"AKSI nasional buruh menuntut kenaikan UMP 50 persen atau di Jatim jadi Rp3 juta dan di DKI Jakarta jadi Rp3,7 juta, yang semula dijadwal 28—30 Oktober, ternyata berlanjut terutama di Jabodetabek!" ujar Umar. "Lewat jadwal itu, buruh dipimpin Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Kamis (31/10), masih demo di pusat-pusat industri Jabodetabek dan Balai Kota DKI!" 

"Dalam orasinya Said Iqbal menyatakan aksi buruh dilanjutkan dan untuk selanjutnya di kantor gubernur DKI, karena pemerintah belum merespons tuntutan buruh!" timpal Amir.

"Di lain pihak, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang menari-nari di ruang kerjanya mengikuti irama dangdut, rock, dan reggae yang ditabuh buruh di depan kantornya, menyatakan dia belum menemui buruh karena bahan untuk itu, seperti hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) belum dilaporkan padanya!"

 "Menurut Jokowi buruh salah alamat demo ke kantornya, karena gubernur cuma menjalankan UU Ketenagakerjaan (No. 13/2003) dan Inpres No. 9/2013 tentang UMP yang semua produk Pemerintah Pusat, tak bisa diubah gubernur!" tukas Umar. 

 "Di balik itu, lucunya, aksi nasional buruh menuntut kenaikan UMP itu sebenarnya justru disulut oleh Inpres No. 9/2013 yang dinilai merugikan buruh! Protes dan tuntutan supaya Inpres itu dicabut dikatakan secara tegas dan jelas oleh buruh!" "Inpres yang dianggap merugikan buruh itu berisi aturan untuk daerah yang upah minimumnya masih di bawah KHL kenaikannya dibedakan antara industri padat karya dan industri lainnya! 

 UMP/K tak berlaku umum, tapi sektoral (UMSP/K). Ini membuat upah buruh sektor padat karya bisa tertekan tetap rendah!" ujar Amir. "Lalu, bagi daerah yang upah minimumnya sudah di atas KHL, kenaikan upah dilakukan bersifat aktual berdasarkan kesepakatan bipartit buruh dan majikan di masing-masing perusahaan!

 Ini dianggap melanggar UU No. 13/2003 yang mengatur UMP ditetapkan oleh gubernur!" "Itulah penyulut di balik aksi nasional buruh terakhir ini, 'jalaran' bagi aksi massa buruh jadi berkelanjutan—tak kunjung bisa dihentikan!" tukas Umar. "Soalnya, dikeluarkan pun aturan tentang buruh bukan yang menyelesaikan masalah, melainkan justru yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan aksi baru menolaknya!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/sulit-memulai-bisnis-di-indonesia-

"PERINGKAT 120 daya saing doing business di Indonesia dibanding Singapura di peringkat 1, Malaysia (6), dan Thailand (18), menunjukkan betapa sulitnya memulai usaha di negeri kita!" ujar Umar. "Banyak sekali persyaratan yang harus dilengkapi yang tak mudah pula didapatkan, mulai dari surat keterangan izin tempat usaha (SKITU) sampai surat izin gangguan (HO), dan sebagainya! 

Akibatnya, untuk melengkapi administrasi saja modal sedikit yang dimiliki tak cukup, usaha yang ingin dimulai pun terkulai dalam khayalan!" "Andaikan modalnya cukup buat kelengkapan administrasi, modal dasar dan modal operasi tak ada!" timpal Amir.

"Melihat iklan di televisi optimistis dari bank akan bisa diperoleh kredit untuk rakyat (KUR) buat modal awal tersebut! Ternyata, kalau belum ada usaha yang sudah berjalan, kalau usahanya masih dalam bentuk dongeng, bank tak akan mengucurkan bantuan tambahan modal!" 

"Itu baru tahap memulai untuk bernisnis formal!" tukas Umar. "Bisnis formal itu umum sebagai dambaan mereka yang berpendidikan, yang justru aneh kalau harus memulai usaha dengan mencangkul lahan menanam singkong atau mengampar dagangan di kaki lima! 

Tapi justru usaha model inilah yang mudah dimulai di Singapura, Malaysia, dan Thailand, sedang di Indonesia menjadi 120 kali lebih sulit dari di Singapura!" "Kenyataan buruk itulah yang layak dipikirkan para pejabat eksekutif dan legislatif, yang dari hari ke hari terus berburu pendapatan asli daerah (PAD) dengan membuat retribusi baru, padahal setiap aturan yang mereka buat itu cuma menambah berat beban yang dipikul rakyat—termasuk mereka yang ingin membuka usaha!" tegas Amir. 

"Atau retribusi dan sewa hamparan bagi mereka yang coba memulai usaha di kaki lima, yang membuatnya tak bisa menabung sisa hasil usaha—karena hamparan yang dibangun dengan APBD itu ke pedagang ditetapkan sewa yang berat!" 

"Itu baru dari satu sisi kenapa demikian sulit untuk memulai usaha di negeri kita, hingga daya saing kita lumpuh jatuh di bawah negara tetangga kita!" tumpal Umar. 

"Harus ada pihak yang bisa merangkai semua sisi kesulitan itu agar semua hambatan bisa dibersihkan tuntas dan kaum muda kita ke depan bisa berusaha, tak cuma jadi kuli ke negara tetangga!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/daya-saing-indonesia-peringkat-120-

"BANK Dunia menempatkan daya saing doing business (kemudahan mulai bisnis) Indonesia tahun ini pada peringkat 120 dari 189 negara, naik dari peringkat 128 tahun lalu!" ujar Umar. "Meskipun naik delapan tingkat, daya saing Indonesia tetap rendah dibanding sesama negara ASEAN pun—Singapura (1), Malaysia (6), Thailand (18), Brunei (59), Vietnam (99), dan Filipina (108)." (Kompas.com, 29/10) "Meskipun demikian, tetap harus disyukuri peringkat daya saing kita naik delapan poin! Artinya, daya upaya memperbaikinya mencapai hasil!" timpal Amir. 

"Namun, kalau sudah berusaha keras ternyata realitas daya saingnya masih sedemikian rendah, tentu harus tetap bersabar sembari menyadari ternyata baru setingkat itulah kemampuan para pemimpin birokrasi pemerintah di sektor perekonomian kita! 

Karena, kemudahan berbisnis itu diukur dari dukungan layanan birokrasi dan regulasinya, yang untuk Indonesia secara umum layak diakui masih jauh dari memuaskan publik!" "Tepatnya, baru setingkat itulah kemampuan para pemimpin kita!" tegas Umar.

"Penilaian Bank Dunia atas daya saing itu selayaknya dijadikan cermin diri para pemimpin—itulah potret objektif realitas kondisi kita, ibarat atlet binaraga di cermin, kita belum melihat tonjolan otot-otot daya saing bangsa layak diunjuktandingkan ke tingkat global—bahkan di level ASEAN saja pun peringkatnya di bawah!" 

"Namun, perlu disampaikan, selain peringkat daya saing memulai bisnis dari Bank Dunia, juga ada indeks daya saing dari World Economic Forum (WEF) yang menempatkan Indonesia pada peringkat 50 dari 144 negara pada 2012, turun dari peringkat 46 pada 2011." timpal Amir. 

"Pada indeks daya saing WEF ini peringkat Indonesia 2012 lebih baik dari Filipina dan Vietnam, yakni Singapura (2), Malaysia (25), Brunei (28), Thailand (38), dan Indonesia (50). Sementara peringkat di bawahnya, Filipina (65), Vietnam (75), dan Kamboja (85)." 

"Dari peringkat yang mana pun menunjukkan Indonesia harus bekerja keras memperbaiki peringkatnya sebagai cerminan peningkatan pelayanan publik di negerinya!" tegas Umar. "Satu hal yang penting dicatat dari kedua versi pemeringkatan itu reformasi birokrasi baru berjalan sebatas retorika! Sementara praktik birokrasinya, secara umum masih buruk karena diselimuti kecenderungan untuk koruptif!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/terowongan-bawah-laut-turki-siap-

"TEROWONGAN bawah laut pertama yang menghubungkan dua benua, sisi Asia dan sisi Eropa Kota Istanbul, diresmikan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan, Selasa (29/10)," ujar Umar. "Terowongan sepanjang 1,4 km di Selat Bosphorus itu menelan biaya 3 miliar euro (Rp42 triliun). 

Menurut Erdogan, proyek itu telah digagas Sultan Abdul Medjid dari imperium Utsmaniyah (Ottoman) tahun 1860, tetapi kala itu tak ada teknologinya." (AFP/Kompas.com, 29/10) "Erdogan itu mantan wali kota Istanbul, kota berpenduduk lebih 15 juta jiwa, 2 juta orang setiap hari melintasi Selat Bosphorus melalui dua jembatan, hingga acap macet!" timpal Amir.

"Pembangunan terowongan dicanangkan 2004, tapi baru terealisasi enam tahun lalu atas bantuan dana dan teknologi Jepang, yang membuat selongsong terowongan tahan gempa! Bank of Japan memasok 735 juta euro (Rp10 triliun). 

PM Jepang Sinzo Abe diundang untuk acara peresmian terowongan itu." "Sebenarnya jadwal proyek empat tahun! Tapi-tertunda akibat penemuan arkeologis di lokasi galiannya!" tukas Umar. "Sekitar 40 ribu benda bersejarah tergali di situ, termasuk kuburan 30 kapal dari era Byzantium!" 

"Pengalaman Turki membangun terowongan 50 meter di bawah dasar laut itu, khususnya dalam mencari sumber dana dan teknologinya, bisa menjadi bandingan bagi kita sesama negeri sedang bangkit (emerging) ekonominya, terutama dalam membangun proyek sejenis—semisal jembatan Selat Sunda (JSS), yang hingga kini belum jelas pendana utama dan pilihan jenis teknologinya!" timpal Amir. 

"Untuk pendana utama, idealnya seperti terowongan Turki, sumbernya resmi didukung pemerintah negaranya! Juga teknologinya, dipilih yang sudah teruji, dikerjakan oleh pembuat atau inventor orisinal pemegang hak patennya!" 

"Sedang jembatan Selat Sunda, hingga kini sumber dana utama dan teknologinya terkesan masih mengambang, malahan dari tangan ke tangan!" tukas Umar. "Soal ini yang harus cepat dituntaskan baik oleh Pemerintah Pusat maupun konsorsium JSS—Pemprov Lampung, Banten, dan Artha Graha Group! 

Tanpa kejelasan dan ketegasan dalam dua hal itu, daya dan dana konsorsium bisa terkuras lebih berkepanjangan seiring pelaksanaan proyeknya yang berlarut-larut!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/melambat-pertumbuhan-jual-mobil-

"MESKI rekor baru penjualan mobil 2013 bisa tercapai, pertumbuhan penjualan mobil akan melambat dari rekor tahun lalu yang tumbuh 24,8 persen—dari 894.164 unit pada 2011 jadi 1,161 juta unit pada 2012!" ujar Umar. 

"Petunjuknya data penjualan di Gaikindo dari Januari—September 2013 sebesar 908.279 mobil yang terjual (detik.com, 28/10), laju pertumbuhannya kurang dari 5 persen, jauh di bawah tahun lalu!" "Andai tingkat penjualan bisa dipertahankan 100 ribu unit per bulan di triwulan IV, rekor baru tercapai dengan angka di atas 1,2 juta unit, melampaui penjualan 2012 sebesar 1,161 juta unit!" timpal Amir.

"Meski demikian, untuk menyamai rekor pertumbuhan penjualan mobil 24,8 persen (di 2012) pada 2013 jelas berat! Selain akibat beban ekonomi kenaikan harga BBM 17 Juli 2013 dan dampak negatif krisis global, juga karena rekor penjualan mobil 2012 itu fantastis sehingga sulit diulang!" 

"Prestasi pertumbuhan penjualan diciptakan sejumlah merek mobil secara luar biasa; Honda (53 persen), Mazda (39 persen), Suzuki (34 persen), Toyota (30 persen), sisanya rata-rata 20 persen!" (Kompas.com, 11/1) tukas Umar. 

"Hingga, meski 2013 bisa mencapai rekor baru, persentasenya sukar menyamai! Artinya, berbagai kebijakan ekonomi yang oleh pemerintah selalu disebut dampak negatifnya tak signifikan itu terbukti memperlambat pertumbuhan penjualan mobil di Tanah Air!" 

"Makna lebih jauh melambatnya pertumbuhan penjualan mobil baru itu, ternyata consuming group—warga kelas menengah dan lapisan elite—negeri ini selaku konsumen utama mobil baru itu juga masih terpengaruh atau malah terpukul kemampuan ekonominya oleh kebijakan ekonomi pemerintah menaikkan harga BBM 17 Juli 2013 maupun dampak krisis global!" simpul Amir. 

"Jadi, kalau kelompok kelas menengah atas dan lapisan elite (teratas) saja merasakan kerasnya pukulan kebijakan pemerintah itu, bisa dibayangkan betapa telak pukulan itu dirasakan warga kelas menengah bawah dan kelas bawah—konon lagi lapisan terbawah yang cuma dilapisi BLSM Rp150 ribu per keluarga per bulan!" "Menarik!" tukas Umar. 

"Pelambatan dalam pertumbuhan penjualan mobil juga bisa jadi petunjuk kian menderitanya kelas menengah bawah, kelas bawah, dan terbawah." ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/aksi-buruh-tuntut-upah-naik-50-

"SENIN, 28 Oktober 2013, buruh menggelar aksi nasional menuntut kenaikan upah 50% dan penghapusan outsourcing!" ujar Umar. "Di Bandar Lampung, polisi, Sabtu, membuat apel siaga menyiapkan pasukan 1.200 untuk menangani aksi tersebut! Artinya, aksi nasional buruh kali ini tidak boleh disepelekan!" "Entah apa catatan intel di balik gerakan buruh kali ini hingga persiapan menyambut aksi buruh dibuat cukup mantap!" timpal Amir. 

"Kemungkinan, gaya aksi buruh Jabodetabek yang pernah menutup jalan tol sampai enam jam dikhawatirkan bisa diulang di mana saja! Kalau aksi seperti itu terjadi, polisi bisa disalahkan karena tidak mengantisupasi dan melakukan pencegahan sejak awal!" "Antisipasi seperti dilakukan polisi Lampung itu jelas amat baik daripada kecolongan hingga malah lebih repot!" tegas Umar.

"Namun, berdasar pengalaman aksi buruh di Lampung selama ini, belum pernah terjadi keonaran! Massa buruh Lampung selalu tertib, tidak menutup sepenuhnya badan jalan yang dilalui sehingga meski tersendat, kendaraan tetap diberi ruang melintas!" 

"Ciri khas massa buruh Lampung yang tertib dan mencerminkan kedewasaan itu harus bisa dipertahankan!" sambut Amir. "Hal itu juga tak terlepas dari kenyataan, hanya sebagian perusahaan yang belum punya perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan dan karyawan—bipartit! Perusahaan yang telah memilikinya bisa merundingkan segalanya secara bipartit sehingga tidak perlu diselesaikan di jalanan!" 

"Dalam PKB itu termasuk penetapan besarnya upah diputuskan bersama sesuai kemampuan perusahaan maupun tingkat kebutuhan hidup buruh yang realistis!" timpal Umar. "Jadi, bagi kalangan buruh yang sudah punya komitmen demikian dengan perusahaan, tidak mudah tergoda dengan tuntutan upah naik 50% yang diusung aksi nasional itu!" 

"Namun, tuntutan aksi buruh nasional itu tetap relevan, terutama bagi buruh yang perusahaan tempatnya bekerja kurang peduli penderitaan buruhnya, tak mengakomodasi partisipasi buruh dalam membuat keputusan menjamin agar perusahaan tetap lancar dan buruhnya hidup makin layak!" tegas Amir. 

"Aksi nasional buruh ini dengan begitu menjadi kesempatan bagi buruh untuk mendesak perusahaan agar menjalankan manajemen partisipatif!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/kapolri-baru-tantangan-lama

"KOMJEN Sutarman dilantik jadi Kapolri di Istana Negara, Jumat (25-10), tapi justru tantangan lama menghadang yang gagal diselesaikan Kapolri-Kapolri sebelumnya, yakni menaikkan citra Polri di mata masyarakat!" ujar Umar. 

"Hingga zaman Timur Pradopo yang digantikan Sutarman, akibat rendahnya citra Polri di mata masyarakat, markas Polri masih menjadi sasaran utama amuk massa!" "Memang, seperti priode Januari-Juni 2013 saja 58 fasilitas Polri dirusak dan dibakar massa dalam 14 peristiwa konflik!" (ROL 25-10) timpal Amir.

"Konyolnya, kebanyakan konflik tersebut sebenarnya bukan menyangkut Polri, tetapi terkait pihak-pihak lain! Seperti di Musi Rawas, Sumsel, tuntutan pemekaran kabupaten! Tapi yang dibakar massa justru dua Mapolsek!" 

"Itu terjadi karena citra Polri yang rendah, hingga dianggap sasaran empuk pelampiasan amarah massa!" tukas Umar. "Coba kalau citra dan wibawa lembaganya tinggi, untuk dekat-dekat saja segan--apalagi merusaknya!" "Titik lemah Polri itu belakangan juga diincar teroris, hingga jika sebelumnya melakukan serangan acak ke masyarakat jadi fokus dan selektif kepada anggota polisi yang sedang bertugas!" lanjut Amir. 

"Modus ini awalnya sebagai balas dendam teroris di Solo dan Poso, tapi kini jadi alternatif di Jabodetabek! Sejauh ini Polri belum berhasil menggulung teroris yang menewaskan banyak anggota Polri ini!" "Sisi lain yang menambah terpuruknya citra Polri, penentangan lembaganya terhadap KPK sejak konflik Cicak versus Buaya di zaman Konjen Susno Duadji sebagai Kabareskrim!" tegas Umar. 

"Gejala itu masih ada sampai era Sutarman sebagai Kabareskrim dalam episoda KPK menggeledah kantor Irjen Djoko Susilo, tersangka korupsi Simulator SIM!" "Untuk itu Sutarman memberi janji yang tepat saat uji kepatutan di DPR! Yakni, reformasi internal di tubuh Polri dan netralitas Polri dalam Pemilu 2014, serta Polri sepenuhnya mendukung KPK!" timpal Amir. 

"Polri akan mengirim penyidik terbaiknya ke KPK, serta mendukung hal-hal lain yang dibutuhkan KPK terutama kerjasama saat kasus yang ditangani KPK melibatkan polisi! Tentu banyak hal lagi yang harus ditanganinya untuk menyelesaikan tantangan lama, menaikkan citra Polri!" ***

Selanjutnya.....