SETIAP truk tangki masuk disusul antrean panjang mobil dan sepeda motor mengular sampai ke jalan raya untuk mengisi premium, jadi terpikir kenapa harus begini? Padahal, premium bukan termasuk BBM yang disubsidi, semestinya konsumen tidak harus dibuat sedramatis itu, mengintip truk tangki datang untuk antre. Melihat antrean panjang itu sekali waktu jadi teringat di Jepang, negeri yang buminya tidak mengandung minyak. Kapan saja orang mau mengisi bensin, jenis apa saja, tersedia di SPBU, termasuk minyak tanah untuk kompor pemanas pada musim dingin. Pelanggan mengisi sendiri seberapa perlunya, dengan transaksi memakai kartu debit atau sejenisnya. Tidak seorang pun terlihat petugas melayani pembeli di SPBU, semua pelanggan melakukan sendiri transaksi dan pengisiannya. Tidak ada antrean sama sekali. Segala sesuatu senantiasa berjalan baik. Semua itu bisa terjadi, utamanya karena faktor budaya. Mulai budaya di perusahaan yang melayani penyediaan minyak (corporate cultural). Segala sesuatu direncanakan dan dilaksanakan untuk memudahkan pelanggan. Kemudian, budaya masyarakatnya, berusaha selalu tertib menghormati pelayanan yang diberikan penyedia minyak, sehingga selalu melakukan transaksi dengan baik tanpa dijaga petugas sekalipun. Di negeri kita, kedua hal tersebut, budaya perusahaan dan budaya masyarakatnya, belum sampai ke sana. Di sisi perusahaan (Pertamina) utamanya karena beban yang berat dengan terus naiknya harga minyak dunia dan menguatnya dolar atas semua mata uang global. Pokok masalahnya pada posisi Indonesia sejak 2002 telah menjadi net importir BBM. Kini produksi dalam negeri sehari sekitar 750 ribu barel, sedang pemakaian 1,6 juta barel. Kekurangannya diimpor dengan harga sekitar 75 dolar AS per barel. Celakanya, pembelian 850 ribu barel per hari kekurangan itu harus dibayar dengan dolar AS. Hitung sendiri berapa banyak Pertamina harus memborong dolar dari pasar untuk membayar impor BBM. Kebutuhan dolar Pertamina ini saja bisa menaikkan kurs dolar, termasuk untuk membayar utang dan bunganya, pengamat ekonomi UI Talisa Aulia menghitung kebutuhan dolar Pertamina sekitar 140 juta dolar setiap hari. (CNBC-I, 26/10) Beban itu bukan pula bakal turun. Sebaliknya, setiap tahun kendaraan roda empat ke atas bertambah satu juta unit, dan sepeda motor tambah lebih lima juta unit. Sehingga, tanpa langkah brilian yang menghadirkan budaya perusahaan seperti di Jepang, antrean di SPBU itu bisa lebih panjang lagi. Selanjutnya.....

BUPATI Cirebon Sunjaya Purwadisastra kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat jual-beli jabatan. Jabatan camat, tarifnya Rp50 juta. Barang bukti yang disita hasil jual beli jabatan Rp385 juta, dan bukti transfer fee proyek atas nama orang lain Rp6,4 miliar. Jabatan diperjualbelikan secara murah meriah. Dibanding untuk perlengkapan kampanye calon kepala desa saja bisa habis lebih banyak dari harga jabatan camat tersebut. Atau mungkin harga jabatan sesuai dengan nilai supply-demand-nya. Adanya jual-beli jabatan pelayanan publik ini jelas berbahaya. Pasti merugikan masyarakat. Berbahaya, karena jabatan yang semestinya pelayan masyarakat itu, setelah dibeli bisa dianggap telah menjadi milik pribadi. Sebagai milik pribadi, penggunaan jabatannya bukan lagi untuk pelayan publik, melainkan lebih untuk melayani atau memenuhi kepentingan pribadi sang pejabat semata. Akibatnya, pelaksanaan tugas pelayanan publik jadi pseudomatis, hanya seolah-olah melayani publik. Padahal, sebenarnya jabatan tersebut telah disalahgunakan untuk lebih memuaskan kepentingan pribadi sang pejabat. Lebih buruk lagi, kalau dana pengeluaran untuk pembelian jabatan tersebut dianggap sebagai modal. Bukan saja harus kembali, melainkan juga harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tuntutan meraih untung sebesar-besarnya ini juga untuk bisa mempertahankan jabatan tersebut. Supaya tidak keburu dimutasi ke jabatan "kering", juga perlu "menjaga hubungan baik" dengan atasan sang penentu. Masalahnya, di tempat di mana jabatan diperjualbeljkan, juga untuk selanjutnya ada semacam persewaan jabatan. Jika sewa jabatan tersebut tidak dilunasi dalam waktu tertentu, dengan mudah dimutasi. Oleh karena itu, mutasi yang cukup frekuen dilakukan pada suatu kantor pemerintahan daerah, bisa menjadi momok bagi para pejabat. Sekaligus, mendorongnya untuk tahu diri, ada penguasa di atasnya yang mengatur jabatan yang didudukinya tersebut. Kalau cuek pada kekuasaan penentu jabatannya itu, tak perlu lama ia menunggu dimutasi. Proses jual-beli jabatan bisa secara kasar dengan patokan harga tegas sebuah jabatan, juga bisa cara halus dengan ancaman mutasi bagi yang lambat setor "sewa" jabatannya. Tapi model yang mana pun itu, membuat orang yang tidak kompeten menduduki suatu jabatan. Akibatnya, tugas pelayanan publik yang sepele pun, seperti merekam data KTP warga, bisa tidak selesai bertahun-tahun. Rakyat selalu jadi korban. *** Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi membuat rakyat mudah mengenali politikus yang suka menebar hoaks, fitnah, ujaran kebencian, memecah belah bangsa dan memprovokasi, dengan menyebutnya politikus sontoloyo. Itu ia kemukakan saat membagi sertifikat tanah gratis di Jakarta Selatan dan usai membuka pameran dagang di Serpong, pekan lalu. Dengan itu rakyat jadi lebih mudah bersikap jika ada politikus mengobral hoaks, fitnah, ujaran kebencian, memprovokasi, cukup melabelinya dalam hati: politikus sontoloyo! Setelah itu terserah rakyat, misalnya kalau politikus sontoloyo itu muncul di berita televisi, cukup pindah saluran dan tak perlu komentar. Dengan kemudahan mengenali dan melabeli politikus sontoloyo itu, orang tak lagi mudah terpancing emosinya mendengar bicara yang mengentak-entak hingga ngos-ngosan dari politikus. Cukup segera memaklumi, dasar politikus sontoloyo, ya memang begitu. Ucapan politikus sekeras apa pun dengan begitu akan dianggap angin lalu saja. Tak mengganggu pikiran lagi, apalagi mengendap di hati. Perasaan jadi tenang dan tenteram. Artinya, rakyat cukup cuek bebek menghadapi politikus sontoloyo. Terutama ketika ada yang memprovokasi, dengan cara apa dan bagaimanapun, hindari dan kalau bisa jauhi saja. Sebab, setiap yang terprovokasi bisa menjadi korban konyol, sedang provokatornya kabur dan tak mudah dicari jejaknya. Kalau ada provokasi mendekati kita, biarkan hingga yang berwajib menindaknya. Kalau yang berwajib tidak "ngeh" dengan provokasi itu, ingatkan atau beri tahu bahwa sesuatu itu provokasi yang berbahaya. Dengan sikap rakyat yang dingin, bahkan beku terhadap politikus sontoloyo, sebagian politikus tentu akan dengan sendirinya menyadari, salah tingkahnya sudah tidak laku atau tidak bisa memengaruhi rakyat lagi. Sehingga, jika ia tak mau mengubah gayanya yang sudah basi itu, ia akan rugi sendiri, konstituennya berkurang. Lain hal jika melakukan itu sebagai strategi menarik pengikut, bahkan untuk itu dilakukan secara terencana dengan konsultan asing yang sering berhasil dengan cara itu memenangkan kontestasi di berbagai negara, tentu asumsinya masih harus diuji di bumi Pancasila yang masyarakatnya penuh sikap tenggang rasa ini. Cara memecah belah bangsa, fitnah, hoaks, dan provokasi memang dahulu pernah berhasil dipakai kaum penjajah untuk menguasai negeri ini. Tapi apakah bangsa yang sudah 73 tahun merdeka bisa ditaklukkan politikus sontoloyo dengan teori pecah belah, devide et impera? *** Selanjutnya.....

UNTUK mengejar ketertinggalan di bidang antariksa, Tiongkok sedang membuat bulan yang akan mengorbit di angkasa pada 2022. Bulan buatan merupakan satelit dengan cermin luar angkasa berukuran raksasa yang memantulkan sinar matahari ke bumi. Dengan itu diharapkan Tiongkok tidak terlalu jauh lagi tertinggal dari Amerika Serikat yang dengan Apollo 11 pada 20 Juli 1969 telah mendaratkan astronaut di bulan. Lalu, Uni Sovyet dengan Soyuz 11 pada Juni 1971 yang tiga astronautnya mencapai stasiun luar angkasa dan mengorbit di Soyuz 1 hingga 30 Juni. Kini, mengirim astronaut mengorbit di stasiun luar angkasa sudah menjadi hal biasa. Proyek ambisius Tiongkok itu diinisiasi Institut Chengdu, Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya, akan membuat tiga buah bulan. Wu Chenfung, kepala Lembaga Penelitian Sains institut tersebut, mengatakan berdasarkan rencana penelitian yang meliputi verifikasi peluncuran, injeksi robot, pembongkaran, pencahayaan, penyesuaian, dan pengendalian, bulan buatan manusia itu ditargetkan selesai pada 2020 dan siap mengorbit 2022. "Pada saat itu, tiga bulan dengan cermin besar akan membagi bidang orbit 360 derajat dan menerangi suatu daerah selama 24 jam terus-menerus," ujar Wu, dilansir People's Daily, dikutip Kompas.com (19/10/2018). Sinar matahari yang dipantulkan bisa menerangi area seluas 3.600 sampai 6.400 kilometer persegi, dengan intensitas cahaya delapan kali lebih terang dari cahaya bulan. Diinformasikan, bulan mengorbit bumi sekitar 380 ribu kilometer dari bumi. Sementara bulan buatan akan ditempatkan pada orbit dalam jarak sekitar 500 kilometer dari bumi. Menanggapi kekhawatiran cahaya bulan buatan manusia akan mengganggu siklus siang-malam normal hewan dan tumbuhan, Wu mengatakan intensitas cahaya dan waktu iluminasi bisa disesuaikan dan akurasi iluminasi bisa dikontrol. Saat bulan buatan mengorbit, orang hanya bisa melihat bintang terang di langit yang menyinari jalanan suatu daerah. Proyek ini memang bertujuan penerangan jalan dan penghematan listrik. Jika di malam hari mendadak mati listrik, tidak ada masalah karena orang tetap bisa beraktivitas. "Bulan buatan juga dapat menerangi suatu kawasan gelap, misalnya saat terjadi bencana gempa bumi yang membuat aliran listrik terputus," jelas Wu. Ide bulan buatan dengan cermin memantulkan sinar matahari, pernah diuji coba Rusia 1990-an lewat proyek Banner. Ternyata cerminnya tidak berfungsi di angkasa, proyek dihentikan. *** Selanjutnya.....

BRAND Finance, konsultan penilaian merek global, merilis laporan tahunan tentang 100 merek nagara paling berharga di dunia. Merek negara Indonesia dengan nilai 848 miliar dolar AS di peringkat 16 dunia, teratas di ASEAN. Merek negara dinilai berdasar kondisi negara dan ekonominya secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial ekonomi. Merek negara dengan kategori "kuat" menunjukkan kondisi yang sangat menarik untuk investasi, mendorong investasi masuk, menambah nilai ekspor, serta menarik wisatawan dan pekerja terampil. "Pariwisata sumber pemasukan potensial utama untuk semua negara. Tapi, persaingan sangat ketat dan sangat penting memastikan semua titik dari merek diselaraskan untuk memberikan pengalaman terbaik," tulis laporan itu, dikutip Kompas.com dari Seasia. (23/10) Amerika Serikat menjadi merek negara paling berharga di dunia dengan nilai 25,9 triliun dolar AS. Tiongkok membuntutinya di peringkat kedua dengan nilai 12,779 triliun dolar AS. Jerman, Inggris, dan Jepang berturut di posisi 3, 4, dan 5. Sementara di ASEAN, setelah merek Indonesia di tempat teratas dengan peringkat 16 dunia dan nilai 848 miliar dolar AS, di urutan kedua Singapura dengan peringkat 28 dunia dan nilai merek 530 miliar dolar AS. Filipina urutan ketiga ASEAN, peringkat 29 dunia dengan nilai merek 524 miliar dolar AS. Malaysia di urutan keempat ASEAN, dengan peringkat 30 dunia dan nilai merek 523 miliar dolar AS. Thailand urutan lima ASEAN, dengan peringkat 31 dunia dan nilai 509 dolar AS. Di urutan enam ASEAN Vietnam, dengan peringkat 43 dunia dengan nilai merek 235 miliar dolar AS. Sedangkan Myanmar di urutan tujuh ASEAN dengan peringkat 73 dunia dan nilai merek 52 miliar dolar AS. Dengan merek Indonesia teratas di ASEAN, berarti kondisi negara kita dengan ekonominya secara keseluruhan berpotensi amat ideal bagi investasi maupun dikunjungi bukan hanya wisatawan asing, melainkan juga pekerja terampil dari luar negeri—setidaknya sesuai dengan kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, mengantisipasi perkembangan investasi dan pariwisata ke depan seiring pembangunan infrastruktur, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan model yang paling praktis dan cepat. Artinya, merek Indonesia yang unggul menuntut upaya membangun barisan panjang pekerja terampil di semua bidang, baik untuk bersaing di dalam negeri dengan pekerja terampil dari luar, maupun menjadi pekerja terampil di luar negeri. Selanjutnya.....

ASPEK stabilitas politik dan keamanan adalah prakondisi bagi manusia untuk leluasa dalam mengeksplorasi kapasitasnya, hingga mampu mengaktualisasikan kualitas terbaiknya. Lewat aktualisasi kualitas terbaik anak-anak bangsa itulah terwujud pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa, sebagai isi atau konten dari pembangunan manusia. Dengan demikian ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, serta penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah rangka dalam pembangunan manusia, sedangkan isi atau kontennya adalah pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa. Namun, pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa itu tidak sepenuhnya bebas nilai atau liberalistik, tetapi harus senantiasa berorientasi pada penguatan Indonesia sentris, yakni senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional. Ini tanpa kecuali suatu karya budaya atau prestasi itu bernilai universal, ia harus punya cantolan atau arti bagi kepentingan nasional. Menjadikan pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa sebagai isi pembangunan manusia tidaklah mudah, karena hal itu disandarkan pada kualitas manusia, fisik, mental, intelektualnya. Salah satu ukuran untuk itu yang telah tersedia secara universal adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana posisi Indonesia cukup baik: sejak 2017 IPM Indonesia masuk kategori tinggi atau high human development. Berdasar pada data Badan Pusat Statistik 16 April 2018, IPM Indonesia menembus angka 70,81 pada 2017. Level ini naik 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90% dibanding tahun sebelumnya. IPM diukur lewat tiga dimensi, Kesehatan dengan indikator umur harapan hidup, pengetahuan dan pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rerata lama sekolah, serta ekonomi dengan hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Baca Juga: 5 Aspek Membangun Manusia! (1) Dengan posisi IPM Indonesia terakhir itu, seiring penguatan terus IPM, upaya pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa mungkin bisa lebih fokus dan bersifat kualitatif, membangun peradaban. Langkah pertama mungkin pembersihan budaya dari sampah provokasi, hoaks, fitnah, dan tebaran kebencian di kalangan sesama warga bangsa. Pembersihan dari semua itu amat dibutuhkan karena seberapa jauh pun kita membangun peradaban akan bisa dihancurkan hanya dalam sekejap oleh provokasi, hoaks dan fitnah yang mengadu domba bangsa. Di situlah letak strategisnya peran penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam membangun peradaban; meluruskan yang bengkok ke arah ideal. Selanjutnya.....

SETELAH pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi secara masif berikut pemerataannya, setahun terakhir periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan fokus pada pembangunan manusia yang tangguh. Ada lima aspek untuk itu yang menjadi titik tolak dan fondasi utama menuju negara maju. Aspek pertama, pembangunan ekonomi dengan peningkatan daya saing serta kesejahteraan dan kebijakan afirmatif (penguatan). Kedua, stabilitas politik dan keamanan. Ketiga, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Keempat, pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa. Dan kelima, aspek penguatan Indonesia sentris. Demikian Kompas, berdasar rilis kantor staf Presiden. (21/10/2018) Pembangunan ekonomi merupakan fondasi pembangunan manusia dalam semua aspek. Kemajuan ekonomi perlu untuk menumbuhkan daya saing melalui pendidikan dan pelatihan. Juga meningkatkan kesejahteraan, dengan jaminan pendidikan dan kesehatan. Faktor ekonomi menentukan stabilitas politik dan keamanan, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Juga untuk pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa. Salah satu kemajuan penting dalam ekonomi sebagai fondasi adalah dalam menekan inflasi. Dari 2014 dan sebelumnya inflasi tahunan sekitar 8% (yoy), sejak 2015 hingga sekarang inflasi tahunan bisa ditekan mejadi sekitar 3,5% (yoy). Artinya, rakyat mendapatkan nilai arau harga lebih murah 4,5% dalam belanja rumah tangga. Berkurangnya demikian signifikan inflasi memberi benefit fisis yang besar dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Mudahnya, 2014 dan sebelumnya pertumbuhan ekonomi sekitar 6% dan inflasi sekitar 8%, rakyat selalu tekor 2%. Sedang setelah 2015 pertumbuhan sekitar 5% dengan inflasi sekitar 3,5%, rakyat selalu mendapat benefit 1,5%. Ini efektif artinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Kata kuncinya pada penguatan dalam semua aspek pembangunan manusia tersebut. Karena, sejak 2015 berbagai sektor terkait sudah ditingkatkan anggarannya. Anggaran kesehatan dari Rp49,38 triliun pada 2014, menjadi Rp65,01 triliun pada 2018. Juga anggaran pendidikan dari Rp126,21 triliun pada 2014 menjadi Rp147,56 triliun 2018. Untuk perlindungan sosial dari Rp120,34 triliun empat tahun lalu kini jadi Rp162,56 triliun. Efektifnya fokus pembangunan manusia melalui penguatan program-program yang telah berjalan itu, tak terlepas dari efektifnya penegakan hukum yang menekan korupsi dalam pelaksanaannya, serta tata kelola pemerintahan dalam kewajiban pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya.....