KERETA api barang pertama yang berangkat dari Yiwu, Tiongkok timur, tiba di Barking, London, 18 Januari 2017, setelah menempuh 12 ribu km selama 18 hari dengan melewati 14 negara. Layanan KA itu bagian dari upaya Tiongkok menghidupkan kembali Jalur Sutera, jalan darat terpanjang lintas benua yang mencerminkan hegemoni Tiongkok masa lalu.

Kereta cepat Yiwu—London mengangkut 68 peti kemas berisi pakaian, tas koper, dan barang keperluan rumah tangga itu memangkas perjalanan laut hingga 30 hari dengan ongkos seperlima lebih murah dari angkutan udara. Pemerintah Tiongkok menyebut proyek itu sebagai Jalur Sutera Baru. (Kompas.com, 18/1/2017) Tujuannya jelas, memulihkan kembali hegemoni Tiongkok dalam perekonomian dunia.
Jalur Sutera Baru itu diberi nama resmi Belt and Road Initiatives, yang juga mencakup jalur laut yang meliputi Asia Tenggara, dengan Indonesia yang menyebut diri Poros Maritim Dunia sebagai bagian pentingnya. Oleh karena itu, tidak perlu heran kalau jalan tol trans-Sumatera (JTTS) dan pasangannya jalur KA Bakauheni—Banda Aceh dengan begitu mudah didukung konsorsium Tiongkok dana pembangunannya.
Bukan hanya itu, banyak proyek infrastruktur lain yang dibangun dengan dukungan dana asal Tiongkok. Salah satunya pembangunan kereta cepat Jakarta—Bandung. Jadi, jangan ragukan kemampuan pemerintah sekarang giat membangun infrastruktur, meski sebenarnya kemampuan finansial APBN mungkin hanya 40% dari keseluruhan proyek infrastrukrur yang digesa hingga 2019.
Lebih dari itu, Jalur Sutera Baru itu bukan cuma infrastrukrur fisik. "Penguasaan konektivitas tidak hanya dalam infrastruktur fisik, tetapi juga penguasaan fintech, jalur komunikasi global, payment gateways, sistem investasi aset-aset infrastruktur, properti, dan permodalan," tulis Bernardus Djonoputro. (Kompas.com, 4/9/2017)
Tampak, pembangunan Jalur Sutera Baru itu memiliki multiplier effect manfaat lingkungan proyek, yang akan memajukan wilayah dan membuka kesempatan kerja baru sebagai sarana peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi daerah melakukan perluasan manfaat pembangunan, tidak cukup sebatas menerima jalan tol, tetapi membuat apa saja yang dengan kehadiran jalan tol itu bisa memajukan kesejahteraan umum.
 Namun, menjadikan proyek Jalur Sutera Baru sebagai penambal kekurangan pembangunan infrastruktur, mungkin harus dirangkai dengan siasat menempatkan diri pada posisi strategis dalam suatu hegemoni. ***

Selanjutnya.....

PANGLIMA Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo meralat pernyataannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter dia dapat dari informasi intelijen. "Pernyataan saya pas acara purnawirawan itu bukan informasi intelijen," ujar Gatot, Rabu (27/9/2017).

Dalam acara reuni dengan purnawirawan, Jumat (22/9/2017), Gatot mengatakan informasi yang dia dapat akurat. Namun, Gatot mengatakan sebuah informasi bisa dikatakan sebagai produk intelijen jika memenuhi sejumlah unsur. "Informasi intelijen harus mengandung siapa, apa yang dilakukan, di mana dilakukan, bilamana dilakukan, di mana," kata Gatot (Kompas.com, 27/9/217).
Pernyataan Gatot itu kemudian viral dan jadi polemik. Menko Polhukam Wiranto meluruskan dengan menyebut yang membeli senjata adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pendidikan sebanyak 500 pucuk dan Polri 5.000 pucuk. Ini dikonfirmasi oleh pihak Pusat Industri Angkatan Darat (Pindad).
Di sisi lain, akibat pernyataannya jadi polemik, Gatot dipanggil Presiden Jokowi untuk diminta klarifikasi. Namun, Gatot enggan membeberkan apa yang ia bicarakan dengan Presiden Jokowi dalam pertemuan itu. "Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," ujar Gatot.
Dengan ralat dari Panglima TNI maka polemik mengenai pembelian senjata oleh instansi nonmiliter bisa dianggap telah selesai. Dengan demikian, suasana hangat polemik yang diperkaya bumbu-bumbu menyulut kecurigaan di antara sesama warga bangsa reda kembali dengan sendirinya. Segala prasangka yang dikarang-karang dan mengada-ada pun hilang relevansinya.
Untuk itu, kita sampaikan salut ke Panglima TNI yang cepat meralat kutipan dari ucapannya yang di luar konteks. Ucapan yang hanya untuk internal TNI dan purnawirawan itu luber ke publik yang tak paham bahasa khas militer sehingga ditanggapi serba salah kaprah. Sudah pun begitu, ada pula yang terkesan berusaha memelintir untuk menimbulkan kepanikan publik.
Namun, karena ketahanan isu masyarakat kita ternyata cukup baik, segala bentuk pelintiran yang dilakukan di media sosial itu tidak berhasil membuat masyarakat menjadi panik. Warga tetap adem-ayem saja. ​​​​​​​
Dari kasus ini terlihat, masyarakat secara umum mulai paham pada pelintiran isu yang dilakukan di media sosial. Rakyat tak terpengaruh lagi. Sebaliknya, para tukang pelintir yang keasyikan dengan kebiasaan buruknya, tak melihat perubahan masyarakat yang telah menjadi semakin kritis. ***

Selanjutnya.....

JIKA ingin membuat film baru mengenai fakta kebiadaban PKI, semestinya ceritanya tentang pemberontakan PKI 1948 yang membunuh banyak kiai pondok pesantren dan santrinya, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah. Jasad mereka dimasukkan sumur-sumur tua di Magetan dan Madiun, Jawa Timur, malah ada yang dimasukkan hidup-hidup.

Bukan berarti film pengkhianatan G30S/PKI 1965 tidak penting. Melainkan, film karya Arifin C Noor yang sudah ada tersebut bukan saja telah cukup memadai, ceritanya juga diyakini berdasar fakta yang akurat, sedang dari segi artistik tak mudah mencari sutradara masa kini untuk menandinginya. Apalagi kalau mau dibuat versi baru, ceritanya mungkin bisa kontroversial, menyulut konflik baru.
Kisah pemberontakan PKI 1948 selama ini relatif terpendam, kurang diketahui generasi kelahiran 1950-an sampai Abad 21 ini. Memang setiap 1 Oktober dibuat acara Hari Kesaktian Pancasila di monumen bekas sumur tempat para korban keganasan PKI ditemukan, tetapi gaungnya terbatas. Padahal, fakta kebiadaban PKI terhadap para kiai, santri, tokoh masyarakat, dan pejabat pemerintah waktu itu perlu jadi pengetahuan segenap warga bangsa Indonesia lintas generasi.
Sama halnya dengan film pengkhianatan G30S/PKI 1965, intro film ini juga dibuat dengan suasana hari-hari menjelang Pemimpin PKI Muso dan Amir Syarifuddin memaklumkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia 18 September 1948, PKI telah menebar teror ke pesantren-pesantren di sekitar Madiun dan Magetan. Seperti seusai salat jumat pada 17 September 1948, tokoh PKI Suhud dan Ilyas alias Sipit mendatangi Pesantren Sabilil Muttaqin di Takeran, Magetan, dan membawa pergi pimpinannya, Kiai Imam Mursyid.
Selain Kiai Imam Mursyid, dari Pesantren Takeran PKI menculik sejumlah kiai pengajar pondok tersebut, Imam Faham, Kiai Muhammad Noer, Ustaz Ahmad Baedawy, Muhammad Maidjo, Rofi'i, Tjiptomartono, Kadimin, Reksosiswoyo, Husein, Hartono, dan Hadi Addaba. Yang terakhir ini guru pesantren yang didatangkan dari Al Azhar, Mesir. Saat itu Pesantren Takeran terkenal, muridnya datang berbagai daerah termasuk luar Jawa (JejakIslam.net, 3/10/2016).
 Aksi serupa dilakukan PKI masif di pesantren wilayah Keresidenan Madiun, bahkan KH Imam Sofwan dari Pesantren Kebonsari, Madiun, melantunkan suara azan dari dalam sumur saat dieksekusi. Jasad para kiai itu kemudian ditemukan dalam sejumlah sumur bersama jenazah pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. ***

Selanjutnya.....

ADANYA sindikat peternakan bayi. Praktiknya, sejumlah wanita dikurung dalam ruang seperti penjara untuk hamil, setelah lahir bayinya, dijual ke luar negeri. Itu hasil investigasi wartawan Belanda yang dikutip dari Deutsche Welle, mengungkap perdagangan manusia di Sri Lanka dengan korban sedikitnya 11 ribu bayi telah diadopsi secara ilegal di Belanda, Inggris, Swedia, dan Jerman sejak 1980.

Menteri Kesehatan Sri Lanka Rajitha Senaratne mengungkap fakta itu saat diwawancarai wartawan investigasi Belanda untuk program dokumentasi Zembla yang disiarkan pada Rabu (20/9/2017). Pemerintah Sri Lanka berencana membangun bank data DNA untuk membantu keluarga yang ingin mencari anak mereka (Kompas.com, 24/9/2017).
"Pemerintah menaruh perhatian serius pada kejadian ini," ujar Senaratne, dikutip koran Belanda Algemeen Dagblaad. "Peristiwa ini telah mencederai hak asasi para keluarga."
Selain skema peternakan bayi, hasil investigasi ini juga mengungkap praktik perdagangan manusia tersebut dilakukan dengan skema penculikan bayi dari rumah sakit. Seorang ibu mengaku dahulu diberi tahu bayinya meninggal tidak lama setelah lahir. Namun, seorang kerabat sempat melihat dokter meninggalkan rumah sakit sambil menggendong bayinya.
Sindikat kriminal juga menyewa ibu gadungan untuk berpura-pura sebagai ibu biologis ketika menemui pasangan asing yang ingin mengadopsi anak. Sebagian dari ibu palsu ini mengaku dibayar oleh karyawan rumah sakit.
Modus kejahatan seperti ini berkembang luas di Sri Lanka pada 1980-an. Adopsi besar-besaran dari Sri Lanka menurun drastis setelah terjadi razia peternakan bayi pada 1987 yang menemukan 22 wanita dan 20 bayi tinggal dalam ruangan mirip penjara.
Program Zembla ditayangkan lembaga siaran publik VARA dan NPS. Menteri Keamanan dan Keadilan Belanda, Klaas Dijkhoff, menyatakan segera menemui Pemerintah Sri Lanka untuk membahas bank data DNA dan berbagai kerja sama terkait kejadian ini.
Dia menyebutkan tengah menyelidiki bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab, serta pengawasan yang dilakukan ketika itu, secara spesifik organisasi mana dan siapa pihak yang terlibat.
Idealnya, Pemerintah Sri Lanka bersama pemerintah negeri-negeri penerima kiriman bayi untuk diadopsi itu bekerja sama membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan menyingkap sindikat ini sejelas-jelasnya. Selanjutnya, menindak semua yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan ini agar efek jeranya bersifat universal. ***

Selanjutnya.....

DI tengah kecaman dunia terhadap Korea Utara (Korut) yang tak mau menghentikan percobaan nuklirnya, Tiongkok menerapkan sanksi Amerika Serikat memutus sumber dana nuklirnya. Setelah bank-bank besar Tiongkok menghentikan transaksi dengan warga Korut awal bulan ini, Pemerintah Tiongkok membatasi pasokan bahan bakar minyak dan pembelian tekstil mulai 1 Oktober 2017.

Selain itu, menurut Kementerian Perdagangan Tiongkok, juga dilakukan pembatasan pasokan gas alam cair yang langsung diterapkan. Sanksi Tiongkok ini diprediksi akan semakin mencederai ekonomi Korut, karena memperberat berbagai sanksi PBB yang diterapkan negara-negara Barat.
Bagi Korut, Tiongkok merupakan mitra dagang terpenting dan sumber pendapatan utama. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak, Korut mengandalkan kiriman dari Tiongkok. Penghentian pembelian tekstil yang merupakan ekspor terbesar kedua Korut akan merugikan Pyongyang lebih dari 700 juta dolar AS atau Rp9,3 triliun per tahun (Kompas.com, 24/9/2017).
Semula di sidang Dewan Keamanan PBB, juru bicara Tiongkok dan Rusia cenderung membela Korut. Kedua negara menolak usulan penghentian ekspor minyak ke Korut. Tapi, dengan sikap lunak kedua negara pemilik hak veto itu, rupanya Korut ngelunjak dengan melanjutkan percobaan nuklirnya bulan ini. Kedua negara superpower itu pun belakangan mengubah sikap lunaknya dan sepakat melakukan pembatasan.
Pernyataan Pemerintah Tiongkok membatasi pasokan migas dan pembelian tekstil Korut itu menyusul pengumuman sanksi-sanksi baru Presiden AS Donald Trump terhadap individu dan perusahaan yang menjalin usaha dengan Korut, Kamis (21/9/2017). Usaha memutus sumber dana bagi Korut mengembangkan senjata paling mematikan yang pernah dikenal manusia itu menyasar industri tekstil, perikanan, teknologi informasi, dan manufaktur.
Dalam pidato di Sidang Umum PBB, Selasa (19/9/2017), Presiden Trump berjanji untuk menghancurkan secara total Korut jika negara itu mengancam AS dan sekutunya. "Jika terpaksa, harus membela diri atau sekutu-sekutunya, AS tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghancurkan Korea Utara secara menyeluruh," tegas Presiden Trump. Ia juga mengejek pemimpin Korut Kim Jong Un dengan menyebutnya sebagai "pria roket sedang menjalankan misi bunuh diri."
Namun, Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho menyamakan pidato Presiden AS bagai gonggongan anjing. Dikatakannya, "Ada pepatah yang menyatakan, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu." ***

Selanjutnya.....

TEPAT sebulan setelah Bank Indonesia (BI), 22 Agustus 2017, menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,5%, Jumat (22/9/2017), BI kembali menurunkan suku bunga acuan 7-day reverse revo rate sebesar 25 basis poin jadi 4,25%. Ini jelas luar biasa karena sebelum 21 April 2016 diberlakukan sistem 7-day revo rate, suku bunga acuan BI amat sulit diturunkan dari kisaran 7,5%.

Dengan suku bunga acuan bank sentral serendah itu, seyogianya daya saing dunia usaha kita meningkat signifikan di kancah global. Betapa, suku bunga acuan BI itu lebih rendah dari suku bunga acuan bank sentral Tiongkok yang berada pada posisi 4,35%.
Namun, penurunan suku bunga acuan yang rendah itu tidak langsung menjadi otot daya saing dunia usaha Indonesia. Suku bunga kredit perbankan di negeri ini masih bertahan amat tinggi, di atas 11%, tidak serta-merta melakukan penyesuaian mengikuti suku bunga acuan.
Namun, perubahan sistem suku bunga acuan yang mengubah tingkat suku bunga acuan dari kisaran 7,5% menjadi di bawah 5% secara perlahan juga menyeret turun suku bunga kredit, sekalipun masih jauh dari sebanding dari penurunan suku bunga acuan. Dari rata-rata suku bunga kredit pada April 2017 sebesar 11,92%, pada Mei menjadi 11,83%, Juni jadi 11,77%, dan Juli 11,73%.
Dengan tren penurunan suku bunga kredit rata-rata per bulan sekitar 0,06% begitu, jika tidak ada regulasi OJK untuk memproses suku bunga kredit menjadi di bawah 10%, seperti diminta Presiden Jokowi, 20 bulan ke depan (Mei 2019—menjelang pemilu serentak Juni 2019) rata-rata suku bunga kredit masih akan berada pada 10,53%.
Artinya, Jokowi memasuki gelanggang Pilpres 2019 dengan menggendong kegagalan mewujudkan kehendaknya agar suku bunga kredit menjadi di bawah 10%. Padahal, tujuan Jokowi meminta suku bunga kredit di bawah 10% itu guna memperlincah dunia usaha yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi. Dengan suku bunga kredit di bawah 10%, pertumbuhan ekonomi mungkin bisa mencapai 5,5%.
Untuk itu, pihak regulator, maksudnya mungkin OJK, sewajarnya menghargai langkah BI yang sangat maksimal ini. Sukar dibayangkan untuk menekan suku bunga acuan lebih rendah lagi dari rate yang sudah lebih rendah dari suku bunga acuan bank sentral Tiongkok, penunjang pertumbuhan tinggi ekonomi negerinya dalam jangka panjang.
Di sini juga semestinya suku bunga acuan amat rendah itu bisa menjadi pendorong laju pertumbuhan lebih pesat lagi. Bukan cuma jadi bancakan industri perbankan. ***

Selanjutnya.....

HASIL penelitian tentang kesehatan global melaporkan kesempatan atau harapan hidup warga Indonesia pada 2016 meningkat dari satu dekade lalu (2006). Anak laki-laki yang lahir 2016 punya kesempatan hidup 69,8 tahun naik 2,4 tahun dari dekade lalu, sedang anak perempuan lebih panjang umur yakni 73 tahun meningkat 3,4 tahun dari dekade lalu.

Penelitian dimaksud Studi Beban Penyakit atau Global Burden of Disease Study (GBD) meneliti fenomena kesehatan masyarakat seluruh dunia pada tahun 2016. Dipublikasikan jurnal The Lancet, penelitian itu melibatkan lebih dari 2.500 kolaborator dari 130 negara dan wilayah yang dikoordinasikan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di University of Washington, Seattle (Kompas.com, 17/9/2017).
"Indonesia telah mencatat kemajuan besar selama 25 tahun terakhir. Berhasil meningkatkan usia harapan hidup, menurunkan beban kesehatan dari masalah penyakit TBC, neonatal, kelahiran prematur, serta penyakit diare," kata dr Soewarta Kosen, salah satu peneliti yang terlibat dalam GBD dan peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
"Namun, peningkatan beban dari penyakit mematikan dan dapat dicegah seperti jantung, stroke, dan diabetes patut diperhatikan. Memerangi penyakit ini dibutuhkan komitmen, fokus, dan investasi," tambah Soewarta.
Penelitian tersebut mencatat berbagai penyakit sebagai faktor yang mengurangi usia menjadi harapan hidup sehat. Dengan analogi sama, seorang anak laki-laki yang lahir pada 2016 akibat berbagai penyakit itu hanya akan hidup sehat sampai 61,8 tahun, sedangkan perempuan 64,2 tahun.
Dalam harapan hidup sehat ini di Indonesia ada lima penyebab utama kematian dini, yakni penyakit jantung iskemik, stroke, diabetes, neonatal, dan kelahiran prematur.
Hasil studi global itu mencatat dari 54,7 juta penderita yang meninggal, 72,3% berasal dari penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan kanker. Terjadi peningkatan 16% atau 5,5 juta orang dari 2006. Penyebab terbesarnya penyakit jantung iskemik yang membuat 9,5 juta orang meninggal, disusul diabetes penyebab kematian 1,4 juta orang pada 2016, naik 31% sejak 2006.
Kabar baiknya, terjadi peningkatan kesehatan di seluruh dunia pada 2016. Hanya 19% kematian akibat penyakit menular, penyakit selama kehamilan dan persalinan, neonatal (masa bayi baru lahir), dan kekurangan gizi. Dibanding satu dekade lalu, angka kematiannya menurun hampir 24%. ***

Selanjutnya.....