INDEKS kualitas infrastruktur Indonesia berada di urutan terbawah kedua di Asia, setingkat lebih baik dari Filipina. Peringkat Indonesia itu bahkan jauh di bawah Sri Lanka. Demikian Managing Director dan Co-head of Asian Economic Research, HSBC, Frederic Neumann, merujuk kepada riset global HSBC. (Kompas.com, 26/5)

Berdasar riset HSBC itu, indeks kualitas infrastruktur masih didominasi negara-negara macan Asia, seperti Singapura, Korea, dan Jepang. Sementara negara-negara ASEAN lain infrastrukturnya lebih baik dari Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Menurut Neumann, pembangunan infrastruktur merupakan poin penting pertumbuhan ekonomi. Karena itu, dia menilai pembangunan infrastruktur Indonesia mesti digenjot, dijadikan prioritas utama. 

"Ini penting mengingat faktor ini dapat menjadi variabel dalam mendorong peningkatan investasi di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang melemah," ujar Neumann. Hasil riset global HSBC itu justru memberi justifikasi kepada strategi pembangunan pemerintahan Jokowi-JK yang menetapkan prioritas utama pada infrastruktur. Bukan hanya infrastruktur di daratan dengan jalan tol dan jalur kereta api, melainkan juga dengan pelabuhan modern yang terpadu transportasi maritim dengan tol laut.

Namun, perlu disimak kenapa infrastruktur jadi sedemikian hancur? Salah satu penyebabnya karena Pemerintah Pusat selama ini hanya menambal lapisan atas jalan negara setiap menjelang Lebaran. Sekadar mulus buat mudik. Sedangkan jalan sekunder dan tersiernya, jalan provinsi dan jalan kabupaten, sudah lebih satu dekade dibiarkan hancur, benar-benar hancur! Itu karena selama reformasi daerah-daerah dimekarkan, muncul barisan elite baru di daerah yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan publik.

 Sehingga, transfer APBN ke daerah yang jumlahnya jauh lebih besar dari masa sebelumnya, lebih banyak digunakan untuk belanja kepuasan elite, semisal mobil dinas serbamewah, sedang perawatan infrastruktur ditelantarkan. Jadi ke depan, tak cukup hanya dengan pusat membangun infrastruktur! Tetapi, pemerintah dan elite daerah harus diatur untuk memprioritaskan kepentingan publik, terutama infrastruktur daerah, setidaknya sebanding dengan mewahnya belanja kepentingan elite. Dengan begitu diharapkan infrastruktur secara nasional membaik, tak terpuruk lagi di peringkat terbawah indeks. ***

Selanjutnya.....

FIFA—Otoritas Sepak Bola Dunia—lewat faksimile ke Menpora pada Jumat, 22 Mei 2015, yang ditandatangani Sekjen Jerome Valcke menolak bertemu tim transisi yang dikirim Menpora, sembari mengingatkan tenggat, 29 Mei 2015, jika konflik Menpora dan PSSI belum selesai FIFA akan menjatuhkan sanksi berupa pembekuan keanggotaan Indonesia.

Untuk menghindari ultimatum FIFA itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menpora Imam Nahrawi merevisi SK Nomor 01307 Tahun 2015 tentang sanksi administratif berupa pembekuan terhadap PSSI. Usai pertemuan dengan Menpora di Istana Wapres itu, JK mengadakan temu pers didampingi Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar, Wakil Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo.

 "Dalam pertemuan itu disepakati, sepak bola nasional harus tetap jalan dan berkompetisi dengan baik. Untuk itu PSSI harus aktif lagi. Setelah (SK) itu direvisi, otomatis PSSI sudah diizinkan dan persoalan pun selesai," ujar Kalla. (Kompas.com, 25/5) Seiring dengan itu, dalam menyidangkan gugatan PSSI, Senin (25/5), PTUN menetapkan putusan sela agar Menpora menunda pembekuan terhadap PSSI. Terkesan, jalan menuju penyelesaian konflik terbuka dan sanksi FIFA bisa dihindari. 

Namun, arah angin berubah ketika sorenya Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Menpora Gatot S Dewa Broto menggelar temu pers di Kemenpora menyatakan tidak ada kesepakatan seperti itu. Menurut dia, pertemuan Menpora dengan Wapres, PSSI, dan KOI itu hanya menghasilkan tiga opsi sementara. Ketiga opsi itu tetap pada keputusan Kemenpora membekukan PSSI, mencabut SK pembekuan, dan mencabut pembekuan PSSI, tetapi di bawah pengawasan Tim Transisi.

Dari tiga opsi itu, hanya satu (opsi kedua) yang lolos dari sanksi FIFA. Sementara dua opsi lainnya, merupakan intervensi Menpora melanggar article 13 dan 17 Statuta FIFA—seperti disebut dalam faksimile FIFA terakhir. Dengan dua opsi lawan satu sehingga probabilitas logisnya condong pemerintah akan menyambut dengan gagah jatuhnya sanksi FIFA terhadap sepak bola Indonesia untuk dalam jangka waktu tertentu dikucilkan dari sepak bola internasional! 

Bahkan, untuk ikut SEA Games yang sudah dekat, tidak bisa. Sebab, semua cabang olahraga dalam arena Olimpiade dan games turunannya ditangani otoritas cabang olahraganya. Korban tragis pertama adalah Persib dan Persipura yang masing-masing juara grup Piala Asia Antarklub (AFC) dan masuk babak 16 besar, harus gugur di jalan demi sanksi FIFA! ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo, Sabtu (23/5), menyatakan ia datang ke groundbreaking pembangunan Gedung Indonesia 1 di Jalan Thamrin, Jakarta, karena pembangunan gedung dengan investasi Rp8 triliun itu bukti investasi akan terus berjalan dan mengalir sehingga pertumbuhan investasi dipastikan akan terjadi.

"Memang negara kita tidak hanya tergantung pada APBN untuk menumbuhkan ekonomi. Tapi, pertumbuhan ekonomi juga sangat tergantung pada investasi. Tidak mungkin semua pembangunan dibiayai APBN," tegas Presiden. Karena itu, pembangunan seperti Gedung Indonesia 1 yang berasal dari investasi asing itu amat penting dalam mendukung usaha Indonesia mencapai predikat layak investasi dari pemeringkat internasional, lanjutnya. Ia nengharap masyarakat membantu pemerintah yang tinggal selangkah lagi mencapai predikat tersebut, karena dengan predikat itu bunga pinjaman untuk investasi dari luar negeri menjadi jauh lebih rendah.

Gedung Indonesia 1 dibangun oleh PT China Sonangol Media Investment (CSMI), kerja sama China Sonangol dan Media Group yang dipimpin Surya Paloh. Menurut Dirut CSMI Rery L Murdiat, gedung setinggi 303 meter itu akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia. Terdiri dari dua menara berlantai 59 dan 55, dibangun di atas lahan seluas 18.925 meter persegi, dengan luas area konstruksi 306 ribu meter persegi. Filosofi nama Indonesia 1, kata Rery, adalah Satu Semangat, Satu Kebangsaan, dan Satu Tujuan untuk Membangun Bangsa.

Gedung ini dibangun dengan sertifikat Greenmark Platinum Grafe A, sertifikasi tertinggi untuk kategori bangunan ramah lingkungan meliputi penggunaan energi seminimal mungkin, kaca double glass, low emission, dan sistem daur ulang limbah. Indonesia 1 sebuah model investasi lewat kerja sama investor asing dengan pengusaha domestik, yang dasarnya kepercayaan sang investor terhadap mitranya di Indonesia.

Jadi, dasar utamanya kredibilitas pengusaha kita di mata investor, tak peduli perekonomian negeri ini sedang melambat, atau belum berpredikat layak investasi dari pemeringkat internasional. Model ini jelas perlu dikembangkan lebih-lebih ketika kondisi perekonomian nasional menurut standar umum internanional kurang menarik bagi investor karena selain sedang melambat juga infrastruktur masih buruk, pasokan energi byarpet, dan seterusnya. Lebih tepat lagi kalau yang digandeng masuk oleh pengusaha kita adalah investor meningkatkan infrastruktur dan pasokan energi. Jadi, sekaligus menambal kelemahan kita! ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo, Sabtu (23/5), menyatakan ia datang ke groundbreaking pembangunan Gedung Indonesia 1 di Jalan Thamrin, Jakarta, karena pembangunan gedung dengan investasi Rp8 triliun itu bukti investasi akan terus berjalan dan mengalir sehingga pertumbuhan investasi dipastikan akan terjadi.

"Memang negara kita tidak hanya tergantung pada APBN untuk menumbuhkan ekonomi. Tapi, pertumbuhan ekonomi juga sangat tergantung pada investasi. Tidak mungkin semua pembangunan dibiayai APBN," tegas Presiden. Karena itu, pembangunan seperti Gedung Indonesia 1 yang berasal dari investasi asing itu amat penting dalam mendukung usaha Indonesia mencapai predikat layak investasi dari pemeringkat internasional, lanjutnya.

Ia nengharap masyarakat membantu pemerintah yang tinggal selangkah lagi mencapai predikat tersebut, karena dengan predikat itu bunga pinjaman untuk investasi dari luar negeri menjadi jauh lebih rendah. Gedung Indonesia 1 dibangun oleh PT China Sonangol Media Investment (CSMI), kerja sama China Sonangol dan Media Group yang dipimpin Surya Paloh. Menurut Dirut CSMI Rery L Murdiat, gedung setinggi 303 meter itu akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia. 
Terdiri dari dua menara berlantai 59 dan 55, dibangun di atas lahan seluas 18.925 meter persegi, dengan luas area konstruksi 306 ribu meter persegi. Filosofi nama Indonesia 1, kata Rery, adalah Satu Semangat, Satu Kebangsaan, dan Satu Tujuan untuk Membangun Bangsa. 

Gedung ini dibangun dengan sertifikat Greenmark Platinum Grafe A, sertifikasi tertinggi untuk kategori bangunan ramah lingkungan meliputi penggunaan energi seminimal mungkin, kaca double glass, low emission, dan sistem daur ulang limbah. Indonesia 1 sebuah model investasi lewat kerja sama investor asing dengan pengusaha domestik, yang dasarnya kepercayaan sang investor terhadap mitranya di Indonesia. Jadi, dasar utamanya kredibilitas pengusaha kita di mata investor, tak peduli perekonomian negeri ini sedang melambat, atau belum berpredikat layak investasi dari pemeringkat internasional.

 Model ini jelas perlu dikembangkan lebih-lebih ketika kondisi perekonomian nasional menurut standar umum internanional kurang menarik bagi investor karena selain sedang melambat juga infrastruktur masih buruk, pasokan energi byarpet, dan seterusnya. Lebih tepat lagi kalau yang digandeng masuk oleh pengusaha kita adalah investor meningkatkan infrastruktur dan pasokan energi. Jadi, sekaligus menambal kelemahan kita! ***

Selanjutnya.....

LEMBAGA pemeringkat investasi internasional, Standard & Poor's (S&P), Kamis (21/5), meningkatkan prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi positif dengan afirmasi peringkat utang Indonesia pada BB+. (Kompas, 22/5).

Dengan peningkatan prospek itu diharapkan 6 sampai 12 bulan ke depan Indonesia mendapat kenaikan peringkat utang dengan meraih predikat layak investasi (investment grade). S&P satu-satunya pemeringkat yang belum memberikan predikat layak investasi kepada Indonesia. 

Dua lembaga lainnya, Moody's dan Fitch, telah memberikan sejak 2011. Padahal, pengakuan terhadap predikat layak investasi untuk diikuti penanaman modal, jika lengkap diberikan oleh ketiga lembaga pemeringkat. Faktor utama yang mendukung peningkatan prospek Indonesia itu, menurut analis utama S&P untuk Indonesia, Kyran A. Curry, adalah perbaikan kerangka kebijakan otoritas di Tanah Air.

 Perbaikan itu berhasil meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter dan sistem keuangan RI. Kebijakan yang lebih efektif dan terarah juga telah memperkuat sektor fiskal dan cadangan devisa serta memperbaiki ketahanan eksternal perekonomian. Syarat meraih predikat layak investasi itu, menurut S&P, dalam 12 bulan mendatang target peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah dapat dicapai. Hal itu mencakup konsistensi penerapan kebijakan harga BBM sesuai harga pasar dan pengalokasian anggaran investasi pemerintah secara efisien.

Dari keharusan konsisten menerapkan kebijakan harga BBM pada harga pasar untuk mencapai predikat layak investasi dalam 12 bulan ke depan, tampak dasar peningkatan prospek itu penghapusan subsidi BBM. Kalau benar demikian, maka peningkatan prospek peringkat utang itu membawa konsekuensi ideologis. Sebab, menurut putusan MK, memberlakukan harga pasar atas BBM tak sesuai dengan konstitusi. Itu karena lembaga pemeringkat menganut sistem neoliberalisme yang digariskan World Trading Organization (WTO), sedang MK mengawal konstitusi dengan Pancasila.

 Konsekuensi berikutnya sebagai harga yang harus dibayar dengan orientasi condong ke neoliberalisme itu adalah terjadinya PHK ratusan ribu pekerja sektor industri hingga pengangguran Februari 2015 mencapai 7,45 juta orang dari puncak terdahulu Agustus 2012 sebanyak 7,24 juta, akibat pelambatan ekonomi dengan pertumbuhan pada kuartal I 2015 hanya 4,7%. Harapan tentu, predikat layak investasi terwujud tepat waktu sehingga semua konsekuensi itu rebound dengan terbukanya lapangan kerja baru! ***

Selanjutnya.....

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2015 mencatat pengangguran menggapai puncak tertinggi sejak Agustus 2012, yakni mencapai 7,45 juta orang pada Februari 2015, melampaui angka tertinggi sebelumnya 7,24 juta orang pada Agustus 2012.

Jumlah pengangguran itu diperkirakan meningkat signifikan dengan laporan Kontan yang dikutip Kompas.com, Kamis (21/5), akibat pelambatan ekonomi dalam kuartal I 2015 telah terjadi PHK terhadap ratusan ribu orang pekerja di enam sektor usaha—tekstil, alas kaki, pertambangan, jasa minyak dan gas, semen, dan otomotif. 

Dari data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) tercatat sejak Januari 2015 secara bertahap telah di-PHK sebanyak 11 ribu pekerja. Di sektor pertambangan yang dalam kuartal I 2015 bisnisnya mengalami minus 2,32%, telah mem-PHK ratusan ribu pekerja. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Pandu P Sjahrir, 400 ribu—500 ribu orang pekerja atau separuh dari 1 juta pekerja tambang batu bara dirumahkan, akibat kemerosotan harga komoditas tersebut. Juga di sektor mineral, pemberhentian ratusan ribu pekerjanya sudah dilakukan sejak larangan ekspornya dikeluarkan pemerintah tahun lalu. 

Dengan pengangguran terbuka pada data BPS Februari 2015 sebesar 5,8% dari 128,3 juta orang angkatan kerja, optimisme bahwa apabila proyek-proyek infrastruktur telah jalan nanti semua penganggur itu akan terserap habis, agaknya berlebihan juga. Masalahnya pekerja industri cenderung spesifik dengan keterampilan tertentu yang tak mudah ditarik ke pekerjaan umum sekelas kuli bangunan sektor infrastruktur. Sedang kalau maksudnya bersamaan dengan berjalannya proyek infrastruktur sektor-sektor bisnis lainnya ikut langsung bangkit, tentunya juga tidak serta-merta menyerap kembali pekerja yang telah di-PHK. 

Artinya, tercapainya puncak tertinggi angka pengangguran itu selain tak cukup hanya alasan klasik yang berulang disebut sebagai penyebabnya, seperti dampak krisis global, juga tak cukup sekadar pekerjaan yang ada akan menuntaskan jalan keluarnya. Sebab, dengan hanya mengandalkan alasan klasik itu, penyebab sebenarnya—kemungkinan ada salah langkah kebijakan—malah dibiarkan. Tak ayal, justru kesalahan laten itu yang dipelihara. Tanpa mengoreksi kesalahan yang tepat penyebab memuncaknya pengangguran, sehingga yang sakit perut tapi yang ditempel plester matanya, usaha menurunkan angka pengangguran untuk survei Agustus 2015, kemungkinan hasilnya kurang signifikan! ***

Selanjutnya.....

DI tengah ketegasan rezim penguasa tiga negara—Thailand, Indonesia, dan Malaysia—menolak untuk menampung ribuan warga Rohingya yang terombang-ambing di laut, nelayan Aceh membawa lebih 600 jiwa pengungsi itu mendarat di Kuala Langsa, Aceh Timur. Dari mereka diketahui betapa berat penderitaan mereka, kehabisan makanan dan air bersih sehingga banyak yang jatuh sakit akibat hanya minum air asin.

Setelah televisi berita menyiarkan amat parahnya kondisi kaum yang malang itu, barulah penguasa Indonesia dan Malaysia tergugah rasa kemanusiaannya untuk kemudian sepakat memberi pertolongan dengan menempatkan mereka pada sebuah pulau di Indonesia. Tentu, salut harus disampaikan kepada para nelayan Aceh yang setelah melihat kondisi kritis di tengah laut itu langsung menyelamatkan mereka dengan membawanya mendarat.

 Nantinya setelah mereka di penampungan, Pemerintah RI dan Malaysia tentu bekerja sama dengan PBB urusan pengungsi (UNHCR) merawat dan memulihkan kesehatan mereka. Bersamaan itu PBB mengajak Kedubes Myanmar di Jakarta membereskan kelengkapan identitas para pengungsi tersebut, seperti dilakukan terhadap ratusan warga Myanmar korban perbudakan di Benjina, Maluku. Dengan kelengkapan itu, nantinya setelah pelatihan kerja yang dilakukan Pemerintah RI dan Malaysia selesai sehingga mereka mampu sebagai pekerja imigran, tinggal mengatur penempatannya di negara yang membutuhkan.

 Usai itu, tugas penampungan sementara selesai, pulaunya bisa dikosongkan kembali seperti Pulau Galang setelah pengungsi Vietnam tuntas dibantu. Diharapkan, prosesnya lancar. Soal melatih dan menempatkan pekerja imigran, Indonesia punya banyak perusahaan pengerah tenaga kerja. Sedang kelanjutan hidup warga Rohingya kemudian, tentu jadi diaspora yang tetap berhubungan dengan konsul jenderal negaranya di tempatnya merantau. Atau, bisa beralih kewarganegaraan tempat mereka akhirnya menetap.

 Akhirnya, melalui kasus manusia perahu Rohingya ini para pemimpin bangsa kita belajar bersikap konsekuen menyelaraskan ucapan dan tindakannya. Setiap elite pemimpin kita bicara mengunggulkan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, tapi ketika sendi universal dari Pancasila itu menuntut pembuktian implementasinya, rezim penguasa justru menolak dengan bahasa yang tegas. Untunglah ada gugahan dari nelayan yang Pancasila sudah merupakan darah dagingnya—bukan seperti pada kalangan elite, Pancasila sekadar hiasan bibir semata! ***

Selanjutnya.....