KALAU Jakarta dilanda demo kasus Ahok, Seoul Sabtu (29/10/2016) dilanda demo besar-besaran menuntut Presiden Park Geun-hye mundur karena terseret kasus nepotisme yang melibatkan teman dekat keluarganya, seorang wanita bernama Choi Soon-sil.

Seperti dilansir AFP Sabtu (29/10/2016), Choi yang teman dekat Presiden Park dianggap telah melakukan nepotisme atau influence-peddling (berdagang pengaruh), memanfaatkan hubungan dekatnya dengan Presiden Park untuk keuntungan pribadi dan keluarganya. Choi dituding "meminta" uang dari konglomerat Korsel.
Walau begitu, Presiden Park mengaku kepada publik dia mengizinkan Choi untuk mengakses dan memeriksa pidato kepresidenannya. Choi juga memberikan 'saran' kepada Presiden Park dalam sejumlah kebijakan penting. (detiknews, 29/10/2016)
Untuk itu, Presiden Park memohon maaf secara resmi kepada rakyatnya. Jumat (28/10/2016) Presiden Park minta 10 penasihat seniornya mengundurkan diri. Begitupun dalam demo massa tetap memprotes Presiden Park karena mengizinkan Choi untuk mencampuri urusan negara. Padahal Choi jelas-jelas tidak memiliki posisi resmi maupun izin keamanan untuk terlibat dalam urusan pemerintahan.
Choi kini berusia 60 tahun, putri pemimpin Church of Eternal Life bernama Choi Tae-min, yang merupakan mentor Presiden Park hingga sang guru wafat 1994. Choi ke Jerman sejak September 2016, setelah dugaan nepotisme mencuat ke publik. Spanduk di lokasi unjuk rasa di Seoul berbunyi "Choi pulang. Park keluar."
Pengacara Choi kepada wartawan menyebut kliennya bersedia pulang untuk diselidiki dan dihukum jika dia melakukan sesuatu yang salah. Jaksa telah memintai keterangan dua ajudan Choi, yang salah satunya menuturkan kepada wartawan bahwa Choi berperan layaknya "wali" de facto untuk Presiden Park.
Pengaitan dengan uang chaebol (konglomerat) telah menyeret dua Presiden Korsel, Chun Doo Hwan dan Roh Tae Wo, masuk penjara. Terkait kasus mereka, sembilan chaebol kroninya ikut dihukum. Itu terjadi dalam kepemimpinan Presiden Kim Daejung yang melakukan gebrakan besar memberantas korupsi (1997-2002), di mana kasus korupsi kedua presiden pendahulunya itu dia bongkar.
Bukan kepalang, 9 chaebol yang dihukum termasuk pendiri Daewoo Kim Woo Choong, Chairman Dong-Ah Group Choi Won Suk. Ketika Kim Daejung mengetahui dua putranya terindikasi korupsi, ia dukung sepenuhnya lembaga antikorupsi dan pengadilan.
Pengusutan kasus Choi Soon-sil terakhir ini bisa saja menyeret presiden dan chaebol. ***

Selanjutnya.....

NASIONALISME kini sudah melesat jauh keluar area retorika maupun dupa ritualisme. Gelora semangatnya menggemakan Indonesia Raya dan mengerek Sang Merah Putih di Olimpiade. Itulah realitas Nasionalisme kini, berbingkai globalisasi.

Nasionalisme menopang eksistensi suatu bangsa dengan keunggulan bersaing dari bangsa-bangsa lain. Dan Olimpiade bukan hanya dalam bidang olahraga, tapi dalam segala bidang kehidupan. Anak-anak kita yang masih belia, banyak yang telah berhasil menjuarai beraneka Olimpiade itu, dari Olimpiade Matematika sampai Olimpiade Fisika. Juara dunia ilmu-ilmu dasar yang bisa menjadi tumpuan harapan lebih baik bagi masa depan bangsanya.
Olimpiade secara umum dimaksud wujudnya persaingan global. Tak terelakkan, persaingan global dalam segala bidang itu kini telah jadi penentu eksistensi bangsa-bangsa di dunia untuk mampu hidup bermartabat setara dengan bangsa-bangsa lain. Atau sebaliknya, menjadi pecundang, menjadi bangsa gagal yang cuma jadi "budak", pengikut, atau konsumen produk buatan bangsa lain.
Produk atau hasil ciptaan suatu bangsa memang menjadi lambang atau simbol nasionalisme, sekaligus kebanggaan suatu bangsa. Nasionalisme dalam bentuknya yang sedemikian mengacu sifatnya yang kualitatif pada kapasitas manusia suatu bangsa. Kualitas nasionalisme masyarakatnya juga secara langsung terlihat pada kebanggaan mereka terhadap produk-produk buatan bangsanya sendiri. Sejauh ada sejenis produk buatan bangsanya sendiri, orang tidak akan memakai barang buatan bangsa lain.
Kegandrungan dan kebanggaan pada produk bangsa sendiri itu terlihat pada Jepang dan bangsa-bangsa yang lebih cepat maju, seperti Korea Selatan. Itu pun bukan berarti mereka memaksakan diri memakai produk sendiri, tapi karena mereka juga membanggakan kualitasnya yang sangat baik, tak kalah dari buatan bangsa lain.
Tapi bangsa Indonesia belum bisa digolongkan tak suka pada produk buatan bangsa sendiri, karena produknya belum semua ada. Mobil nasional misalnya, hingga sekarang belum jelas wujudnya. Sedang barang tertentu yang sudah bisa dibuat bangsa sendiri dengan memenuhi standar kualitas nasional (SNI), dengan bangga dipakai.
Namun layak disadari, semua itu tampak luar dari nasionalisme. Sedang tampak dalam, atau esensinya, menjelang Pilkada Serentak 2017 ini mencuat gejala disharmoni. Situasinya cukup panas juga. Untuk itu komponen pendinginnya harus dicek, agar mesin tidak over heats, dan tidak sampai meledak. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Filipina Rodrigo Duterte memutar haluan politik negaranya dari sekutu Amerika Serikat (AS) yang demokratis liberal berubah arah ke Tiongkok yang komunis.

Hal itu Duterte lakukan akibat kecewa pada Amerika Serikat (AS) yang tidak setuju dengan tindakannya "menghukum mati" lebih 3.000 orang terduga bandar dan pemakai narkoba di negerinya tanpa proses pengadilan. Saking kesalnya, Duterte pernah menyebut Presiden AS Barack Obama sebagai "anak jalang".
Sebaliknya Tiongkok, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang, menyatakan pemerintahnya memahami dan mendukung perang terhadap narkoba Presiden Duterte. "Kami memahami dan mendukung kebijakan Filipina untuk memerangi obat di bawah kepemimpinan Presiden Duterte," ujar Shuang dikutip The Straits Times. (Tempo.co, 15/10/20916)
Realitasnya, pada kunjungannya ke Tiongkok 20 Oktober 2016, Duterte menegaskan negaranya telah mencabut dukungan dan kerja sama dengan AS, dan mendukung penuh Tiongkok. "Di tempat ini, saya umumkan perpisahan saya dari AS," kata Duterte di forum bisnis Tiongkok, disaksikan Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli. Seperti dikutip Reuters, Duterte menyatakan dukungan secara langsung kepada Tiongkok. (Tempo.co, 20/10/2016)
Duterte mengatakan negaranya telah mencabut dukungan kerja sama dalam segala hal. Mulai dari bidang militer, sosial, dan kerja sama ekonomi. Dia juga memastikan bakal mendukung Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa perbatasan di Laut Tiongkok Selatan.
Klaim Tiongkok atas wilayah Laut Tiongkok Selatan dibatalkan mahkamah internasional di Den Haag atas gugatan Pemerintah Filipina, pendahulu Duterte. Kalau maksud Duterte itu mendukung klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan, berarti Duterte mengorbankan wilayah kedaulatan negerinya yang telah dimenangkan oleh mahkamah internasional demi bergabung ke kubu komunis.
Terkait ideologi itu, Duterte serius, "Saya sudah sesuaikan dengan ideologi dan mungkin saya juga akan pergi ke Rusia untuk bicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengatakan kepadanya bahwa ada kita bertiga di dunia, yakni Tiongkok, Filipina, dan Rusia."
Terakhir pada kunjungan ke Jepang (26/10/2016), Duterte mengaku ingin pasukan AS keluar dari wilayah Filipina dalam dua tahun. Namun, beberapa jam kemudian, Menlu Filipina Perfecto Yasay berusaha menenangkan sekutu lama mereka, "Tidak ada alasan saat ini untuk mengakhiri perjanjian kami karena kepentingan nasional kami." (Tempo.co, 27/10/2016)
Duterte, berputar di bundaran jalan! ***

Selanjutnya.....

PERINGKAT Kemudahan Berbisnis Indonesia naik 15 tingkat, dari sebelumnya di posisi 106 dunia, menjadi peringkat 91. Peningkatan 15 tingkat ini tertinggi di dunia, tapi masih jauh dari target Presiden Jokowi yang mengharuskan Kemudahan Berbisnis Indonesia peringkat 40.

Berdasar pada hasil survei Ease of Doing Business (EODB) Bank Dunia yang dilaporkan dengan judul Doing Business 2017: Equal Opportunity for All itu tercapai berkat reformasi birokrasi dan perizinan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha setahun terakhir. (detik-Finance, 26/10/2016)
Reformasi di bidang usaha Indonesia yang ditera survei Doing Business dalam satu tahun terakhir menyangkut tujuh variabel, yakni kemudahan memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak.
Saat ini di Indonesia orang hanya memerlukan waktu 25 hari untuk memulai sebuah usaha, dibandingkan sebelumnya 48 hari. Dorongan pemerintah untuk penggunaan sistem online, selain mempermudah proses perizinan, juga memunculkan peluang usaha yang luas pada startup, memunculkan banyak usaha baru dengan aplikasi online dari Go-Jek sampai e-commers. Bahkan Kementerian Sosial mengembangkan e-warong.
Untuk kemudahan memperoleh sambungan listrik, saat ini rata-rata di Indonesia hanya perlu 58 hari, dari sebelumnya 79 hari.
Sedang pendaftaran properti, pembayaran pajak dan pendagangan lintas batas, amat banyak dipermudah oleh sistem online yang meluas di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia belakangan ini. Sedang akses mendapatkan pinjaman, dengan kredit usaha rakyat (KUR) bukan hanya kemudahan yang didapat, tapi juga subsidi bunga kredit.
Lebih jauh lagi, pemerintah telah mengeluarkan 13 paket kebijakan yang secara komprehensif mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian dapat dikatakan, hasil survei EODB Bank Dunia itu sekaligus menjadi petunjuk semua kegiatan deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan pemerintah tahun terakhir ini telah terlihat jejaknya di lapangan.
Karena tujuh variabel reformasi dunia usaha dan 13 paket kebijakan itu semua diintrodusir Pemerintah Pusat, amat baik jika pimpinan pemerintah di daerah menyesuaikan gerak tariannya dengan irama yang ditabuh pusat itu. Serasinya gerak tari dan irama, menciptakan harmoni. Sedang egoisme merusak harmoni, sekaligus mencederai artinya bagi rakyat. ***

Selanjutnya.....

RAPAT Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pekan lalu menurunkan suku bunga acuan atau 7 day repo rate sebesar 0,25%, menjadi 4,75%. Namun, pihak perbankan sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk ikut menurunkan suku bunga kreditnya.

Untuk itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta perbankan menurunkan tingkat suku bunganya. "Artinya itu kan akan mendorong cost of fund sehingga kami berharap suku bunga turun. Walaupun enggak otomatis selalu, tapi harus diusahakan (turun)," ujar Darmin. (Kompas.com, 21/10/2016)
Menurut dia, perbankan harus bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk berupaya menurunkan suku bunga. Saat ini suku bunga perbankan dianggap masih tinggi.
"Penurunan itu semestinya terealisasi pada suku bunga deposito dulu, tabungan, baru masuk ke kredit. Di pihak lain, Kemenkeu juga perlu mendorong supaya suku bunga SUN juga turun," tambah Darmin.
Sementara itu, Dirut BRI Asmawi Syam menyatakan untuk menurunkan suku bunga deposito perbankan harus menunggu jangka waktu deposito tersebut jatuh tempo. "Deposito itu ada jangka waktunya. Kalau kebijakan yang diambil menurunkan suku bunga, ya tunggu jatuh tempo kan. Sehingga diperlukan waktu lebih panjang," ujar Asmawi. (Kompas.com, 25/10/2016)
Menurut Asmawi, penurunan suku bunga acuan BI itu sudah ditunggu-tunggu oleh perbankan. Akan tetapi, dampaknya ke suku bunga kredit tidak bisa dalam waktu dekat. "Kalau suku bunga pinjaman, kan bank menganalisis secara total," kata Asmawi.
Tentu saja, ujarnya, penurunan suku bunga acuan itu akan menurunkan cost of fund (CoF) atau biaya dana bank. Tetapi, CoF ini bukan satu-satunya indikator yang lantas membuat suku bunga pinjaman turun.
Ada komponen lain yang masuk perhitungan menentukan suku bunga kredit, seperti overheat cost, margin, serta risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL).
Terkait NPL, hingga kuartal III 2016 industri keuangan nasional masih dalam tren meningkat. Data BI mencatat hingga Agustus 2016 rasio NPL 3,2% secara gross dan 1,5% net.
Menurut Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung, kenaikan rasio NPL hingga kuartal III 2016 tidak lepas dari kondisi perekonomian yang masih lemah. NPL meningkat juga terjadi ketika ekonomi melemah pada 2008—2009, lalu sekarang ini, jelasnya. (Kompas.com, 20/10/2016)
Rasio NPL terkesan tinggi karena kredit masih rendah. Kalau ekonomi sudah mulai jalan, jelas Juda, kredit tumbuh, rasio NPL itu turun. Masalahnya, kapan ekonomi mulai jalan? ***

Selanjutnya.....

PERTUMBUHAN ekonomi kuartal III 2016 (Juli—September) diprediksi mengalami penurunan menjadi lebih rendah dari kuartal II, 5,18%. “Kuartal III barangkali akan lebih rendah, tapi kita sudah akan melakukan langkah-langkah persiapan agar tidak menciptakan kondisi seolah-olah trennya menurun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers, Senin. (Kompas.com, 24/10/2016)

Pemerintah, ujarnya, melakukan berbagai langkah mengatasinya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pertama, memanfaatkan instrumen fiskal hasil tax amnesty tahap pertama Rp97 triliun untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur.
Kedua, mengevaluasi suntikan dana ke BUMN melalui skema penyertaan modal negara (PMN). Seharusnya, BUMN yang dapat PMN bisa menyetor dividen lebih besar ke negara.
Ketiga, meminimalisasi dampak jatuhnya harga komoditas perdagangan dunia di sejumlah daerah. Saat ini ekonomi daerah penghasil komoditas (pertambangan) seperti Kalimantan dan Papua menjadi negatif.
Isyarat penurunan kinerja ekonomi kuartal III itu salah satunya terbaca dari turunnya kredit perbankan yang hingga Agustus 2016 hanya tumbuh 6,83% yoy. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad memperkirakan realisasi kredit akan lebih rendah dari tahun lalu. Paling lemah terjadi pada pertumbuhan kredit dalam denominasi valas.
Sementara Gubernur BI Agus Martowardojo menyebut pertumbuhan kredit relatif menurun sejak kuartal I 2016 hingga kuartal III 2016. Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia.
Untuk mengatasi agar penurunan ekomomi pada kuartal III itu tidak berlanjut ke kuartal IV, selain usaha-usaha berskala nasional yang dilakukan Pemerintah Pusat, peran pemerintah daerah, tingkat I dan II, seyogianya bisa menjadi alternatif.
Artinya, pemda-pemda tak cuma menampung kucuran dana dari pusat, tapi juga berkreasi mengatasi masalah perekonomian rakyat di daerahnya. Contohnya dengan jebloknya harga singkong, pemda-pemda semestinya mencari jalan keluar. Kalau Bupati Lampung Tengah Mustafa dengan membawa petani jumpa Menteri Perdagangan di Jakarta, pemda lain mungkin bisa dengan jalan lain.
Masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk menolong rakyat dari tekanan ekonomi yang terjadi di daerahnya. Kalau semua pimpinan daerah menginventarisasi masalah yang menyulitkan rakyat lalu diatasi, pelemahan ekonomi nasional bisa tak terasa oleh rakyat di lapisan bawah. ***

Selanjutnya.....

DI tepi jalan raya Perumnas Kemiling, Bandar Lampung, terdapat Pasar Tani. Pada Minggu pagi, para petani datang membawa hasil panen mereka, dari ketela sampai sayur-mayur. Warga sekitar yang dari banyak kompleks perumahan sambil senam pagi datang belanja sayuran dan buah segar langsung dari petani.

Pasar ini sudah berumur belasan tahun tanpa manajemen atau pengelolaan administratif formal, sekaligus tanpa pungutan yang memberatkan pelaku pasar. Harga barang di sini juga bukan mengikuti harga pasar umum, apalagi nasional. Cukup penjual dan pembeli tawar-menawar, lalu transaksi berdasar kesepakatan.
Pasar Tani Kemiling murni pertemuan antara petani dan pembeli. Tak ada campur tangan produsen industrialis raksasa maupun pemodal berkaliber besar. Bahkan, mereka juga kurang diperhatikan penguasa sehingga tak ada pendudukan lokasi oleh investor untuk membangunkan ruko bagi pedagang—yang sering malah jadi masalah.
Sebaliknya, Toko Tani Indonesia (TTI) yang dibuat permanen oleh Kementerian Pertanian di jalan raya seberang SMAN 28 Pasar Minggu, yang diresmikan Menteri Pertanian pada 15 Juni 2016 sebagai solusi memutus mata rantai pasokan pangan yang dinilai terlalu panjang.
Dilaporkan oleh detik-finance, Jumat (21/10/2016), kini TTI sudah lengang. Bahkan ruang tempat memajang barang dagangan kini telah dijadikan lapangan badminton.
Padahal, TTI Pasar Minggu itu, menurut Menteri Pertanian, merupakan pilot project yang akan dikembangkan menjadi 1.000 TTI di seluruh Indonesia. Nyatanya baru berusia empat bulan sudah nyaris gulung tikar.
Konsep TTI untuk mempertemukan produsen, baik petani maupun industrialis, langsung pada konsumen. Gula pasir, minyak goreng, dan produk industrial sejenisnya dijual dengan harga lebih murah dari pasar. Bahkan daging sapi, yang kala itu di pasar umum Rp120 ribu/kg, di situ berkat ditopang sayap amal sebuah konglomerat bisa didapat dengan harga Rp75 ribu/kg.
Kenapa TTI bernasib antagonis dibanding Pasar Tani yang mampu bertahan belasan tahun, tak seorang pun karyawan di lokasi TTI itu yang bisa menjelaskan. Mereka bilang, barang-barang murah itu tak datang lagi.
Dengan prinsip tanpa manajemen adalah manajemen, Pasar Tani Lampung berjalan secara alamiah. Sedang dengan prinsip tanpa manajemen mumpuni bukan manajemen, TTI jadi cuma seumur jagung. Sebagai pilot project, kegagalan TTI wajar. Artinya, perlu perbaikan manajemen untuk dikembangkan menjadi 1.000 TTI di seluruh Indonesia. ***

Selanjutnya.....