"SALAH satu repertoar film India adalah konflik antara orang kaya dan orang miskin! Si kaya menjadi penjahatnya, yang menindas dan merampas hak-hak kaum miskin!" ujar Umar. "Itu pula repertoar yang dipilih pemerintah dalam mengatasi masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM)! Orang kaya diidentifikasi lewat pemilikan mobilnya di atas 1.500 cc, tak peduli mobilnya butut, dicap sebagai penyamun subsidi BBM yang ditujukan buat orang miskin, pemilik kendaraan di bawah 1.500 cc!" "Model orang kaya film India itu Mister Takur, bos bandit serakah dan tak punya rasa kemanusiaan!" timpal Amir. "Ia serakah, meskipun sudah kaya raya, kerjanya mengusik dan merampas hak-hak orang miskin dengan cara semena-mena! Ia tak punya rasa kemanusiaan, dalam aksinya merampas hak si miskin itu kalau ada yang melawan dia perintahkan anak buahnya, 'Kurangi tinggi badannya 30 centimeter!' Maksudnya, penggal saja lehernya!"

"Demikianlah pembanditan yang dilakukan pada orang kaya Indonesia, dikesankan suka merampas hak kaum miskin dalam subsidi BBM!" tegas Umar. "Karena itu, kebiasaan buruk orang kaya itu harus dihentikan lewat membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi orang kaya! Tak kepalang, kebijakan itu didukung sebuah fatwa dari majelis ulama, haram hukumnya bagi orang kaya mengonsumsi BBM bersubsidi!" "Untuk mengantisipasi pelaksanaan kebijakan itu, sejak jauh hari dianginkan ancang-ancang untuk diturunkannya polisi ke stasiun-stasiun pengisian BBM umum (SPBU) agar tidak terjadi kekacauan!" timpal Amir. "Dalam persiapan rapat kabinet membahas pembatasan konsumsi BBM buat orang kaya pekan lalu, bahkan juga telah diuji coba pengamanan SPBU oleh polisi dilapisi anggota TNI!

 Pokoknya, kalau kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi itu nantinya jadi, para orang kaya yang sikapnya digolongkan seperti Mister Takur itu takkan bisa berkutik!" "Namun, kalangan pakar hukum tata negara mengecam pembanditan orang kaya dalam kebijakan pembatasan BBM itu!" timpal Amir. "Yusril Ihza Mahendra menggugat ke Mahkamah Konstitusi! Sedang Irman Putra Siddin tegas, pemahaman konstitusi atas subsidi BBM untuk rakyat yang terkait kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu untuk seluruh rakyat, tak membedakan rakyat miskin dan kaya!" "Itu dia! Membedakan saja hak orang miskin dan kaya dalam pemanfaatan kekayaan alam tak boleh!" tegas Umar. "Apalagi membanditkan orang kaya, menciptakan pandangan publik bahwa orang kaya itu bandit jahat, jelas keterlaluan!" ***

Selanjutnya.....

"KENAPA demokrasi tak kunjung mapan, malah sebaliknya para politisi kian jauh dari kepentingan rakyat, money politics semakin terang-terangan, dan berbagai gejala negatif tingkah politisi, mendorong anggota DPR daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim mengadakan focus group discussion—FGD!" ujar Umar. "Salah satu simpul FGD, demokrasi jadi runyam karena sistemnya—standar lapangan dan aturan mainnya—dibongkar-pasang terus! (Lampost, 26-4) Bukan untuk memperbaiki kekurangan, tapi mencari keuntungan politik pribadi dan golongan para aktornya!"

"Celakanya kerunyaman demokrasi itu berpangkal pada para pemimpin partai politik yang gemar menarik maksimal nikmat dan benefit dalam kerja sama maupun persaingan antarpartai—dengan tak peduli hal itu bertentangan dengan kewajiban mereka berorientasi pada kepentingan rakyat!" timpal Amir. "Betapa jika para pemimpin partai politik melakukan itu terus dari waktu ke waktu, jelas demokrasi tak kunjung mapan! Sebaliknya, aturan main semakin runyam, money politics kian terang-terangan dari sewa perahu dalam pilkada, bagi sembako dan uang tunai kepada pemilih, sampai dianggap wajar bagi-bagi uang ganti ongkos dan akomodasi rombongan DPC ke kongres dari setiap calon ketua umum—sehingga siapa paling besar pemberiannya paling besar peluang terpilih sebagai ketua umum! Lain lagi yang partainya oligarkis, menjadi 'kerajaan' bagi keluarga atau kelompok penentu! Akibatnya, demokrasi di internal partai jadi tidak demokratis karena pilihan dibatasi oleh kelompok dominan!" "Kerunyaman demokrasi terjadi keluar dan ke dalam tubuh partai sendiri—rusak luar dalam!" tegas Umar. "Sewa perahu mahal dengan dalih biaya operasional mesin partai—padahal dana besar untuk sewa perahu itu tak turun ke lapangan sehingga mesin partai tak bekerja optimal!" "Tapi semua itu belum cukup! Dana sosialisasi calon, pasang spanduk dan baliho sebanyak mungkin, bagi sembako dan uang tunai seluas-luasnya sebagai usaha maksimal sang calon memenangi pilkada, justru dianggap kebocoran oleh partai, mubazir tak masuk kantong mereka!" timpal Amir. "Maka itu perlu dibongkar ulang UU Pilkada-nya dari pemilihan gubernur langsung oleh rakyat, dipasang gantinya dengan dikembalikan seperti dulu pemilihan gubernur oleh DPRD! Jadi bulat, semua dana cair hanya masuk kantong politisi dan partai politik! Bongkar-pasang terus sistemnya, sampai demokrasi akhirnya mundur jauh ke zaman baheula—zaman yang digusur lewat reformasi karena tak demokratis!" ***

Selanjutnya.....

"AWAL pekan ini masyarakat bangsa diprovokasi pemilahan kaya-miskin lewat ukuran kapasitas silinder (cylinder capacity—cc) mesin mobilnya!" ujar Umar. "Mereka yang memiliki mobil di atas 1.500 cc digolongkan kaya dan masuk barisan yang tak boleh menggunakan BBM bersubsidi! Sedang pemilik mobil di bawah 1.500 cc diklaim miskin sehingga boleh memakai BBM bersubsidi yang menurut penguasa sekarang subsidi BBM khusus untuk orang miskin! Karena itu, kalau BBM bersubsidi sampai dipakai orang kaya disebutkan subsidi salah sasaran!" "Tapi pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi dengan pemilahan cc kendaraan itu urung lagi ditetapkan sidang kabinet Selasa lalu—setelah berbagai versi pembatasan sebelumnya sempat memusingkan publik!" timpal Amir. "Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, rencana pembatasan BBM bersubsidi itu masih didalami!"

"Pemerintah tampak gamang untuk menetapkan kebijakan pembatasan BBM dengan berbagai versi yang pernah diekspos, mungkin karena banyak hal yang kurang clear dalam versi-versi rencana kebijakan tersebut!" tegas Umar. "Dalam versi 1.500 cc itu saja, misalnya, pernyataan Jero Wacik, menteri ESDM, mobil 1.492 cc dan sekelasnya masuk kelompok 1.500 cc ke atas sehingga harus pakai pertamax! Bahasa aturan yang mengikat warga untuk mematuhinya tak bisa diulur-ulur 1.492 masuk kelompok di atas 1.500! Kalau 1.492 cc mau ikut diwajibkan pakai pertamax, lugas saja aturannya dibuat 1.400 cc ke atas! Jadi tak perlu dengan membuat warga bangsa pusing dan bingung, masak 1.492 di atas 1.500!" "Hal-hal sepele begitu harus ditulis dengan jelas dalam aturannya, jangan mentang-mentang berkuasa memaksakan pemberlakuan aturan yang logika bahasanya kacau!" timpal Amir. 

"Soal sepele jangan sampai bisa mementahkan aturan jika di-judicial review, apalagi kayaknya kebijakan itu akan diumumkan pakai gaya Orde Baru, menjelang suatu tengah malam muncul menteri ESDM di televisi mengumumkan keppres tentang kebijakan pembatasan BBM berlaku mulai pukul 00.00 malam itu! Itu bisa terjadi kapan saja!" "Kemungkinan itu tak terelakkan dilihat dari pidato Presiden di sidang kabinet Selasa, 'Dengan harga BBM yang tidak naik dewasa ini harus ada opsi dan solusi lain. Kalau tidak ada tindakan-tindakan lain yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, maka perekonomian kita tidak akan sehat’!" kutip Umar. "Karena itu tak perlu khawatir kebijakan itu urung melulu!" ***

Selanjutnya.....

"KETIKA politik jadi panglima, apa pun dipolitisasi! Tanpa kecuali sepak bola, tim nasional sebagai kebanggaan bangsa juga diserahkan ke tangan politikus—hingga jadilah politikusisasi!" ujar Umar. "Itulah jadinya dengan PSSI menunjuk Ramadhan Pohan, anggota DPR wakil sekjen Partai Demkrat, sebagai manajer tim nasional! Sandaran pada kekuasaan tampak lebih diutamakan daripada profesionalisme dalam sepak bola!" "Masih kurang jelas proses apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan PSSI menunjuk Pohan itu!" sambut Amir. "Menurut logika, tak mungkin Prof. Dr. Djohar Arifin sang ketua umum PSSI membuat sensasi murahan, apalagi cari political benefit lewat cara itu! Kecuali, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat Limbong, petinggi PSSI, harus kampanye Ramadhan Pohan tokoh yang mumpuni, mampu-memimpin timnas PSSI! Bahkan di Medan, seorang penonton Metro TV menyebut Ramadhan berpengalaman memimpin sebuah klub amatir di Pacitan—mungkin akibat tak dikenal hingga susah dicari nama politisi itu dalam kamus persepakbolaan Sumut!" 

"Kondisi itu bisa jadi juga buah politisasi, berupa ketidaktegasan pemerintah berpihak dalam krisis dualisme PSSI sehingga kubu Djohar yang secara formal diakui FIFA merasa perlu mencari cantolan ke pemerintah!" timpal Umar. "Untuk itu tak ada yang lebih efektif dari tokoh partai berkuasa sebagai cantolannya! Cantolan itu tentu juga yang bisa menjamin tetap terjaganya saluran dana PSSI dari APBN, maka pilihan paling tepat jatuh pada anggota DPR dari partai berkuasa!" "Jika benar akibat kondisi ketidaktegasan sikap pemerintah dalam dualisme kepemimpinan PSSI itu sebagai pendorong pilihan itu sehingga faktor politik lebih dominan sebagai dasar pertimbangan ketimbang profesionalisme, PSSI pun telah berubah menjadi ormas onderbouw dari partai berkuasa!" tegas Amir. 

"Sebagai ormas itu, meski tanpa kartu anggota, PSSI punya massa fanatik penggila sepak bola yang tak kepalang banyaknya di seantero negeri! Karena itu, jika sang politikus bernasib baik, dengan kalah-menang dalam sepak bola 51% ditentukan faktor luck—keberuntungan, partainya yang akan mendulang benefit dukungan suara massa fanatik PSSI!" "Sebaliknya kalau nasib sial PSSI belum berakhir, partainya juga kebagian ekses negatifnya!" timpal Umar. "Demikianlah kalau kepemimpinan timnas sepak bola tinggal semata bergantung pada faktor keberuntungan dengan meninggalkan secara terbuka profesionalisme! Masa depan sepak bola kita pun lebih tergantung pada doa bangsa!" ***

Selanjutnya.....

"TIGA jenazah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tewas ditembak polisi Malaysia dikembalikan ke Tanah Air dengan jahitan pada sepasang mata mereka, dada kiri dan kanan, serta di sekitar ulu hati hingga bawah perut!" ujar Umar. "Ketiga TKI malang yang diberondong peluru atas tuduhan merampok itu, Abdul Kadir Jaelani, Herman, dan Mad Noor, diduga koordinator Migran Care, Anis Hidayah, merupakan korban jual beli organ tubuh! Nasib sama dialami Asti Wardiati (1992), TKI di Malaysia asal Jawa Tengah! Setelah autopsi, isi perut Asti yang terjahit cuma kantong plastik!" "Harga jual organ tubuh manusia di pasar gelap menurut dunia-produksi.com mengutip Gizmodo.com cukup menggiurkan!" sambut Amir. "Hati Rp1,4 miliar, jantung Rp1,1 miliar, ginjal Rp2,4 miliar! Setiap organ dan bagian tubuh ada tarifnya, seperti kulit Rp91 ribu per inci persegi!"

"Betapa biadab kalau benar membunuh orang hanya untuk mengambil organ tubuh korbannya guna dijual dengan harga aduhai!" tukas Umar. "Karena itu, pemerintah kita harus tegas dalam hubungan dengan pemerintah asing guna melindungi segenap warga negara kita dari perbuatan tak berperikemanusiaan itu! Hanya dengan ketegasan pemerintah dalam melindungi warga kita di luar negeri, agar tak terlalu mudah dikriminalisasi dengan berbagai alasan, jutaan TKI kita yang berserak di muka bumi tak terancam dimangsa kebuasan sesama!" "Dari pengalaman selama ini, ketegasan cuma ada dalam retorika!" timpal Amir. 

"Sedang prakteknya, komunikasi pengelolaan TKI di luar negeri lamban sekali! Contohnya kasus terakhir yang menimpa tiga TKI itu, korban tewas Sabtu 24 Maret, KBRI Malaysia baru tahu Senin 2 April—9 hari kemudian! Urus ini-itu baru pekan lalu jenazah sampai kampung, dan Minggu ini keluarga protes ke Kemenlu karena jenazah tidak utuh lagi! Lalu sikap pemerintah kita cenderung inferior dalam menghadapi pihak asing! Jangankan marah atas perlakuan buruk pada TKI, sebaliknya ibarat kaki kita yang dipijak, malah kita yang minta maaf pada si penginjak! Itulah gaya diplomasi rendah diri pemerintah kita sehingga nasib malang TKI teraniaya selalu berulang dan berulang!" "Itu terlihat dari nasib malang TKI yang dari waktu ke waktu terus semakin buruk!" tegas Umar. "Karena itu, percuma membulatkan tekad nasib malang tiga TKI yang organ jenazahnya kopong itu menjadi nasib malang terakhir yang menimpa TKI di Malaysia! Sebab, kalau gaya penanganan TKI begitu terus, justru lebih rasional bertanya, siapa korban baru yang menyusul?" ***

Selanjutnya.....

"KEPUASAN publik terhadap kinerja pemerintahan SBY menurut hasil jajak pendapat tiga bulanan Kompas (23-4-12) tampak kian jeblok!" ujar Umar. "Disebut jeblok karena pada tiga dimensi cita-cita kemerdekaan bangsa—adil, makmur, sejahtera—tingkat kepuasan publik sudah tembus ke bawah 30%! Yakni, kepuasan bidang hukum, dasar mewujudkan keadilan tinggal tersisa 20,4%, kepuasan bidang ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran tinggal 27,8%, dan kepuasan bidang kesejahteraan sosial tersisa 27,9%!" "Tingkat kepuasan di bawah 30% ketiga dimensi strategis itu jelas memprihatinkan karena 30% standar terendah kepercayaan pada pemimpin!" timpal Amir. "Standar itu efektif di pilkada, meski unggul jika dukungan tak cukup 30% ia tak dapat kepercayaan untuk memimpin daerah sehingga pilkada dilanjutkan ke putaran kedua!"

"Dari hasil jajak pendapat itu dapat disimpulkan, menurut apa yang dirasakan mayoritas rakyat yang secara proporsional dicerminkan oleh pilihan responden, bahwa sekarang ini bangsa kita masih belum adil, tak makmur, dan tak sejahtera!" tegas Umar. "Simpul itu menjadikan para pemimpin dan pengelola negara melalui bidang tugas masing-masing—eksekutif, legislatif, dan yudikatif layak untuk becermin diri ternyata kemampuannya dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa baru sebatas itu! Becermin terutama untuk melihat sudah sebandingkah yang mereka dapatkan dari negara dibanding apa yang telah mereka berikan kepada negara?" "Kalau pakai terminologi John F. Kennedy begitu, bunyinya bisa begini: jangan tanya apa yang kudapat dari negara (karena sudah seabrek-abrek hingga susah menyebutnya satu per satu), tapi tanyalah apa yang kuberikan pada negara—mudah dijawab karena cuma sedikit!" tukas Amir. 

"Ungkapan sedemikian membuat harapanmu agar mereka introspeksi dengan hasil jajak pendapat tersebut bisa sia-sia! Bagi mereka, para pemimpin negara-bangsa itu, kondisi demikian dianggap wajar saja! Soalnya, mereka merasa sudah bekerja keras! Kalau hasil kerja keras (yang tidak efektif) itu disurvei Kompas cuma begitu, bisa saja yang salah metodologi surveinya! Maka itu, mereka cukup dengan cuek tak merespons hasil survei!" "Sikap umum sedemikian membuat tak ada usaha memperbaiki kinerja yang tergambar buruk dalam hasil survei itu! Akibatnya, grafik kepuasan publik hasil jajak pendapat dari waktu ke waktu terus meluncur ke bawah!" sambut Umar. "Terkesan mereka mafhum, seperti permukaan grafik yang terus menurun itulah jalan kekuasaan ke depan!" ***

Selanjutnya.....

"KATANYA pertumbuhan ekonomi kita tahun ini 6,7%, apa mungkin?" tanya cucu. "Bukankah itu berarti semua komponen produksi harus naik rata-rata setinggi itu, semisal kalau luas produksi gabah sebelumnya 7,2 juta hektare, tahun ini saja harus menambah luas sawah 400 ribu hektare? Padahal, pencetakan sawah baru banyak fiktif!" "Pertumbuhan ekonomi kita tak berbasis produksi, tapi berbasis konsumsi!!" jawab kakek. "Semisal garam, dari lebih 3 juta ton konsumsi nasional, di atas 90% kita impor! Jika mau tumbuh 6,7% kita telepon saja produsennya di Australia dan India!" "Jadi kita pemilik pantai terpanjang memproduksi garam cuma di bawah 10% dari kebutuhan?" entak cucu. "Selebihnya kita impor? Lucu!" 

"Kenapa lucu? Itu justru pertanda pintar!" tegas kakek. "Buat apa repot membuat ladang garam jutaan hektare, kalau untuk semua kebutuhan cukup tinggal telepon ke luar negeri! Ketimbang ditipu cetak sawah fiktif, atau repot membeli dari petani sekarung dua, lebih gampang impor, sekali telepon ratusan ribu ton beras tersedia di gudang! Begitu pula kedelai, dan segala jenis buah, tinggal telepon buah impor melimpah pasar kita!" "Semua itu lucu, Kek!" tukas cucu. "Pertumbuhan berbasis konsumsi dengan mengandalkan impor untuk memenuhi segala kebutuhan konsumsi, berisiko buruk! Dalam jangka panjang tergantung produsen asing untuk segala kebutuhan bangsa!" "Risiko jangka panjang ke masa depan itu cuma idealisme kaum muda!" tegas kakek. "Buat kami kaum tua, pilih gampangnya memenuhi semua kebutuhan! Soal tergantung pada asing, kini tak ada bangsa tak tergantung pada bangsa lain!" 

"Tapi tak keterlaluan seperti kita!" entak cucu. "Produksi garam sendiri tak sampai 10%! Untuk Lampung, impor beras malah lebih 100% dari kekurangannya—keterlaluan, produksi lokal sebenarnya surplus! Semua itu menunjukkan potensi pertumbuhan berbasis produksi tak kurang jalan, tapi pengelola dan pengarah ekonomi nasional mau gampangnya saja!" "Masalahnya tak sesederhana logika awam begitu karena bersifat ideologis!" timpal kakek. "Intinya, Indonesia telah ditempatkan jadi bagian pasar bebas dunia! Segala yang ada di negeri kita jadi komoditas (dagangan) yang justru harus dibuat memikat orang negeri lain untuk mencumbunya! Maka itu sempat lebih 90% pertambangan kita dieksplorasi asing, sedang di sisi lain lebih 90% pula kita impor kebutuhan nasional garam kita!" "Itu sih dari sisi mana pun merugikan kita!" tukas cucu. "Tapi itulah risiko pertumbuhan berbasis konsumsi, sisi produksinya dikuasai asing!" ***

Selanjutnya.....