"BERDASARKAN UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), mulai 12 Januari 2014 dilarang mengekspor bahan mentah hasil tambang. Ekspor harus yang sudah diolah atau dimurnikan!" ujar Umar. "UU itu pelaksanaannya diatur dalam PP No. 24/2012. Juga Permen ESDM No. 20/2013, yang mengatur konsentrat tembaga yang bisa diekspor berkadar Cu 99,99%, serta pemurnian tembaga hingga 99%!" "Teks UU Minerba dan aturan turunannya tegas!" timpal Amir. "Tetapi bagaimana pelaksanaannya?" "Sukhyar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, menyatakan mulai 12 Januari 2004 itu hanya 213 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) boleh mengekspor minerba, alasannya mereka berkomitmen membangun smelter!" jawab Umar. "Tapi 10.387 pemegang IUP lainnya dilarang ekspor karena tak membangun smelter! Meskipun demikian, ekspor yang boleh dilakukan itu belum memenuhi standar kemurnian yang dituntut UU yang diatur Kepmen ESDM 20/2013!"

"Berarti ekspornya melanggar UU maupun aturan pelaksanaannya!" kata Amir. "Jangan-jangan ada lobi-lobi penambang besar hingga pelaksanaan UU dan aturan turunannya dilunakkan!" "Hatta Rajasa (Kompas.com, 28/12/2013) mengakui ada orang Freeport menemui dia dengan tujuan agar ekspor minerba tak sampai terhenti!" jelas Umar. "Tabloid Kontan juga melaporkan Kementerian ESDM sebelum 12 Januari 2014 akan merevisi Permen No. 20/2013 tentang Standar Kemurnian Minerba! Freeport dan Newmont mengolah konsentrat berkadar tembaga 30%—40%, serta memurnikan 30%—40% dari total produksi per tahun!" "Berarti lebih 60% produksinya dikirim mentah ke negeri mereka!" ujar Amir.

 "Dan juga berarti, dengan revisi sebelum 12 Januari itu justru aturan yang disesuaikan dengan keinginan para penambang besar! Arti lebih jauh lagi, pemerintah dan DPR cuma bisa membuat UU, tapi tak mampu menjalankannya karena tunduk pada perusahaan asing!" "Begitulah kenyataannya!" sambut Umar. "Tapi Sukhyar membantah revisi kepmen itu dilakukan akibat lobi penambang!" "Tekanan lobi itu cukup kuat ditangkap dari isyarat Hatta Rajasa, yang juga menyatakan ekspor bauksit ke China 40 juta ton per tahun, padahal kalau ikut aturan UU harus dimurnikan jadi alumina atau aluminium!" tegas Amir. "Lain lagi, Freeport hanya memurnikan 800 ribu ton dari 2,5 juta produksi konsentrat setahun, sedangkan Newmont memurnikan 30% dari 800 ribu ton per tahun! Betapa besar arti lobi itu bagi penambang!" ***

Selanjutnya.....

 http://lampost.co/berita/bpjs-jaminan-buat-rakyat-miskin-

"BPJS—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial—kesehatan diluncurkan Presiden SBY akhir 2013, mulai bertugas 1 Januari 2014 memberikan pelayanan kesehatan kepada 121 juta orang yang sudah terkait programnya!" ujar Umar. "Mereka terdiri dari 86,4 juta warga miskin dan rawan sosial peserta Jamkesmas, 11 juta jiwa peserta Jamkesda, 16 juta peserta Askes, 7 juta peserta Jamsostek, dan 1,2 juta peserta dari TNI dan Polri!" 

"Program ini dibiayai APBN yang untuk 2014 sebesar Rp19,93 triliun! Dari anggaran itu termasuk premi kepesertaan setiap bulan Rp19.255/jiwa dari 86,4 juta warga miskin yang menjadi tanggungannya!" timpal Amir.

"Sementara peserta Jamkesda, Askes, Jamsostek, dan TNI/Polri, premi peserta disesuaikan kelas masing-masing!" "Untuk menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), warga yang belum masuk program tertentu tadi harus mendaftar ke BPJS dan membayar premi sesuai pilihan pelayanannya!" tegas Umar. 

"Premi untuk kelas tiga Rp25.500, kelas dua Rp42.500, kelas satu Rp59.500/orang/bulan! Dengan kepesertaan itu warga mendapat jaminan pengobatan rawat jalan, rawat inap, dan operasi!" "Bagi pekerja yang belum terdaftar di Jamsostek, terutama pekerja di sektor informal, dianjurkan agar didaftarkan oleh majikannya, tentu dengan pembayaran preminya!" saran Amir. 

"Dengan demikian, para pekerjanya terjamin pelayanan kesehatannya, hingga produktivitasnya maksimal! Pekerja yang telah terdaftar diakomodasi dalam BPJS ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, preminya ditanggung pemerintah, dan mendapat jaminan sosial yang lebih luas lagi!" "Kalau majikannya terlalu pelit tidak mau mendaftarkan dan membayar premi pekerjanya, jika belum terkait program Jamkesmas maupun Jamkesda, sebaiknya mendaftarkan diri bersama teman-temannya—ke BPJS!" tegas Umar. 

"Bayar preminya tidak terlalu berat dibanding kalau sakit harus bayar sendiri rumah sakit lewat pinjaman potong gaji ke majikan!" "Terpenting, operasi BPJS kesehatan ini di daerah bisa berjalan lancar!" ujar Amir. 

"Pengalaman Jamkesmas, pihak rumah sakit sempat kelimpungan karena miliaran rupiah tagihannya tidak kunjung dibayar akibat pejabat pelaksananya ogah-ogahan tak menyelesaikan tugas tepat waktu!" kata Amir. "Mekanisme kerja pemerintah masih seperti listriknya, meski generator pusat nyala, jaringannya tak semua nyala! 

Buktinya, saat peluncuran BPJS di Istana Bogor, dialog Presiden SBY dengan para petugas di Papua, Blitar, dan Lampung, sinyalnya sempat tak nyambung!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/xi-jinping-buah-bibir-tahun-baru-

"PRESIDEN China Xi Jinping menjadi buah bibir pada Tahun Baru 2014!" ujar Umar. "Pasalnya, foto-foto orang terkuat Negara Tirai Bambu itu beredar di media sosial Weibo—Twitter-nya China—ikut antre dan makan di restoran roti kukus berbaur dengan warga biasa Kota Beijing!" "Xi antre, membayar sendiri, membawa nampan ke sebuah meja, dan menyantap hidangan untuk makan siang di jaringan restoran Qinfeng!" timpal Amir. 

"Ia makan di situ saat restoran padat pengunjung. Para pengunjung langsung mengambil foto begitu menyadari yang makan itu presiden mereka! Foto-foto Xi pun beredar di media sosial! (Kompas.com, 28/12) Dan, kisahnya menjadi buah bibir dunia!" "Para pejabat tinggi China biasanya selalu mendapat pengawalan ketat!" tegas Umar.

"Namun, Xi beda! Sejak menjadi presiden Maret 2013, Xi sering menyerukan pejabat China agar tidak bergaya hidup mewah dan lebih banyak bergaul dengan rakyat biasa!" "Terpilihnya Xi menjadi ketua partai berkuasa dan presiden membawa perubahan cukup berarti!" kata Amir. 

"Salah satunya, Sabtu (28/12), melalui pembahasan enam hari Kongres Rakyat Nasional selaku Komite Tinggi Legislatif China, menyetujui pelonggaran aturan pembatasan satu anak per keluarga yang telah berlaku tiga dekade dan menghapus kamp kerja paksa yang dibuat sejak 1957! Dua aturan itu sejak lama ditentang para aktivis HAM!" 

"Reformasi di bidang kemanusiaan itu diajukan ke legislatif oleh partai yang bekerja sama dengan eksekutif—keduanya domain Xi—hingga wajah kekuasaan Xi menjadi khas, manusiawi!" timpal Umar. "Hal itu melengkapi program reformasi ekonomi yang dilakukan para pemimpin China pendahulu Xi, yang mengubah China menjadi kekuatan kedua ekonomi dunia." 

"Selain humanis, pelonggaran aturan satu anak—yang sebenarnya rasional untuk menekan populasi China yang terbesar di dunia itu—bertujuan mengatasi postur demografi China yang kini menyempit ke bawah! Di atas membengkak lanjut usia, di bawah jumlah tenaga kerja menyusut!" tegas Amir. 

"Karena itu, perlu pelonggaran guna menyeimbangkan kembali postur demografinya! Juga menyeimbangkan antarjenis kelamin, kini 115 anak laki-laki dibanding 100 anak perempuan!" "Penghapusan kamp kerja paksa disambut dunia sebagai akhir sisi gelap sejarah modern China!" timpal Umar. 

"Kamp kerja paksa juga disebut pendidikan ulang bagi penjahat kelas teri yang dimasukkan polisi untuk masa empat tahun tanpa putusan pengadilan! Dengan itu, Xi membersihkan China dari penindasan keji!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/2013-mau-santan-peras-jerami

"TAHUN 2013 terasa panjang untuk mencari solusi berbagai masalah bangsa, tetapi kebanyakan solusi itu seperti berulang memeras jerami untuk mendapatkan santan!" ujar Umar. "Salah satu contohnya solusi menahan penurunan kurs rupiah, saat mendekati Rp11 ribu/dolar AS dihadang dengan menaikkan BI rate! Ketika kurs rupiah terus meluncur, BI rate dan BI rate lagi yang dijadikan solusi! Hingga kurs rupiah tembus mapan lebih Rp12 ribu/dolar AS, tetap jerami BI rate yang diperas!" 

"Contoh lain, swasembada daging sapi-diiklankan bertubi-tubi di televisi! Impor sapi bakalan dibatasi, sebagai gantinya disembelih sapi lokal—sampai sapi-sapi induk pun ikut dipotong!" timpal Amir. "Akibatnya terjadi krisis, kekurangan daging sapi! Solusinya, impor daging sapi! Jadi, program swasembada daging sapi menghasilkan solusi yang diulang terus—impor dan impor daging sapi!"

"Subsidi BBM dikurangi dengan menaikkan harga BBM subsidi! Kebijakan yang mulai berlaku 17 Juli itu menghemat subsidi pada APBN sekitar Rp40 triliunan!" lanjut Umar. "Namun, dengan depresiasi rupiah sepanjang 2013 sebesar 25%, dilengkapi penambahan mobil baru maupun migrasi pemakai nonsubsidi ke BBM subsidi, angka subsidi BBM akhir tahun naik jadi Rp50 triliun! 

Jerami kenaikan harga tak cukup buat santan yang diinginkan!" "Masalah BBM subsidi itu mengimbas ke impor BBM yang juga terus membengkak menekan neraca perdagangan, sekaligus memperberat defisit neraca berjalan—current account!" kata Amir. 

"Solusi untuk itu dipasang RFID, radio pengontrol pemakaian BBM pada setiap mobil! Alat itu pun dijadikan jerami yang harus diperas untuk mendapatkan santan karena di sisi lain peningkatan konsumsi BBM dipompa mobil murah yang membanjiri pasar!" "Tentu masih banyak contoh lain solusi memeras jerami untuk mendapatkan santan! 

Seperti ekspor barang mentah berkelanjutan, tanpa kebijakan hilirisasi konkret yang dijalankan efektif!" tegas Umar. "Persoalannya memang pada kepiawaian beretorika, tanpa kemampuan mengimplementasikan! Sepanjang 2013, hal itu bisa dilihat di banyak sendi sosial ekonomi dan kehidupan berbangsa!" 

"Tapi pengalaman itu guru yang paling bijaksana! Catatan atas pengalaman itu diharapkan bisa menjadi bandingan bagi pengambilan keputusan untuk solusi ke depan!" timpal Amir. "Seiring waktu, 2013 segera diganti 2014, tahun politik yang menjadi ajang evaluasi dan penentuan pilihan solusi baru! Pengalaman 2013 pun menjadi bekal memasuki 2014! Selamat tinggal 2013, selamat datang 2014!"

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/2013-perkuat-ketergantungan-2

"REALITAS ketergantungan Indonesia pada asing justru amat buruk terkait sektor-sektor modern!" tegas Umar. "Sudah jadi pembicaraan orang di jalanan--the man on the street--penguasaan modal asing di sektor pertambangan, komunikasi, dan perbankan nasional lebih dari 51 persen! 

Sifat ketergantungan yang mutlak!" "Begitu pun, penguatan ketergantungan pada asing itu masih dilakukan secara lebih luas lagi bidang kegiatannya oleh pemerintah pada 2013!" tukas Amir.

"Itu tampak pada revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diumumkan Kantor Menko Perekonomian Selasa (24-12), empat sektor usaha yang sebelumnya berdasar Peraturan Presiden (Perpres) No.36/2010 tertutup sama sekali, menjadi terbuka bagi asing!" (Kompas.com, 26-12) 

"Menurut Kepala BKPM Mahendra Siregar, untuk infrastruktur dasar kepemilikan modal asing boleh sampai 100%!" tegas Umar. "Juga dalam rangka kerjasama pemerintah swasta (KPS), investasi pembangkit listrik sampai 10 mw modal asing bisa maksimal 100%!" 

"Selain itu, di sektor perhubungan, khusus pembangunan terminal angkutan darat batas PMA 49%," timpal Amir. "Lalu di sektor kesehatan, khusus industri farmasi, batas PMA naik dari 75% jadi 85%. Sedang di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, industri periklanan batasan PMA 51%. 

Di sektor keuangan, kepemilikan PMA di modal ventura naik dari 80% jadi 85%." "Dominasi asing menonjol di Bursa Efek Indonesia--BEI!" tukas Umar. "Menurut Otoritas Jasa Kekuangan (OJK), pengawas pasar modal dalam konferensi pers akhir tahun 2013 (23-12), peran domestik di bursa efek hanya 0,1% dari jumlah penduduk! Itu menyangkut perdagangan saham, obligasi, dan reksa dana." 

"Lalu, entah siapa yang berhak mengawasi atau meregulasinya, usaha ritel (warung eceran) di bawah kendali modal asing kini sudah menjamur ke pelosok desa, mengencundangi warung kampung milik rakyat!" tegas Amir. 

"Ditinjau dari sebaran usaha ritel modern ini, bisa mencerminkan liberalisasi perdagangan di Indonesia sudah 'terlalu maju', hingga praktis tak ada lagi perlindungan bagi usaha warung rakyat di pedalaman sekali pun!" 

"Semua itu menunjukkan, ketergantungan ekonomi Indonesia pada asing sepanjang 2013 bukan saja diperkuat, tetapi juga semakin bisa diandalkan!" timpal Umar. "Dan itu terjadi di semua tingkat, dari level industri dan jasa kelas atas, sampai menggeser dan menggantikan peran usaha warung kampung!" ***

Selanjutnya.....

"TERLENA buaian produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2012 tembus 1 triliun dolar AS, dengan 250 juta jiwa penduduk pendapatan per kapita jadi 4.000 dolar AS, selama 2013 kebijakan pemerintah justru semakin memperkuat ketergantungan!" ujar Umar. "Alih-alih ketergantungan yang keterlaluan seperti impor garam 90% dari konsumsi, impor kedelai lebih 2 juta ton, dibuatkan task force menguranginya, justru aneka impor lain booming 2013!" 

"Ketergantungan baru yang dimantapkan 2013, antara lain impor daging sapi, gula (tembus 3 juta ton), dan bawang (putih dan merah sekitar 0,5 juta ton)—selain impor gandum (terigu) dan buah-buahan yang telah menjadi tradisi!" timpal Amir.

"Sedang beras, meski 2012 surplus lebih 3 juta ton, impornya 2011 nyaris terbesar di dunia, impor dadakan beras juga masih laten dalam memberi kejutan!" "Padahal, dengan proses produksi pangan nasional itu lahan usaha utama mayoritas warga bangsa, ketergantungan pada impor produk pangan yang menguat itu menunjukkan penurunan kesejahteraan rakyat di usaha pertanian serta desa, habitat lebih 63% warga miskin kita!" tegas Umar. 

"Naiknya ketergantungan pada impor itu jadi pertanda menurunnya share warga tani desa, tanpa peduli PDB dan pendapatan per kapita naik!" "Lebih tragis sebenarnya saat pendapatan per kapita naik, pendapatan riil kaum melarat justru melorot!" tukas Amir. 

"Dan itu terjadi di negeri kita, yang pada 2012 itu ketimpangan pendapatan menajam dengan indeks rasio gini dari sebelumnya 3,7 naik menjadi 4,1—artinya ketimpangan memasuki kondisi yang makin buruk!" "Ketimpangan itu menjelaskan ironi, peningkatan PDB dan pendapatan per kapita yang fantastis tak mengubah wajah kemiskinan negeri ini, yang didominasi angkatan kerja tidak terampil hingga produktivitas dan daya saingnya rendah!" timpal Umar. 

"Hal itu juga terjadi karena peningkatan PDB lebih ditopang booming konsumsi kelas menangah dengan barang-barang mahal—dari mobil yang memacetkan jalanan kota-kota besar sampai aksesori branded yang menguras devisa, hingga terjadi defisit neraca berjalan (current account) dua tahun ini dan kritis pada 2013!" 

"Fakta ketimpangan itu jadi pembenar, si kaya tambah kaya kaum miskin tambah sengsara, ketergantungan terburuk negeri ini justru kian melembaga pada tenaga kerja tak terampil berproduktivitas dan daya saing rendah!" kata Amir. "Lebih gawat lagi, tenaga kerja yang keterampilan, produktivitas, dan daya saingnya rendah itu, pada 2013 jadi radikal pula!"

Selanjutnya.....

"PEMERINTAH sementara bentukan rezim kudeta militer Mesir menyebut Ikhwanul Muslimin teroris, terlibat dalam serangan bom mobil ke markas polisi di Mansour, Selasa (24/12), yang menewaskan 16 orang!" ujar Umar. "Meski Kelompok Sinai mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom mobil tersebut, Menteri Pendidikan dan Wakil Perdana Menteri pemerintah sementara Hossam Issa berkukuh dengan tuduhan Al Ikhwan yang melatih dan mendanai milisi Sinai!" (Kompas.com, 26/12) 

"Sebelumnya atas prakarsa penguasa hasil kudeta, Pengadilan Mesir melarang semua kegiatan Ikhwanul Muslimin, ribuan orang yang dituduh melanggar itu ditangkap!" timpal Amir.

"Label teroris diberikan penguasa terakhir ini sebagai provokasi pada rakyat Mesir menjelang referendum untuk meloloskan konstitusi baru yang mengukuhkan posisi rezim kudeta!" "Ikhwanul Muslimin gerakan sosial-politik yang didirikan Hasan Al Banna tahun 1926, memenangi pemilu 2012 usai revolusi penggulingan diktator Hosni Mubarak, dan tokoh Ikhwan Muhammad Mursi menjadi presiden Mesir pertama terpilih secara demokratis!" tegas Umar. 

"Baru setahun memerintah, 3 Juli 2013 Mursi dikudeta militer pimpinan Jenderal El-Sissi, setelah unjuk rasa besar menentang Mursi dengan tuduhan rezim Mursi berusaha menguasai semua jabatan pemerintahan melalui konstitusi baru yang dia menangkan—juga lewat referendum—serta gagal dalam menangani ekonomi!" 

"Kudeta itu ditentang massa pendukung Mursi di semua kota negeri itu, dengan lebih sejuta orang bertahan di lapangan Masjid Al-Adawiyah, Kairo!" timpal Amir. "Penguasa militer membubarkan massa tersebut dengan berondongan senjata secara membabi buta ke massa, hingga lebih dari 1.000 orang tewas! 

Penguasa menuduh pengunjuk rasa melanggar darurat nasional dengan jam malamnya yang diberlakukan sejak kudeta dengan penangkapan tokoh Ikhwanul Muslimin di seluruh negeri oleh militer!" "Tindakan penguasa militer menumpas Ikhwanul Muslimin sampai akar-akarnya itu semakin keras menjelang referendum yang jadi dasar keabsahan kekuasaannya, karena sejauh ini kekuasaan rezim kudeta tak mendapat dukungan internasional! 

Bahkan AS yang semula membantu militer Mesir 1,3 miliar dolar AS per tahun, ikut membatalkan dukungannya!" tegas Umar. "Hanya empat negara yang secara terbuka mendukung rezim kudeta Mesir dengan bantuan dana 12 miliar dolar AS, yakni Arab Saudi, Kuwait, UAE, dan Qatar!"

Selanjutnya.....