kekeluargaan, demi lebih nyamannya langkah bersama mencapai tujuan politik ke depan!" tukas Umar. "Ke depan dimaksud, wajar kalau Oedin sebagai gubernur berusaha mewujudkan kondisi politik yang benar-benar kondusif buat warganya, tanpa setiap kali dicemaskan oleh terulangnya konflik yang menelantarkan kepentingan rakyat! Sedang Ical, yang sedang menyiapkan diri maju sebagai calon dalam Pemilu Presiden 2014, seharusnya merangkul dukungan semua pihak dalam masyarakat! Semakin luas dan besar perangkulan yang dilakukan, semakin besar pula peluangnya memenangkan pemilu presiden!" 

"Bagi rakyat kebanyakan, berangkulannya dua tokoh dominan yang bisa menurunkan potensi konflik di daerahnya, jelas dianggap positif dan disambut baik!" sambut Amir. "Konon lagi tokoh yang berangkulan dengan Gubernur itu Ical, yang sudah sejak jauh hari santer berhembus kabar akan membangun pabrik baja di kawasan Bakauheni, atau jalan tol Bakau—Tegineneng, tapi semua kabar angin itu menguap! 

Demikian pula proyek Kalianda Resort yang diberi tanah oleh rakyat (lewat pembebasan) cukup luas, yang dibangun di kawasan itu jadinya jauh dari yang diharapkan—suatu kawasan pariwisata spektakuler—kelas dunia! Maksudnya, dengan terjalinnya hubungan baik Ical-Oedin, semua gagasan proyek Ical di Lampung bukan cuma kabar angin lagi!" ***

Selanjutnya.....