JAMINTEL—Jaksa Agung Muda Tindak Intelijen—Adi Toegarisman menggelar temu pers hasil diskusinya dengan mantan Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Mahful Muis Tumanurung dan sejumlah mantan anggotanya, mengungkap lebih luas gerakan itu. Salah satunya, para pengikut Gafatar tidak melaksanakan salat sebagaimana mestinya tatanan agama Islam. 

"Jadi intinya dalam organisasi itu dari penjelasan diskusi tadi berbicara nilai-nilai universal dari kitab Alquran dan Injil. Itu yang menjadi bahasan pokoknya. Kemudian dari hasil wawancara tadi, dia sudah tidak menjalankan tatanan ibadah itu," ujar Adi Toegarisman. (detiknews, 29/1) 

Terkait soal melaksanakan salat, mantan anggota Gafatar itu mengatakan yang terpenting itu adalah mengingatnya saja. "Kalau masalah salat mereka jawab setiap saat kita salat. Saat kita nulis, yang penting ingat," ujar Toegarisman. Temuan lain Jamintel yang penting adalah para mantan anggota Gafatar itu menyebutkan bahwa Ahmad Musaddeq adalah mesias. Mesias itu juru selamat atau ratu adil, ada juga yang menyebut Imam Mahdi, yang menurut kepercayaan tertentu merupakan penyelamat bagi umat beriman dari Dajal di akhir zaman. 

Pernyataan ini tentu mengejutkan. Sebab, sang mesias Ahmad Musaddeq pada 2007 divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hukuman 4 tahun penjara dengan pasal penodaan agama. Sejak 2006, Musaddeq memang menimbulkan kehebohan dengan gerakan Al-Qiyadah Al-Islamiyah, yang oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Oktober 2007 dinyatakan sebagai aliran sesat karena sinkretisme tiga agama samawi (Islam, Kristen, Yahudi). (Kompas, 28/1) 

Terkait dengan ajaran Taurat dalam sinkretisme itu, menurut Toegarisman, para mantan anggota Gafatar itu bicara tentang 10 perintah Tuhan (terkenal dengan The Ten Commandment yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa as di Gunung Sinai). Sepuluh perintah Tuhan itu antara lain jangan membuat dan menyembah berhala, hormati ayah-ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menginginkan rumah sesamamu, istrinya, hambanya, sapi atau keledainya, atau apa pun milik sesamamu. 

Pengungkapan Jamintel itu memperjelas kepada masyarakat seperti apa Gafatar itu. Lebih lagi dengan pengakuan para mantan anggota Gafatar bahwa mesias mereka adalah Ahmad Musaddeq, seorang terpidana penodaan agama dan oleh fatwa MUI secara tegas ajarannya disebut aliran sesat, masyarakat bisa dengan tepat menyikapinya. ***

Selanjutnya.....

AFIRMASI lembaga pemeringkat Moody's Investors Service yang diumumkan lewat siaran pers, Kamis (28/1), menempatkan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa3 atau stable outlook, yang berarti RI mencapai level layak investasi (investment grade). 

Beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi bagi sovereign credit rating Indonesia adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi. (Kompas.com, 28/1) 

Outlook stabil juga mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan global. Meski tekanan eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan lebih baik dibandingkan negara dengan peringkat yang sama. 

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyambut baik afirmasi Moody's tersebut. "Afirmasi Moody's ini menegaskan pengakuan terhadap kekuatan perekonomian Indonesia dalam menghadapi penurunan perekonomian dan volatilitas keuangan global," tegasnya. "Keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal serta reformasi struktural yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan Indonesia yang lebih berkualitas." Peringkat layak investasi itu tentu membantu dalam mengundang investor ke daerah. 

Namun, kesiapan daerah menerima investor juga jadi pertimbangan tersendiri. Terutama, menyangkut infrastruktur, baik untuk suplai bahan baku, kecukupan energi untuk produksi, maupun fasilitas pengiriman produknya ke pasar domestik dan global. Kesiapan infrastruktur itu baru yang bersifat fisik. Faktor lain yang tak kalah penting dukungan sosiopolitik dan kultural masyarakat dalam menerima investor. 

Daerah yang politikusnya, premannya, dan ormasnya terkenal suka merecoki investor, hingga investor banyak yang kabur meninggalkan modalnya kocar-kacir di daerah itu, bisa terkendala untuk mendatangkan investor baru, apalagi yang berskala besar. Artinya, setiap daerah provinsi dan kabupaten membuat standar layak investasi tersendiri. 

Terutama, terkait infrastruktur fisik, energi, sosiopolitik, dan kultural, kalau ada yang kurang dicukupi, kalau ada masalah tuntaskan. Sebab, capek pun daerah promosi investasi, kalau investor mencium trauma investasi tertentu, hasilnya kurang optimal. ***

Selanjutnya.....

IPK—indeks persepsi korupsi—peringkatnya melesat 19 tingkat dari 107 pada 2014 menjadi peringkat 88 pada 2015. Itu bukti adanya perlawanan untuk mempertahankan taji dan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sepanjang 2015 dilanda badai usaha pelemahan. Usaha itu berpuncak pada langkah merevisi UU KPK yang kehabisan waktu pada akhir 2015 dipaksakan masuk Prolegnas 2016. 

Disebut perlawanan untuk mempertahankan taji dan eksistensi KPK karena IPK yang digarap transparency international itu merupakan hasil survei dari mengumpul persepsi pengusaha dan para pakar. Tentu persepsi itu setelah melihat nasib KPK pada 2015 itu di ujung tanduk, dari dikriminalisasinya pimpinan KPK lewat konflik Cicak Lawan Buaya Jilid II—yang belakangan kasusnya cenderung makin tak jelas—sampai usaha mempreteli kewenangan KPK, lewat merevisi UU KPK dari semula usulan pemerintah hingga berubah menjadi usul inisiatif DPR. 

Hal itu membuat perlawanan publik amat keras menolak revisi UU KPK membuat prosesnya terdesak mundur terus. Persepsi pengusaha dan pakar yang tersimpul dalam hasil survei transparency internasional itu merupakan bagian dari perlawanan publik menolak revisi UU KPK tersebut. Namun, jika gerakan merevisi UU KPK yang dilakukan lewat Prolegnas 2016 di DPR tidak bisa dihentikan sehingga publik termasuk para pelaku usaha dan pakar kecewa berat, IPK Indonesia pada 2016 bisa kembali melorot ke peringkat seratusan. 

Karena itu, jika ingin IPK Indonesia bertahan sebaik 2015, pemerintah dalam hal ini terutama Presiden Jokowi harus berani menolak dengan tegas revisi UU KPK, sebagaimana yang dikehendaki oleh publik. Baik atau buruknya reputasi pemerintahan sekarang di mata dunia dalam pemberantasan korupsi akan ditentukan oleh sikap pemerintah dalam merespons positif penolakan publik terhadap revisi UU KPK. 

Tanpa penolakan pemerintah terhadap revisi UU KPK yang telah menjadi Prolegnas 2016 di DPR, apalagi pemerintan ikut mencabut taji KPK sehingga KPK menjadi ayam sayur seperti dikatakan Lalola Easter, peneliti Indonesia Corruption Watch (detiknews, 28/1). 

Reputasi pemerintah dalam pemberantasan korupsi bisa lebih buruk dari DPR. Sebab, usaha DPR merevisi UU KPK bisa berhasil semata hanya karena dukungan pemerintah. Lalu siapa yang paling disesali publik ketika KPK telah menjadi ayam sayur? Tentu saja pemerintah! Karena sebenarnya bola ada di kaki pemerintah. Kalau saja pemerintah tidak menendangnya, revisi UU KPK tidak gol! ***

Selanjutnya.....

KRISIS pengungsi yang berujung krisis kemanusiaan kian menghantui Eropa. Jumat dini hari pekan lalu, dalam cekaman musim dingin 44 orang pengungsi termasuk 20 anak tewas akibat tiga perahu kayu yang mereka tompangi tenggelam di Laut Tengah dalam perjalanan menuju Yunani dari Turki. 

Dalam cuaca musim dingin, ribuan orang mengungsi dengan penderitaan mengiringi langkah mereka meninggalkan negerinya, Suriah, yang kacau oleh kecamuk perang antara berbagai pihak, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik di Eropa. (Kompas.com, 23/1) 

Tapi, para penjaga pantai Yunani dan Turki menemukan keganasan laut yang dilalui lebih dahulu merenggut nyawa sebagian mereka. Sejauh ini Jerman dan Turki menjadi pemain kunci dalam krisis migrasi yang terparah menggoncang Eropa sejak Perang Dunia II itu. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu bersama menteri terkait di kabinetnya membahas antisipasi tingginya arus pengungsi baru yang akan memasuki Eropa. Merkel sendiri, yang tak membatasi pengungsi masuk negerinya, sudah mendapat tekanan di dalam negerinya. Sepanjang 2015, Jerman menampung 1,1 juta pengungsi. 

Para pemimpin Uni Eropa telah menjanjikan dana senilai 3 miliar euro kepada Turki untuk membantu para pengungsi Suriah. Bantuan ini diharapkan bisa mengurangi jumlah pengungsi meninggalkan Turki dan menuju ke Eropa. Namun, negara-negara Uni Eropa masih berselisih mengenai berapa banyak setiap negara harus membayar untuk membantu 2,2 juta pengungsi Suriah yang menyinggahi Turki. 

Sementara Davutoglu menegaskan bukan dana masalahnya, bahkan ia tak akan minta pada Merkel dana yang telah dijanjikan. Ia mendesak "langkah konkret" Uni Eropa untuk membantu Turki mengatasi krisis pengungsi. "Kami tidak minta uang. Kami tidak negosiasi soal dana. Bagi kami, ini soal tugas kemanusiaan," kata Davutoglu. "Yang kami minta solidaritas, empati. Kami akan membahas ini dengan Merkel, dan kami berharap langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini." 

Di Eropa, krisis pengungsi kian mencekam. Austria menjadi negara terbaru yang menyulut ketegangan, membatasi kedatangan pencari suaka. Menlu Austria Sebastian Kurz mengatakan langkah itu jadi "peringatan" untuk menekan Eropa mencari penyelesaian bersama. Ini tragedi kemanusiaan terburuk. Di Suriah, semua pihak dengan ambisi kekuasaan terus saling bunuh, rakyat lari menyabung nyawa mencari tempat aman untuk bertahan hidup, tapi negara tujuan menolak mereka. ***

Selanjutnya.....

SETELAH merangkak dari kelas terbawah, akhirnya pembalap mobil Indonesia, Rio Haryanto, mendapat tempat di Kejuaraan Dunia Formula 1 (F1) 2016. Ini kelas tertinggi untuk balap mobil dunia yang dilaksanakan dalam 20 balapan semusim, sepanjang tahun. 

Namun, untuk bisa tampil bersama tim Manor F1 selama semusim, Rio harus membayar 15 juta euro (sekitar Rp225 miliar). Untuk itu, dari sponsor utamanya Pertamina ia mendapat 5 juta euro atau sekitar Rp75 miliar. Lalu Menpora Imam Nahrawi melalui KONI yang didapat dari berbagai BUMN dan BUMS membantu Rp100 miliar. Jadi, masih kurang sekitar Rp50 miliar lagi. (Kompas.com, 23/1) 

Untuk kekurangan yang Rp50 miliar itulah perlu dukungan dari segenap masyarakat Indonesia. Jangan sampai peluang yang sudah terbuka untuk kejuaraan dunia itu menjadi sia-sia hanya akibat ketiadaan dana. Kemungkinan terburuk sampai gagal ikut kejuaraan dunia F1 itu tidak boleh terjadi. Karena kegagalan itu bisa memengaruhi usaha Menpora untuk menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah F1 pada 2019. 

Rencana tersebut merupakan peningkatan posisi Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP tahun 2017, 2018, dan 2019, yang kontraknya dengan Dorna Sport sebagai penyelenggara MotoGP akan ditandatangani Menpora Februari ini. Penampilan Rio Haryanto pada kejuaraan dunia F1 juga amat dibutuhkan rakyat Indonesia yang sedang kelangkaan pujaan kelas dunia di bidang olahraga. Bulu tangkis timbul-tenggelam dalam persaingan dengan Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, bahkan Jepang! Apalagi sepak bola, prestasi olahraga yang paling digemari rakyat Indonesia ini pada tingkat ASEAN saja susah jadi juara. 

Apalagi sekarang semua tingkat kompetisi sepak bola beku, tinggal tersisa dua atau tiga turnamen besar setahun yang terbatas untuk tontonan orang kota besar saja. Karena itu, dukungan terhadap Rio Haryanto untuk tampil di kejuaraan dunia F1 harus bersifat nyata. Kalau realisasi pengumpulan dana yang diperlukan untuk itu kurang lancar atau bahkan terkendala, mungkin perlu membuat "Dompet untuk Rio" guna menampung dukungan dari kalangan berduit, dan "Koin untuk Rio" untuk menampung dukungan dari rakyat kebanyakan sesuai kemampuannya. 

Tapi karena rakyat amat mendambakan hadirnya bintang kelas dunia dari olahraga negerinya, semua itu tak kepalang untuk dilakukan. Jangan sampai terjadi, pemerintahnya ingin jadi tuan rumah balap F1, tapi seorang saja atletnya mau ikut kejuaraan F1 tak mampu membiayai. Kita pun jadi tertawaan dunia! ***

Selanjutnya.....

GAFATAR—Gerakan Fajar Nusantara—yang membentuk komunitas dengan ribuan warga dalam sebuah kamp di Mempawah, Kalimantan Barat, ternyata menganut Mesianisme, yakni pengikut Mesias. Dalam terminologi Barat, Mesias bisa berarti juru selamat, sedang dalam terminologi Timur sebagai ratu adil. 

Hal itu diketahui dari dokumen yang ditemukan aparat gabungan Polri, TNI, dan pemerintah daerah yang berhasil masuk ke kamp Gafatar di Mempawah pekan lalu. Salah satu dokumen itu berisi janji pengikut Gafatar yang terdiri dari tiga poin. 1. Bahwa tidak ada tuan yang saya patuhi kehendak dan perintahnya selain tuan semesta alam, Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bahwa Mesias adalah pembawa risalah tuan semesta alam untuk menggenapi segala kehendak dan perintah bagi umat manusia. 3. Di bawah bimbingan Mesias saya sanggup berkorban harta dan diri saya untuk mewujudkan kehendak dan rencana tuan semesta alam yang akan menjadikan bangsa Nusantara ini menjadi bangsa yang damai sejahtera. (detiknews, 23/1) 

Dari teks janji tersebut tampak jelas ciri mesianisme Gafatar. Namun sampai kamp mereka dibubarkan dan para pengikutnya dievakuasi keluar kamp, pihak yang berwajib belum ada yang menginformasikan kepada masyarakat siapakah tokoh Gafatar yang didaulat pengikutnya sebagai Mesias. Dengan tak disebutkan siapa sebenarnya yang telah mendaulat dirinya sebagai Mesias dan menarik ribuan warga sebagai pengikutnya itu, jangan-jangan tokoh sentral gerakan atau sang Mesias Gafatar justru lolos dari penggerebekan warga. 

Lolosnya sang Mesias yang mungkin bersama para “elite” Gafatar lainnya, menjadikan Gafatar sebagai ancaman laten bagi NKRI. Karena, dari dokumen lain yang ditemukan, yakni Janji Aparat Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara yang terdiri dari enam poin, memberi isyarat, Gafatar itu sebuah gerakan membentuk negeri (negara) sendiri, dengan penguasa dan undang-undangnya sendiri. Poin 1 janji aparat itu berbunyi, Bahwa saya akan tunduk patuh kepada hukum Tuan Semesta Alam dan undang-undang yang berlaku dalam Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara. Poin 2, Bahwa saya sanggup berkorban harta dan diri saya dalam membela dan memperjuangkan tegaknya Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara. 

Poin 5, Bahwa saya tidak akan berkhianat kepada Tuan Semesta Alam dan Mesias serta akan melindungi segenap aparat Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara. Jadi, jelas gerakan apa sebenarnya Gafatar yang merekrut pengikut lewat gendam (sihir) dan hipnosis itu. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta 3.000 peraturan daerah (perda) bermasalah dihapus. Saat ini ribuan perda itu masih terus dikaji, termasuk oleh Kementerian Dalam Negeri. "Perda (bermasalah) itu kebanyakan harus dihapus. Tidak perlu dikaji kalau menyulitkan rakyat," tegas Jokowi (Kompas.com, 22/1). 

Jokowi juga menyinggung banyaknya regulasi yang menghambat iklim investasi. Menurut dia, dari 42 ribu regulasi yang ada, harus dilakukan pemangkasan besar-besaran agar tidak ada lagi regulasi yang justru malah menghambat pertumbuhan ekonomi. "Banyak peraturan buat apa? Menyulitkan kita sendiri," tukas Jokowi. Presiden mangatakan itu saat peluncuran program investasi menciptakan lapangan kerja tahap III di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (22/1). 

Penghapusan perda dan regulasi itu untuk memperbaiki daya saing. Masyarakat sangat menantikan aksi dari pemerintah untuk memperbaiki daya saing negara, tegasnya. Saat ini daya saing Indonesia di peringkat 109 dalam ease of doing business atau kemudahan berusaha yang dirilis Bank Dunia. Jokowi ingin peringkat ini naik ke-40. Tak ada tawar-menawar. "Saya sampaikan ke kepala BKPM dan seluruh menteri, saya enggak mau lagi di angka 100-an. Target saya tahun depan harus di angka 40. Saya sudah hitung, 40 itu jangan ditawar," tegas Jokowi (detik-finance, 22/1). 

Peringkat 109 dari 189 negara untuk kemudahan berbisnis pada 2015 itu sebenarnya sudah merupakan peningkatan signifikan dari sebelumnya di peringkat 120. Itu hasil survei World Bank Group atas data antara 2 Juni 2014—1 Juni 2015 dengan 10 indikator. Tercatat, lima indikator mengalami perbaikan, yakni perizinan mendirikan bangunan, penyambungan listrik, pembayaran pajak, akses perkreditan, dan penegakan kontrak. 

Namun, lima indikator merosot, yakni kemudahan memulai usaha, pendaftaran properti, perdagangan lintas negara, perlindungan terhadap investor, dan penyelesaian perkara kepailitan. Penurunan terburuk pada indikator memulai usaha, dari peringkat 155 ke 173 (detik-finance, 28 Oktober 2015). 

Menghapus ribuan perda dan regulasi bermasalah yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi memang bisa sekaligus menaikkan peringkat persaingan kemudahan berusaha. Namun, untuk menaikkan peringkat setajam yang diinginkan Presiden Jokowi, perlu fokus khusus pada 10 indikator yang disimak dalam survei Bank Dunia. Khususnya lagi fokus pada indikator kemudahan memulai usaha, yang jeblok di peringkat 173 dari 189 negara yang disurvei! ***

Selanjutnya.....