“KTT APEC—Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik—di Bali 1—8 Oktober 2013, memberi harapan bagi usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM),” ujar Umar. “Itu karena salah satu prioritas agendanya attaining the Bogor goals—mencapai tujuan-tujuan Bogor (1994)—yakni kesinambungan pertumbuhan berkeadilan yang memfokuskan pada daya saing global sektor UMKM, keterbukaan sumber dana, ketahanan pangan, dan kesehatan!” 

“Selain itu, Bogor Goals menyangkut dua hal lagi, yakni perluasan perdagangan, investasi, dan reformasi struktural, lalu pengembangan konektivitas fisik infrastruktur kelautan—blue economy!” timpal Amir.

“Setelah dua dekade, nasib Bogor Goals layak dievaluasi, mungkin perlu penajaman tertentu! Seperti dalam UMKM, daya saing perajin batik Indonesia dihadang produk tekstil bermotif batik dari China—justru meruyak di pasar Indonesia!” 

“Lucunya, gempuran produk China ke pasar domestik menggilas produk kerajinan rakyat anggota APEC itu justru sesuai jiwa liberalisasi APEC itu sen­diri!” tegas Umar. “Juga masih banyak masalah teknis dihadapi UMKM dalam perdagangan global—kemasan yang membuat ongkos kirim jadi mahal hingga menurunkan daya saing—perlu bantuan mengatasinya!” 

“Bagaimana agar selain ketahanan ekonomi nasional bisa diperkuat lewat forum KTT APEC 2013 ini, fokus pada penguatan daya saing global UMKM bisa didapat lewat APEC CEO Summit 5—7 Oktober!” tukas Amir. 

“Sebagai inti acara KTT kali ini, 1.500 CEO—chief excecutive officer—dari 21 negara anggota APEC bertemu kepala negara dan pemerintahan membahas Resilient Asia Pacific, engine of global growth–Kelenturan Asia Pasifik, daya pertumbuhan global! CEO itu bos dari direksi sejumlah perusahaan dalam sebuah grup bisnis!” 

“Untuk memprioritaskan penguatan UMKM jadi komitmen APEC dengan dukungan 1.500 CEO itu, delegasi Indonesia harus bisa mengangkat realitas ketangguhan UMKM jadi penyangga menahan ekonomi Indonesia dari keruntuhan era krisis mo­neter 1997!” timpal Umar. 

“Itu boleh jadi bukan khas Indonesia, tetapi di sini harus diakui, UMKM menjadi titik terlentur bagi menahan segala bentuk goncangan—dengan sektor informal sebagai penampung paling fleksibel te­naga kerja yang terpental dari sektor formal!” ***

Selanjutnya.....

"KETUA Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengimbau kader partainya meniru Jokowi turun langsung ke lapangan bertemu masyarakat, ketimbang memajang foto besar-besaran di jalan!" ujar Umar. 

"Pada warga partainya di Kepulauan Riau, Jumat, Amien berkata, Anda harus bisa keluar masuk kampung, ke tengah masyarakat. Bisa ke masjid atau pabrik, lalu shake hand. Itu lebih cespleng!" (Kompas.com, 27-9)

"Wajar Amien Rais, salah satu tokoh pencetus Reformasi, kurang pas pada politisi baliho, pemajang fotonya besar-besaran di jalan!" timpal Amir. 

"Karena dengan itu, politisi yang seharusnya aktif di tengah masyarakat sebagai problem solver seperti Jokowi, malah dipajang selayak barang dagangan untuk dijual! Politisi atau pejabat yang gemar pasang gambarnya di jalan itu terkesan mempromosikan diri untuk dijual! Proses politik jadi proses jual diri!" "Itu sebenarnya soal beda persepsi mengenai promosi!" tukas Umar. 

"Jokowi blusukan itu juga satu bentuk promosi, lazim disebut direct selling—penjualan langsung! Orang membawa barang dagangannya langsung ke konsumen dengan menunjukkan (demo) kehebatan produknya menyelesaikan masalah konsumen! 

Sedang model baliho promosi pasif—undirect selling, memajang gambar produk di jalan dengan spesifikasi terbatas, terserah konsumen menilainya sendiri, tertarik atau tidak!" "Tapi bagaimana kalau dana pembuatan baliho di jalan itu, mulai bangunan kerangka bajanya yang kokoh, materi promosinya, lalu pajak reklamenya, yang semuanya bisa habis ratusan juta per baliho, dialihkan untuk membantu panti asuhan anak yatim?" timpal Amir. 

"Apa simpati masyarakat atas tindakannya itu bukan promosi yang baik bagi politisi?" "Pengalihan dana promosi begitu tentu baik! Tapi belum ada politisi modelnya!" tegas Umar. "Karena promosi politik itu usaha memenangi pemilihan untuk meraih kekuasaan! 

Meski cara dermawan ditempuh, terbatas untuk transaksi jual beli suara antara lain lewat pembagian sembako! Model politik transaksional bahkan sudah jauh, menjadikan pemilih pragmatis!" "Dari berbagai model itu tampaknya blusukan atau street democracy Jokowi ternyata paling unggul untuk promosi politik!" timpal Amir. 

"Jadi lebih wajar lagi imbauan Amien Rais agar kader PAN menirunya!" ***

Selanjutnya.....

"SETELAH New York Times, media Jepang yang beroplah 5 juta Asahi Shimbun menyoroti gaya blusukan Jokowi dengan sebutan street democracy!" ujar Umar. 

"Dalam artikel halaman 2 edisi 31 Juli 2013 dibahas street democracy Jokowi. Ia mendatangi tempat-tempat yang jadi sumber masalah dan diselesaikan dengan kebijakan yang mendapatkan komitmen warga terkait!" (Kompas.com, 26-9) "Contoh kasus yang diangkat Asahi Shimbun normalisasi empat sungai di Jakarta mengatasi masalah banjir!" timpal Amir.

"Jokowi ke Kali Pasanggrahan yang mengalir dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Untuk melebarkan sungai itu, Jokowi mendatangi warga yang tinggal di bantarannya. Nurhayati, warga di situ, berkata ke Asahi Shimbun, ini pertama Jokowi ke sini, saya senang. 

Tapi kalau kami hanya dapat ganti rugi Rp1,2 juta, gimana ya? Seharusnya sepuluh kali lipat dari itu!" "Begitulah, masalah yang didatangi Jokowi tak selalu mudah!" tukas Umar. "Seperti kasus Kali Pesanggrahan, selain banyak warga yang harus dipindah dari bantaran, sampah plastik dan sampah besar masih banyak! 

Jadi, untuk mengatasi banjir harus mengubah kebiasaan buruk warga dalam membuang sampah!" "Kalau street democracy ala blusukan Jokowi mendunia wajar, karena kewajiban universal politikus melakukan agregasi (mengumpul masalah di lapangan) dan membuat artikulasi (merumuskan dengan tajam masalahnya) guna dijadikan dasar penyelesaiannya!" tegas Amir. 

"Keistimewaan Jokowi, tiap masalah langsung diselesaikan di tempat dengan kesepakatan warga bersangkutan!" "Dengan menempuh proses demokrasi standar universal bagi aktor politik dengan melakukan agregasi, artikulasi, dan penyelesaian masalah itu, Jokowi jadi berbeda dari politikus lain—yang cuma nangkring di Menara Gading!" timpal Umar. 

" Politikus lain, sekali saja selama periode jabatan belum tentu mendatangi konstituen menanya masalahnya! Jika menjelang pemilu politikus lain itu mengunjungi konstituennya, bukan agregasi dan artikulasi yang dilakukan, melainkan bagi sembako agar memilihnya kembali!" 

"Dengan memberi contoh praktik demokrasi yang benar sesuai standar universal, Jokowi bisa disebut guru demokrasi!" tegas Amir. "Tapi, apa ada politikus mau belajar dengan standar universal yang benar?" ***

Selanjutnya.....

"SURVEI Transparency International Indonesia (TII) mengindikasikan perilaku koruptif justru merebak di tengah masyarakat!" ujar Umar. "Warga cenderung menyuap jika kena tilang atau mengurus izin! Hasil survei dirilis Rabu (25-9) itu dilakukan di Jakarta dalam periode Juli 2012—Desember 2013!" (Kompas.com, 25-9) 

"Seserius apa meroyaknya?" kejar Amir. "Tercatat, 47% responden punya pengalaman dengan suap menghindari sanksi tilang!" jawab Umar. 

"Lalu, 20% responden melakukan itu saat mengurus perizinan. Saat ingin lulus suatu ujian (11%), untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (8%), mendapatkan pekerjaan (4%), dan mendapatkan akses bisnis (4%)." "Gile!" tukas Amir.

"Persentase responden yang punya pengalaman itu bisa jadi 100% atau mayoritas responden yang pernah berurusan dalam hal-hal tersebut! Maksudnya, dari semua responden mungkin yang 47% itu saja yang pernah kena tilang dan menempuh cara itu! Begitu pula dalam urusan lainnya!" 

"Hasil survei itu mencerminkan warga secara umum bukan saja toleran pada korupsi, melainkan malah ikut berperilaku koruptif!" timpal Umar. "Namun, perlu dicari tahu lebih jauh kenapa warga memilih perilaku tersebut, bukannya menolak atau melawannya?" 

"Bersandar pada keyakinan setiap manusia dasarnya bersifat baik—sebelum dicemari atau terpengaruh dari luar dirinya—bisa diasumsikan warga memilih jalan buruk itu karena terjebak seperti ikan dalam kolam yang terkontaminasi! Sehingga, tak bisa berbuat lain!" tegas Amir. 

"Kolamnya, mainstream kehidupan bernegara-bangsa, yang harus dibersihkan—dari segala bentuk korupsi!" "Bisa juga warga tersandera situasi, jadi kena sindrom stocholm—berbalik mendukung penyanderanya!" timpal Umar. 

"Operasi tilang yang dulu dilakukan terbuka dengan disiapkan hakim pemutus dendanya di tempat, diubah dilakukan di tikungan gelap tanpa hakim lapangan! Orang yang kena tilang karena bohlam motornya mati, daripada membuang waktu menghadiri sidang tilang di tempat yang jauh, merayu polisi agar merangkap tugas hakim—menyelesaikan denda di tempat!" 

"Rakyat tersandera situasi begitu dalam setiap urusan!" tukas Amir. "Untuk itu, harus ada pemimpin negara yang mampu membersihkan kontaminasi kolam bangsa!" ***

Selanjutnya.....

"SERANGAN maut Al Shahaab, kelompok militan Somalia ke mal Westgate Nairobi, Kenya, Rabu, berakhir setelah empat hari teror menewaskan sedikitnya 63 pekerja dan pengunjung mal, serta 63 orang dinyatakan hilang!" ujar Umar. 

"Lima militan tewas dan 11 lainnya ditahan usai operasi pembebasan atas 200-an sandera yang terluka, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta mengumumkan sukses operasi itu di televisi nasional, lapor AFP (25-9)." "Kelompok militan melakukan serangan maut ke negara lain, keterlaluan!" tukas Amir.

"Tapi Al Shahaab, 2010 menyerang Kampala, Uganda, menewaskan 70 orang! Di akun Twitter-nya Selasa (24-9), Al Shahaab mengklaim serangan ke Kenya itu semata-mata untuk unjuk gigi! Itu pembalasan atas intervensi militer Kenya (Uni Afrika) ke Somalia hingga Al Shahaab kehilangan banyak wilayah kekuasaan penting, termasuk Mogadishu—ibu kota Somalia!" 

"Al Shahaab, berarti 'para pemuda', pecahan dari pemerintahan persatuan Islam yang dibentuk 2006 untuk mendirikan negara Islam Afrika Timur!" ujar Umar. 

"Memiliki ribuan pejuang, termasuk warga asing berpengalaman di Irak dan Afghanistan, 2006 Al Shahaab menguasai hampir seluruh ibu kota Mogadishu, dan sebagian besar wilayah tengah dan selatan Somalia! Pada 2011 dan 2012, pasukan Uni Afrika didukung PBB memukul mundur Al Shahaab dari Mogadishu, dan Pelabuhan Kismayo serta sejumlah kawasan penting. Tapi, Al Shahaab masih menguasai mayoritas wilayah perdesaan Somalia dengan menerapkan syariat Islam!" (Kompas.com, 24-9) 

"Meniru jejak Taliban di Afghanistan, Februari 2012 pemimpin Al Shahaab Mukhtar Abu Zubair mengumumkan aliansi dan sumpah setia pada gerakan teror global Al Qaeda!" timpal Amir. "Sebelum Uni Afrika masuk, Al Shahaab punya pemasukan besar dari pelabuhan, bandara, berbagai pajak 'jihad' di bisnis dan produk lokal!

Data PBB, pemasukan Al Shahaab 2011 antara 70 juta—100 juta dolar AS!" "Dengan kekuasaan berakar di mayoritas desa, andai para pemimpin Al Shahaab tak bervisi terorisme, mereka bisa menjadi kekuatan politik legal di Somalia!" tukas Umar. 

"Tapi perilaku teroris sukar diubah ekses anarkisme di Somalia sejak para panglima perang menggulingkan diktator negeri itu 1991—tanpa perilaku itu ditindas kelompok lain!" ***

Selanjutnya.....

"KEMENANGAN Agung Ilmu Mangkunegara yang kelahiran 1982 menjadi bupati Lampung Utara merupakan fenomena ketika mayoritas pemilih mengunggulkan calon muda pasangan Paryadi itu untuk mendapatkan pemimpin yang masih bersih!" ujar Umar. 

"Asumsi tokoh muda bersih sebenarnya naif karena hanya didasari logika belum terlibat dalam pergumulan birokrasi pemerintahan—yang di negeri ini dikesankan kotor, berlumur korupsi!" "Namun, fenomena yang bermuatan ekspektasi tinggi mayoritas pemilih itu bisa menjadi prakondisi yang baik untuk memulai suatu pemerintahan versi kaum muda!" timpal Amir.

"Ciri umum kaum muda, selain bersih juga idealis! Terutama, idealis dalam hal ini berarti orientasinya kuat pada tujuan pemerintahan menyejahterakan rakyat!" "Memulai pemerintahan bersih bagi pemimpin muda sebenarnya lebih mudah karena segala sesuatunya cukup dilakukan atau dijalankan sesuai standar prosedur operasional yang semestinya!" tegas Umar. 

"Keruwetan sering timbul dalam pemerintahan justru oleh trik-trik pseudomatis, membuat segala sesuatu hanya seolah-olah saja dilakukan atau berjalan sesuai standar prosedurnya, sedang yang efektif berjalan justru penyimpangan!" 

"Lucunya yang sering disebut pengalaman dalam kepemimpinan birokrasi pemerintahan justru penguasaan trik-trik dan kelihaian melakukan pseudomatika standar prosedur operasional sehingga penyimpangan yang dilakukan tak mencolok!" tukas Amir. "Amanah tak dijalankan konsisten ketika sang pemimpin tergoda untuk bermain trik pseudomatika! 

Ekspektasi mayoritas pemilih mendapatkan pemimpin bersih dikesampingkan! Berakhirlah ciri pemimpin muda dalam pemerintahan!" "Tapi dengan itu bukan berarti pemimpin bersih itu utopia, cuma impian!" timpal Umar. "Semua tentu bergantung pada niat, tekad, dan keuletan mewujudkannya! 

Dan semua itu ditentukan oleh kokohnya idealisme dalam sanubari sang pemimpin!" "Karena niat, tekad, dan keuletan mewujudkan itu merupakan aktualisasi dari idealisme!" tegas Amir. "Idealisme itu sendiri tertempa sejak awal yang menuntun orang menapaki jalan-jalan mencapai tujuannya! Masalahnya, apakah idealisme sang pemimpin itu konform dengan ekspektasi rakyat pemilihnya?" ***

Selanjutnya.....

"LIBERALISME yang diterapkan di negara dengan mayoritas rakyatnya miskin seperti melepas singa buas ke kandang kambing!" ujar Umar. "Mayoritas rakyat itu menjadi mangsa singa berwujud kapitalis yang dimanja pemerintah setempat dalam praktik liberalisasi perdagangan dan investasi!" 

"Tekanan untuk liberalisasi perdagangan dan investasi itu dikhawatirkan para aktivis LSM tak bisa dihindari di Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC yang akan digelar 1—8 Oktober!" timpal Amir.

"Lewat tekanan itu, negara-negara maju akan memanfaatkan momentum krisis ekonomi Indonesia untuk membuka keran proteksi pasar, sebagai kompensasi atas bantuan yang dibutuhkan pemerintah kita untuk mengatasi tridefisit akut—defisit perdagangan dan traksaksi berjalan, defisit neraca pembayaran, serta defisit APBN yang membengkak hingga Rp200 triliun!" (Kompas, 24-9) 

"Kekhawatiran itu, kata Ketua Koalisi Anti-Utang Dani Setiawan (Kompas, idem), didasari realitas politik pemerintah mengelola bangsa ini dengan sistem ijon kepada negara-negara kapitalis!" tegas Umar. "Akibat sistem ijon itu, bisa dilihat pada lahan pertambangan, itu ladang kita tapi orang lain (asing) yang memaneni hasilnya! 

Lebih celaka lagi, hasil panen BBM dari ladang kita itu kita beli pula dengan harga internasional!" "Bantuan mengatasi krisis tridefisit akut itu tak selalu berarti pinjaman!" tukas Amir. "Tapi investasi agar dananya masuk jadi balancing mengatasi berbagai ketimpangan neraca itu, dengan konsesi aneka kemudahan yang ujung-ujungnya implementasi sistem ijon!" 

"Investasi itu sendiri jadi singa penguasa arena perdagangan domestik yang memangsa produk-produk maupun lahan usaha domestik dengan pelonggaran proteksi pasar!" timpal Umar. "Tak kepalang, lahan usaha diberikan ke usaha asing itu termasuk ritel—bisnis eceran—yang merupakan lahan usaha mayoritas usaha kecil dan lemah di sektor informal! 

Kini bisa dilihat eksesnya pada kesulitan yang dihadapi para pengusaha kecil dan lemah yang lahan usahanya 'ditimpe' jaringan usaha raksasa!" "Jadi, kekhawatiran para aktivis pada forum APEC dijadikan pemerintah pelancar sistem ijon cukup beralasan!" tegas Amir. "Ngeri nian, makin banyak singa di kandang kambing!" ***

Selanjutnya.....