PROVOKASI rush money masih terus gencar dilakukan lewat media sosial (medsos) agar umat Islam menarik dana simpanannya di bank pada 25 November 2016 sebagai imbal tuntutan agar Ahok yang sudah dijadikan tersangka ditahan oleh polisi.

Kalau provokasi tersebut berhasil dan umat Islam ramai-ramai menarik uangnya dari bank, hampir bisa dipastikan yang pertama ambruk adalah perbankan syariah! Alasannya, karena umat Islam yang "melek" medsos sehingga kemungkinan bisa terpengaruh oleh provokasi tersebut kebanyakan menyimpan uangnya di perbankan syariah.
Jadi, rencana aksi rush money itu kalau provokasinya berhasil menggerakkan umat Islam untuk menarik uang simpanannya dari bank, bukan mustahil bisa menjadi senjata makan tuan. Justru kekuatan ekonomi umat Islam sendiri yang pertama tumbang dan mengalami kehancuran.
Dengan akibatnya yang bisa menghancurkan kekuatan ekonomi umat itu, layak disimak saksama asal mula gagasan rush money umat Islam itu. Jangan-jangan idenya disusupkan oleh elemen Yahudi sehingga mendorong orang-orang berduit dari kalangan umat Islam Indonesia siap menjadi martir bom bunuh diri meledakkan dirinya sendiri.
Andai perbankan syariah ambruk, berapa besarkah share-nya pada perbankan nasional? Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir 2015 pangsa pasar bank syariah terhadap total pasar perbankan nasional baru mencapai 4,87%, diharapkan pada 2016 ini bisa jadi 5%. (Antara, 24/2/2016)
Dengan share sebesar itu pada total pasar perbankan nasional tentu dampak ambruknya perbankan syariah akan dirasakan oleh perbankan nasional. Namun, mungkin dampak sistemiknya tidak akan sampai menyeret ikut ambruk perbankan nasional.
Lebih-lebih kalau sejak awal perbankan nasional telah mengantisipasinya. Yakni, ketika di pagi hari 25 November 2016 itu memang terjadi rush, hari itu bank-bank tidak mengisi ulang ATM mereka yang telah habis terkuras, lalu lokasi setiap ATM dikawal polisi dan TNI agar tak dirusak.
Lalu, untuk mengisolasi dampaknya, semua kantor bank pagi itu juga melakukan suspend. Bahkan, kalau hal serupa juga dilakukan perbankan syariah, mungkin mereka akan mampu bertahan.
Namun, semua itu bisa dihindarkan dan tidak sampai terjadi, kalau organisasi arus utama umat—MUI, NU, Muhammadiyah, ICMI dan lainnya—sebelum sampai jadwal rush money itu sudah lebih dahulu mengingatkan umat Islam, terutama kalangan berduitnya, agar tidak mau dijadikan martir bom bunuh diri penghancuran ekonomi umat. ***

Selanjutnya.....

IMBAUAN Presiden Joko Wibowo untuk menghentikan caci maki dan menebar fitnah di media sosial (medsos) layak diperhatikan netizen, karena konsekuensinya amat berat. Untuk itu baik disimak tausiah mantan Rois Syuriah NU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) yang ditulis Asma Nadia, "Ladang Pahala dan Dosa di Media Sosial". (Republika.co.id, 3/10/2015)

Konsekuensinya, menurut tausiah itu, bagi korban fitnah Allah memberi fasilitas untuk mengambil pahala yang memfitnah di akhirat nanti. Jika pahala habis, dosa yang difitnah dialihkan ke orang yang memfitnahnya.
Suatu ketika Rasulullah saw bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa sebenarnya orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut menurut kami adalah seorang yang tidak memiliki dirham (uang) dan tidak memiliki harta benda."
Kemudian Rasulullah saw berkata, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala shalat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala hajinya, tetapi ketika hidup di dunia dia mencaci orang lain, menuduh tanpa bukti terhadap orang lain, memakan harta orang lain (secara batil), menumpahkan darah orang lain (secara batil), dan dia memukul orang lain. Maka sebagai tebusan atas kezalimannya, diberikanlah di antara kebaikannya kepada orang yang dizaliminya. Semuanya dia bayarkan sampai tidak ada yang tersisa lagi pahala amal salehnya. Tetapi orang yang mengadu ternyata masih datang juga. Maka Allah memutuskan agar kejahatan orang yang mengadu dipindahkan kepada orang itu. Dan (pada akhirnya) dia dilemparkan ke dalam neraka."
Kata Rasulullah saw selanjutnya, "Itulah orang yang bangkrut di hari kiamat, yaitu orang yang rajin beribadah tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik. Dia merampas hak orang lain dan menyakiti hati mereka." (HR Muslim nomor 6522)
Dalam konteks zaman dulu tanpa medsos, orang yang memfitnah atau menuduh tanpa bukti bisa bangkrut di akhirat. Apalagi kini jika melakukannya di medsos, semakin banyak follower, yang terpengaruh tuduhannya kian banyak. Konon lagi follower me-retwit atau share lalu viral, fitnahnya menyebar cepat mencapai ribuan bahkan jutaan orang.
Lebih celaka kalau yang difitnah tidak mau memaafkan, fitnah itu menjadi tabungan si korban yang kelak akan menyedot amal sang pemfitnah. Karena itu, hati-hati berselancar di medsos, hindari menebar caci maki dan fitnah. Share dan retwit hal-hal yang positif saja, bermanfaat bagi diri dan follower. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo menyoroti situasi masyarakat yang berkembang di media sosial (medsos). "Jangan sampai ada yang ingin memecah belah kita, karena kalau kita lihat di medsos pada sebulan, seminggu, dua minggu belakangan isinya saling menghujat, isinya saling ejek, isinya saling maki, banyak yang fitnah, adu domba, provokasi," tukas Presiden.

Hal itu Presiden katakan pada Silaturahim Nasional Ulama Rakyat di Jakarta, Sabtu (12/11/2016). "Bangsa kita punya sopan santun yang baik, akhlakul karimah yang baik, tapi yang tadi saya sampaikan marilah kita bersama-sama ingatkan yang itu bukan nilai-nilai bangsa Indonesia, itu bukan nilai kesantunan," tegas Presiden. (detiknews, 12/11/2016)
Meski Presiden mengungkap itu dengan tujuan menghentikan penyalahgunaan medsos, pekan terakhir justru muncul provokasi yang bisa menghancurkan ekonomi bangsa. Yakni gerakan rush money, yang memprovokasi penarikan uang secara besar-besaran pada 25 November 2016.
Ajakan yang tersebar di medsos itu seolah bertujuan menuntut proses hukum kasus penistaan agama oleh Ahok. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini gerakan rush money yang bisa merusak perekonomian ini memiliki target lain. (Kompas.com, 18/11/2016)
Jika sampai terjadi rush money, bank diserbu orang menarik uangnya, bank-bank tumbang dan kekacauan ekonomi terjadi seperti 1998. Karena itu, Ketua DPR Ade Komarudin tegas, itu membahayakan. "Saya minta benar aparat kepolisian untuk menyelidiki dan cepat ditemukan pelaku tindakan itu," ujar Ade.
Menko Perekomomian Darmin Nasution menyebut isu rush money mengada-ada, mengalihkan langkah (politik) ke ekonomi. Sementara Gubernur BI Agus Martowardojo meminta masyarakat tidak terpengaruh isu penarikan uang secara massal pada 25 November 2016. Agus memastikan perekonomian Indonesia dalam keadaan baik. Begitu juga perbankan, likuiditas terjaga dengan sehat.
Dengan semua kejadian itu terkesan medsos berbahaya bagi kesatuan bangsa maupun perekonomian nasional. Padahal media, termasuk medsos, sebagai medium atau wadah proses komunikasi, sebenarnya bersifat netral.
Dengan kenetralan itu, mau jadi apa suatu media tergantung isi yang dimasukkan penggunanya. Kalau diisi sampah, jadilah ia keranjang sampah.
Diisi caci maki, fitnah, jadi penista. Diisi provokasi, jadi provokator.
Sekali lagi bukan salah mediumnya karena muatan buruk di medsos itu cerminan watak pengisi materinya. Kalau muatannya baik, berarti watak pengisinya baik. Sebaliknya muatan buruk. ***

Selanjutnya.....

DI balik berita surplus perdagangan, terjadi kemerosotan ekspor dan impor nonmigas Indonesia cukup signifikan, yakni dari nilai ekspor 2011 sebesar 203,49 miliar dolar AS, menjadi 150,37 miliar dolar AS pada 2015. Sedang impor, dari 136,73 miliar dolar AS pada 2011 menjadi 118,12 miliar dolar AS 2015.

Bahkan data BPS 2016, ekspor Januari—Oktober baru 117,09 miliar dolar AS. Kalau ekspor November dan Desember 2016 bisa seperti Oktober sebagai hasil ekspor bulanan tertinggi sepanjang 2016 yakni 12,78 miliar dolar AS, nilai ekspor 2016 masih terendah sejak 2011. (Kompas, 16/11/2016)
Sedang impor Oktober 2016 mencapai 11,47 miliar dolar AS, kalau November dan Desember bisa menyamai Oktober, dengan capaian Januari—Oktober 2016 sebesar 110,17 miliar, kinerja impor pada 2016 bisa lebih baik dari 2015 sebesar 118,12 miliar dolar AS.
Dari data BPS itu layak disimak, tak cukup puas hanya oleh surplus perdagangan kalau nilainya terus merosot, karena skalanya terus mengecil. Dengan kue yang makin kecil dibagi untuk jumlah penduduk yang terus bertambah banyak, bagian per orangnya kian mengecil. Padahal, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kue nasional itu harus terus diperbesar.
Penurunan laten ekspor itu setidaknya akibat tiga hal, turunnya harga komoditas, terutama batu bara dan karet, melemahnya permintaan akibat krisis ekonomi dunia, dan berlakunya UU No. 4/2009 tentang Larangan Ekspor Mineral dan Batu Bara (Minerba) Mentah mulai Januari 2014 yang tidak diantisipasi dengan baik.
Pemerintah kita lucu, membuat sendiri UU, menetapkan waktu berlakunya lima tahun ke depan (2009 ke 2014) tapi tak mempersiapkan dengan baik peralihannya. Saat Januari 2014 UU berlaku efektif, ribuan usaha tambang menengah ke bawah dengan ratusan ribu pekerja ditutup, ribuan kapal pengangkut ekspornya jadi nganggur—hanya karena langka smelter pemroses mineral.
Masalahnya, biaya membangun smelter mahal, minimum Rp2 triliun per unit. Bahkan tanpa kemauan kuat, smelter raksasa Freeport dan Newmont sampai tahun terakhir belum siap. Apalagi tambang rakyat menengah ke bawah, tak ada yang layak mendapat kredit bank Rp2 triliun untuk membangun smelter.
Semestinya sejak UU disahkan, pemerintah memberi penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN terkait untuk membangun setidaknya 10 smelter di seluruh Tanah Air, minerba rakyat tertampung sejak Januari 2014 itu.
Tapi, saat era Jokowi bancakan PMN lebih Rp40 triliun, juga tak ada untuk satu smelter pun. ***

Selanjutnya.....

KETIKA polisi mengumumkan status Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus menistakan agama, banyak orang menarik napas setengah lega. Cuma setengah lega karena tersangka bisa mengajukan praperadilan dan banyak contoh gugatan tersangka menang.

Hal itu agaknya disadari tim pemenangan pasangan calon gubernur Ahok-Djarot. Oleh karena itu, sekretaris tim pemenangan pasangan itu, Ace Hasan Syadzily, segera mengumumkan bahwa tim kuasa hukum Ahok tidak mengajukan praperadilan atas status tersangka Ahok. (detiknews, 16/11/2016) Dengan demikian, diharapkan orang-orang yang menghela napas setengah lega, akhirnya jadi merasa lega.
Dalam posisinya sebagai tersangka itu, orang ingin Ahok tidak neko-neko, banyak tingkah. Namun, menunjukkan sikap hormat kepada hukum, dalam hal ini mengakui polisi telah bekerja profesional sepanjang penyelidikan hingga gelar perkara. Dan itu dia tunjukkan dengan menerima statusnya sebagai tersangka sehingga sejak awal menegaskan tidak ada niat mengajukan praperadilan.
Masalahnya, status Ahok sebagai cagub tidak gugur dengan status tersangka yang dia sandang. Oleh sebab itu, status tersangka itu kesempatan mengubah penampilan, dari banyak omong menjadi orang yang taat hukum. Memang, menjadi tugas tim pemenangan untuk memoles Ahok menjadi figur yang tidak terlalu kontroversial lagi.
Tugas tim pemenangan untuk itu hal yang semestinya. Saat Richard Nixon menjadi calon presiden pada 1960-an, tim pemenangannya harus me-make up wajahnya yang sangar hingga menjadi welas asih di layar televisi. Mungkin saja tim pemenangan "menjahit" sedikit pinggir mulut Ahok agar bicaranya lebih terkontrol.
Apalagi menurut pengacara Ahok, Sirra Prayuna, keputusan untuk tidak mengajukan praperadilan juga diambil agar tidak ada polemik yang terjadi secara terus-menerus. (detiknews, idem) Jelas untuk menghabisi polemik kunci utamanya justru di pihak Ahok harus berhenti bicara memancing reaksi pihak lain maupun melayani pancingan pihak lain.
Untuk itu, dasar utama yang diperlukan pada diri Ahok adalah menghormati semua parpol pengusungnya. Lebih-lebih dengan posisinya sebagai tersangka, yang harus konsentrasi mengikuti proses hukum di kepolisian, usaha pemenangannya dalam pilgub lebih bertumpu pada kerja mesin parpol pendukung.
Tanpa itu, kenyataan Ahok terbelenggu status tersangka, dengan segala keterbatasannya, peluang menangnya sudah tereduksi hingga tidak mudah mendapatkan kompensasinya. ***

Selanjutnya.....

PEMBERONTAK Syiah Houthi Yaman, Selasa (15/11/2016), melakukan serangan memakai peluru kendali (rudal) balistik ke wilayah Arab Saudi dari Najran, Yaman. Angkatan Udara Saudi dengan rudal Patriot berhasil mencegat dan menjatuhkan rudal itu sebelum mencapai sasaran.

Pemberontak Houthi dengan bantuan Iran mampu menguasai Ibu Kota Sanaa dan wilayah utara Yaman, sedang pemerintah resmi Yaman menyingkir ke selatan. Dukungan Iran kepada Houthi itu salah satu alasan Arab Saudi menutup kuota haji buat jemaah dari Iran musim haji terakhir.
Serangan rudal balistik pemberontak Houthi Selasa itu bukan yang pertama. Menurut AFP, serangan rudal pemberontak Houthi itu telah dilakukan sejak Maret menargetkan pangkalan udara Arab Saudi. Serangan rudal itu selalu berhasil ditangkis Saudi dengan rudal Patriot. (Kompas.com, 15/11/2016)
Pada 27 Oktober 2016 serangan rudal balistik Houthi itu ditangkis dan jatuh dekat kota suci umat muslim, Mekah. Serangan itu langsung mengundang kecaman negara-negara teluk pendukung Arab Saudi. Namun, pemberontak berkeras rudal itu ditembakkan ke Jeddah, bukan ke Mekah.
Tiga hari kemudian, 30 Oktober 2016, koalisi pimpinan Arab Saudi melakukan serangan udara ke penjara di Kota Hodeidah, Yaman, menewaskan 60 orang dan 38 orang lainnya luka, terdiri dari tahanan dan petugas penjara. (Al-Jazeera, 31/10/2016)
Sebelumnya, 8 Oktober 2016, serangan udara koalisi menyasar upacara pemakaman kelompok Houthi, menewaskan puluhan orang yang kebanyakan warga sipil. Serangan ini oleh tim panel PBB dinyatakan melanggar hukum kemanusiaan internasional. (Sindonews.com, 21/10/2016)
Konflik Yaman meruyak Maret 2015 ketika pemberontak Syiah Houthi pro-Iran didukung militer Yaman yang setia kepada mantan Presiden Ali Abdullah Saleh merebut ibu kota Sanaa. Presiden Yaman Abedrabbo Mansour Hadi mengasingkan diri ke Arab Saudi, pemerintahan dijalankan Wakil Presiden Mushin al-Ahmar yang menyingkir dari Ibu Kota.
DK PBB sejak April memastikan Hadi presiden sah Yaman, dan memerintahkan agar Houthi dilucuti. Arab Saudi dan koalisi internasional menjalankan mandat DK PBB untuk melucuti Houthi, tapi sejauh ini belum berhasil.
Di sisi lain, utusan PBB Ismail Cheikh Ahmed mengupayakan damai dengan menghilangkan perpecahan. Tapi dipetik Reuters (30/10/2016), usul itu ditolak Hadi karena pemerintahan baru minus Wakil Presiden Mushin al-Ahmar.
Sementara perang Yaman yang telah menewaskan lebih 10 ribu orang itu semakin seru dengan senjata pembunuh massal! ***

Selanjutnya.....

IRONIS! Justru saat Indonesia mendaulat diri sebagai poros maritim dunia, ribuan kapal terdampar menganggur di tambatan karena tak mendapat muatan barang ekspor untuk diangkut ke luar negeri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional Johnson W Sutjipto mengatakan itu terjadi sejak pemerintah melarang ekspor mineral, bauksit, dan batu bara berbentuk mentah. Akibatnya, sekitar 4.800 unit kapal atau 30% dari 16 ribu kapal yang ada hanya menganggur terparkir di laut, tidak beroperasi. (detikFinance, 14/11/2016)
Undang-undang menetapkan ekspor hasil tambang harus diproses sehingga mendapat nilai tambah. Namun, sampai saat aturan itu berlaku banyak smelter semestinya sudah beroperasi, ternyata belum dibangun. Bahkan lokasi pembangunan smelter-nya ada yang saat itu belum jelas, seperti smelter yang harus dibangun PT Freeport dan Newmont.
Selain itu, adanya penurunan permintaan batu bara dari Tiongkok. Pada saat harga batu bara turun, menurut Johnson, Tiongkok menyepakati perjanjian ramah lingkungan sehingga tidak lagi menggunakan banyak batu bara. Akibatnya 800—1.000 kapal pengangkut batu bara tidak beroperasi, parkir di Samarinda, Kalimantan Timur.
Selain itu, turunnya harga minyak dunia juga berpengaruh terhadap bisnis perkapalan. Menurut dia, berkurangnya permintaan menjadikan sejumlah kapal pengangkut minyak dan gas parkir menganggur di Batam.
Masalah berat dihadapi para pengusaha yang kapalnya menganggur itu bukan hanya wajib tetap membayar gaji pegawai dan ABK, serta listrik, melainkan biaya pemarkiran kapal terkait penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang harus dibayar justru naik 10 kali lipat. "Ini cukup sadis untuk kondisi sekarang," tukas Johnson.
Jelas sadis. Di tengah negara membutuhkan banyak transportasi laut untuk menyatukan pulau-pulau dalam kemakmuran bersama masyarakat nusantara, ribuan kapal aset masyarakat terkapar sia-sia.
Itu terjadi akibat kurangnya pengaturan dalam penghentian ekspor mineral mentah dan kesiapan pembangunan smelter sehingga terjadi kekosongan ekspor. Akibat kelemahan pengaturan pemerintah terhadap dunia usaha itu bukan hanya ribuan kapal ketiadaan muatan, bahkan lebih penting lagi, penerimaan ekspor hasil tambang tersebut lenyap dari ekonomi nasional. Dengan begitu, banyak orang kehilangan penghasilan.
Pelajaran pahit buat bangsa. Selain bantuan prioritas mempercepat penyelesaian smelter, pemanfaatan kapal-kapal itu untuk poros maritim ekonomi nusantara harus diupayakan. ***

Selanjutnya.....