PADA hari raya Idulfitri 1 Syawal 1438 Hijriah atau Minggu 25 Juni 2017, Presiden Jokowi menerima Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Nasir didampingi Wakil Ketua Zaitun Rasmin dan pengurus lainnya yang datang bersilaturahmi ke Istana Merdeka.

Merupakan tradisi Indonesia, Idulfitri menjadi kesempatan bermaaf-maafan secara tulus lahir batin atas segala kesalahan atau ketersinggungan dalam pergaulan pribadi maupun kelompok.
Kesiapan Presiden Jokowi menerima GNPF MUI di hari fitri itu pun menjadi kesempatan kedua pihak saling memaafkan kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini. Dengan itu, segala kesalahan saling dimaafkan dan kalaupun ada masalah dianggap selesai. Begitulah prinsip silaturahmi saat Idulfitri.
Karena itu, aneh kalau kemudian disebutkan silaturahmi di hari mulia itu baru langkah awal dari gagasan rekonsiliasi. Penggunaan istilah rekonsiliasi itu mungkin terlalu jauh, karena itu menyangkut upaya rujukan dua pihak yang bermusuhan atau berperang, seperti dipakai pada rujukan antara rezim kulit putih penindas dan warga kulit hitam tertindas di Afrika Selatan era Mandela sehingga memakai istilah rekonsiliasi terkesan seolah ada yang ingin jadi "Mandela".
Untuk itu, tentu harus dilihat duduk soalnya dan hubungan GNPF MUI dan pemerintah. GNPF MUI hadir untuk berjuang agar aparat penegak hukum menegakkan keadilan atas kasus penistaan agama oleh Ahok. Jadi legal standing GNPF MUI menghadap ke kekuasaan yudikatif atau justice system.
Untuk itu, perjuangan GNPF MUI mencapai sukses besar. Setelah pressure jutaan massa pada Aksi 212 berhasil membuat Ahok ditetapkan sebagai tersangka, tekanan lanjutannya berhasil membuat Ahok dipenjara dalam waktu cukup lama. Bahkan, hukuman bagi Ahok itu sudah bersifat tetap karena baik Ahok maupun jaksa telah mencabut upaya bandingnya.
Tapi dengan itu logikanya, misi kehadiran GNPF MUI telah berhasil dicapai dan diwujudkan sehingga bisa disebut tugasnya telah selesai (mission accomplished).
Dalam semua proses itu tak ada terlihat permusuhan atau peperangan GNPF MUI dengan pemerintah. Kalau dalam demonya ada mengkritik pemerintah, organisasi atau kelompok lain juga melakukan itu. Lagi pula pemerintah harus siap dikritik, tidak menganggap pengkritik sebagai musuhnya.
Lantas rekonsiliasi buat apa? Lain hal kalau ada hajat politik terselubung, menepis ancaman rekonsiliasi atau revolusi dari pihak tertentu. ***

Selanjutnya.....

PUASA Ramadan sebulan penuh. Salat tarawih berjemaah di masjid juga. Segala jenis zakat dilunasi. Idulfitri salat id, bersilaturahmi dengan tetangga, kerabat, sejawat kerja dan profesi baik langsung maupun lewat seluler. Apakah dengan itu bisa mengklaim diri sebagai pribadi muslim yang utuh atau kafah?

Wakil Ketua Muhammadiyah Provinsi Lampung Syarief Makhya dalam kultumnya di Masjid Ulul Albaab Ramadan lalu mengatakan ada empat dimensi pengukur diri sebagai pribadi muslim yang utuh, yakni akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah keduniawian.
Akidah berdasar hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Sahabat Umar bin Khattab adalah keyakinan terhadap rukun iman, yakni keyakinan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk.
Dalam konstruksi keberagamaan pribadi seseorang, kedudukan akidah merupakan fondasinya. Sedang ibadah, akhlak, dan muamalah merupakan bangunan di atasnya. Kalau fondasinya kokoh, bangunan di atasnya dikerjakan sesuai besteknya, tentu bangunannya baik dan indah.
Untuk mengukur akidah, selain keikhlasan dalam berserah diri sepenuhnya pada Allah, juga selalu mengingat Dia dengan menjalankan segala suruh-Nya dan menjauhi larangan-Nya, termasuk yang terangkai ibadah dan akhlak dalam ajaran Alquran dan hadis, serta keteladanan Rasulullah Muhammad saw.
Pelanggaran terhadap akidah adalah melakukan segala bentuk perbuatan syirik. Baik itu syirik mempersekutukan Allah dengan selain Dia maupun syirik melangkahi kewenangan-Nya seperti percaya pada peramal nasib, padahal takdir baik dan buruk semata ketentuan Allah.
Ibadah bukan semata menjalankan kewajiban yang disyariatkan, melainkan pengamalan yang sesuai diajarkan Alquran dan hadis serta yang dicontohkan Rasulullah saw. Dan, itu mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridai Allah swt, secara lahir dan batin, sebagai wujud ketundukan dan kecintaan tertinggi hamba kepada Sang Khalik Maha Pencipta.
Jadi, selain salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah yang lahiriah lainnya, ibadah zikir qalbiyah dari tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan lainnya tak terpisahkan sebagai upaya mendekatkan diri pada Allah untuk menggapai rida-Nya.
Dengan menyelaraskan perilaku pada akidah dan ibadah sebagai sumber etika dan moralitas, akhlak yang terbaik (karimah) mengaktual. Diiringi muamalah, giat memperjuangkan kemaslahatan sesama, masyarakat, dan semesta.
Sudahkah diri Anda kini seutuh itu? ***

Selanjutnya.....

SELAMA Ramadan setan dirantai. Manusia pun sepanjang Ramadan itu praktis hanya bertarung melawan hawa nafsu yang tak lain adalah nalurinya sendiri. Namun, Sang Khalik memastikan perang melawan diri sendiri itu justru paling berat sehingga dia sebut sebagai jihadul akbar alias jihad besar.

Perang melawan naluri yang ada dalam diri manusia menjadi jihadul akbar karena naluri terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang dilarang pemenuhannya sepanjang hari, atas hal-hal yang pada hari lain adalah halal, tapi sepanjang Ramadan sejak fajar menyingsing hingga matahari terbenam diharamkan, yakni kebutuhan dasar dari makan minum hingga syahwat.
Naluri yang dibatasi itu umumnya bersifat konsumtif. Sebaliknya naluri produktif, selama Ramadan didorong penguatannya, seperti naluri mengabdi (beribadah) mendekatkan diri ke Sang Maha Pencipta, naluri ingin tahu dengan belajar untuk meraih pengetahuan, naluri mengembangkan kasih sayang kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan kurang beruntung.
Dengan demikian, wujud kemenangan manusia setelah perang besar melawan nalurinya sendiri sepanjang Ramadan itu adalah lebih menonjolnya ekspresi naluri produktif tadi, hingga mengaktualnya budi pekerti yang luhur, akhlaqul-karimah. Ini dicirikan dengan terlihatnya perilaku tawakal. Sebuah perilaku seseorang yang mengekspresikan ketakwaan, sebagaimana hasil yang diharapkan dari ibadah puasa Ramadan.
Ekspresi tersebut dironai kemampuan mengendalikan diri pada jalan yang dibolehkan dan menjauhi larangan-Nya. Memantulkan ekspresi tidak sombong atau arogan, tidak ujub, tidak takabur, dengan sikap penyabar. Bahkan naluri konsumtif juga dipenuhi dengan mengacu kaidah etika dan moral sehingga menyublimasikannya jadi nafsu mutmainah.
Orang yang berhasil mengaktualkan dirinya hingga berbudi pekerti luhur atau akhlaqul karimah itu, kehadirannya memantulkan sikap kanaah, gaya seadanya, dan kesederhanaan menjadi penyempurnanya, sinar wajah berserinya menebar keteduhan, meredam amarah, menenteramkan hati majelis yang berkembang dalam rasa damai.
Lebih lagi ketika dengan semangat pengayom yang ia hadirkan itu, ia dengan segala kerendahan hati justru meminta maaf atas kekurangan dan kelemahan dirinya. Itu membuat orang-orang di depannya merasa diangkat posisi humanitasnya, dibuat merasa di-wong-ke, dimanusiakan dalam kesetaraan.
Dengan semangat egaliter itu pula kita ucapkan selamat Idulfitri. Mohon maaf lahir-batin. ***

Selanjutnya.....

KITA berada pada hari menjelang akhir Ramadan yang kondusif. Segala puji dan syukur ke hadirat Illahi Rabbi yang menganugerahkan Ramadan tanpa kejadian luar biasa atau peristiwa signifikan berskala nasional kepada bangsa ini.

Bukan berarti tak ada peristiwa mengejutkan, seperti pimpinan DPRD kabupaten/kota di Jawa Timur kena OTT KPK. Juga pasangan suami-istri gubernur Bengkulu. Tetapi pejabat yang tetap melakukan korupsi dan terus pula ditangkapi oleh KPK itu sudah menjadi berita rutin di negeri ini.
Juga DPR yang cenderung tak henti berusaha untuk memperlemah KPK, dengan segala cara. Terakhir dengan pembentukan pansus KPK, malah mau membekukan anggaran KPK dan Polri. Namun, itu juga telah menjadi hal rutin bagi lembaga wakil rakyat yang tak bosan overdosis mengacungkan kekuasaannya.
Atau juga kalau ada mobil menabrak kereta api di palang persilangan jalan kedua jenis angkutan ini, telah menjadi hal rutin. Tanpa kecuali juga harga daging sapi setiap kali melonjak di atas Rp100 ribu/kg, diikuti gejolak harga bawang mengusik angka inflasi, juga merupakan hal rutin.
Singkat kata, semua hal tidak normal atau di luar kenormalan itu telah menjadi hal yang rutin. Dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, lumrah-lumrah saja. Artinya, segala hal yang abnormal itu sudah dianggap dan diperlakukan sebagai hal yang normal.
Adakah gejala itu bisa dijadikan sebagai pertanda sebuah bangsa yang sehat? Untuk melihatnya dengan jernih, bisa dilakukan lewat membuat refleksi dengan mempersonifikasi perilaku umum itu pada perilaku pribadi yang dilakukan di muka umum.
Misalnya, orang-orang berdasi atau bersafari mencopet bahkan merampok uang rakyat di pasar atau terminal. Begitulah hakikatnya korupsi. Apakah orang-orang seperti itu, apalagi itu wakil rakyat di legislatif, bisa disebut sehat atau waras?
Atau orang berdasi dan bersafari menjegal polisi lalu lintas yang sedang bertugas di persimpangan. Begitu hakikat tindakan menahan anggaran Polri. Apakah orang yang melakukan itu bisa disebut sehat atau waras?
Atau orang berdasi dan bersafari itu merampok para pembeli daging dan bawang, sebagai hakikat importir spekulan. Bisakah mereka disebut sehat atau waras?
Secara eksplisit, justru orang-orang berdasi dan bersafari yang melakukan itu oleh masyarakat bisa disebut kurang waras. Dan karena mereka wakil rakyat, representasi rakyat bangsa ini, tak terelakkan hal itu malah menjadi fenomena bangsa yang kurang waras! Sedih. ***

Selanjutnya.....

KONYOL banget. “Hari gini”, di era digital yang serba-touch screen, masih ada gubernur dan istrinya kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan barang bukti uang tunai di kardus. Itulah kejadian Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Istrinya, Lili Madari, ditangkap KPK bersama beberapa kontraktor, Selasa (20/6/2017).

Peristiwa itu menunjukkan betapa di kalangan pemimpin bangsa banyak belum menyadari bahayanya korupsi bukan sebatas menyengsarakan masyarakat kebanyakan yang masih serbakekurangan. Tetapi juga bagi diri mereka, para pemimpin itu sendiri, ketika korupsinya terkuak penegak hukum, langsung masuk golongan pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crimes).
Kalau warga jelata mau Lebaran nabrak-nabrak cari duit buat beli ganti baju anaknya setahun sekali, lumrah. Tapi istri gubernur terpilih, masa mau Lebaran nabrak-nabrak mengijonkan proyek peningkatan jalan? Jelas keterlaluan.
Memang paradoksal, kalau yang dibayangkan benar, bahwa para pemimpin terutama pada era pemilihan langsung harus pamer kemurahan hati kepada rakyat pemilih di hari-hari rakyat jelata pemilihnya amat membutuhkan, seperti menjelang Lebaran.
Para pemimpin “hasil pilihan” rakyat itu setidaknya harus menyediakan ribuan paket sembako untuk rakyat pemilihnya. Dengan cara bagaimanapun, tanpa kecuali harus mengijonkan proyek. Tak ayal, ceritanya pun jadi mundur ratusan tahun, kembali ke zaman Robin Hood.
Betapa celaka sebuah bangsa kalau dipimpin oleh orang-orang yang bermental Robin Hood sebagai produk era pemilihan langsung. Pertama, yang harus dirampok kekuasaan itu sendiri lewat pemilihan langsung karena hanya dengan kekuasaan itu bisa lebih leluasa merampok uang negara untuk dibagi-bagikan ke rakyat sebagai cara menjaga popularitas dan kedudukan.
Lebih celaka lagi, pemimpin yang meraih kedudukan lewat pemilihan umum itu bukan cuma kepala daerah, melainkan juga para legislator. Mereka juga harus berlomba unjuk paling dermawan kepada konstituennya. Kurang dermawan, bisa kalah perolehan suara yang butuh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu untuk legislator pusat. Akibatnya bisa dilihat, sampai saat ini menurut catatan ICW sudah ada 86 anggota DPR (pusat) yang diproses hukum kasus korupsi. Untuk tingkat DPRD tentu sudah ratusan.
Untuk mengakhiri kekonyolan itu, yang perlu disadarkan justru warga pemilih, jangan terpengaruh sembako! Sembakonya diterima saja, tapi pilihlah sesuai dengan hati nurani! ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi membatalkan kebijakan penguatan pendidikan karakter dengan program sekolah lima hari seminggu atau full day school yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Peraturan Mendikbud No. 23/2017 tentang itu nantinya diganti dengan peraturan presiden (perpres).

Keputusan itu diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma'ruf Amin ke Istana, Senin (19/6/2017). Usai pertemuan, Ma'ruf Amin didampingi Muhadjir menggelar jumpa pers.
"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu," ujar Ma'ruf Amin. (Kompas.com, 19/6/2017)
Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun perpres itu, termasuk ormas Islam, seperti MUI, PBNU, dan Muhammadiyah.
Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi madrasah diniah. "Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu," ujar Ma'ruf.
Sebelum dibatalkan Presiden, kebijakan penguatan pendidikan karakter yang mengubah waktu sekolah menjadi lima hari seminggu (Senin—Jumat) dengan delapan jam sehari (full day school) mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PBNU beserta jajarannya. Alasan penolakan antara lain karena jam sekolah dari pagi hingga sore (full day school) tidak sesuai dengan kultur muslim Indonesia.
"Hal mendasar yang terjadi saat full day school diterapkan adalah matinya madrasah-madrasah diniah belajar agama sore hari, interaksi santri-kiai di sore hari," kata Ketua PBNU Sulton Fatoni. "Padahal, di waktu dan proses sore hari itulah anak-anak muslim usia sekolah mendapatkan bimbingan etika dan moralitas yang matang, bukan di sekolah yang sarat target angka-angka." (detiknews, 11/6/2017)
Selama sesi jumpa pers mendampingi Ma'ruf Amin, Mendikbud Muhadjir Effendy tidak bicara. Ia baru bicara saat dicegat wartawan, tanpa dampingan Ma'ruf Amin. Ia menegaskan bahwa ia tidak memutuskan program penguatan pendidikan katakter secara sepihak.
Menurut Muhadjir, program yang mengubah jam sekolah menjadi lima hari dan delapan jam per hari itu sudah disetujui dalam rapat kabinet terbatas di Istana.
Namun, perbaikan peraturan dengan mengakomodasi kepentingan lebih luas tentu akan jadi lebih baik nantinya. ***

Selanjutnya.....

MAM besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab lewat rekaman suaranya dari Arab Saudi menyetujui saran Yuzril Ihza Mahendra untuk mengadakan forum rekonsiliasi antara pihak Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan pemerintah. Namun, jika pemerintah menolak rekonsiliasi, "Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi," tegas Rizieq.

Dalam rekaman suara yang diperoleh detikcom, Minggu (18/6/2017), Rizieq mengapresiasi usulan Yusril. "Ini adalah salah satu usulan yang brilian. Sebab, pada dasarnya GNFP MUI jauh dari sebelum digelarnya aksi bela Islam 1, 2, 3, dan seterusnya itu telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk kita duduk dialog, untuk kita duduk musyawarah terhadap berbagai macam persoalan bangsa," kata Rizieq.
Dia mengaku telah menyampaikan usulan rekonsiliasi itu ke pihak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, usulan itu ditolak oleh pemerintah. Rizieq tidak tahu apa sebab usulan itu ditolak pemerintah. Yang diinginkan pihak GNPF MUI adalah dialog.
"Karena itu, kepada Bapak Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci, tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi," ujar Rizieq.
Namun, bila usulan itu tidak dituruti pemerintah, Rizieq mengancam, "Kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus-menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus, yaitu kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan Islam juga terus-menerus dimarginalkan, tidak ada kata lain yang harus kami lakukan kecuali lawan. Jadi, sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi," tegas Rizieq.
Tawaran rekonsiliasi dengan fait accompli ancaman mengobarkan revolusi itu mungkin tidak mudah diterima. Sebab, dengan ancaman itu bukannya pemerintah takut, melainkan malah murka. Apalagi, klaim sepihak FPI yang dijadikan alasan untuk revolusi itu, kriminalisasi ulama dan seterusnya, tidak diakui pemerintah adanya.
Mayoritas ulama justru punya hubungan sangat baik dengan pemerintah. Apalagi usaha Rizieq mengimpor revolusi dari Arab ke Tanah Air, bisa menjadi musuh bersama segenap elemen bangsa. ***

Selanjutnya.....