"HIDUP DPR!" teriak Umar. 

"Jangan hujat DPR!" "Tumben, Lo!" sambut Amir. 

"Kenapa?" "Karena anggota DPR sebenarnya telah mewakili semua keinginan rakyat!" jawab Umar. "Rakyat mau kaya sudah diwakili mereka! 

Rakyat mau mobil mewah sudah diwakili mereka! 

Rakyat mau rumah mewah sudah diwakili mereka! 

Rakyat mau gaji besar sudah diwakili mereka! Rakyat mau tempat kerja nyaman sudah diwakili mereka! 

Rakyat mau jalan-jalan ke luar negeri sudah diwakili mereka! Jadi semua sudah terwakili, rakyat cukup menonton saja semua kenikmatan itu!" "Itu mungkin DPR masa lalu!" timpal Amir. "Sedang DPR masa depan, seperti yang hari ini dilantik, diharapkan bukan hanya mewakili rakyat dengan menikmati sendiri semua itu sedang rakyat malah dibuat jadi lebih sengsara karena miliknya yang tak terhingga nilainya, kedaulatan atas negara Republik Indonesia ini, mereka rampas!"

Artinya, kalau anggota DPR yang hari ini dilantik mau membuat perbedaan dari pendahulunya, buatlah agenda untuk diperjuangkan secara bersama-sama mengembalikan kedaulatan rakyat yang telah dirampas pendahulunya!" tegas Umar. 

"Pokoknya suatu agenda yang bisa menumbuhkan harapan baru bagi rakyat yang membedakan DPR 2014—2019 dari DPR sebelumnya!" "Agenda untuk menumbuhkan harapan baru rakyat pada DPR itu mungkin bisa dihadirkan!" sambut Amir. 

"Karena, anggota DPR wajah baru lebih dominan! Dari 560 orang anggota DPR yang dilantik hari ini, 323 wajah baru, wajah lama 237 orang! Wajah lama itu dari PDIP 56, Golkar 42, Gerindra 12, Demokrat 33, PAN 22, PKS 30, PPP 20, dan Hanura 4." (ROL, 15/5) 

"Tapi sekadar mayoritas wajah baru saja tak cukup buat jaminan perbaikan kinerja DPR ke depan!" tukas Umar. "Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan pesimistis terhadap anggota baru DPR! 

Kebanyakan mereka belum berpengalaman, bahkan sekadar jadi politikus saja sebelumnya!" "Kondisi itu, kata Lucius pada ROL (idem), membuat anggota baru tampak 'culun' ketika berhadapan dengan senior mereka, anggota lama DPR," imbuh Amir. 

"Selain itu, motivasi pendatang baru di parlemen juga tidak didorong oleh idealisme yang jelas! Sehingga diragukan, barisan baru di DPR itu mampu mengubah atau apalagi meningkatkan kualitas DPR!" "Justru itu, jangan dihujat!" tegas Umar. "Kasihan, karena kebanyakan mereka baru mau belajar meniru seniornya!" ***

Selanjutnya.....

"DALAM sistem oligarkis, kepemimpinan orang yang didaulat sebagai penguasa utama di partai politik mirip raja!" ujar Umar. "Setiap kata dan tindaknya titah yang harus dilaksanakan oleh pengurus partainya! Setiap pengurus di partainya merupakan abdi dalem, harus berbakti kepada penguasa utama tersebut!" 

"Dengan semua orang dalam partainya patuh dan taat tanpa reserve pada sang penguasa utama, bahkan dilengkapi sikap pejah gesang nderek kanjeng sinuwun—hidup mati ikut penguasa tumpuan permohonan—iklim demokratis dalam tubuh partai semata pseudomatika, hanya seolah-olah!" timpal Amir. "Sementara kata putus segala sesuatu dalam partainya, baik soal kebijakan partai sampai restu bagi kader maju ikut pilkada, semua ada di tangan penguasa utama!"

"Dalam sistem oligarkis seperti itu, aneh kalau ada sebuah kebijakan untuk membawa walk out fraksi partainya di DPR yang beranggota lebih 100 orang hanya diputuskan sendiri oleh ketua fraksi—atau apalagi hanya oleh juru bicara fraksi!" tukas Umar. 

"Jika kemudian dibentuk tim mencari siapa yang bertanggung jawab membawa fraksi itu walk out, publik mudah menebak hal itu dilakukan untuk merehabilitasi kesan masyarakat yang telanjur menilai pasti penguasa utama yang memutuskan!" 

"Namun, lebih fatal lagi akibat absolutnya kekuasaan penguasa utama, partai-partai politik bisa mereka bawa keluar jalur yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, termasuk konstituennya sendiri, hanya demi melampiaskan perasaan bahkan dendam para oligarkis semata, seperti diurai tulisan pertama!" lanjut Amir. 

"Celaka bila political decay—pembusukan politik—itu telah terjadi secara nasional, rakyat tidak punya pilihan lain karena semua partai telah jadi oligarkis!" "Dalam hal ini, bisa saja penguasa utama (oligarki) dalam sebuah partai bukan hanya sesosok tokoh, melainkan sekelompok tokoh yang bersekongkol membawa partai ke arah berlawanan dengan kepentingan rakyat dan konstituennya!" timpal Umar. 

"Jika itu terjadi, gejala pembusukan politik oligarkis telah mencapai tingkat terburuk! Dalam kondisi sedemikian, rakyat tak mendapat apa pun dari setiap kebijakan politik, kecuali kemunduran!" "Akibatnya, dari setiap langkah yang dibuat secara konspiratif, rakyat hanya bisa pasrah menjadi korban pelampiasan perasaan para oligarkis!" tegas Amir. "Malang nian rakyat yang dicengkeram para penguasa oligarkis!" *** (Habis)

Selanjutnya.....

"DALAM realitas kepartaian yang oligarki, seperti kekuasaan multikompleks SBY atas Partai Demokrat dan Megawati atas PDIP, sebuah pilihan keputusan menyelamatkan kedaulatan rakyat bisa dikorbankan demi melampiaskan perasaan sang pemimpin!" ujar Umar. "Gejala itulah yang cenderung terjadi hingga kedaulatan rakyat dengan hak memilih langsung kepala daerahnya gugur dalam voting DPR pekan lalu!" 

"Pernyataan SBY di YouTube dua pekan sebelumnya mendukung pilkada langsung oleh rakyat dengan alasan keinginan publik yang kuat untuk itu secara nyata bisa ditangkap sebagai isyarat membuka ruang rekonsiliasi dengan tokoh yang telah lama mencuekinya, Megawati!" timpal Amir.

"Tapi perasaan Megawati ternyata terlalu keras untuk menerima tawaran rekonsiliasi dari SBY itu! Bahkan, sampai ketulusan SBY untuk rekonsiliasi itu diperkuat lagi dengan konferensi pers Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung pilkada langsung oleh rakyat dengan 10 syarat, peluang untuk rekonsiliasi itu tak digubris Megawati!" 

"Bahkan, sampai pada detik-detik yang sangat menentukan perlunya perubahan perasaan Megawati terhadap SBY demi menyelamatkan nasib kedaulatan rakyat dalam pilkada, sikap Megawati yang telah mengkristal sebagai prinsip itu rupanya tak bisa berubah lagi!" tegas Umar. 

"Maka terjadilah peristiwa dramatis di DPR, Fraksi Demokrat walk out sebagai ekspresi dari rasa kecewa SBY tawaran rekonsiliasinya tak dihargai oleh Megawati!" "Jadi tampak jelas, kepentingan nasional sebesar nasib kedaulatan rakyat bisa dikorbankan demi lebih mementingkan perasaan kedua pemimpin oligarki!" tukas Amir. 

"Namun, juga segera terlihat kesalahan bukan semata pada sang pemimpin yang lebih menonjolkan perasaannya ketimbang nasib kedaulatan rakyat, melainkan lebih pada sistem politik oligarki yang membuat kemungkinan seperti itu bisa terjadi!" 

"Pandangan demikian menjadikan sidang paripurna DPR hingga hasil voting dini hari 26 September itu menjadi keharusan sejarah, bagi pembelajaran bangsa untuk keluar dari sistem politik oligarki jika ingin menjunjung kedaulatan rakyat!" simpul Umar. 

 "Sejauh sistem politik masih kepartaian oligarki, kedaulatan rakyat yang ditegaskan eksistensinya pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) itu akan selalu bisa dikalahkan oleh perasaan para oligarki, seperti juga kelompok yang membalas kekalahan di pemilu presiden dengan merampas kedaulatan rakyat!" ***

Selanjutnya.....

"SIKAP yang diambil Fraksi Demorat di DPR secara tak langsung memperlihatkan SBY ingin membalik reformasi ke rezim Orde Baru!" tegas Ray Rangkuti, direktur Eksekutif Lingkar Madani, dikutup Umar. "Bagi pengusung pilkada langsung, tak ada yang disesali kecuali tindakan cuci tangan SBY, tukasnya. Sayang, di ujung masa bakti Fraksi Demokrat di DPR dan Presiden SBY, memberi kado buruk bagi 80 persen rakyat Indonesia yang mendukung pilkada langsung!" (Kompas.com, 26/9) 

 "Jelas, tegas Ray, cara berpolitik ala SBY ini jauh dari kesantunan dan jauh pula dari upaya memberi contoh yang baik dalam demokrasi!" timpal Amir. "Politik lain di bibir lain di tindakan ini, menurut Ray, hanya membuat substansi politik jadi terpinggirkan!"

"Pada awalnya, Partai Demokrat memang menyatakan mendukung perubahan dari pilkada langsung jadi oleh DPRD, sejalan Koalisi Merah Putih!" tukas Umar. 

"Tapi, dua minggu lalu melalui Youtube SBY berkata, dirinya menangkap aspirasi publik yang masih ingin kepala daerah dipilih langsung! Ia pun menegaskan Demokrat akan mengikuti arus publik!" "Mengikuti haluan baru Ketua Umum Partai Demokrat itu, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan jumpa pers menyatakan partainya mengubah sikap politik jadi mendukung pilkada langsung oleh rakyat dengan 10 syarat!" sambut Amir. 

"Opsi 10 syarat itu ternyata yang kemudian dijadikan alasan Demokrat walk out meninggalkan gelanggang perjuangan mempertahankan kedaulatan rakyat lewat pilkada langsung!" "Rakyat yang menurut jajak pendapat Lingkar Survei Indonesia 81% masih mendukung pilkada langsung, jelas amat kecewa!" timpal Umar. 

"Usai tindakan buruk Demokrat di DPR itu media sosial ramai menyesalkan dengan twit langsung ke SBY, seperti yang dikutip Kompas.com: @almaujudy: Peninggalan Pak @SBYudhoyono untuk Indonesia, Pilkada Tak Langsung. Udah Pak gak perlu nyalon jadi Ketua Umum PBB." 

 "Lain lagi twit @titianggraini: Yg harus bertanggung jawab atas mundurnya demokrasi Indonesia a/ Gamawan Fauzi & @SBYudhoyono. Bapak2 anda yg menabuh genderang RUU Pilkada," tambah Amir. "Lalu, @rasamanda: Demokrasi Indonesia telah mati. Terimakasih @SBYudhoyono dan para dewan yang terhormat anda telah membunuhnya..." 

 "Berkat Demokrat walk out, Koalisi Merah Putih menang mudah dalam voting DPR, demokrasi mundur ke Orde Baru!" tukas Umar. "Selamat pesta kemenangan!" ***

Selanjutnya.....

"JUMAT dini hari, Partai Demokrat walk out dari paripurna DPR setelah skors kedua dibuka kembali pimpinan sidang!" ujar Umar. "Juru Bicara Fraksi Demokrat Benny K. Harman menyatakan pilihan itu karena usaha menjadikan dukungan pada pilkada langsung oleh rakyat dengan 10 syarat mutlak tak dijadikan opsi tersendiri!"

"Pernyataan Benny opsi Demokrat untuk pemilihan langsung dengan 10 syarat mutlak seusai skors pertama dibantah Fraksi PDIP, PKB, dan Hanura!" timpal Amir. "Ketiga fraksi itu tegas menyatakan mendukung sepenuhnya opsi Demokrat! Sebaliknya, Fahri Hamzah dari PKS dan Ahmad Yani dari PPP menegaskan telah disepakati sejak awal dua opsi, pilkada langsung oleh rakyat atau oleh DPRD! Tak bisa seenaknya menambah opsi baru!"

"Saat itu, pimpinan sidang Priyo Budi Santoso mengetuk palu mengesahkan dua opsi tersebut! Para pendukung opsi Demokrat pun protes, minta pengesahan dua opsi itu dibatalkan! Sidang diskors lagi!" tukas Umar. "Saat sidang dibuka lagi dan Priyo mencabut putusan tentang dua opsi, Benny Harman malah menyatakan walk out dengan alasan 10 syarat mutlak yang mereka ajukan tak bisa dimasukkan UU Pilkada!"

"Seketika drama yang dimainkan Partai Demokrat terasa mengecoh rakyat!" tegas Amir. "Sebab, pernyataannya selama ini bahwa partainya mendukung pilkada langsung terkesan kuat hanya sandiwara, dengan terbukti, pada saat genting opsi mempertahankan kedaulatan rakyat itu dengan mudah mereka korbankan dengan lebih mengutamakan 10 syarat yang mereka paksakan tak diterima sidang!" 

"Kesan begitu menohok!" timpal Umar. "Politikus Partai Demokrat pasti tahu, pemaksaan kehendak mutlak-mutlakan itu bukan sikap demokratis! Tapi langkah itu dipilih karena memang hanya sebagai sandiwara agar perampasan kedaulatan rakyat tak mereka lakukan mencolok lewat opsi Koalisi Merah Putih. Tapi sama saja, lewat memaksakan 10 syarat mutlak Demokrat melucuti kedaulatan rakyat!"

"Pokoknya agenda merampas kedaulatan rakyat atas haknya memilih langsung kepala daerah telah sukses dilakukan DPR dengan hasil voting 135 lawan 226!" tukas Amir. "Agenda selanjutnya, dinyatakan seorang anggora DPR, hak rakyat memilih langsung presiden dikembalikan dipilih MPR. Tapi untuk itu jangan pula lebih dahulu mengamendemen UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), dari bunyi aslinya kedaulatan berada di tangan rakyat, diganti menjadi kedaulatan di tangan DPRD, dan di tangan partai politik!" ***

Selanjutnya.....

"LAJU penurunan kemiskinan dalam dua tahun (2012—2013) hanya 0,7%! Itu terendah dalam 10 tahun terakhir!" ujar Umar. "Dalam konferensi Bank Dunia Big Ideas, Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan di Jakarta Selasa (23/9) terungkap, penurunan kemiskinan itu melambat diiringi ketimpangan yang tercepat di Asia Timur!" (Kompas, 24/9) 

"Pelambatan penurunan kemiskinan di Indonesia itu terjadi dari tahun 2000 sampai 2011 rata-rata turun 0,9% per tahun, sedang dalam dua tahun (2012—2013) kemiskinan hanya berkurang 0,7%," timpal Amir. "Seiring dengan itu, laju ketimpangan juga semakin cepat dari tahun 2000 pada Indeks Koefisien Gini 0,30, pada 2013 sudah menjadi 0,41."

"Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves menilai Indonesia telah berkembang pesat hingga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk kelompok 20 negara dengan PDB terbesar di dunia," kutip Umar. 

"Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Penurunan kemiskinan sejak dua tahun lalu (2012—2013) hanya 0,7%. Sementara penurunan tingkat kemiskinan kurun 1999—2012 dari 24% jadi 12%." 

"Terungkap di konferensi Bank Dunia itu, dampak rendahnya penurunan tingkat kemiskinan itu 68 juta warga Indonesia rentan jatuh miskin dengan pendapatan hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan keluarga miskin," tegas Amir. 

"Guncangan ekonomi pada warga rentan itu, seperti jatuh sakit, bencana, dan kehilangan pekerjaan, berpotensi membuat kelompok penduduk itu kembali jatuh miskin!" "Artinya, warga rentan yang mudah tergelincir masuk jurang di bawah garis kemiskinan jumlahnya lebih dua kali lipat dari warga di bawah garis kemiskinan!" timpal Umar. 

"Melambatnya penurunan kemiskinan dan membengkaknya warga rentan itu salah satu penyebabnya karena program penanggulangan kemiskinan praktis hanya ditangani pusat lewat PNPM. Di provinsi, kecil anggarannya, paling hanya live show bedah beberapa rumah dan sejenisnya! 

Kabupaten dan kota banyak berbasa-basi pun tidak, kecuali sebagian kecil seperti Tulangbawang yang mendanai Rp200 juta/kampung/tahun dan Metro Rp1,1 miliar/kelurahan/tahun!" "Kalau program provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan kemiskinan tak berubah," kata Umar. "Pelambatan penurunan kemiskinan dan percepatan ketimpangan akan terus berlanjut!" ***

Selanjutnya.....

"HARI ini, Kamis, 25 September 2014, DPR dijadwalkan voting UU Pilkada dengan dua opsi: kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih DPRD," ujar Umar. "Seluruh rakyat Indonesia diharapkan siap menerima apa pun yang terjadi, opsi mana pun yang memenangkan voting menjadi hasil pilihan bangsa!" "Setuju!" sambut Amir. 

"Andaikan Koalisi Merah Putih menang voting sehingga bangsa Indonesia harus kembali ke zaman Orde Baru pemilihan kepala daerah oleh DPRD, rakyat harus merayakannya dengan sukacita! Kalau ada yang kurang puas mau menggugat ke MK, dipersilakan! Namun, ketenteraman masyarakat maupun kerja hakim MK harus dijaga, tak melakukan aksi massa anarki, apa pun bentuknya!"

"Demikian pula kalau sebaliknya, pihak pembela kedaulatan rakyat yang menang voting!" sambut Umar. "Semua pihak harus saling menghormati dan menerima hasil voting! Dengan demikian, apa pun hasil voting sebagai putusan, diakui dan diterima sebagai keputusan bersama semua komponen bangsa!" 

"Itulah sikap demokratis! Siap menang siap kalah!" tegas Amir. "Selanjutnya, biduk lalu kiambang bertaut! Artinya, setelah pilihan diputuskan, semua unsur bangsa bersatu padu kembali, tak ada lagi perbedaan mengenai masalah yang telah diputuskan, apalagi permusuhan! Tidaklah demokratis sikap yang melanggengkan persaingan dalam demokrasi menjadi permusuhan laten antaranak-bangsa!" 

"Apalagi kalau sifat bermusuhan tersebut dilembagakan dalam dendam kesumat sehingga pihak yang kalah berusaha selalu mengganggu apa pun pelaksanaan hasil kemenangan yang diraih lawan atau musuhnya!" timpal Umar. 

"Bangsa ini akan makin terpuruk jauh ketinggalan dari bangsa-bangsa lain kalau setiap yang mendapat kesempatan menjadi sais selalu diganjal pesaing! Padahal, posisi bangsa kita dalam indeks pembangunan manusia (IPM) kini masih di bawah Palestina!" 

"Karena itu, harus ada awal perubahan sikap semua anak bangsa untuk menerima sebagai milik bersama hasil setiap proses demokrasi!" tegas Amir. "Diakui, tidak mudah untuk itu! Di negeri pendahulu demokrasi sendiri, AS, program Jaminan Kesehatan Nasional Obama diganjal kubu Republik di parlemen! 

Tetapi tidak berlebihan, sebelum Pemilu Presiden 2014, sejarah mencatat bangsa Indonesia terpadu dalam kesatuan tanpa gejala dendam politik! Jadi, kalau ada yang kuat untuk kembali ke Orde Baru, tentu tak terlalu sulit untuk kembali ke semangat kesatuan sebelum Pilpres 2014!" ***

Selanjutnya.....