"MILITER Mesir dipimpin Jenderal Abdel-Fatah El-Sisi Rabu malam (Kamis, pukul 02.00 WIB) mengudeta Presiden Mesir yang terpilih secara demokratis, Muhammad Mursi, dan mengangkat Ketua Mahkamah Agung Adly Mansour jadi presiden sementara!" ujar Umar. "Militer menutup siaran lokal Aljazeera dan tiga televisi milik Ikhwanul Muslimin (Al Ikhwan) serta menangkap300 tokoh Al Ikhwan!"

 "Krisis Mesir memuncak Senin ketika ratusan ribu demonstran anti-Mursi di lapangan Tahrir bergerak membakar kantor pusat Al Ikhwan!" timpal Amir. "Meredam massa anti-Mursi agar tak menyerang massa pro-Mursi yang juga ratusan ribu orang di dekat Istana, militer Senin malam mengeluarkan ultimatum kepada Mursi agar dalam 48 jam memenuhi tuntutan massa di lapangan Tahrir, mengundurkan diri! Hingga jatuh tempo 48 jam Mursi menolak mundur, militer pun mengudetanya!"

"Mursi, profesor di Amerika Serikat, Juni 2012 sebagai calon Al Ikhwan terpilih jadi presiden dalam pemilu demokratis buah revolusi musim semi!" jelas Umar. "Konflik muncul saat Mursi mengamendemen konstitusi yang disusun kaum reformis pasca-Mubarak! Amendemen amat menguntungkan golongan mayoritas yang dipimpinnya lolos lewat referendum!" "Itu menyulut perlawanan kaum minoritas, yang bersatu dalam aksi tiada henti hingga keamanan terganggu, investor dan turis kabur!" tukas Amir.

 "Akibatnya rezim Mursi gagal membangun ekonomi, kehidupan rakyat semakin sulit hingga di seantero negeri mereka ikut oposan menuntut Mursi mundur!" "Dilihat dari proses kejatuhannya itu, Mursi dan rezimnya layak disesalkan karena dengan bendera Al Ikhwan gegabah mengutamakan kepentingan golongannya, mengamendemen konstitusi buatan para pejuang reformasi!" timpal Umar. "Padahal saat negara Israel didirikan Inggris, Prancis, dan AS tahun 1947, pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan Al Banna mengerahkan sejuta pemuda Arab dari semua golongan menduduki Palestina! Tapi sayang, oleh Mursi dan kawan-kawan visi Al Ikhwan itu dipersempit hanya untuk kepentingan golongannya saja!" "Begitu pun keprihatinan kita mendalam atas kudeta militer mengakhiri pemerintahan sipil hasil pemilu demokratis!" tegas Amir. "Kudeta itu membunuh demokrasi!" ***

Selanjutnya.....

"JIKA dalam UU Antisubversif buatan Orde Lama yang dipakai Orde Baru lima orang berkumpul bisa ditangkap atas tuduhan melakukan tindakan subversif, pada Pasal 16 UU Ormas yang disahkan DPR pada Selasa (2-7), batasan diperkecil menjadi dua atau tiga orang berkumpul karena hobi, seni, olahraga, dan lainnya harus punya legalitas!" ujar Umar. 

"Yakni, wajib memiliki akta notaris pendirian, AD/ART, kepengurusan, program kerja, surat keterangan domisili, NPWP, dan pernyataan sanggup melaporkan kegiatan sebelum 'diakui' negara eksistensinya lewat SKT!" "Jadi, UU Ormas ini secara implisit mencurigai warga mengancam negara lewat segala bentuk kegiatan yang dilakukan lebih dari dua orang!" timpal Amir. "Itu jelas lebih buruk dari penjajah yang meski mencurigai setiap kegiatan warga mengancam kekuasaan, tidak mengawasi dengan wajib melaporkan setiap kegiatan dan legalitas yang serumit itu!"

"Dengan intervensi pemerintah sejauh itu pada ormas, sampai harus dengan izin mencari sumbangan untuk setiap kegiatan dari daftar donatur yang diseleksi pemerintah hingga identitasnya harus jelas, tampak nyata telah berlakunya sistem totaliter pemerintah atas organisasi masyarakat sipil!" tegas Umar. 

"Sistem totaliter itu sauvinistis pula karena ketatnya pembatasan aliran dana asing—padahal lewat bisnis, perbankan, pemerintahan dan lainnya lalu lintas dana asing justru difasilitasi!" "Tampak jelas dari berbagai dimensinya UU Ormas ini merupakan gerbang bagi era otoritarianisme pemerintah!" tukas Amir. 

"Tentu pemerintah menolak stigma itu dan akan melakukan sosialisasi besar-besaran untuk menghapus gelar otoriter pada dirinya lewat pemberlakuan UU tersebut! Namun, lewat UU yang diembannya itu jelas, sifat otoriter telah mengaktual pada karakteristik kekuasaan pemerintah!" 

"Paling disesalkan tentu dukungan partai-partai yang mengklaim reformis dan berwatak kerakyatan pada pengesahan UU Ormas itu di DPR, seperti PDIP dan PKS!" timpal Umar. "Karena isi UU Ormas itu bertentangan dengan semangat reformasi yang berorientasi civil society—yang langsung sekarat dengan berlakunya UU itu! Kegiatan kemasyarakatan di akar rumput juga dilumpuhkan oleh kewajiban rumit UU Ormas yang harus dipenuhi!" ***

Selanjutnya.....

"ANGKA inflasi ternyata justru 'menyejukkan'!" ujar Umar. "Ketika banyak orang cemas dengan kenaikan harga premium sampai 44,44% dari Rp4.500/liter jadi Rp6.500/liter, angka inflasi pada Juni 2013 cuma 1,03%. Menurut Kepala BPS Suryamin, Senin, tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Juni) 3,35%, sedang Year to Year (Juni 2012 ke Juni 2013) sebesar 5,9%." 

"Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, pada angka inflasi bulan Juni dampak kenaikan harga BBM belum signifikan, karena kenaikan itu baru berjalan seminggu!" timpal Amir. "Tapi lihat nanti inflasi Juli, akan terlihat dampak inflasi sebenarnya dari kenaikan harga BBM!"

"Begitupun angka inflasi tetap menyejukkan! Dalam arti, angkanya jauh dari beban kenaikan harga yang sebenarnya dipikul rakyat!" tegas Umar. "Itu terjadi karena angka inflasi dicatat dari perubahan harga semua barang dan jasa dalam kelompok tertentu! Pada kelompok bensin yang premium subsidi naik 44,44% dan solar 22,22%, kata Suryamin angka inflasinya cuma 0,34%, perubahan harga dari Mei 2013 sebesar 12,48%! Itu karena angka inflasi rata-rata dari kelompok yang banyak jenisnya!" 

"Maka itu, jika kenaikan tarif angkot 25% dari Rp2.000 jadi Rp2.500 tercatat inflasinya di kelompok angkutan cuma 0,18%, betapa berat beban langsung yang dipikul rakyat jika inflasi sepanjang tahun 2013 ini menurut Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A. Johansyah akan mencapai 7,2%!" tukas Amir. "Jadi jelas, angka inflasi secara realistis justru menjadi penyejuk hati! 

Karena, kenaikan BBM yang nyata dipikul rakyat bebannya seberat 44,44% itu, pada angka inflasinya cuma jadi 0,34%! Begitu pula ongkos angkot yang naik 25%, pada angka inflasi cuma jadi 0,18%! Padahal, beban yang nyata dipikul rakyat 44,44% dan 25%!" 

"Artinya ke depan para pembuat kebijakan publik jangan gegabah menyepelekan angka inflasi dampak kebijakannya yang hanya nol koma persen, karena setiap nol koma itu beban nyata yang harus dipikul rakyat berat sekali!" timpal Umar. "Terbaik untuk setiap kebijakan dipertimbangkan beban nyata yang dipikul rakyat, bukan terpaku pada angka inflasi dampaknya yang terbukti cuma lebih menyejukkan hati pembuat kebijakan! Sedang bagi korban kebijakannya, semakin berat derita yang harus mereka tanggung!" ***

Selanjutnya.....

"JUMLAH terakhir koperasi di Indonesia kata Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan 194.295 unit," (RMOL, 5-6) ujat Umar. "Itu sesuai peningkatan 5% lebih per tahun, dari jumlah 2008 sebanyak 155.301 unit!" "Tapi dalam risalah para akademisi jumlah itu dipilah dalam koperasi aktif dan tidak aktif, dengan laju pertambahan yang tidak aktif sebesar 19% (Blog Ekonomi Pembangunan), yang pada 2008 itu tercatat 46.335 unit!" timpal Amir. 

"Dengan persentase laju yang tak aktif tiga kali lebih cepat dari pertambahan koperasi baru, bisa diasumsikan dewasa ini koperasi berada dalam proses dooms day scenario—skenario hari kiamat!"

"Skenario itu mendesak kita untuk mengurangi laju pertambahan koperasi yang tidak aktif! Artinya pembinaan koperasi dituntut lebih nyata lagi!" tegas Umar. "Seperti di Lampung, pada 2008 itu dari jumlah koperasi 3.219 unit, 1.925 unit aktif dan 1.294 unit tidak aktif! Jika pembinaan tak berhasil mengurangi laju koperasi yang tidak aktif, proses dooms day scenario bisa berjalan lebih cepat!" 

"Maka itu, pada Juli yang lazim jadi Bulan Koperasi dengan ulang tahun ke-66 gerakan koperasi Indonesia 12 Juli nanti, hal-hal yang memperlambat terwujudnya amanat konstitusi menjadikan koperasi saka guru perekonomian Indonesia, harus dibedah tuntas!" tukas Amir. 

"Hal-hal itu seperti belum bisa dijawab tepat berapa besar kontribusi koperasi pada PDB, seberapa besar peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang diciptakan koperasi!" "Data makro itu diperlukan untuk mengukur pada skala mikrokualitatif seberapa signifikan arti koperasi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat!" timpal Umar. 

"Semua itu guna mengimbangi terlalu derasnya arus retorika pembangunan koperasi dengan penyaluran APBN yang aduhai juga jumlahnya, tapi terkesan tak sebanding dengan hasilnya yang relatif minim—bahkan rasio standarnya saja pun sukar didapat!" 

"Masalahnya karena koperasi terkait amanat konstitusi, jadi lebih menonjol kepentingan penguasa terkait penganggaran dan rekayasa publikasinya!" tegas Amir. "Sehingga, hal penting dalam peringatan Hari Koperasi kali ini adalah upaya mengembalikan koperasi pada kepentingan generiknya—watak kerakyatan gerakannya, menggeser dominasi birokrat!" ***

Selanjutnya.....

“KaTa bhayangkara dalam bahasa Sansekerta berarti gagah perkasa! Dengan arti de­ mikian, bhayangkara dijadikan nama pasukan elite Kerajaan majapahit!” ujar umar. “Jika hari ini kita memperingati Hari Bhayangkara, sama sekali tak lepas dari makna asalnya— gagah perkasa—sang pelin­ dung dan pengayom seluruh masyarakat bangsa, Kepolisian negara RI yang hadir 67 tahun lalu!” 

“Kegagahan dan keperkasa­ annya diwujudkan dalam rasa aman dan nyaman segenap warga bangsa dalam per­lindungan dan pengayoman Sang Bhayangkara!” sambut amir. “Jika justru rasa kurang aman dan nyaman yang le­ bih mencekam warga, akibat kurang efektifnya perlindung­ an dan pengayomannya, seper­ ti dirasakan warga Lampung utara yang selalu waswas pada begal tak peduli siang bolong apalagi malam—berarti ke­ bhayangkaraan polisi negara perlu dimantapkan lagi!”

“Bhayangkara aslinya me­ mang kata sifat, jadi kefung­ sionalannya inheren secara esensial!” tegas umar. “na­ mun, fungsi perlindungan dan pengayoman yang inheren dalan sifat gagah perkasa itu bisa saja ketinggalan oleh laju kelihaian penjahat—yang tersimpul dalam modus ope­ randi—pengenalan cara kerja kejahatan post factum—setelah kejadian!” 

“Karena itu, Bhayangkara profesional fasih mekanisme modus seperti permainan ca­tur—mengantisipasi berbagai variasi lima sampai tujuh lang­ kah ke depan!” timpal amir. “Kian banyak variasi dikua­ sai, semakin jauh pula langkah ke depan bisa dibaca, lebih tinggi kemampuan antisipasi menangkal kejahatan! Lika­liku catur modus itu mungkin salah satu unsur kompetensi profe­ sionalisme kepolisian, hingga polisi tak kecolongan melulu!” “pesatnya kemajuan teknolo­ g i d a n p e r u b a h a n s o s i a l menuntut kemampuan polisi tak lagi sekadar membentengi penguasa korup dari labrakan massa yang mengkritik keja­ hatan luar biasa (korupsi) sang penguasa!” tukas umar. 

“Didamba, polisi profesional yang bisanya bukan cuma jadi alat penguasa melindungi korupsinya—dalam arti luas! Tapi profesional yang tajam dalam tugasnya membasmi se­ gala jenis kejahatan, terutama kejahatan luar biasa di level mana pun, bukan malah jadi bagian dari penyakit yang harus disembuhkan! Dirgahayu Bhayangkara bangsa!” ***

Selanjutnya.....

"MENAKERTRANS Muhaimin Iskandar mematok target akhir 2013 pengangguran berkurang jadi 5,5%—5,8%, dari 5,92% atau 7,17 juta orang pada Februari 2013 dari angkatan kerja sebanyak 121,2 juta orang sesuai data BPS!" ujar Umar. "Target itu didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi 6,8%—7,2%, di mana setiap 1% pertumbuhan menciptakan lebih dari 350 ribu lapangan kerja!" "Target mengurangi penganggur pada kisaran 0,2%—0,4% sebenarnya realistis!" sambut Amir. 

"Tapi asumsi pertumbuhan ekonomi yang dijadikan dasar pencapaian targetnya yang dilebih-lebihkan! Awal Mei lalu, Standard & Poor's (S&P) telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 6,8% menjadi 6,2%, sekaligus merevisi outlook peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil! Koreksi S&P itu diikuti perubahan asumsi pada APBNP 2013!"

"Asumsi yang tepat sebagai dasar pencapaian target penting karena pengangguran masalah krusial di Indonesia!" tegas Umar. "Seperti asumsi setiap 1% pertumbuhan membuka 350 ribu kesempatan kerja, sudah hampir dua dekade tak terjadi di negeri kita! 

Karena pertumbuhan ekonomi terjadi lebih 50% oleh sumbangan konsumsi, kurang berkualitas dalam membuka lapangan kerja baru! Sumbangan produksi (sisa ekspor dikurangi impor) selalu kurang 20%! Sedang investasi, utamanya dari APBN tahun ini turun tajam!" "Di balik pertumbuhan ekonomi tak berkualitas itu, setiap tahun pertumbuhan pencari kerja baru 3 juta orang tak selalu diimbangi dengan terciptanya lapangan kerja baru yang sesuai!" tukas Amir. 

"Kalaupun angka penganggur di statistik tidak meledak, sebagian besar teratasi oleh kriteria bukan penganggur jika dalam satu minggu seseorang ada aktivitas 2 jam! Mungkin standarnya artis yang seminggu manggung dua jam honornya puluhan juta rupiah!"

Selanjutnya.....

H. Bambang Eka Wijaya

"SAMPAI 31 Mei 2013 Kredit Untuk Rakyat (KUR) yang disalurkan mencapai Rp18,03 triliun atau 50,3% dari target Rp36 triliun!" ujar Umar. "Namun kredit macet (non-performance loan/NPL) KUR cukup tinggi, rata-rata semua bank mencapai 4,5%! NPL tinggi karena tekanan pemerintah untuk mencapai target, hingga bank kurang hati-hati!" (detikFinance, 28-6)

"Dorongan pemerintah cepat mencapai target itu dengan jaminan asuransi kredit yang ditanggung pemerintah!" timpal Amir. "Soalnya jika tak didorong, hanya dengan cara kerja standar bank mungkin kebanyakan warga tak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit! Padahal, KUR program credit reform sederajat fungsinya dengan land reform bagi usaha menciptakan pemerataan! Jadi, NPL tinggi itu risiko yang ditoleransi!"

"Begitupun, NPL tinggi di suatu sektor akan berpengaruh pada NPL perbankan nasional secara keseluruhan!" tegas Umar. "Tingkat NPL keseluruhan itu menjadi ukuran ke-prudent-an perbankan Indonesia di tingkat internasional! Karena itu, pemerintah bisa saja menggebrak bank pelaksana KUR untuk mencapai targetnya, bank harus tetap menjaga reputasinya!"

"Dilihat dari tingkat NPL pada bank pelaksana, cenderung faktor kedekatan bank dengan nasabah kelas bawah sebagai penyebabnya!" tukas Amir. "Itu terlihat pada BRI (KUR Mikro) NPL-nya hanya 1,8%, sedang BNI mencapai 10,5%! Urutan NPL lengkapnya--BNI 10,5%, BPD 7,5%, BTN 7,9%, BSM 6,8%, Bukopin 4,2%, BNI Syariah 3,9%, BRI (KUR Ritel) 3,6%, Bank Mandiri 3,5%, BRI (KUR Mikro) 1,8%."

"Pengalaman itu menunjukkan, keseimbangan antara mencapai target dan ke-prudent-an bank bisa diciptakan lewat kedekatan orang bank dengan rakyat kelas bawah nasabah KUR!" timpal Umar. "Kecuali BRI Mikro yang memang hidup di tengah warga desa, bahkan BRI Ritel pun masih perlu lebih intens lagi pendekatannya dengan rakyat kelas bawah!"

"Artinya, program KUR bukan hanya berfungsi menyalurkan kredit ke rakyat kelas bawah!" tegas Amir. "Tapi jauh lebih penting dari itu, KUR yang meniru Ramin Bank Bangladesh bertujuan lebih mendekatkan hubungan bank baik orang maupun lembaganya dengan rakyat kelas bawah! Perbankan yang terlalu elitis jadi salah satu penyebab ketimpangan sosial yang kian memburuk di negeri ini!" ***

Selanjutnya.....