SETELAH berhasil uji materi UU Sumber Daya Air dan UU Ormas, PP Muhammadiyah akan mengajukan uji materi atas UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

UU tersebut dinilai tak adil bagi masyarakat. "Kebijakan ini melenceng dari tujuan dan akan membebani masyakat," kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bahri. (Kompas.com, 29/8/2016)
Tujuan awal tax amnesty memberikan pengampunan kepada para konglomerat yang memarkir dananya di luar negeri agar dikembalikan ke dalam negeri. Nyatanya, aturan ini meluas hingga rakyat biasa juga diwajibkan ikut program ini.
"Kalau tak ikut, kena sanksi," katanya. Padahal, rakyat tak punya kesalahan seperti para pengusaha yang menaruh dananya di luar negeri. Dengan begitu, aturan itu menyamakan rakyat dengan para konglomerat yang menghindari pajak.
Masyarakat resah karena disebut tax amnesty menyangkut kekayaan yang belum dilaporkan, bukan penghasilan. Termasuk warisan harus dideklarasikan dan membayar tebusan 2% sampai 5%. Kalau sampai 31 Maret 2017 tak dilaporkan, akan kena pajak progresif hingga 30% dan denda 200% dari kewajiban pajak yang terutang itu.
Rakyat biasa yang NPWP saja belum punya jadi bingung, warisan miliknya bisa kena wajib bayar dan denda, lalu dilelang karena terutang pajak.
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memahami keresahan rakyat itu, mengeluarkan Perdirjen, Senin (29/8/2016). "Kami sudah keluarkan Perdirjen per hari ini, tentang yang dimasalahkan itu. Ada pensiunan, rumah, harta gimana, UMKM," jelasnya. (detikFinance, 29/8/2016)
Kata Ken, bila memang wajib pajak tidak memiliki dana untuk membayar tebusan dari program tax amnesty, diperbolehkan untuk pembetulan surat pemberitahuan (SPT). Dirjen Pajak memastikan tidak akan ada pemeriksaan ulang.
Artinya, orang tetap harus melaporkan hartanya. Itu yang dinilai merepotkan rakyat, padahal tujuan semula tax amnesty untuk konglomerat pengemplang pajak.
Pelaksanaan tax amnesty terkesan lamban. Hingga Senin (29/8/2016) dana repatriasi yang pulang kampung baru Rp7,66 triliun atau 0,76% dari target Rp1.000 triliun hingga 31 Maret 2017.
Sedang dana yang sudah dideklarasikan baru mencapai Rp95,2 triliun dari target pemerintah Rp4.000 triliun. Perinciannya, Rp14,1 triliun deklarasi luar negeri dan Rp81,1 triliun deklarasi dalam negeri. Uang tebusan Rp2,14 triliun dari target Rp165 triliun. (Kompas.com, 29/8/2016)
Kesannya, kurang berhasil menarik dana konglomerat dari luar negeri, tax amnesty atas harta rakyat di dalam negeri diintensifkan. ***

Selanjutnya.....

INI gagasan baru lagi dari Mendikbud (baru) Muhadjir Effendy, membentuk Badan Gotong Royong Sekolah sebagai penerapan revitalisasi komite sekolah. Ini menyusul gagasannya full day school yang jadi gunjingan masyarakat.

Badan Gotong Royong Sekolah nantinya memiliki fungsi konsultasi, pengawasan, dan bantuan terhadap sekolah dengan melibatkan berbagai pihak. "Peran ini kan harus diwadahi secara konkret agar memiliki sumbangan terhadap kemajuan sekolah," ujar Muhadjir, Minggu. (Kompas.com, 28/8/2016)
Badan Gotong Royong Sekolah, lanjutnya, akan melibatkan berbagai elemen, seperti tokoh masyarakat dan pimpinan daerah. Orang tua siswa, pemerhati pendidikan, dan pihak sekolah juga akan dimasukkan. "Sekolah ini kan yang kita bangun berdasarkan manajemen sekolah dan partisipasi masyarakat sehingga nanti sekolah itu menjadi pusat semua sumber daya," tuturnya.
Kehadiran Badan Gotong Royong Sekolah, menurut Muhadjir, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan pendukung pembelajaran di sekolah. "Kita kerahkan melalui kepala sekolah sebagai manajer sekolah dan Badan Gotong Royong Sekolah," kata dia.
Gagasan revitalisasi komite sekolah dengan mengembangkannya menjadi Badan Gotong Royong Sekolah tentu harus mengacu SK Mendiknas Nomor 044/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, serta aturan lain yang terus berkembang di dunia pendidikan dan kebudayaan. Revitalisasi itu tentu sangat didukung untuk meningkatkan peran komite sekolah yang selama ini cenderung terkesan cuma dijadikan justifikator pungutan di sekolah, tanpa kecuali justru di balik slogan politis "sekolah gratis".
Karena itu, seperti halnya gagasan full day school, gagasan tentang Badan Gotong Royong Sekolah perlu diurai dengan garis kebijakan lebih jelas dan disosialisasikan secara luas. Agar, gagasan itu tidak bias, lebih-lebih oleh kepentingan sempit berlatar semangat komersialisasi dunia pendidikan yang sering memberatkan beban orang tua siswa.
Selain itu, fungsi-fungsi konsultatif dan pengawasan kelembagaannya perlu diatur yang jelas sehingga kehadirannya efektif bermanfaat, tak cuma embel-embel karena saran buah konsultatif maupun pengawasan yang dilakukan tidak punya kekuatan formal untuk dijalankan pimpinan sekolah.
Penjabaran dalam uraian yang jelas gagasan tersebut harus cepat disosialisasikan karena di era informasi yang serbacepat ini, seperti full day school, gagasan yang baik sekalipun bisa cepat berkembang jadi kontroversial. ***

Selanjutnya.....

AKHIRNYA tak ada lagi alasan buat Janet Yellen, Gubernur The Federal Reserve (The Fed) untuk menunda kenaikan suku bunga acuan, yang diundur sejak kenaikan menjadi 50 basis poin Desember 2015. Itu terjadi Jumat (26/8/2016) saat ia pidato memberi isyarat akan menaikkan Fed Fund Rate.

"The Federal Open Market Committee (FOMC) terus mengantisipasi bahwa kenaikan Fed Fund Rate secara gradual akan sesuai dilakukan untuk mencapai dan melanjutkan serapan tenaga kerja dan inflasi sesuai dengan tujuan kami," ujar Yellen dalam pidato bertema The Federal Reserve's Monetary Policy Toolkit: Past, Present, and Future. (Kompas.com, 27/8/2016)
Menurut Yellen, sejalan dengan kinerja yang terus solid pada pasar tenaga kerja dan outlook kegiatan ekonomi dan inflasi The Fed, ia yakin wacana dan pandangan akan peningkatan Fed Fund Rate makin menguat dalam beberapa bulan terakhir.
Aktivitas ekonomi AS terus terekspansi, didorong pertumbuhan yang solid dalam konsumsi rumah tangga, jelas Yellen. Akan tetapi, investasi bisnis masih lemah, permintaan luar negeri yang stagnan, dan penguatan dolar AS sejak 2014 terus menekan ekspor.
Meski pertumbuhan ekonomi belum terlalu kencang, lanjutnya, pasar tenaga kerja mulai menunjukkan perbaikan. Meski naik turun secara bulanan, dalam tiga bulan terakhir rata-rata serapan tenaga kerja mencapai 190 ribu per bulan. Inflasi juga terus di bawah sasaran FOMC, yakni 2%.
Keputusan untuk Fed Fund Rate akan diambil pada rapat FOMC 20-21 September 2016. "Tentu, keputusan kami selalu bergantung pada tingkat bagaimana data yang selanjutnya terus mengonfirmasi outlook FOMC," tutur Yellen.
Usai pidato Yellen itu pasar saham AS tercatat mengalami penurunan terbesar secara mingguan sejak keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Namun reaksi pasar saham Asia masih harus dilihat Senin ini, karena pidato Yellen itu Sabtu dini hari di Asia.
Sedang pengaruhnya secara umum terhadap perekonomian Indonesia, seperti halnya saat penaikan Fed Fund Rate Desember 2015, tidak siginifikan.
Apalagi kini, sistem keuangan Indonesia sudah tertata lebih baik, suku bunga acuan BI diganti 7 Day Repo Rate, lebih realistis, minggu terakhir pada 5,25%. Sehingga, bunga kredit akan terus turun memacu perekonomian dan beban dana pihak ketiga tidak terlalu berat dipikul bank. Juga, sepanjang 2016 dana asing banjir masuk Indonesia, memperkuat kurs rupiah dan IHSG yang mencapai di atas 5.400.
Silahkan naik Fed Fun Rate, Indonesia rapopo. ***

Selanjutnya.....

MUKIDI. Itulah nama tokoh favorit di media sosial minggu ini. Aneka cerita tentang dirinya viral—diunggah berantai lintas grup di berbagai jejaring media sosial. YouTube dan Indonesiana grup Tempo pun menyajikan kumpulan kisahnya.

Siapakah Mukidi? Mukidi adalah tokoh dalam cerita mini kocak, humor segar yang tersebar dengan banyak versi di media sosial. Terkesan cerita Mukidi tidak ditulis hanya oleh satu orang. Kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Jawa dialek Banyumas, kadang Madura.
Seperti ditulis Indonesiana (25/8/2016) tokoh Mukidi tidak begitu jelas, kadang ia orang Jakarta, kadang orang Jawa, kadang Madura. Dia kadang digambarkan masih duduk di bangku sekolah dasar, kadang sudah dewasa, kadang sudah kakek-kakek.
Blog ceritamukidi.wordpress.com dipetik Indonesiana menulis, "Mukidi berasal dari Cilacap, tipikal orang yang biasa saja, tidak terlalu alim, mudah akrab dengan siapa saja. Punya karier tapi kadang-kadang bisa menjadi apa saja. Istrinya Markonah, juga punya karier tapi tidak terlalu istimewa. Anak mereka dua, Mukirin yang sudah remaja dan Mukiran yang masih SD. Sahabatnya adalah Wakijan."
Namun, YouTube menyebut nama Sulastio Muchlas alias Yoyok, warga Banyumas, Jawa Tengah, sebagai orang pertama yang memakai nama Mukidi. Awalnya dalam materi penyegaran dalam presentasi. "Saya itu product manager. Jadi saya sering presentasi pakai humor itu supaya tidak tegang," ujarnya kepada Liputan6.com.
Menurut Yoyok, cerita Mukidi sebenarnya sudah ia tulis beberapa tahun yang lalu. Bahkan cerita Mukidi sering diputar di salah satu saluran radio. Ditanya mengapa menggunakan nama Mukidi, Yoyok mengaku lantaran nama Mukidi mudah diingat. Ini tak ubahnya nama Kabayan, Wakijan, Samijan dan sebagainya. Nama-nama yang menyimbolkan rakyat kecil yang mudah diingat.
Yoyok memastikan tidak ada satu pun tokoh di dunia nyata yang menyiratkan satu orang. Mukidi adalah Mukidi tokoh fiksi ciptaan Sulastio Muchlas.
Siapa pun penulisnya, layak mendapat ucapan terima kasih karena cerita-cerita segarnya di jejaring media sosial meredakan penikmatnya dari ketegangan, meringankan beban hidup dari tantangan yang berat. Tak berlebihan, juga menyulut inspirasi, seperti berikut:
Ibu: Mas, nanti tolong diumumkan di rapat internal PDIP Jakarta tentang cagub dari partai kita.
Mas: Oh, siap laksanakan, Bu. Siapa aja lah Bu yang penting bukan Ahok.
Ibu: Ohya bukan...
Mas: Asyikk... jadi siapa Bu?
Ibu: Mukidi. ***

Selanjutnya.....

PENGHEMATAN yang dilakukan pemerintah kian ketat dengan pemangkasan anggaran yang semula Rp133 triliun dinaikkan jadi Rp137,6 triliun. Total pemangkasan belanja kementerian dan lembaga jadi Rp64,7 triliun, sedang transfer ke daerah dipangkas Rp70,1 triliun dan dana desa Rp2,8 triliun.

"Untuk belanja daerah terdiri dari berbagai adjustment," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, Kamis. Khusus untuk penghematan transfer daerah terdiri dari dana transfer umum Rp40 triliun dan dana transfer khusus Rp29,7 triliun. (Kompas.com, 25/8/2016)
Sri Mulyani menyatakan alasan pemangkasan anggaran lantaran pemerimaan pajak diperkirakan meleset Rp219 triliun dari target Rp1.526 triliun. Belum lagi kalau target penerimaan tebusan tax amnesty yang dianggarkan Rp165 triliun tak tercapai. Pemangkasan anggaran dilakukan agar defisit tidak melebihi 3 persen sesuai dengan yang diatur dalam UU APBN 2016.
Sedang kenapa kekurangan dana untuk belanja dilakukan pemangkasan anggaran, bukan ditutup dengan dana utangan seperti tahun lalu, mungkin karena pengalaman tahun lalu itu buruk, membebani APBN berikutnya dengan kewajiban membayar utang yang amat berat. Pada tahun 2015 dilakukan penambahan utang sebesar Rp754 triliun (Kompas.com, 18/8/2016), padahal realisasi penerimaan pajak tahun itu hanya Rp1.060 triliun, dari target APBNP 2015 Rp1.294 triliun. (detikFinance, 11/1/2016)
Di sisi lain, penggalian utang baru lewat Surat Berharga Negara (SBN) yang telah disepakati sampai akhir 2016 sebesar Rp628 triliun (Okezone, 19/8/2016), kalau kekurangan penerimaan pajak Rp219 triliun ditutupi dengan utang baru lagi, jumlah utangan tahun ini bisa lebih Rp800 triliun, lebih buruk dari tahun lalu yang utangan barunya lebih 50% dari realisasi penerimaan pajak.
Pokoknya pilihan Sri Mulyani memangkas anggaran sampai Rp137,6 triliun itu pilihan terbaik pada kondisi keuangan negara yang kurang kondusif terakhir ini.
Meski demikian, kian ketatnya pemangkasan anggaran transfer ke daerah itu sebenarnya, kalau mau jujur, tidak menyesakkan daerah. Sebab, sampai medio Agustus lalu, Presiden Jokowi mengungkap ada Rp246 triliun dana transfer ke daerah yang masih mengendap di bank. (Bisnis Indonesia, 12/8/2016)
Jadi, kalaupun Rp70,1 triliun dana transfer ke daerah itu tidak dipangkas untuk penghematan, paling hanya menambah dana transfer yang mengendap di bank itu menjadi Rp310,1 triliun. Jadi, pemangkasan transfer ke daerah ini justru mendorong pemerintah daerah untuk mencairkan dana yang mengendap tersebut. ***

Selanjutnya.....

MENTERI Keuangan Sri Mulyani berusaha mengendalikan defisit keseimbangan primer dalam APBN, yang dari Rp93 triliun pada 2014 melonjak jadi Rp142 triliun pada 2015, ditekan menjadi Rp111,4 triliun pada RAPBN 2017. Defisit keseimbangan primer itu pengeluaran (tanpa beban membayar utang) lebih besar dari jumlah penerimaan negara.

"Kalau dilihat secara makro ketika utang ditambah dan defisit keseimbangan primer ikut bertambah, dipastikan utang itu tidak produktif," ujar Direktur Indef Enny Sri Hartati. Padahal, utang seharusnya bisa menjadi modal tambahan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Tetapi hal itu dinilai tidak terjadi di Indonesia. (Kompas.com, 24/8/2016)
Sri Mulyani mengakui defisit keseimbangan primer membuat pemerintah harus menarik utang untuk membayar utang sebelumnya. Namun, dalam APBNP 2016 dengan menggali utang baru untuk menutup utang lama itu terjadi hal unik, yakni uang hasil utangan tidak dipakai untuk membangun karena untuk memenuhi kewajiban atas utang lama saja tak cukup. Jadinya, membangun tanpa memakai dana utangan.
Faktanya, untuk 2016 bunga utang yang harus dibayar Rp184 triliun, cicilan utang pokok Rp295 triliun hingga total bayar utang Rp479 triliun. Sedang target utang pemerintah dalam APBNP 2016 sebesar Rp296,7 triliun. Jadi, utang baru yang digali itu habis hanya untuk menutup kewajiban utang lama yang jatuh tempo sebesar Rp479 triliun.
Sayangnya, utang baru yang digali tak cuma yang tertera sebagai target dalam APBNP itu. Ada lubang utang lain yang juga digali, yakni penerbitan surat berharga negara (SBN).
Menurut Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, hingga akhir 2016 penerbitan SBN akan mencapai Rp628 triliun. Itu karena ada tambahan Rp17 triliun dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dari target sebelumnya Rp611 triliun. (Okezone.com, 19/8/2016)
Lubang utang yang terus digali itu agaknya masih akan digali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sri Mulyani mengatakan pemerintah kemungkinan akan menambah jumlah utang pada 2017 untuk membayar bunga utang tahun-tahun lalu. Artinya, menggali lubang utang baru terus dilakukan untuk menutupi lubang utang lama yang juga makin dalam.
Untuk itu, Direktur Strategis dan Portofolio Utang Kemenkeu Schneider Siahaan mengatakan pemerintah tetap bisa melunasi utang yang ada. "Kami bisa bayar, tapi belum bisa kover lewat penerimaan," ujarnya.
Berarti dibayar dengan utangan baru. Gali lubang tutup lubang pun absolut. ***

Selanjutnya.....

DALAM pertemuan dengan para budayawan, Selasa (23/8/2016), Presiden Jokowi disentil terlalu fokus ke infrastruktur sehingga lupa pada pembangunan kebudayaan, yang justru merupakan suprastruktur dalam pembangunan manusia seutuhnya.

Di lain sisi, pada model yang berorientasi membangun manusia seutuhnya sebagai suprastruktur itu, ekonomi, infrastruktur, dan sektor-sektor teknis lainnya diposisikan sebagai subordinatnya.
"Suprastruktur itu pokoknya urusan-urusan yang bersifat kultural," ujar budayawan Radar Panca Dahana yang mengikuti pertemuan. "Kami mendesak kepada Presiden agar pembangunan yang ada di Indonesia itu semuanya berdimensi budaya. Atau semuanya mempertimbangkan, memperhatikan, dan menyertakan kearifan atau pengetahuan budaya di tingkat lokal." (detikNews, 23/8/2016)
Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku mendapat banyak masukan dari para budayawan. Presiden setuju, sektor kebudayaan juga ikut diperhatikan untuk keseimbangan gencarnya pembangunan infrastruktur.
"Ya keseimbangan antara infrastruktur yang keras dan tidak keras," jelas Jokowi. "Inilah yang tadi kami bicarakan dengan budayawan. Kita berharap nanti ada tahapan-tahapan menuju ke proses kebijakan makro kebudayaan Indomesia. Akan seperti apa? Tadi saya juga sudah minta tolong minta masukan agar arahnya itu betul. Karena kita harus memulai itu."
"Jangan kita terus bicara masalah ekonomi, politik, kita lupa bahwa ada sisi budaya yang juga harus kita perhatikan sehingga ada kebijakan makro kebudayaan Indonesia. Ini yang akan kami rumuskan bersama-sama," imbuh Jokowi.
Sebenarnya terlambat kalau pembangunan suprastruktur baru mulai untuk dipikirkan. Sebagai hakikat dari pembangunan manusia yang kesatuannya berupa bangsa, seharusnya rencana pembangunan suprastruktur sudah didesain sejak awal kekuasaan. Bukan hari gini baru tahap meraba-raba.
Meski demikian, tetap harus disyukuri, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dengan itu kita masih bisa berharap pembangunan kebudayaan sebagai pembangunan manusia seutuhnya, menjadi napas peradaban bangsa.
Pembangunan manusia seutuhnya adalah membangun mental spiritual seluruh warga bangsa untuk mengembangkan kapasitasnya hingga mumpuni sebagai kalifah berbudaya maju di muka bumi, menjadi master bagi zamannya. Artinya, sebagai kalifah dalam pembangunan manusia berorientasi budaya nasional itu, manusia Indonesia bukan cuma jadi budak aneka bentuk imperialisme baru, dari ideologi, modal, hingga pasar. ***

Selanjutnya.....