"POLITIK apa namanya ketika dalam paripurna DPR Jumat, Partai Golkar dan PKS tegas menolak harga BBM naik, tapi pada bagian lain menyetujui penambahan Ayat 6-A pada Pasal 7 RUU APBNP 2012 yang isinya menyetujui pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika harga minyak mentah Indonesia mencapai tingkat tertentu dalam periode tertentu?" tanya Umar. "Itu yang peribahasa sebut telunjuk lurus kelingking berkait!" jawab Amir. "Telunjuk terlihat tegas dan jelas mengacung ke arah mana, tapi kelingking mengait ke arah berbeda! Itu menggambarkan sikap partai-partai tersebut tak konsisten, alias tidak istikamah! Bahasa lazimnya bersikap ambivalen, berwajah ganda, hipokrit!" 

"Istilah hipokrit seingatku juga berarti munafik, kan?" tukas Umar. "Tak perlu ditarik sejauh itu! Biarkan rakyat menilai sendiri istilah paling tepat untuk itu, karena jangan-jangan istilah munafik yang lazim dipakai terkait agama tak bisa dipakai dalam politik atau sebaliknya!" timpal Amir. "Lagi pula syarat yang diajukan PKS cukup berat, kenaikan ICP rata-rata 20% di atas patokan 105 dolar AS/barel! Karena itu, hampir bisa dipastikan lobi dengan PKS paling alot kemarin, hingga dari setengah empat sampai magrib tak selesai!" "Pintar-pintar kaulah menyelamatkan muka PKS!" tegas Umar. "Tapi jelas, permainan politik telunjuk lurus kelingking berkait itu menjadikan parlemen cuma sebagai panggung sandiwara membohongi rakyat! Di panggung tegas menolak harga BBM naik, di balik tirai memberi jalan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM!" "Memang baru sekelas itulah gaya permainan politik di negeri kita!" timpal Amir. 

"Komitmennya pada kepentingan rakyat menolak harga BBM naik cuma pura-pura, di balik itu bersyubhat mengkhianati rakyat yang diberi beban berat memikul risiko kenaikan harga BBM!" "Itu menunjukkan pada dasarnya para politisi tersebut berdemokrasi sak karepe dewe—semau sendiri—sedang aspirasi rakyat yang sebenarnya, seperti menolak kenaikan harga BBM, cuma mereka jadikan mainan kepura-puraan semata!" tegas Umar. "Dengan demokrasi sak karepe dewe itu jelas sistem demokrasi perwakilan tak berjalan semestinya! Agregasi, mengumpul aspirasi rakyat yang diwakilinya, lalu merumuskannya dengan tajam (artikulasi) sama sekali tak dilakukan, tahu-tahu mengambil keputusan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat!" "Begitulah politik berdasar moral hipokritisme!" timpal Amir. "Rakyat jadi tumbal, korban konyol!" ***

Selanjutnya.....

"KEPASTIAN menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi sebesar 33% dari Rp4.500/liter jadi Rp6.000/liter merupakan kebijakan yang by design (secara terancang) dan dengan sengaja mendestruksi perekonomian rakyat!" ujar Umar. "Kenapa kau nilai begitu?" potong Amir. "Karena kebijakan itu tidak dikaji komprehensif akibatnya terhadap perekonomian seluruh rakyat! Tapi hanya dikaji terkait 30% rakyat penerima kompensasi BLT atau BLSM (74 juta jiwa) serta 20% elite dan kelas menengah (48 juta jiwa) yang tak terpengaruh kebijakan tersebut!" tegas Umar. "Sedang dampaknya pada 50% warga (120 juta jiwa) buruh, tani, nelayan, guru honorer, dan pekerja kelas bawah berpenghasilan rendah yang tak dapat kompensasi tapi terdestruksi fatal oleh kebijakan itu, justru sama sekali tak dikaji!" "Itu karena negara kita sudah dicengkeram terlalu kuat oleh politisi sehingga orientasinya hanya bagaimana memenangkan pemilu mendatang!" timpal Amir. "Hal itu terlihat dengan dipakainya kacamata kuda oleh penguasa dalam memproses kebijakan tersebut dengan tekanannya berfokus dan ngotot pada kompensasi terhadap 74 juta warga miskin, yang dengan dana BLT yang dibagi oleh penguasa bisa diharap dalam pemilu nanti mereka berikan suara pada partai berkuasa!"

"Kacamata kuda pada penaikan harga BBM dan kompensasi BLT itu membuat partai-partai koalisi berkuasa juga tak melihat berbagai peluang lain dalam APBN untuk mengatasi masalah tanpa memaksakan kebijakan yang membebani rakyat hingga mendestruksi ekonominya!" tegas Umar. "Peluang dari rasionalisasi belanja pejabat dan aneka program kurang penting, lalu memacu peningkatan produksi minyak yang dalam periode penguasa kini posisi negeri kita dari eksportir BBM berubah jadi net importir BBM! Peluang-peluang itu tak pernah mendapat kajian dan usaha merealisasikannya sehingga bisanya setiap kali cuma memilih kebijakan yang memberatkan rakyat dan negerinya semakin dalam terbenam sebagai pengimpor minyak!" 

 "Memang, tak pernah terdengar gagasan kubu penguasa untuk membuat negeri ini kembali jadi pengekspor minyak!" timpal Amir. "Itu sejalan dengan tak terpikirnya menciptakan kemandirian dalam pertambangan! Malah tambang rakyat digilas demi prioritas buat pertambangan asing!" "Itu dia!" tegas Umar. "Sudah pun usaha rakyat digilas, ekonomi rakyat berpenghasilan rendah dirusak dengan beban berat tak terpikul yang ditimpakan secara terancang dan sengaja! Malang nian nasib rakyat!" ***

Selanjutnya.....

"TPT—tingkat pengangguran terbuka—usia 15—29 tahun di Indonesia mencapai 19,9%, tertinggi di kawasan Asia-Pasifik!" ujar Umar. "Direktur Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti mengungkap dalam diskusi (27-3). Itu disusul Sri Lanka 19%, Filipina 17,9%, dan Selandia Baru 16,2%. Kata Rahma, angka absolut TPT 19,9% itu 5,3 juta orang!" (Lampost, 28-3) "Menurut Rahma, penganggur kelompok usia itu berpendidikan SMA, diploma, dan sarjana di area perkotaan!" sambut Amir. "Mereka menganggur akibat mendamba pekerjaan formal, memberikan perlindungan, jaminan sosial, dan kesejahteraan! Sedang di sektor informal terutama di area perdesaan yang mau cawe-cawe dua jam dalam seminggu, lolos keluar dari kelompok TPT." 

"Kalau TPT usia 15—29 sebesar 19,9% atau 5,3 juta orang itu dihitung dari jumlah pengangguran terbuka semua kelompok usia, berarti jumlah pengangguran terbuka dari semua kelompok usia lima kali lipat dari 5,3 juta atau 26,5 juta orang!" tegas Umar. "Dengan jumlah angkatan kerja nasional 2011 sebesar 118 juta dari 240 juta penduduk 2011, dengan pengangguran terbuka semua kelompok usia 26,5 juta itu berarti TPT Indonesia sebenarnya di kisaran 20%. Angka itu lebih dekat dengan realitas di masyarakat, andai kriteria penganggur tidak dikerdilkan dengan hitungan lolos jika bekerja dua jam seminggu!" "Proyeksi realitas TPT dari bocoran data Bappenas itu penting karena besarnya jumlah penganggur yang sebenarnya ada di masyarakat signifikan menekan harga tenaga kerja bahkan martabat pekerja!" timpal Amir. "Salah hitung realitas TPT hingga tingkat penganggur nasional dalam angka resmi pemerintah pada 2010 hanya 7,41% atau 8,592 juta orang, juga tecermin pada angka resmi jumlah warga miskin 30 juta orang, tapi warga miskin penerima BLT 74 juta orang!

 Berarti, pengerdilan angka warga miskin dan penganggur bisa membuat kebijakan anggaran meleset dari sasaran, karena bisa anggaran selalu disiapkan untuk 30 juta warga miskin dan 8,5 juta penganggur, tapi di lapangan sebenarnya dipakai 74 juta warga miskin dan 26,5 juta penganggur!" "Melesetnya anggaran dari sasaran itu terbukti, dengan APBN Rp86 triliun pada 2011 hanya mengentaskan 132 ribu warga dari bawah garis kemiskinan!" tukas Umar. "Mudah dipahami jika hal itu terjadi, sebab anggaran buat 30 juta warga miskin di lapangan dipakai 74 juta orang! Belum lagi kata Bank Dunia ada penyimpangan 30% pada setiap proyek! Semua itu membuat masuk akal, TPT Indonesia tertinggi di Asia-Pasifik!" ***

Selanjutnya.....

"DARI berbagai dialog di televisi diketahui dalam APBN 2012 terdapat lebih Rp400 triliun anggaran belanja terkait priviledges—hak-hak istimewa—para pejabat!" ujar Umar. "Namun dalam proses pembahasan RAPBNP 2012 tumpukan dana itu sama sekali tak dilirik! Padahal, pengurangan 10% saja dari belanja elite itu sama dengan hasil dari penaikan harga BBM jadi Rp6.000/liter! Yakni, jika harga BBM naik jadi Rp6.000/liter subsidi BBM Rp137 triliun, kalau tak naik subsidinya Rp178 triliun!" "Jadi tampak, elite selalu lebih mengutamakan pengamanan ajang kepentingannya hingga tak boleh diganggu sedikit pun, dengan memilih kebijakan mengorbankan rakyat yang harus menanggung beban kenaikan BBM 33%!" timpal Amir. "Bagi kaum buruh dan pekerja kelas bawah di luar kelompok 74 juta warga miskin penerima BLT (sekarang BLSM), jumlahnya bisa mencapai 50% penduduk. Beban dampak kenaikan harga BBM 33% yang ditimpakan ke pundak mereka itu jelas amatlah berat untuk dipikul!"

"Itu akibat elitenya terlalu liberal-individualistik, hanya mengutamakan kenikmatan diri pribadi dan kelompok elitisnya semata, solidaritasnya kepada rakyat jelata minim sehingga dengan mudah mereka korbankan rakyat sebagai tumbal bagi kebijakan yang mereka buat!" tegas Umar. "Padahal, andai belanja priviledges mereka dikurangi 10%, tak terasa karena hanya bunga bank limpahan simpanan mereka masih lebih besar untuk substitusinya! Tapi keserakahan memang sukar dikendalikan, apalagi dengan kekuasaannya bisa dengan mudah mengorbankan kaum lemah!" "Cara hidup kaum elite sedemikian menimbulkan kemiskinan struktural, suatu kemiskinan akibat elite selalu menindas dan mengorbankan lapisan sosial pada struktur di bawahnya yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik!" timpal Amir. 

"Mobilitas sosial dari lapisan bawah naik ke kelas menengah kebanyakan sebagai produk nepotisme dan dinamika politik! Kalaupun ada sebagai buah kerja keras, jumlahnya terbatas!" "Kelas menengah produk nepotisme dan dinamika politik itu amat rapuh dan tergantung pada aneka fasilitas, di antaranya subsidi BBM dan listrik!" tukas Umar. "Jadi benar jika sebagian subsidi salah sasaran, yang menikmati adalah kelas menengah model ini! Tapi karena kelas menengah ini amat tergantung pada penyangga seperti subsidi BBM, jika penyangga dicabut, beban kelas menengah ini akan amblek, runtuh, longsor jadi beban lapisan sosial di bawahnya! Karena memang demikian kemiskinan struktural, beban lapisan sosial di atas selalu ditimpakan jadi beban yang harus dipikul lapisan sosial terbawah!" ***

Selanjutnya.....

"MENYONGSONG sidang paripurna DPR Kamis (29-3), mahasiswa, buruh, dan elemen kritis Selasa ini (27-3) serentak menggelar demo di berbagai kota untuk menolak kenaikan harga BBM!" ujar Umar. "Penaikan harga BBM menyengsarakan rakyat, maka harus ditolak! Jadi, derita akibat penaikan BBM itu derita buatan, tapi pemerintah sengaja membuat derita tersebut agar bisa tampil sebagai dewa penolong memberi bantuan mengurangi penderitaan yang telah penguasa ciptakan itu!" "Begitulah langkah pemerintah yang memotivasi mahasiswa demo!" timpal Amir. "Itu pemerintah perkirakan bisa menyulut demo yang lebih besar, hingga memperkuat pengamanan dengan TNI!" 

"Pengerahan TNI melapisi pengamanan polisi, tapi karena TNI tak punya peluru karet justru harus siap dengan risiko penggunaan peluru tajam saat ketegangan demo memuncak!" tegas Umar. "Dari pengalaman menangani massa, sering justru aparat yang gagal mengendalikan diri dan bertindak kelewat batas, seperti di NTB! Jika hal itu terjadi dan peluru tajam menjatuhkan korban pendemo, chaos 13—15 Mei 1998 bisa terulang!" "Kondisi seburuk itu tentu tak diinginkan semua pihak!" timpal Amir. "Tapi jika justru pemerintah yang gegabah mengerahkan pasukan penyulut chaos, tentu pemerintah yang harus bertanggung jawab, bukan malah menyalahkan demonstran setelah chaos terjadi!" "Di era komunikasi semaju sekarang tak mudah pemerintah mengambinghitamkan pihak lain!" tegas Umar. "Media massa akan menayangkan kronologis fakta, membuktikan pada masyarakat siapa sebenarnya yang bersalah! Selain itu, meski demo tak digubris, eksesnya tetap mendiskreditkan pemerintah! Lain jika sebagai sarana demokrasi yang sah, ada aspirasi lewat demo yang diserap menyempurnakan kebijakan!"

 "Justru karena diskredit pemerintah akibat demo bisa diatasi dengan BLT (kini BLSM), bahkan juga mengatasi diskredit partai berkuasa akibat kader-kadernya terlibat korupsi, maka derita buatan terhadap rakyat dengan menaikkan harga BBM itu harus dipaksakan penguasa dengan pengamanan TNI, agar bisa menabur BLSM—andalan menaikkan lagi popularitas penguasa dan partai berkuasa!" timpal Amir. "Karena itu, penaikan harga BBM sebagai derita buatan terhadap rakyat tak bisa ditawar lagi agar BLSM efektif mencapai tujuan politik! Lebih lagi saat popularitas partai berkuasa menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bulan lalu merosot ke peringkat tiga (13,4%), di bawah Partai Golkar (17,8%) dan PDIP (13,5 %), harus ngotot menaikkan harga BBM!" ***

Selanjutnya.....

"NARASUMBER MetroTV (24-3; 17.15) wartawan senior Budiarto Shambazy dan Dedy Gumelar (Mi'ing) sekilas menyebutkan dana BBM di APBN sebenarnya surplus—bukan defisit hingga harus menaikkan harga BBM buat menutupinya!" ujar Umar. "Karena itu, diperkuat aksi penolakan mahasiswa, buruh, LSM, dan ormas yang semakin masif dan pembahasan DPR terganjal penolakan empat fraksi—PDIP, Gerindra, Hanura, dan PKS—Budiarto menebak kebijakan menaikkan harga BBM 1 April bisa ditunda! Soal dana BBM di APBN surplus itu sebenarnya bagaimana?" "Itu cuma isu di jaringan seluler BlackBerry Messenger (BBM), yang menyebutkan pemerintah menyembunyikan fakta sebenarnya ada surplus dana penjualan minyak pemerintah ke Pertamina dipotong subsidi sebesar Rp97,95 triliun!" jawab Amir. "Isu itu dikemas seolah perincian angka-angka pengeluaran dan penerimaan Pertamina serta pembayarannya ke pemerintah ada surplusnya sebanyak itu merupakan hasil penghitungan dari Kwik Kian Gie dan Anggito Abimanyu!"

"Dengan isu itu tersebar di kalangan aktivis dan politisi, pengaruhnya cukup kuat menghadang rencana kebijakan menaikkan harga BBM, sehingga jadi lebih alot dari sebelumnya!" tegas Umar. "Isu itu menjadi semakin dipercaya kebenarannya setelah sekian hari tak ada bantahan dari Kwik maupun Anggito bahwa itu bukan perhitungan mereka, juga tak ada bantahan dari pemerintah bahwa surplus dimaksud tidak benar!" "Tapi, kalau dilihat PKS saja sampai membelot dari garis koalisi dengan ikut menolak kenaikan harga BBM, terlepas dari alasan formal penaikan harga BBM bisa berakibat 25% rakyat jatuh miskin, isu BBM seluler tersebut bisa membantu posisi tawar PKS di jalur pembelotannya!" timpal Amir.

 "Lain dengan tiga fraksi oposan, PDIP, Gerindra, dan Hanura, meski itu cuma isu bisa menjadi kartu liar (wild card) justru saat sebagai truf tertutup!" "Lebih seru isu itu sampai ke massa demonstran, bisa menjadi energi ekstra!" tegas Umar. "Lebih-lebih kalau penguasa menganggap enteng arti protes mereka, energi ekstra itu dalam porsi yang konstitusional pun bisa mendiskredit penguasa! Semisal, dengan energi ekstra itu ratusan ribu massa bertahan berhari-hari di DPR seperti Mei 1998!" "Apa pun yang terjadi di luar parlemen, dengan perhitungan menang voting di DPR pemerintah akan tetap pada kebijakan penaikan harga BBM!" timpal Amir. "Jangankan cuma isu, jeritan derita rakyat yang disampaikan lewat kemurnian jiwa mahasiswa pun tak ada artinya bagi pemerintah!" ***

Selanjutnya.....

DELEGASI parlemen Uganda ke Indonesia, studi banding guna membentuk Kementerian Kelautan. "Uganda kan terletak di tengah benua Afrika, tak punya laut, untuk apa Kementerian Kelautan?" tanya Temon yang jadi guide pada ketua delegasi. "Soal itu tak beda dengan kalian di sini punya Kementerian Hukum dan HAM!" jawab ketua. "Kami punya Hukum dan HAM!" entak Temon. "Apa bisa dipastikan keberadaan dan berlakunya hukum dan HAM itu efektif bagi setiap warga negara?" timpal ketua. "Kalau soal kepastian hukum memang belum bisa dipastikan keefektifan berlakunya bagi setiap warga negara!" jawab Temon. "Itu dia!" tegas ketua. "Tanpa efektifnya berlaku kepastian hukum, justru hukum menjadi sumber kekisruhan dan ketakadilan yang bisa mencabik esensi kemanusiaan warganya! Jadi, kepastian hukum harus menjadi keniscayaan, tak cukup hanya sebatas papan nama! Akibatnya, tanpa adanya kepastian hukum, Kementerian Hukum dan HAM menjadi seperti Kementerian Kelautan di negeri yang tak punya laut!"

"Tapi tugas Kementerian Hukum dan HAM itu sebenarnya bukan terkait proses penciptaan kepastian hukum yang justru menjadi tanggung jawab pengadilan dan semua instrumen proses peradilannya!" jelas Temon. "Apalagi terkait hak-hak asasi manusia (HAM) yang amat luas skalanya, secara multidimensional di negeri ini titik beratnya masih lebih pada sosial-ekonomi! Tugas nyata kementerian itu lebih banyak mengurusi imigrasi dan penjara, selain membantu presiden dalam penyiapan teknis rancangan undang-undang!" "Kalau begitu namanya harus disesuaikan agar tidak mengecoh rakyat seolah-olah bidang hukum dan HAM ditangani simultan oleh kementerian tersebut!" tegas ketua. "Padahal, ibarat makan bubur cuma pinggir-pinggirnya, sedang esensi hukumnya ditangani pengadilan dan soal HAM secara substantif ditangani banyak sektor lain!" "Tapi, apalah arti sebuah nama!" potong Temon. "Begitu kata pujangga!" timpal ketua. "Tapi bagi penguasa negeri terbelakang, pemberian nama kementerian dan lembaga pemerintahan dibuat mengacu distribusi kekuasaan yang membagi habis semua tugas negara melayani rakyatnya! Dengan begitu, seolah keseluruhan kebutuhan dan kepentingan rakyat sudah terakomodasi oleh semua tangan kekuasaan! Padahal kenyataannya, banyak tangan kekuasaan bekerja tidak efektif, bahkan kebanyakan mendahulukan kepentingan pejabat dan jajaran birokrat instansinya! Sedang kepentingan rakyat, urusan belakang!" ***

Selanjutnya.....