MESKI baru berakhir 2 September lusa, pesta olahraga bangsa-bangsa Asia, Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang sudah dapat disimpulkan sukses penyelenggaraannya, sukses pula prestasi yang dicapai bangsa Indonesia. Sukses penyelenggaraan dimulai sejak upacara pembukaan Asian Games pada 18 Agustus yang spektakuler. Dengan penyelenggaraan Asian Games sebagai pertaruhan martabat bangsa, sajian di pembukaan itu mencerminkan ketinggian dan kemajuan bangsa Indonesia. Diharapkan, sampai penutupan yang tersisa beberapa hari ini, tidak ada hal yang bisa mengurangi nilai tinggi yang telah dicapai tersebut. Salah satu dasar sukses penyelenggaraan Asian Games adalah pengedepanan sportivitas bangsa. Dari sportivitas para atlet dan pelatih di arena pertandingan, hingga sportivitas warga yang dengan animo besar untuk menonton tetap tertib antre beli tiket di berbagai lokasi pertandingan. Bahkan ketika kehabisan tiket, mereka tetap tertib menonton pertandingan lewat layar lebar yang disediakan di luar. Dengan semua sukses aspek penyelenggaraan Asian Games terlihat peradaban bangsa ini makin maju. Kemudian sukses prestasi. Bukan hanya diukur dari perolehan medali melampaui target yang diberikan Presiden Jokowi 16 medali emas. Atau, perolehan medali dan peringkatnya lebih baik dari yang dicapai di Asian Games 2014 dengan 4 medali emas dan peringkat ke-17. Tapi, sukses prestasi ini mencapai yang terbaik sepanjang sejarah sejak Indonesia mengikuti Asian Games perdana di New Delhi 1951. Termasuk, sukses prestasi ini melebihi keberhasilan di Asian Games 1962 di Jakarta, Indonesia memperoleh 51 medali terdiri dari 11 emas, 12 perak, dan 28 perunggu. Atas semua dimensi sukses tersebut, editorial Media Indonesia (29/8/2018) menyebut, Asian Games 2018 merupakan momentum kebangkitan olahraga nasional di tingkat internasional. Momentum itu terlihat pada posisi Indonesia di peringkat keempat dari 45 negara Asia, setelah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Ke depan tentu upaya kita harus lebih serius meningkatkan prestasi ke tingkat yang lebih tinggi, Olimpiade Tokyo 2020. Modal Indonesia adalah medali emas Olimpiade dari bulu tangkis yang telah diraih Alan Budikusuma (1992), Susi Susanti (1992), Rexy Mainaky/Ricky Subagja (1996), Tony Gunawan/Candra Wijaya (2000), Taufik Hidayat (2004), dan Markis Kido/Hendra Setiawan (2008). Dengan itu, plus empat besar Asian Games 2018, kita tidak berangkat dari nol ke Olimpiade Tokyo 2020. Selanjutnya.....

INFLASI Juli 2018 menurut data BPS sebesar 0,28%, inflasi tahun kalender (Januari—Juli) 2018 sebesar 2,18%, dan inflasi tahun ke tahun (Juli 2018 terhadap Juli 2017) sebesar 3,18%. Inflasi rendah ini tercapai berkat kiat para pengusaha menekan harga jual produknya meski biaya produksi naik akibat lonjakan kurs dolar AS. Inflasi tahun ini yang amat rendah itu, terutama jika dibanding dengan inflasi tahun 2014 sebesar 8,36% (yoy). Kiat pengusaha produsen dengan menekan harga jual produknya itu tertangkap oleh survei khusus sektor riil Bank Indonesia (BI) terhadap 147 perusahaan dengan aktivitas ekspor/impor dan atau utang luar negeri. Ditemukan, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung pada kenaikan biaya produksi. Tetapi, pelaku usaha memilih mempertahankan harga jual, tentu dengan konsekuensi penurunan margin. "Upaya pelaku usaha untuk mempertahankan harga jual di tengah pelemahan rupiah adalah dengan mengurangi margin usaha dan efisiensi biaya lain," jelas BI dikutip Kompas.com dari laman bi.go.id (27/8/2018). Dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2018, BI mencatat pelemahan nilai tukar rupiah berdampak terhadap inflasi di tingkat pedagang besar. Hal itu dicerminkan kenaikan Indeks Harga Pedagang Besar (IHPB) yang pada Juni 2018 tercatat sebesar 6,59%, atau meningkat dari September 2017 sebesar 2,09% (yoy). Sedangkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2018 sebesar 3,12%, turun dibanding posisi September 2017 pada 3,72%. Artinya, meski ada inflasi di tingkat produsen atau pedagang besar yang terlihat pada IPHB, dampak terusannya tidak dirasakan di tingkat konsumen. Dalam hal ini BI memandang inflasi IPHB tidak diikuti dengan tekanan inflasi IHK atau dampaknya di tataran konsumen masih bersifat terbatas. "Perkembangan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, seperti struktur pasar yang lebih kompetitif, kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, dan strategi penentuan harga oleh pelaku usaha yang lebih memilih untuk mengurangi margin keuntungan daripada menaikkan harga," tulis BI. Pengorbanan para pengusaha agar ekonomi stabil ini layak diapresiasi. Termasuk oleh buruh, karena ekonomi stabil pemenuhan hak-hak buruh oleh pengusaha terjamin. Dengan suasana kerja yang kondusif, buruh terjamin mendapat kenaikan upah minimum tahunan, sebesar pertumbuhan ekonomi tambah inflasi. Dukungan buruh mendukung kemampuan perusahaan untuk bertahan di tengah badai krisis global. Selanjutnya.....

AMERIKA Serikat (AS) menunda denda terhadap Indonesia sebesar 350 juta dolar AS atau Rp5 triliun. Sanksi itu diajukan AS ke organisasi perdagangan dunia (WTO) karena Indonesia dinilai tidak mengindahkan putusan WTO yang memenangkan AS dan Selandia Baru terhadap pembatasan impor produk daging dan hortikultura, 2017. Dalam rapat panel WTO 22 November 2017, Indonesia diharuskan mengubah ketentuan impor produk hortikultura dan produk hewan. Sebenarnya Indonesia telah merevisi regulasi dan menerbitkan Permendag Nomor 64 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Juga Permendag Nomor 65 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Sesuai dengan putusan WTO, revisi paling lambat dilakukan 8 bulan atau 22 Juli 2018. Namun, meski Indonesia telah memenuhi putusan WTO itu, AS tetap mengajukan denda ke WTO. Karena itu, 15 Agustus 2018 lalu delegasi Indonesia dipimpin Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurman, bertemu delegasi AS di Jenewa, Swiss. Usai pertemuan itu AS mengirim surat ke WTO untuk menunda denda terhadap Indonesia. Terkesan gugatan AS ke WTO akibat miskomunikasi, didorong gairah unjuk kekuatan penguasa negerinya. Padahal, impor Indonesia untuk produk hortikultura AS seperti kedelai, lebih satu juta ton setiap tahunnya. "Dengan komunikasi yang kami buat, kemudian AS telah mengirim surat ke WTO untuk ditunda dulu," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Jumat. (Kompas.com, 24/8/2018) Setelah penundaan ini, lanjut Enggar, Pemerintah Indonesia akan kembali melakukan pembicaraan dengan AS setelah adanya pertemuan kedua negara tersebut. Upaya Pemerintah Indonesia mengadakan dialog langsung dengan Pemerintah AS ini diharapkan bisa mengurangi secara signifikan ekses negatif perang dagang terhadap ekonomi nasional. Sebab di sisi lain, perang dagang AS-Tiongkok makin seru. Justru setelah pertemuan kedua pihak di Washington awal pekan lalu, Kamis (23/8/2018) AS menerapkan gelombang kedua tarif impor terhadap produk-produk dari Tiongkok dengan total nilai 16 miliar dolar AS. Ini direspons Tiongkok lewat Menkeu Liu Kun dengan menegaskan mereka akan terus melawan apabila AS menerapkan lebih banyak tarif impor. Dengan hubungan Pemerintah Indonesia yang baik dengan Pemerintah AS maupun Tiongkok, tinggal dampak tidak langsung perang dagang antara keduanya yang harus diantisipasi. *** Selanjutnya.....

INSTRUKSI Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 mengerahkan 19 menteri dan sejumlah lembaga negara, seperti TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan para kepala daerah setempat untuk melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa Lombok, NTB, serta untuk pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dikerahkannya kekuatan Pemerintah Pusat nyaris di semua bidang kehidupan menunjukkan upaya Pemerintah Pusat komprehensif untuk pemulihan segala dimensi kehidupan masyarakat terdampak bencana. Secara jelas Inpres menyebut sembilan cara rehabilitasi yang harus dilaksanakan, yakni (1) Perbaikan lingkungan bencana. (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum. (3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. (4) Pemulihan sosial psikologis. (5) Pelayanan kesehatan. (6) Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. (7) Pemulihan keamanan dan ketertiban. (8) Pemulihan fungsi pemerintahan. Dan, (9) Pemulihan fungsi pelayanan publik. Sementara rekonstruksi terdiri dari delapan aksi, yakni (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana. (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. (3) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. (4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. (5) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. (6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. (7) Peningkatan fungsi pelayanan publik. Dan, (8) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. "Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali diselesaikan paling lambat pada akhir Desember 2018 dan sarana lain paling lambat Desember 2019," tulis Inpres itu. (Kompas.com, 25/8) Inpres bertanggal 23 Agustus 2018 memberi instruksi khusus ke para menteri koordinator (menko) untuk sesuai bidang tanggung jawabnya memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi. Presiden menegaskan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung pemerimtah daerah provinsi dan kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat, berkoordinasi dengan BNPB. Dengan komprehensifnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, diharapkan kehidupan masyarakat segera pulih dengan rumah dan bangunan tahan gempa. Selanjutnya.....

PM Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan negerinya harus belajar banyak dari Tiongkok, terutama bagaimana Tiongkok mampu menyediakan makanan, teknologi, dan lapangan kerja bagi 1,4 miliar orang warganya. Mahathir, yang menyatakan itu setelah lima hari kunjungan kerjanya ke Tiongkok pekan lalu, menambahkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya, Tiongkok juga masih memproduksi beras yang cukup untuk keperluan ekspor. "Malaysia, dengan penduduk 30 juta orang, hanya mampu menghasilkan beras untuk 70% warganya meski pemerintah sudah memberikan subsidi pupuk," ujar Mahathir. (Kompas.com, 22/8) Salah satu tempat yang dikunjungi Mahathir di Negeri Tirai Bambu adalah Akademi Ilmu Pertanian Tiongkok dan Taman Inovasi Teknologi dan Ilmu Pertanian Nasional. Ia juga mengunjungi markas besar Alibaba Group di Hangzhou dan bertemu sang pendiri, Jack Ma. Sebagai hasil kunjungannya itu, Mahathir melanjutkan Malaysia juga harus belajar dari Tiongkok cara memasarkan produknya lewat dunia maya, tidak hanya ke pasar domestik tetapi juga dunia. "Warga desa bisa memasok kebutuhan seluruh negeri, bahkan dunia, dengan menjual produk secara online. Kita tidak mungkin hidup dalam kemiskinan," tambah Mahathir. Berikutnya, Mahathir menegaskan Malaysia juga bisa belajar dari Tiongkok tentang bagaimana cara negeri itu menyediakan lapangan kerja bagi 15 juta sarjananya setiap tahun. "Angka pengangguran begitu tinggi di Malaysia karena kita tidak bisa memberikan cukup lapangan kerja, tetapi memang sejumlah orang tidak mau bekerja," tukas Mahathir. Kesan berbeda dikemukakan Mahathir dari pengalamannya naik kereta api supercepat dari Hangzhou ke Beijing. Menurut dia, Malaysia belum membutuhkan jaringan kereta api supercepat. "Kereta api ini bergerak di kecepatan 300 kilometer per jam. Anda tidak butuh kereta dengan kecepatan ini dari Kuala Lumpur ke Singapura," ujarnya. Saat yang sama, Mahathir mengkritik Najib Razak yang mengucurkan dana 72 miliar ringgit (Rp256,4 triliun) hanya untuk mengurangi beberapa menit masa perjalanan. Pekan sebelumnya, Mahathir, dikutip Channel News Asia pada Jumat (17/8), mengatakan tantangan yang dihadapinya, kerusakan yang ditimbulkan pemerintahan sebelumnya. Jumlah utang yang dibuat pemerintahan terdahulu mencapai triliunan ringgit. "Membayar bunganya saja sudah membuat kami bangkrut. Apalagi jika harus mengembalikan utang utama," kata Mahathir menyebut beratnya beban utang warisan rezim terdahulu. Selanjutnya.....

FENOMENA peningkatan suhu permukaan bumi yang intens dan ekstrem saat ini akan terjadi selama empat tahun ke depan. Florian Sevellec dan tim peneliti dari National Center of Scientific Research (Inggris) melaporkan hasil penelitian metode PROCAST (PRObabilistic foreCAST), dipetik Independent UK, Rabu (15/8). Selama empat tahun ke depan—atau bahkan lebih—kita akan melihat fenomena suhu tinggi yang tidak wajar. Menurut Sevellec, fenomena itu bukan lagi perubahan iklim antropogenik atau efek rumah kaca yang sering diisukan sebagai penyebab utama pemanasan global. Melalui metode penelitian itu terlihat bentuk-bentuk baru penyebab perubahan iklim muncul lebih banyak yang bukan disebabkan oleh perilaku manusia. Prediksi Sevellec, suhu udara mungkin akan sangat tinggi pada 2018—2022. Hal itu diikuti meningkatnya suhu permukaan laut. Ia berharap fenomena tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena tingginya panas—pada kondisi tertentu—bisa menyebabkan badai tropis. Turut meningkatnya suhu permukaan laut itu juga menunjukkan gejala hiatus yang terjadi sepanjang 1998 hingga 2013 telah berakhir. Hiatus adalah sebuah gejala perubahan suhu permukaan global melambat karena laut menyerap panas yang berlebih kemudian mendistribusikan energi ke dalam bumi. (Kompas.com, 15/8) Untuk mengatasi pemanasan global yang terus meningkat, tahun lalu muncul gagasan rekayasa iklim atau geoengineering. Beberapa ilmuwan percaya menembakkan aerosol sulfat ke angkasa akan membantu mendinginkan bumi. Ide ini datang dari erupsi gunung berapi, ketika terjadi letusan, aerosol yang terbentuk saat erupsi terlempar ke atmosfer menciptakan lapisan efektif yang menghalangi sinar matahari. Bumi pun menjadi dingin karena sinar matahari terhalang. Namun, peneliti University of Exeter yang menyimulasikan injeksi aerosol menemukan dampak buruknya, memengaruhi iklim antara tahun 2020—2070. Peneliti juga menemukan adanya konsekuensi negatif, antara lain kekeringan dan angin topan. Penyemprotan di belahan bumi utara akan menimbulkan kekeringan di sub-Sahara dan India. "Baik untuk sebagian daerah, tetapi akan buruk untuk bagian lain di bumi," kata Anthony Jones, peneliti tersebut, dikutip Kompas.com dari Verge (14/11/2017). Usaha mengurangi pemanasan global lewat membatasi buangan CO2, saat ini terhambat oleh sikap Trump menarik AS dari kesepakatan Paris. Bumi pun jadi bertambah panas. *** Selanjutnya.....

KAKBAH sebagai pusat bumi sekaligus poros waktu dalam almanak Hijriah, sudah dibahas mendalam di buku Kakbah Poros Dunia yang diterjemahkan Iwan Nurdaya Djafar dari buku Saad Muhammad Al-Marsafy berdasar hasil penelitian Prof Dr Husain Kamaluddin yang dipublikasikan The Egyptian Scholar of The Sun and Space Research Center, Kairo, Mesir. Teori Husain Kamaluddin didasarkan pada pendekatan matematika dan kaidah yang disebut spherical triangle. Hasilnya, Mekah berada tepat di pusat daratan bumi. Ia gambar peta dengan proyeksi komputer arah kiblat, hasilnya Mekah merupakan pusat dari suatu lingkaran yang melintasi semua benua. Hasil penelitian yang dirilis pada 1997 ini sekaligus membantah bahwa Greenwich adalah poros bumi, yang selama ini menjadi titik nol bujur timur dan bujur barat lingkaran bumi, yang titik 180 derajat kedua bujur bertemu di Pasifik dan dijadikan batas hari. Posisi Greenwich sebagai poros bumi tidak didasarkan pada bukti ilmiah, tapi hanya berdasar kesepakatan konferensi garis bujur di Washington DC1884. Berdasar peta proyeksi yang dibuat Husain Kamaluddin dengan Kakbah sebagai poros waktu sehingga hari dimulai dari waktu Arab, waktu Jakarta yang selama ini lebih cepat empat jam dari waktu Arab (berdasar almanak Masehi), maka posisi Jakarta dengan almanak Hijriah ini menjadi 19 jam 36 menit di belakang Kota Mekah (waktu Arab). Hasil penelitian Husain tersebut terbukti sesuai dengan hasil peneropongan hilal dari seluruh wilayah Indonesia hingga Pakistan yang berulang setiap menjelang Idulfitri maupun Iduladha tidak bisa melihat hilal, padahal pada hari yang sama hilal bisa dilihat di Arab. Artinya, waktu Arab sebagai awal hari pada almanak Hijriah, sehingga de facto wilayah Indonesia hingga Pakistan berlebaran sehari kemudian. Meskipun demikian, tidak mudah menerapkan waktu Hijriah yang telah ditemukan sejak 1997 dan selalu dibuktikan serta diikuti oleh sidang isbat Kementerian Agama dengan menetapkan Hari Raya sehari di belakang Arab Saudi. Karena, soal waktu ini sensitif justru di kalangan umat muslim sendiri yang mindset-nya sudah terpola almanak Masehi, yang menempatkan Indonesia empat jam lebih cepat dari Arab. Setiap kali sidang isbat yang diikuti para ulama pimpinan ormas Islam nasional itu memutuskan Lebaran (Idulfitri dan Iduladha) sehari di belakang Arab Saudi, semestinya menjadi sosialisasi almanak Hijriah dengan bukti fakta nyata hasil peneropongan di seluruh Tanah Air. Selanjutnya.....