PELEMAHAN kurs rupiah terhadap dolar AS yang pada Kamis (26/4/2018) sore menurut Bloomberg pada Rp13.891 per dolar AS, dari hari sebelumnya Rp13.924 per dolar AS, membawa berbagai ekses. Antara lain, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) hari itu anjlok 170,65 poin atau 2,8% menjadi 5.909,19. Bulan sebelumnya IHSG sempat di 6.600. Selain itu, harga saham bank-bank besar di BEI anjlok signifikan. Saham Bank BCA (BBCA) melemah 350 poin atau 1,61%. Saham Bank Mandiri (BMRI) melemah 250 poin atau 3,50%. Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) melemah 120 poin atau 3,63%. Sedang saham Bank BNI melemah 150 poin atau 1,82%. Sementara itu, penjualan lima seri terakhir surat utang negara (SUN) dengan pagu Rp17,02 triliun baru laku terjual Rp6,15 triliun. Padahal biasanya, ludes beberapa hari setelah diluncurkan. (Kompas.com, 26/4) Pelemahan rupiah, menurut ekonom FEB UGM Tony Prasetiantono, terjadi akibat faktor eksternal. Utamanya perekonomian AS yang saat ini dalam kondisi sangat baik. Pertumbuhannya impresif, yakni 2,2%. Angka ini tinggi untuk ukuran PDB AS 19 triliun dolar. Inflasinya di posisi ideal, 2%. Selain itu, angka pengangguran di AS 4,1%. Saat krisis 2009—2010 pengangguran sempat ke 10%, Obama berhasil menurunkan jadi 4,6%, dan kini Trump menekan lagi jadi 4,1%. Penjualan kendaraan bermotor mencapai rekor, 17,25 juta unit dalam sebulan. Modal yang selama ini ditempatkan di luar negeri pun pulang kampung. (Kompas.com, 25/4) Sementara Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan meski Indonesia mendapat kenaikan rating surat utang, tekanan eksternal naiknya yield (imbal hasil) surat utang AS amat kuat tarikannya. Yield surat utang AS sudah naik 46,7 basis poin sejak 1 Januari sampai 19 April 2018. (detik-finance, 26/4) Untuk menahan laju tekanan depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pekan terakhir ini, Bank Indonesia (BI) membuka kemungkinan menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Day Repo Rate yang beberapa bulan ini bertahan di 4,25%. "Apabila tekanan terhadap nilai tukar terus berlangsung, berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, BI tidak menutup ruang bagi penyesuaian suku bunga dan kebijakan ini akan dilakukan dengan hati-hati, terukur, serta mengacu pada perkembangan data terkini," ujar Gubernur BI dalam konferensi pers, Kamis (26/4). Diharapkan BI tidak terlambat merespons ekses faktor eksternal itu. *** Selanjutnya.....

TIDAK menunggu terlalu lama lagi, perangkat nirawak, drone, yang tengah diujicoba Huawei Global Industry Vision pada 2025 sudah akan melayani sektor industri dan transportasi di langit digital (di bawah 1.000 meter). Pasar saat itu mencapai 33,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp474,6 triliun. Laporan terbaru Huawei itu dirilis perhelatan Huawei Global Analist Summit (HAS) 2018 yang diikuti pakar dari seluruh dunia pada 17—19 April di Shenzhen, Tiongkok. "Langit digital segera terwujud yang bakal dipicu dengan pengembangan industri drone yang begitu pesat serta penerapan teknologi berbasis 5G," tulis laporan itu. (Kompas.com, 18/4) Berdasar analisis Huawei, aplikasi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di sektor transportasi akan bisa menekan kemacetan di jalan raya hingga 86% pada 2025. Hal itu disampaikan Chief Strategy Marketing Officer Huawei, William Xu, pada pidato pembukaan HAS 2018 dengan tema Envision fully connected intelligent world. "Ke depan transportasi plus intelligence. Jika digabungkan bisa mereduksi kemacetan hingga 86%. Ongkos transportasi juga direduksi hingga 56%," ujar Xu. Transportasi berbasis AI bukan hanya mobil otonom atau mobil yang terkoneksi internet, tetapi juga lampu lalu lintas yang terhubung dengan pusat data. Data HAS 2018 menyebut, akibat koneksi transportasi dan AI, akan terjadi koneksi 5G mencapai 1,1 miliar koneksi di 2025. Diperkirakan 200 juta kendaraan yang terkoneksi dengan jaringan internet pada 2025, 60 juta di antaranya terkoneksi dengan jaringan 5G. Pasar mobil terkoneksi internet itu diperkirakan melampaui 145 miliar dolar AS atau Rp1.993 triliun pada 2025. Taksi terbang ini sudah pernah dipamerkan di ajang Mobile World Congress (MWC) di Barcelona, Spanyol, 2016. Kendaraan otonom yang berfungsi sebagai infrastruktur mendukung model bisnis taksi terbang, tidak perlu runway. Kendaraan bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal layaknya helikopter. Pemanfaatan wilayah udara (langit digital) untuk transportasi itu akan menyisakan ruang yang lebih hijau di daratan. Jalanan yang tadinya dipadati kendaraan bermotor bisa kembali digunakan untuk lahan hijau atau ruang komunitas. Selain angkutan penumpang, pemanfaatan drone untuk pengiriman barang (logistik) justru lebih masif. "Sistem logistik manual akan punah, kompetisi industri logistik akan ditentukan oleh inovasi dan layanan yang berbasis personal," tulis laporan. ***http://www.lampost.co/berita-aplikasi-ai-di-transportasidrone-jadi-taksi-terbang Selanjutnya.....

ESENSI pengkhianatan kaum intelektual dari pemikiran Julien Benda dalam La Trahision Des Clercs ialah ketika ada intelektual yang menyalahgunakan intelektualitasnya untuk menjadi budak kekuasaan maupun mengelabui masyarakat awam demi mengejar materi serta keuntungan pribadi dan menjadi hamba nafsu serakah. Saat ada gejala itu terjadi, lonceng peringatan berdentang dari komunitas kaum intelektual. Karena komunitas intelektual kumpulan orang tercerahkan, hingga terang benderang, komunitasnya pun segera tahu untuk siapa lonceng itu berbunyi. Tentu saja komunitas intelektual punya tradisi mengatasi setiap masalah yang timbul dalam komunitasnya. Salah satunya mendorong lembaga formal untuk mengambil langkah preventif bagi masyarakat umum atau publik yang jadi korban pengkhianatan intelektual itu, maupun merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkannya. Atas dentang lonceng yang membahana dari komunitas intelektual, beberapa lembaga formal memproses sesuai dengan bidang kewenangannya. Kepolisian menyelidiki sisi pidananya berdasar pada laporan sekelompok wartawan yang menyerahkan bukti-bukti laku lajak sang intelektual telah melecehkan profesi kewartawanannya. Karena hal itu dilakukan lewat media sosial, sanksi sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disiapkan. Lembaga formal berikutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk komite etik untuk menyimak pelanggaran etika yang terjadi. Di komite etik ini justru banyak jenis pelanggaran yang didalami. Pertama, legalitas pelaksanaan survei. Ada aturan formal, setiap lembaga survei wajib mendaftar di KPU untuk melakukan survei terkait pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang tahapannya sedang berjalan. Namun, sang intelektual tidak mendaftarkan lembaga surveinya, sehingga surveinya oleh lembaga yang berwenang itu dinyatakan ilegal. Kedua, surveinya dilakukan secara curang. Salah satu peserta pilkada disisihkan dalam surveinya, diberi kualifikasi tidak bakal terpilih. Padahal, pemungutan suara pilkadanya saja belum dilakukan, sehingga sudah dinyatakan kalah sebelum pertandingan. Ketiga, keharusan netralitas aparat sipil negara (ASN) dalam pilkada. Ternyata sang intelektual seorang ASN aktif, surveinya tidak netral, menyakiti satu calon. Sebagai ASN aktif ia merangkap pekerjaan memimpin lembaga survei. Jadi, tidak disiplin. Apa pun akhirnya, kasusnya menjadi catatan terkait tema besar Pengkhianatan Kaum Intelektual. Selanjutnya.....

MENTERI Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri membantah tuduhan bahwa tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok telah menyerbu Indonesia. Yang benar, tegas Dhakiri, justru tenaga kerja Indonesia (TKI) yang “menyerbu” Tiongkok. Isu serbuan TKA asal Tiongkok ke Indonesia bertubi-tubi viral di medsos sejak keluarnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Padahal, perpres itu sebenarnya memperketat penggunaan TKA, tapi oleh penyebar isu dipelitir membuka keran memasukkan TKA asal Tiongkok. Hanif merujuk data Bank Dunia dan BPS, jumlah TKI di luar negeri per akhir 2017 mencapai 9 juta orang. Di Malaysia (55%), Arab (13%), Tiongkok (10%), Hong Kong (6%), dan Singapura (5%). Di Tiongkok itu termasuk di Taiwan 200 ribu orang, dan di Makau 20 ribu orang. Sedangkan jumlah TKA asal Tiongkok yang bekerja di Indonesia per akhir 2017 hanya 24.800 orang. (Kompas.com, 23/4/2018) Hanif mengaku sudah sering membantah isu Indonesia banjir TKA asal Tiongkok. Namun, yang diberi penjelasan sulit menerima, bahkan cenderung menolak fakta dari data yang ada. "Aku harus bagaimana, dikasih datanya marah, dikasih penjelasan marah," keluh Hanif. Dari keluhan Hanif tampak yang dihadapi permainan politik prasangka buruk. Apa pun kebijakan atau yang dilakukan pemerintah, serta-merta disambut prasangka buruk. Lebih jauh lagi, kemudian dipelintir dengan penyebaran berita palsu atau hoaks yang meresahkan masyarakat. Permainan politik seperti itu jelas tidak sehat, tapi gejalanya justru makin menguat. Bahkan seperti kata Hanif, disodori fakta dan data yang benar justru marah, disebut retorika atau malah rekayasa. Namun rakyat yang makin dewasa dalam berdemokrasi, sebagian besar cenderung sudah bisa menilai dan memilah mana yang benar. Itu terlihat dari hasil survei Kompas yang dirilis 23 April 2018, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK terus meningkat, dari 63,1% pada April 2017 menjadi 72,2% pada April 2018. Sementara yang tidak puas jumlahnya merosot tajam, dari 36,9% pada April 2017 menjadi 27,8% pada April 2018. Dari hasil survei itu juga terlihat hasil revolusi mental, jumlah orang yang kanaah, merasa cukup dan puas atas apa yang didapat meningkat. Sementara orang yang tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah puas, sifat pendorong korupsi, populasinya terus menurun. Artinya, kalau permainan politik prasangka buruk dilanjutkan, barisan pendukung usaha yang benar (pemerintah) akan terus bertambah panjang. *** Selanjutnya.....

PERATURAN Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing disambut salah tanggap dengan prasangka buruk sekali. Perpres itu dituduh membuka keran bagi masuknya tenaga kerja asing (TKA), hingga DPR akan membentuk Pansus. Video masuknya pekerja asal Tiongkok ke Morowali lewat bandara Kendari 2015 pun diviralkan seolah itu terjadi hari ini. Padahal perpres itu dibuat untuk mengisi kekosongan aturan yang ketat terhadap TKA (ekspatriat) di negeri kita. Semua negara punya aturan ketat bagi ekspatriat. Selama ini tanpa aturan yang ketat, TKA bludas-bludus keluar masuk negeri kita. Maka dibuatlah perpres untuk memperketat aturannya. Segala syarat harus dipenuhi, disertai dengan sanksi, ditetapkan perpres itu. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja RI, hingga akhir 2017 jumlah TKA di negeri kita sebanyak 126.006 orang. Itu tentu bilangan yang relatif kecil dibanding dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi ekspatriat di luar negeri sebanyak lebih empat juta orang. Data itu menunjukkan kita belum perlu terlalu khawatir terhadap TKA, apalagi menganggap mereka merampas hak pekerja lokal. Dan tentu, perpres itu untuk menjaga agar kondisi yang baik itu tetap terpelihara. Meski demikian, dalam pergaulan masyarakat antarbangsa, kita harus bersikap adil dalam perlakuan terhadap ekspatriat. Kalau kita berharap ekspatriat kita di negeri orang diperlakukan dengan baik, kita harus memberi contoh perlakuan yang baik pada ekspatriat di negeri kita. Mengenai video masuknya tenaga kerja asal Tiongkok ke Morowali lewat bandara Kendari yang viral itu, Media Relation PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Dedi Kurniawan menjelaskan itu video tahun 2015. Sekarang, kata Dedi, di 12 perusahaan dalam lokasi IMIP terdapat 3.000 orang TKA, yang bekerja bersama 21.662 orang tenaga kerja lokal dalam negeri. (Antara/Matauli, 14/4/2018) Dedi menjelaskan para TKA itu bekerja dengan standar kualitas tinggi, dengan izin serta dokumen lengkap. IMIP perusahaan pengelola kawasan industri pertambangan khususnya bahan mineral nikel, sebagai pengembang kawasan industri terintegrasi. Perusahaan ini kerja sama antara Tsinghan Group dari Tiongkok dan Bintang Delapan Group dari Indonesia. Itu sekadar contoh, investasi yang membuka lapangan kerja buat puluhan ribu warga lokal masih harus memakai TKA untuk kualifikasi teknis tertentu. Semua itu harus dibuatkan aturan yang jelas, seperti Perpres TKA. Selanjutnya.....

KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin memuji kepribadian Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin yang rendah hati. Dia juga salut pada etos kerja Jokowi yang tanpa henti terus bekerja untuk terus membangun Indonesia. Menurut Ma'ruf, hal itu terlihat dari upaya keras Jokowi membangun infrastruktur hingga ke pelosok Indonesia. "Saya terus terang, saya tertarik dengan kepribadian Pak Jokowi sebagai presiden. Beliau itu orangnya tidak marasa pintar," kata Ma'ruf yang hadir besama Jokowi di Harlah ke-45 PPP di Semarang. (Kompas.com, 14/4) Kata Ma'ruf, Jokowi pernah menyampaikan bahwa dirinya bukan orang pintar dan juga bukan ketua umum partai seperti Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Jokowi juga mengaku kepadanya bukan orang kaya. Karena itu, lanjut Ma'ruf, Jokowi mengaku menyerahkan semuanya kepada Allah swt. "Apa saya bilang? Kalau pun begitu Pak Jokowi yang dipilih Allah untuk jadi presiden. Pak Jokowi, saya bilang, 'Kalau Allah menetapkan orang untuk jadi apa-apa cuma kun faya kun (jadilah, maka jadilah). Dan Bapak sekarang mendapatkan kun faya kun itu, bukan orang lain'," ujar Ma'ruf. "Kenapa Allah memilih Bapak? Saya bilang, ada di diri Bapak itu ada sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Karena itu, Allah menitipkan bangsa dan negara ini kepada Bapak untuk mengawal dan membangun kesejahteraan bangsa dan negara ini," tambah Ma'ruf. Pernyataan Ma'ruf Amin bahwa Jokowi menjadi presiden merupakan pilihan Allah itu, senada dengan ungkapan universal demokrasi atas hasil pemilihan umum langsung oleh rakyat seperti di Indonesia, vox populi vox Dei—suara rakyat suara Tuhan. Jadi pernyataan Ma'ruf itu sudah umum dan lazim. Namun, karena pernyataan itu mengacu pada pengakuan Jokowi bahwa dirinya tidak pintar dan tidak kaya sehingga pasrah menyerahkan semuanya kepada Allah, di situlah letak hikmah atau pelajarannya. Yakni, kepasrahan itu merupakan keniscayaan sikap Jokowi bahwa tiada daya upaya kecuali atas izin Allah. Sekaligus itu mengaktualkan kepribadiannya yang rendah hati, bahwa segala sesuatu hasil pembangunan yang dicapai bukanlah berkat kehebatan Jokowi dan pemerintahannya, melainkan semata anugerah Illahi Robbi. Pada ujungnya semua kembali ke Haribaan Allah, itulah letak pentingnya khazanah dari uraian Ma'ruf Amin. Segala daya dan upaya ditempuh untuk menggapai rida Allah. Bukan menepuk dada, ini hasil kerja pintar saya! *** Selanjutnya.....

POLEMIK membuat simpang-siur data utang luar negeri (ULN) Indonesia, dengan kesan menakut-nakuti rakyat bahwa di pundaknya dipikulkan utang negara sangat berat. Gejala demikian jelas kurang sehat karena secara berkala Bank Indonesia (BI) merilis perkembangan ULN. Rilis BI tentang ULN 15 Maret 2018 menyebut ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3% (yoy) menjadi 357,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.915 triliun (kurs Rp13.750/dolar AS). Perinciannya, 183,4 miliar dolar AS atau setara Rp2.521 triliun utang pemerintah; dan 174,2 miliar dolar AS atau setara Rp2.394 triliun utang swasta. Direktur Departemen Statistik BI, Tutuk SH Cahyono menyatakan pertumbuhan ULN itu sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan serta berbagai kegiatan lainnya. "Pertumbuhan ULN Indonesia per akhir Januari 2018 bersumber dari pertumbuhan ULN sektor swasta sebesar 6,8% (yoy) serta sektor pemerintah dan bank sentral sebesar 13,7% (yoy)," ujar Tutuk. (Kompas.com, 15/3/2018) Tutuk mengatakan struktur ULN sektor pemerintah dan bank sentral tetap sehat. Hal ini terlihat dari jangka waktu yang didominasi oleh ULN jangka panjang, yaitu 98,1% dari total. Kenaikan ULN sektor pemerintah dan bank sentral dibanding bulan sebelumnya 2,8 miliar dolar AS, didorong oleh naiknya ULN jangka panjang sebesar 1,8 miliar dolar AS. Dari sisi instrumennya kenaikan ULN tersebut dipicu oleh arus masuk dana asing pada surat berharga negara (SBN) serta peningkatan pinjaman yang didominasi project loan, yang naik 1,2 miliar dolar AS dibanding dengan bulan sebelumnya. Sedang di sektor swasta, peningkatan pertumbuhan ULN jangka panjang menjadi 3,9% (yoy), sementara pertumbuhan ULN jangka pendek melambat jadi 13,8%. Dari sisi instrumen, loan agreement ULN swasta naik 1,1% (yoy), sedang ULN dalam bentuk utang dagang dan surat utang mengalami penurunan. Dari total ULN akhir Januari 2018 sebesar 357,5 miliar dolar AS atau Rp4.915 triliun, pada akhir Februari 2018 turun 1,3 milar dolar AS menjadi 356,2 miliar dolar AS atau Rp4.897 triliun (kurs Rp13.750/dolar AS). Penurunan ULN tersebut terjadi karena pemerintah membayar utang yang jatuh tempo. Kondisi ini secara nyata mencerminkan pengelolaan utang Indonesia bagus karena bisa melunasi utang jatuh tempo tepat waktu. Dengan data ULN pemerintah dan swasta yang jelas itu, diharapkan warga tidak mudah jadi korban manipulasi isu utang untuk menakuti dan membingungkan masyarakat. *** Selanjutnya.....