HARI ini, 30 April 2015, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meletakkan batu pertama pembangunan jalan tol trans-Sumatera ruas Bakauheni—Terbanggibesar. Upacaranya di Sabahbalau, Jatiagung, Lampung Selatan. Pembangunan jalan tol trans-Sumatera dipercepat karena oleh pemerintahan Joko Widodo dijadikan sebagai kompensasi atas penundaan pembangunan jembatan Selat Sunda (JSS)—yang sejak lama didamba warga Sumatera, terutama Lampung.

Pembangunan JSS ditunda bukan hanya karena biayanya yang terlalu besar, jembatan sepanjang 30 km itu ternyata setara jalan tol trans-Sumatera, tapi juga karena pemerintahan Joko Widodo menetapkan prioritas pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, JSS jadi kurang selaras dengan prioritas itu. JSS berbiaya sekitar Rp200 triliun, sedangkan tol trans-Sumatera Bakauheni—Banda Aceh sepanjang 2.700 km. Kalau per km Rp70 miliar, biayanya sekitar Rp189 triliun. 

 Pelaksanaan groundbreaking hari ini juga kejutan karena sebelumnya sempat tersiar kabar diundur dengan alasan dana untuk proyeknya terkendala perubahan nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pengukuran dan pembayaran ganti rugi lahan pun macet karena itu. 

Tapi, seiring berita dari Menteri BUMN Rini Sumarno ada kucuran dana 40 miliar dolar AS dari China Development Bank dan Industrial dan Commercial Bank of China kepada konsorsium BUMN Hutama Karya yang menggarap pembangunan jalan tol trans-Sumatera (Kompas.com, 25/4), pembangunan tol trans-Sumatera pun jadi nyata, bukan isapan jempol lagi. Peletakan batu pertama jalan tol langsung mengubah gambaran kemajuan kawasan Sumatera masa depan. 

Untuk Lampung, semisal kota baru, Jatiagung, yang sempat diterbengkalaikan karena lokasinya di tempat jin membuang anak, berbalik menjadi strategis karena berhampiran dengan lokasi upacara groundbreaking! Demikian pula Kawasan Industri Lampung (Kail) yang sebelumnya dibiarkan dengan jalan hancur jadi kubangan nantinya jadi dekat dengan jalan tol. 

Demi kemajuan daerah, diharapkan manajemen pelaksana pembangunan jalan tol dan para petugas lapangan bekerja profesional, terutama dalam menangani ganti rugi lahan warga agar warga senang mendukung kelancaran proyek. Di Lampung banyak contoh proses ganti rugi lahan warga untuk proyek dikorupsi oleh pelaksana hingga proyeknya terhambat. Hal seperti itu tak boleh terjadi pada proyek jalan tol trans-Sumatera! ***

Selanjutnya.....

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia kuartal I 2015 melambat hingga 4,9%, menekan bisnis perbankan akibat likuiditas yang semakin ketat, ujar Kepala Ekonomi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Anggito Abimanyu di Jakarta, Senin. (detik.com, 27/4) "Dampaknya ke perbankan turunnya likuiditas bank umum di rekening BI dalam bentuk money market, mengalami penurunan cukup drastis, menunjukkan likuiditas semakin ketat," tegas Anggito. Ketatnya likuiditas di perbankan bisa mendorong bank-bank berebut dana pihak ketiga (DPK) untuk menjaga likuiditasnya. Dimungkinkan akan terjadi perang tarif bunga deposito untuk menarik uang masyarakat.

Ketatnya likuiditas juga terlihat pada hasil penarikan pajak, yang pada kuartal I 2015 hanya mampu menarik Rp170 triliun dari target tahun berjalan Rp1.200 triliun. Karena itu, menurut Anggito, pemerintah harus bekerja keras untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerja keras diperlukan dalam penyerapan APBN karena hingga akhir April ini banyak dana pembangunan dari APBN belum cair akibat perubahan nomenklatur kementerian. 

"Kalau rencana pemerintah tumbuh 7%, ada potensi DPK yang bisa ditabung perbankan sebesar Rp600 triliun," jelas Anggito. "Tapi melihat kondisi kuartal I 2015 tak ada perbaikan, maka potensi kenaikan DPK turun menjadi Rp484,9 triliun. Ini mengakibatkan kegiatan ekonomi turun, pendapatan masyarakat turun, dan menabung turun." Kata kunci untuk mempercepat kembali laju pertumbuhan ada pada daya serap anggaran. Kalau kapasitas daya serapnya di kalangan birokrasi tak meningkat signifikan, artinya tingkat kerja keras di kalangan pemerintah kurang menonjol, meski banjir anggaran pun pertumbuhan sulit jauh lebih tinggi dari tahun lalu. 

Padahal, saatnya sudah kian dekat, akan cair dana berlimpah ruah. Pertama, dana subsidi BBM yang dialihgunakan untuk membangun infrastruktur sekitar Rp400 triliun. Lalu dana utangan lewat surat utang negara (SUN) di APBN sekitar Rp400 triliun juga. Kemudian terakhir komitmen kredit sebesar 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp645 triliun (kurs Rp12.900/dolar AS) dari Tiongkok (China Develompment Bank dan Industrial and Commercial Bank of China) untuk jalan tol trans-Sumatera dan pembangkit listrik 35 ribu mw. Jadi, diperkirakan ada dana sekitar Rp1.500 triliun yang segera melimpah! Kalau daya serap baik, kondisi buruk kuartal I bisa diatasi kuartal-kuartal berikutnya! ***

Selanjutnya.....

GROUNDBREAKING—peletakan batu pertama—tol trans-Sumatera ruas Bakauheni—Terbanggibesar ditunda, bukan berarti batal pembangunannya. Tapi, karena komitmen biayanya dari Tiongkok baru didapat pekan lalu. “Komitmen pembiayaan dari Tiongkok 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp645 triliun (kurs Rp12.900/dolar AS) sudah disepakati untuk infrastruktur jalan tol, pelabuhan, pembangkit dan transmisi listrik, serta pelayaran,” ujar Menteri BUMN Rini Sumarno, Jumat (24/4).

Sebesar 40 miliar dolar AS akan diperoleh dari China Development Bank dan Industrial and Commercial Bank of China kepada BUMN yang menggarap pembangunan jalan tol trans-Sumatera (Kompas.com, 25/4). Sedang 10 miliar dolar AS sisanya untuk PT PLN (Persero) mendukung program membangun pembangkit 35 ribu mw dan transmisi listrik. Tol trans-Sumatera dari Bakauheni sampai Banda Aceh panjangnya sekitar 2.700 km, sedang Bakauheni—Terbanggi sekitar 138 km. 

Dengan biaya membangun tol antara Rp55 miliar sampai Rp80 miliar per km, tergantung pada kondisi medannya, untuk 2.700 km jalan tol trans-Sumatera dibutuhkan minimal Rp148,5 triliun atau maksimal Rp216 triliun. Berarti dana 40 miliar dolar atau Rp516 triliun dari Tiongkok itu jika dibuat untuk membangun dua jalur jalan tol trans-Sumatera, satu di pesisir barat dan satu di pesisir timur masih ada sisanya yang bisa untuk membangun infrastruktur lainnya. Sedang untuk membangun 138 km jalan tol Bakauheni—Terbanggibesar biayanya minimal Rp7,59 triliun atau maksimal Rp11,04 triliun. Artinya, kalau komitmen investor dari Tiongkok seperti disebutkan Menteri BUMN itu benar adanya, biaya pembangunan jalan tol trans-Sumatera tak masalah lagi. 

Untuk itu, kesampingkan jauh-jauh gosip atau kabar angin tentang rendahnya realisasi komitmen investor Tiongkok. Seperti yang dikemukakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, rata-rata dari setiap 10 komitmen investor asal Tiongkok, hanya satu yang benar-benar terealisasi investasinya (detik-Finance, 22/3). Jadi, kalau groundbreaking pertama tol Bakauheni—Terbanggibesar yang dicanangkan 26 April 2015 batal dengan alasan dananya belum cair akibat perubahan nomenklatur APBN dari Kementerian PU ke Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), diharapkan groundbreaking berikutnya tak ditunda lagi dengan alasan rendahnya rasio realisasi dari investor Tiongkok! ***

Selanjutnya.....

DALAM pidato penutupan masa sidang III 2014—2015, Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan rencana pembangunan gedung baru DPR. Gedung baru itu diharapkan akan menjadi ikon nasional, sebagai warisan bangsa karena setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan 17 tahun reformasi, lembaga legislatif belum pernah dibangun secara mandiri. Menurut Setya, Presiden Joko Widodo telah menyetujui dan akan menghadiri seremoni peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut pada 16 Agustus 2015 (Kompas.com, 25/4).

Rencana pembangunan gedung DPR pada priode lalu ditentang keras publik hingga akhirnya dibatalkan. Alasan penolakan publik, gedung DPR sekarang masih layak untuk tempat kerja anggota legislatif, malah tergolong tempat kerja luks dengan rehab toiletnya saja menelan miliaran rupiah. Di sisi lain, rakyat masih sengsara, kontroversial dengan kinerja anggota DPR yang kurang optimal dan masih berlanjut hingga masa sidang III 2014—2015 ini DPR tidak menghasilkan satu pun UU. 

Namun, kini rencana serupa muncul lagi, diembeli sebagai ikon nasional yang dibangun mandiri oleh DPR, sekaligus langsung disetujui Presiden. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Lucius Karus, menilai pembangunan gedung baru itu membuktikan DPR hanya mementingkan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan rakyat. "Setya Novanto menganggap DPR itu lahan proyek," kata Lucius (Kompas.com, idem). Proyek itu mandiri, bisa berarti dari perencanaan sampai pelaksanaannya selesai ditangani sendiri oleh DPR. Konon pula yang dibangun itu ikon nasional, pasti gedung megah, biayanya sangat besar—sebuah megaproyek! Keputusan Presiden menyetujui pembangunan gedung DPR itu oleh Lucius dianggap transaksional. "Besar kemungkinan ini transaksional. Presiden begitu mudah menyetujui rencana yang pastinya akan ditentang publik," ujar dia. 

 Dengan transaksional itu, DPR tidak akan terlalu kritis lagi pada kinerja pemerintahan. Menurut Lucius, itu menguatkan dugaan Jokowi makin teperosok dalam kubangan lumpur kepentingan, kehilangan nilai kebeningan jiwa untuk melihat sesuatu, termasuk pembangunan gedung parlemen secara benar. Namun, kenapa Ketua DPR dan Presiden tidak peduli reaksi publik yang pernah menolak pembangunan gedung DPR? Bisa jadi karena publik kini tidak sekuat waktu itu, seperti terlihat dari pelemahan KPK dan pelantikan Budi Gunawan menjadi wakapolri yang tidak mendapat reaksi atau protes dari publik yang signifikan! ***

Selanjutnya.....

KOMPETISI sepak bola Indonesia Super League (ISL) dihentikan oleh surat Menpora ke kepolisian. Padahal, PS Semen Padang Kamis sudah di Lamongan untuk tanding lawan Persela, Sabtu (25/4). Juga Persija (Jakarta) hari yang sama dijadwal lawan Persipura di Jayapura, dan PSM (Makassar) Minggu (26/4) lawan Persegres United di Gresik, Jawa Timur. Ketua Panitia Pertandingan Persipura Jayapura, Fachrudin Pasolo, menyatakan partai lanjutan ISL melawan Persija Jakarta terpaksa dibatalkan lantaran tidak dapat izin dari kepolisian. Dasar langkah polisi itu surat Menpora, Kamis (23/4), meminta polisi tidak memberi izin laga ISL karena PSSI telah dibekukan. (Kompas.com, 23/4)

ISL merupakan pemulihan ke kondisi normal, semua klub bersatu dalam satu wadah kompetisi, setelah sebelumnya kacau, terjadi dualisme Liga Super dan Liga Primer. Tapi kini kompetisinya kembali kacau akibat ditunda terus. Seharusnya ada kesadaran krisis dalam pembekuan PSSI sehingga tim transisi yang mengisi kekosongan fungsi PSSI bisa langsung bekerja begitu pembekuan dilakukan! Penundaan yang berlarut kompetisi bisa menyulikan klub yang sebagian ngos-ngosan keuangannya. Dukungan modal kepada klub sepak bola di Indonesia kebanyakan dari investor sukarela demi menjaga kebanggaan daerah dengan mempertahankan klub daerah mereka di liga primer (super). 

Banyak daerah, seperti Lampung, kini tak punya investor yang mampu dan mau mengangkat klub daerahnya ke liga primer. Biaya rutin sebuah klub di luar belanja perlengkapan dan operasional kompetisi, sekitar Rp1 miliar per bulan. Dalam mengelola klub bola, di Indonesia belum bisa bicara untung. Bisa cukup untuk membiayai sampai akhir kompetisi saja sudah syukur. Sering, untuk kompetisi selanjutnya klub mencari investor baru, Kenyataan seperti itulah yang membuat PSSI tak merespons perintah BOPI untuk mengeluarkan Persebaya dan Arema dari kompetisi ISL dengan alasan pemilikan ganda. Investor baru mungkin dadakan harus mengatasi kebutuhan klub untuk siap kompetisi, proses akuisisi pemilikan klub yang secara hukum butuh waktu, ditunda dulu. 

Di sisi lain, investor lama yang sudah menyerah tak mampu membiayai lagi, lazimnya mengikhlaskan manajemen baru berkiprah, yang penting klub tak tereliminasi dari liga primer! Tapi, justru soal inilah yang dijadikan alasan menegur dan membekukan PSSI. Sayang, meski demi profesionalisasi, ISL terganggu akibat penanganan krisis pembekuan PSSI tidak profesional! ***

Selanjutnya.....

PIDATO Bung Karno di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 30 September 1960 (To Build the World A New) mendesak reformasi PBB. "Layaklah pada saat ini untuk mempertimbangkan kedudukan PBB dalam hubungan dengan zaman pembangunan dan bangkitnya bangsa-bangsa hari ini," tegasnya. "Nasib umat manusia tidak dapat lagi ditentukan beberapa bangsa besar dan kuat," tegas Bung Karno. "Juga kami bangsa-bangsa yang lebih muda, bangsa yang sedang bertunas, bangsa-bangsa yang lebih kecil, kami pun berhak bersuara dan suara itu pasti akan berkumandang di sepanjang zaman." Bung Karno benar. Perjuangan untuk mereformasi PBB itu berkumandang lagi dalam pertemuan puncak peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta, Rabu (22/4). 

Dan itu dikumandangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang tegas menyerukan reformasi di tubuh PBB, yang tidak berdaya mengatasi berbagai konflik. Bangsa Asia dan Afrika harus mendesak reformasi dalam tubuh PBB agar bisa mengatasi ketidakseimbangan global dan kekerasan global yang kini terus terjadi. Joko Widodo meminta bangsa Asia-Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. "Kita tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina," ujarnya. Kemerdekaan Palestina dihambat Israel, yang selalu dibela Inggris, Prancis, dan AS dalam posisi tiga negara adidaya itu sebagai pemegang hak veto di Dewan Keamanan (DK) PBB. Ketiga negara itu promotor kemerdekaan Israel tahun 1947.

Ketidakadilan DK PBB pada pemegang hak veto itu disebut Bung Karno dalam pidato di PBB. Ia tuturkan ketika Khurshchov (Presiden Uni Soviet) menjadi tamu di Indonesia. "Saya jelaskan padanya sejelas-jelasnya bahwa kami menyambut baik konferensi tingkat tertinggi yang kami harapkan berhasil, tetapi bahwa kami skeptis," ujar Bung Karno. "Empat negara besar itu saja (pemegang hak veto DK PBB waktu itu, AS, Inggris, Prancis, Soviet, red), tidak dapat menentukan masalah perang dan damai. Lebih tepat, barangkali mereka mempunyai kekuatan untuk merusak perdamaian, tetapi mereka tidak mempunyai hak moral, baik secara sendirian maupun secara bersama-sama, untuk mencoba menentukan hari depan dunia." Enam dekade realitas yang didobrak Bung Karno itu belum berubah, hingga Joko Widodo menyegarkan perjuangannya. Tapi, siapa bisa merebut palu hak veto DK PBB? Bung Karno saja memilih keluar dari PBB! ***

Selanjutnya.....

SUBJEKTIFIKASI itu proses internalisasi suatu kekuasaan hingga personalized—mempribadi. Jika itu terkait kekuasaan hukum, seseorang jadi merasa dirinyalah hukum. Rasa itu bisa mendorongnya laku lajak, unjuk diri sebagai orang yang paling berkuasa dalam penegakan hukum! Gejala itu terlihat ketika suatu kekuasaan gegabah, bahkan secara demonstratif, bisa melihat kesalahan orang lain sebesar tungau di seberang lautan, tapi kesalahan sebesar gajah pada diri atau kelompoknya selalu ditutupinya.

Ketika seseorang dan kelompoknya menjalankan kekuasaan hukum yang personalized, pelaksanaan hukum menjadi diskriminatif, tebang pilih pada stelsel di luar kelompoknya, sedang orang dalam kelompoknya sendiri meski bermasalah dilindungi! Namun, kekuasaan personalized bukan hanya di bidang hukum. Bisa terjadi di semua jenis kekuasaan. 

Kekuasaan bisa personalized ketika tidak ada kekuasaan di atasnya yang mengontrol kekuasaannya dengan baik. Bahkan meski kekuasaan yang personalized itu hanya subordinat dari kekuasaan di atasnya, yang mendelegasikan kekuasaan itu tak mengontrol secara efektif kekuasaan subordinatnya, bisa personalized. Kekuasaan personalized juga bisa dalam bentuk jamak—berjemaah—seperti pada militer atau polisi tiran, bahkan pada kekuatan mayoritas di parlemen! Namun, dalam kekuasaan personalized karena prinsipnya merupakan encapsulated authoritarian—kekuasaan otoriter terselubung—maka segala tindakan penggunaan kekuasaan personalized itu diselubungi dengan retorika memelintir fakta atau rekayasa untuk mengesankan itu langkah yang benar. 

Padahal, dengan pelintiran dan rekayasa, itu hanya kebenaran seolah-olah—pseudomatis. Untuk melihat apakah ada kekuasaan yang personalized, pada skala nasional, daerah maupun lokal, bisa menyimak dinamika setiap kekuasaan apakah dijalankan dengan semestinya secara wajar atau diwarnai retorika plitiran dan rekayasa! Kejelian menguak pseudomatika di balik praktik kekuasaan, kunci kemampuan melihat adanya kekuasaan personalized. 

Ketika di suatu negeri ada kekuasaan personalized, kehidupan masyarakatnya akan didominasi oleh apa yang disebut Jaya Suprana kelirumologi, segala sesuatu berjalan serbakeliru. Negeri agraris subur menjadi importir pangan terbesar dunia, negeri maritim mengimpor lebih 90 persen kebutuhan garamnya, terpidana tindak kekerasan jadi pengacara hukum gugatan calon Kapolri, dan lain-lain! ***

Selanjutnya.....