RAKSASA toserba ritel daring terbesar dunia, Amazon, mulai membuka gerai ritel tanpa kasir, Amazon Go, di Seattle, Chicago, dan New York, sebagai awal dari 3.000 gerai yang akan dibuka di seluruh Amerika Serikat hingga 2021. Awalnya, Desember 2016 Amazon Go dibuka di Seattle hanya untuk karyawan Amazon. Kemudian dibuka untuk publik. Jika Amazon melanjutkan program ini, bisa menjadi ancaman bagi gerai toserba yang merupakan pemain lama, seperti 7-Eleven, Walmart, dan Target. Utamanya mereka, para pemain lama, harus menanggung biaya tambahan karena masih menggunakan cara pembayaran dengan kasir konvensional. Setiap gerai Amazon Go beroperasi dengan menggunakan ratusan kamera dan sensor untuk mendeteksi barang apa saja yang diambil seorang pelanggan dari raknya. Tagihan atas daftar barang yang diambil pelanggan tersebut akan dikirimkan lewat kartu kredit atau ponsel pintar pelanggan yang sebelumnya telah memasang aplikasi untuk berbelanja di gerai Amazon Go. Model toko Amazon Go memungkinkan pelanggan berbelanja hanya dengan menggunakan ponsel pintar. Pelanggan yang telah memiliki aplikasi gerai Amazon Go harus memindai akun mereka saat masuk ke toko untuk berbelanja. Pemindaian hanya berlangsung beberapa detik. Ketika selesai belanja, pelanggan bisa langsung pergi membawa belanjaannya tanpa mengantre di kasir. Pelanggan akan menerima tagihan belanja lewat ponsel mereka. Betapa banyak waktu bisa dihemat dengan penerapan aplikasi belanja ini. (Kompas.com, 21/9/2018) Amazon sebagai perintis sukses toko daring, yang dimulai dengan toko buku online, juga kembali membuka gerai toko buku yang melayani langsung pelanggan. Khusus hanya menyediakan buku-buku yang best seller, agar penggemar buku tidak mengalami kesulitan atau kehabisan edisi yang sering diperebutkan. Sukses bisnis daring Amazon menjadikan pendiri sekaligus CEO perusahaan tersebut, Jeff Bezos, menurut majalah Forbes sebagai orang terkaya di dunia pada 2018. Total kekayaan pria berusia 54 tahun itu pada 2018 mencapai 127,3 miliar dolar atau sekitar Rp1.752 triliun. Kekayaan Bezos pada 2018 naik 0,9% atau sebesar 1,1 miliar dolar AS atau Rp15,1 triliun dibanding 2017. Penjualan Amazon pada liburan akhir 2017 mencapai 60 miliar dolar AS dalam satu minggu. Layanan pengiriman Amazon, salah satunya Prime Now, mencatat pengiriman lebih dari 4 juta paket dalam waktu tujuh hari. Demikian gambaran bisnis Amazon. Selanjutnya.....

PEMILU damai dengan kampanye tanpa hoaks dan ujaran kebencian yang menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), telah dideklarasikan di seluruh negeri Minggu (23/9). Selama ini orang lancung menyebar hoaks dan SARA lewat media sosial (medsos). Bisa dipahami jika inti dari deklarasi itu praktiknya menjinakkan medsos. Kapolri Tito Karnavian sebelum deklarasi itu telah mengultimatum akan menindak tegas siapa pun yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian berbau SARA. Contoh tindakan tegas itu ditunjukkan dengan para penyebar hoaks demo mahasiswa di MK yang rusuh. Sejumlah orang dari berbagai daerah sebagai pelakunya diringkus dalam waktu singkat. Semua tersangka terancam hukuman berat sesuai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tugas kepolisian mengawasi lalu lintas informasi di medsos tentu dapat diandalkan untuk membersihkan konten medsos dari hoaks dan SARA. Namun itu cenderung hanya terjadi ketika pelakunya awam dalam teknik medsos, baik terkait teknik perinternetan maupun permainan bahasa. Masalah yang justru dewasa ini membuat medsos tidak sehat, adalah apa yang lazim disebut buzzer. Mereka umumnya sangat ahli secara teknik mengerjai gambar, memelintir, dan memutar balik narasinya. Bagian ini yang juga perlu dibersihkan dalam usaha membuat internet jadi sehat. Dengan hasil kerja buzzer yang masih terselip di medsos, para pengguna medsos jadi terasa kurang nyaman. Padahal, kenyamanan pengguna di medsos menjadi prasyarat untuk bertahan menggunakan medsos. Kalau banyak pelintiran buzzer yang lolos, pengguna jadi muak dan segera pindah laman. Bersihnya medsos dari buah karya buzzer, memberi peluang besar bagi medsos sebagai peranti proses kultural edukatif. Selama ini banyak materi yang cukup berbobot bagi proses kultural edukatif di medsos, tetapi jadi kurang menarik karena ditimpa atau dikacaukan oleh karya buzzer yang tendensius. Bahkan, kultural edukatif di bidang politik itu sendiri, masih amat dibutuhkan bagi warga untuk berpolitik secara elegan ke masa depan. Jadi, era hoaks dan SARA yang telah dilalui menjadi pengalaman berharga bagi demokrasi bangsa kita, dengan catatan untuk tidak sekali lagi pun diulang. Pelajaran penting dalam kultural edukatif di bidang politik adalah menghormati hak-hak orang lain. Menghormati hak-hak orang lain itu inti dari etika politik. Esensinya di simpang lampu merah: orang tidak menerabas ketika orang lain mendapatkan haknya (lampu hijau). Selanjutnya.....

LEMBAGA kemanusiaan Save the Children melaporkan, sebanyak 5,2 juta bocah terancam kelaparan di Yaman, akibat perang saudara berkepanjangan. "Jutaan anak tidak tahu apakah makanan berikutnya akan tersedia," kata Direktur Save the Children Helle Thorming Schmidt. "Di sebuah rumah sakit yang saya kunjungi di Yaman Utara, bayi-bayi terlalu lemah untuk menangis, tubuh mereka letih akibat kelaparan." "Perang ini berisiko membunuh satu generasi anak-anak. Mereka menghadapi beragam ancaman, mulai dari bom, kelaparan, hingga penyakit yang sebenarnya bisa dicegah seperti kolera," tambahnya. (BBC, 19/9/2018) Sepanjang 2018 saja, Save the Children mengaku telah menangani 400 ribu anak balita yang menderita kekurangan gizi. Lembaga ini memperingatkan bahwa lebih dari 36 ribu anak bakal meninggal sebelum tahun ini berakhir. Yaman dilanda konflik sejak awal 2015 ketika pemberontak Houthi merebut kendali bagian barat negara itu dan memaksa Presiden Abduh Mansour Hadi mengungsi ke luar negeri. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan tujuh negara lainnya kemudian sepakat melakukan intervensi untuk mengembalikan kekuasaan Pemerintah Yaman yang sah karena menilai Iran berada di balik pemberontak Houthi. Pertempuran ini mengakibatkan gaji pegawai negeri dan guru tak dibayar, ada yang hingga dua tahun. Sedang yang menerima gaji pun harus menghadapi kenyataan harga pangan melonjak 68% dibanding dengan sebelum perang. Nilai mata uang Yaman juga merosot 180%. Berdasar pada data PBB, hampir 10 ribu orang tewas terbunuh dalam konflik di Yaman, dua per tiganya warga sipil. Selain itu, 55 ribu lainnya luka akibat pertempuran. Sementara Deutchs Welle melaporkan, risiko kelaparan lebih lima juta anak di Yaman itu terjadi akibat serangan koalisi Arab Saudi terhadap pelabuhan utama Hodeida masih berlanjut. Menurut Save the Children, serangan itu mengganggu pasokan bantuan kemanusiaan, yang bisa memicu bencana kelaparan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Bahkan gangguan kecil terhadap makanan, bahan bakar, dan pasokan bantuan melalui pelabuhan vitalnya bisa berarti kematian bagi ratusan ribu anak yang kekurangan gizi, tidak memperoleh makanan yang mereka butuhkan untuk tetap hidup," kata petugas Save the Children, Tamer Kirolos. Sejak agresi ke Yaman, koalisi Arab Saudi memblokade Pelabuhan Hodeida. Saudi mengklaim hal itu dilakukan untuk mencegah pengiriman senjata Iran ke Houthi. Meski, Iran menyangkal memasok senjata Houthi. Selanjutnya.....

AKIBAT terlalu lama janji guru honorer akan diterima jadi pegawai negeri sipil (PNS) tidak kunjung terwujud, banyak yang sudah lama tulus mengabdi dengan honor amat kecil saat ada proses penerimaan PNS tidak bisa diikutkan karena usianya lewat 35 tahun. Itu batas usia untuk bisa diterima jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kepada para guru honorer yang telah lewat usia masuk PNS itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhdjir Effendi meminta agar mereka tetap fokus mengajar dan mendidik para siswa. Pasalnya, menurut Mendikbud, pemerintah telah menemukan solusi bagi persoalan guru honorer yang selama ini belum rampung. "Mudah-mudahan ini solusi yang terbaik. Dengan kerendahan hati saya mohon kepada para guru untuk kembali ke sekolah masing-masing, untuk membina, mengasuh, mengantar, dan mengajar anak-anak didik kita. Tetap fokus mengajar di sekolah," ujar Muhadjir, Sabtu (22/9/2018). Pemerintah telah memberi solusi, jelas Muhadjir, para guru honorer berusia lebih 35 tahun bisa mengabdi untuk negara melalui pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Proses seleksi untuk itu akan dilakukan setelah seleksi CPNS 2018 selesai. "Untuk para guru honorer yang tidak memenuhi syarat (masuk CPNS) karena usia, pintu alternatifnya melalui seleksi PPPK dengan kualitas tetap diutamakan," kata Muhadjir. (Kompas.com, 22/9/2018) Di sisi lain, agar untuk selanjutnya tidak muncul masalah baru lagi terkait guru honorer, Mendikbud mengimbau pemerintah daerah dan kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru honorer. Menurut dia, imbauan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Mendikbud mengajak pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat agar dapat bekerja sama dalam memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan, termasuk masa depan guru. "Semua ini tidak boleh lepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah dan memikirkan masa depan guru," harap Muhadjir. Dengan guru honorer usia di atas 35 tahun menjalani seleksi PPPK dan yang berusia di bawah 35 tahun mengikuti seleksi CPNS, masalah laten guru honorer selesai. Untuk mereka yang dalam seleksi tidak memenuhi syarat kualitas yang ditetapkan, berarti mereka harus rela mencari pengabdian di bidang lain. Seleksi merupakan standar dalam rekrutmen penerimaan pekerja di semua bidang. Seleksi tersebut sekaligus menjadi saringan bagi "kelemahan" penerimaan tenaga honorer oleh pemda dan sekolah. *** Selanjutnya.....

NELAYAN kecil, pemilik kapal di bawah 5 gross tonnage (GT) dengan mesin di bawah 13 tenaga kuda (horse power/HP) berbahan bakar bensin atau solar, mendapat bantuan dari pemerintah satu paket konverter bahan bakar gas (BBG). Satu tabung gas 3 kg seharga Rp18.000 cukup untuk tiga hari. Sebelumnya, sehari 10 liter bensin Rp70.000. Pekan lalu Sekjen Kemnterian ESDM Ego Syahrial bersama Asisten Manajer Pertamina Regional Sumatera bagian Utara Muhammad Tahir menyerahkan paket konverter kepada nelayan kecil di Labuhan Batu, Sumut. "Pemberian 310 konverter ini adalah bagian dari pelaksanaan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Khususnya untuk nelayan di seluruh Indonesia," ujar Ego Syahrial, Jumat (21/9/2018). Dengan menggunakan konverter berbahan bakar elpiji, lanjutnya, penggunaan bahan bakar kapal jadi lebih hemat dan efisien. Sehingga, memberi manfaat ekonomi yang signifikan bagi nelayan kecil. "Para nelayan akan menerima regulator tekanan tinggi dan rendah pada tabung LPG, selang karet untuk mesin, tabung gas 3 kg, dan konverter kit BBM ke BBG," ujar Ego. Sementara Tahir menyatakan, "Sesuai dengan instruksi pemerintah, Pertamina telah melaksanakan pembagian paket konverter kit kepada nelayan secara bertahap sejak Oktober 2017." Hingga saat ini, untuk Sumut pembagian telah mencapai 1.042 paket dan Riau 595 paket. Untuk seluruh Indonesia hingga saat ini telah dibagikan sebanyak 23.500 lebih paket konverter kit. Selanjutnya untuk Desember 2018, sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 244 tahun 2018, dibagikan lagi sebanyak 25 ribu paket untuk 55 kabupaten/kota. (Kompas.com, 21/9) Seorang nelayan yang hadir, Syahrial, mengaku senang kapalnya kini pakai gas. Alasannya lebih hemat. Biasanya setiap hari ia harus membeli bensin 10 liter Rp70.000. "Kalau tangkapan banyak, bisalah menutupi. Kalau ikan sedang sulit, rugilah kami," ujarnya. "Kini satu gas melon seharga Rp18.000 per tabung bisa untuk tiga hari. Lebih hemat dari minyak. Jadi uangnya bisa untuk keperluan lain, kami ini nelayan kecil," tegasnya. Kebijakan yang bisa membuat nelayan kecil berhemat biaya operasional sekitar Rp150 ribu setiap hari ini, jelas amat besar artinya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan kecil di seluruh negeri. Betapa, penghematan biaya operasional yang nyata didapat tersebut jumlah per bulannya lebih besar dari UMP di Jabodetabek. Dan itu dinikmati langsung para nelayan kecil, selain penghasilan menangkap ikan. Selanjutnya.....

RODRIGO Chaves, Country Director World Bank (Bank Dunia) di Indonesia, menyatakan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas dengan mengeluarkan kebijakan tegas dan terkoordinasi telah meningkatkan ketahanan Republik Indonesia di tengah naiknya ketidakpastian global. Hal itu Rodrigo sampaikan saat merilis laporan Indonesia Economic Quarterly World Bank di Jakarta, Kamis. (Kompas.com, 20/9/2018) "Didukung oleh investasi yang kokoh, inflasi stabil, dan pasar tenaga kerja yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2% tahun ini (2018) dan juga pada tahun 2019," ujar Rodrigo dengan penegasan, kendati ketidakpastian global meningkat, hal tersebut mampu terwujud lewat beberapa indikator yang ada. Proyeksi Bank Dunia tersebut juga tidak terlepas dari fundamental ekonomi makro Indonesia yang terbilang kuat dalam kondisi saat ini. Sementara untuk 2019, keberadaan investasi dan pemilu presiden serentak dengan pemilu legislatif bisa menjadi salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kendati demikian, Lead Economist World Bank Federico Gil Sander menyatakan Indonesia perlu dinilai berhati-hati menghadapi berbagai risiko seperti volatilitas nilai tukar. Kewaspadaan juga harus atas penundaan sejumlah pembangunan infrastruktur dapat berpengaruh pada minat investor. "Namun, penundaan investasi sejumlah proyek infrastruktur adalah hal yang baik selama tidak mengganggu infrastruktur yang dinilai penting," ujar Federico. Di sisi lain, Federico menilai Indonesia sangat perlu untuk meningkatkan jumlah ekspor pada 2019 mengingat posisinya masih kalah bila dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. "Indonesia sebenarnya punya angka ekspor yang cukup, yaitu 21,6% dari PDB. Tapi ini tidak besar dibanding dengan Malaysia dan Filipina. Dengan meningkatnya infrastruktur, diharapkan ekspor akan makin meningkat," kata Federico. Penurunan ekspor yang signifikan sejak awal 2015 adalah pada mineral hasil tambang karena larangan ekspor bahan mineral mentah. Ribuan penambang menengah gulung tikar akibat tidak dibangun smelter untuk mengolah hasil tambang mereka. Para penambang menengah tentu tidak mampu membangun smelter. Semestinya pemerintah menugasi Perum Aneka Tambang untuk membangun smelter di beberapa titik, sehingga kekayaan alam yang berlimpah itu efektif menunjang ekspor dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain menggesa peningkatan ekspor di bidang lain, tentunya. Selanjutnya.....

AKHIRNYA media online berbasis di Hong Kong Asia Sentinel meminta maaf kepada mantan Presiden SBY dan Partai Demokrat atas tulisan yang berisi fitnah terhadap SBY dan partai itu terkait skandal Bank Century. "Kami sudah menarik berita tersebut, tapi kami juga meminta maaf kepada SBY, Partai Demokrat, dan berbagai pihak yang merasa tersinggung dengan artikel tersebut," tulis Asia Sentinel di laman situsnya, Rabu (19/9/2018). "Di atas semua itu, kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kerugian yang kami timbulkan atas berita tersebut." Asia Sentinel mengakui berita yang ditulis kepala editornya, John Berthelsen, adalah berita yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik. "Kami menyadari bahwa kami tidak mencari konfirmasi dari orang-orang yang namanya ditayangkan di artikel. Artikel itu tidak berimbang dan mencederai praktik jurnalisme. Artikel itu juga memuat headline yang menghasut dan tidak adil bagi Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono." (Kompas.com, 20/9) Partai Demokrat mengapresiasi sikap Asia Sentinel yang telah meminta maaf. Kendati demikian, Demokrat menegaskan langkah hukum terhadap Asia Sentinel tetap akan dilakukan. Demokrat bahkan sudah mengirim tim ke dua negara sebagai langkah untuk memperkarakan Asia Sentinel. Ini sesuai dengan instruksi SBY yang memastikan akan mengejar pemfitnahnya sampai ke ujung dunia mana pun. "Kami sudah kirim ke Hong Kong dan Mauritius untuk melakukan investigasi dan mengumpul bahan-bahan," kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Tim yang ke Hong Kong bertugas untuk mencari jejak kantor Asia Sentinel. Selain itu, tim juga akan menemui Dewan Pers Hong Kong untuk melaporkan pemberitaan yang dianggap merugikan SBY dan Partai Demokrat. Sementara di Mauritius, tim akan mengunjungi gedung pengadilan untuk mengecek materi gugatan persidangan antara Weston Capital dan LPS. Tim Demokrat semula juga hendak ke AS untuk menemukan John Bethelsen, Kepala Editor Asia Sentinel yang menulis berita itu. Namun tidak jadi, karena tim berhasil mengontak John. "Dari situlah John menyatakan bersedia minta maaf dan menarik beritanya," ujar Ferdinand. Tulisan Asia Sentinel menyeret nama SBY dan Partai Demokrat dalam skandal Bank Century tanpa konfirmasi, jelas keterlaluan. Mungkin Sentinel mau seperti Wall Street Journal (WSJ) membongkar kasus 1MDB di Malaysia hingga Najib Razak diseret ke pengadilan. Berbeda, karena WSJ dengan fakta akurat. Selanjutnya.....