TAHUN 2018 ditandai memanasnya suhu politik nasional menyongsong Pilpres dan Pileg 2019. Bahkan, sebelum masa kampanye resmi tiba, 23 September, atmosfer negeri sudah dicekam retorika provokatif seperti Indonesia akan bubar, hingga provokasi massa gerakan #2019 ganti presiden. Provokasi politikus itu, menurut J. Kristiadi (Kompas, 27/12) mengeksplisitkan suasana kebatinan masyarakat yang miris, cemas, dan dirundung rasa takut (angst psychose) karena histeria hoaks serta kobaran kebencian menjadi santapan sehari-hari. "Ranah publik makin kumuh dan rusuh dengan pemelintiran dan kebohongan telah melebihi kemampuan daya pikul masyarakat," tulisnya. Saat terlewatinya daya pikul masyarakat itu, muncul bencana gempa Lombok, 29 Juli 2018. Sejenak para politikus terhenyak oleh bencana. Seolah bencana itu turun untuk mendinginkan suhu politik. Menurut pengalaman masyarakat Aceh yang mengalami konflik panjang, ketika datang bencana tsunami 26 Desember 2004 mereka segera tersadar bahwa bencana itu sebagai peringatan buat mereka. Mereka pun segera berdamai, mengakhiri konflik. Rupanya beda dengan politikus nasional. Gempa Lombok hanya menghenyak sejenak. Tak lama, bahkan setelah masa kampanye resmi tiba, mereka tak mengubah gagah-gagahan provokasinya. Mungkin batas daya pikul masyarakat terlampaui lebih jauh lagi. Dan, 28 September 2018 tiga bencana serangkai, gempa-tsunami-likuefaksi melanda Sulawesi Tengah, Palu-Donggala-Sigi. Para politikus kembali terhenyak. Tapi ternyata, juga cuma sejenak. Provokasi, hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah tetap menjadi andalan. Sampai akhirnya Gunung Anak Krakatau meletus dan gugurannya memicu tsunami di Selat Sunda 22 Desember. Kebanyakan politikus tentu terhenyak, berduka atas bencana yang berkesinambungan tahun ini. Tapi rupanya ada juga politikus yang mencari kesempatan mengusili Presiden, hanya soal kunjungannya ke lokasi bencana. Harapan tentu, cukuplah dalam 2018 setiap politikus memanaskan situasi, datang bencana mendinginkannya. Doa rakyat jelas, agar tahun 2019 dijauhkan dari pemanasan suhu politik yang harus didinginkan oleh bencana. Idealnya, para politikus bisa mengambil hikmah dari bijaknya masyarakat Aceh menyikapi bencana. Itulah pokok soalnya. Agar ke depan, permainan politik dilakukan dengan cara-cara yang elegan, rasional, bermartabat, sebagai upaya membangun peradaban. Jangan tanya, dentuman peringatan yang sudah tiga kali menggelegar itu buat siapa?*** Selanjutnya.....

HARAPAN perdamaian membersit di Suriah. Presiden Donald Trump mengumumkan menang perang melawan pasukan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) disusul keputusan Trump menarik semua pasukan AS dari Suriah. Berita itu diikuti upaya Turki dan Iran mewujudkan perdamaian di Suriah. Setelah perang saudara bertahun-tahun, segala yang ada di negeri itu luluh lantak bersama tercabik-cabiknya kemanusiaan rakyat dalam kesengsaraan yang tiada tara, apakah cerita perdamaian itu bukan harapan palsu? Upaya mewujudkannya yang menentukan. Masalahnya, negara-negara luar yang terlibat di Suriah itu membuat keputusan bukan berdasar pertimbangan nasib rakyat Suriah, melainkan kepentingan negaranya dalam konkurensi global yang multidimensi. Kalau kepentingan multidimensi negaranya tidak terpenuhi, meski salah satu dimensinya saja, mereka tak peduli betapa buruk sekalipun nasib rakyat Suriah. Di dalam negeri sendiri, perang saudara bersifat sektarian karena rezim Presiden Bashar al-Assad yang syiah memerintah secara otoriter dengan demokrasi yang pseudomatis (hanya seolah-olah) cenderung menindas kelompok suni yang beroposisi hingga melakukan pemberontakan. Rezim Assad mampu bertahan berkat dukungan Iran lewat Hizbulloh yang merasuk dari Lebanon dan serangan udara Rusia ke basis-basis pemberontak. Sementara pemberontak mendapat bantuan dari Turki dan koalisi negara-negara Arab Suni. Di tengah kecamuk itu muncul ISIS yang lahir lengkap dengan mantan jenderal-jenderal Irak yang tersisih dalam rasionalisasi Irak oleh AS. Dalam waktu singkat ISIS menguasai separuh Irak dan Suriah. Pasukan koalisi sekutu AS membantu lewat serangan udara tentara Pemerintah Irak dan pasukan Kurdi yang memerangi ISIS di darat. Bahkan untuk di wilayah Suriah, dengan bantuan serangan udara sekutu AS itu gerilyawan Kurdi mampu mengalahkan ISIS. Di balik pertempuran yang masih berkecamuk di celah puing yang berserakan di seantero Suriah, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengikat janji di Ankara akan bekerja sama lebih dekat untuk mengakhiri peperangan di Suriah. Kedua pemimpin dijadwal bertemu sebelum Trump menyatakan menarik pasukan AS dari Suriah. "Ada banyak langkah yang bisa diambil Turki dan Iran bersama-sama untuk menghentikan pertempuran di kawasan itu dan membangun perdamaian," kata Erdogan. Diharapkan, langkah Erdogan dan Rouhani ini menjadi fajar harapan perdamaian yang sejati di Suriah. *** Selanjutnya.....

TUGAS besar seusai tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 akibat letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) yang memicu longsoran 64 hektare salah satu sisi gunung setinggi 170 meter tersebut, adalah menata kembali kehidupan korban bencana. Salah satunya, merelokasi penduduk Pulau Sebesi, pulau terdekat Gunung Krakatau. Tentu saja relokasi dimaksud bukan dengan paksaan. Tapi diprioritaskan mereka yang sudah trauma untuk kembali ke pulau tersebut. Bagi mereka yang memilih untuk tetap tinggal di Pulau Sebesi, pilihannya harus dihormati. Relokasi warga Pulau Sebesi, sebagian kini telah dievakuasi ke gedung tenis indoor Kalianda, adalah sebuah keniscayaan. Sebab, pulau seluas 2620 hektare yang sebagian besar merupakan gunung dan bukit itu berdasar sensus 2011 dihuni 2911 jiwa. Terdiri dari 771 kepala keluarga, 1.636 laki-laki dan 1.277 perempuan. Mereka dalam pemerintahan Desa Tejang, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. (Wikipedia) Pulau Sebesi sebuah lokasi di Lampung yang paling lengkap catatan sejarah kepemilikannya pada pemerintah Belanda sejak Abad 16, meski kepemimpinan efektifnya di bawah Sultan Banten. Pulau yang subur itu sudah dihuni banyak penduduk sedemikian rupa sampai 1883, saat Gunung Krakatau meletus besar. Sejak itu kosong dan baru penuh kembali sekarang. Sebelum letusan Krakatau 1883, warga pulau itu oleh Pangeran Cecobaian diwajibkan menanam 500 batang lada setiap keluarga selain tanaman pokok mereka kelapa, karet, dan lainnya. Kewajiban menanam 500 batang lada itu berdasar perintah Sultan Banten untuk kesejahteraan warganya. Dahulu penduduk Pulau Sebesi banyak yang berasal dari Kecamatan Rajabasa, sebab itu untuk relokasi yang tepat mungkin harus di sekitar Kecamatan Rajabasa. Lebih lagi karena pola hidup antara kedua wilayah tidak jauh berbeda, mereka tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya yang baru. Terpenting dicatat, lokasi perkampungan mereka di Pulau Sebesi tidaklah buruk. Mereka punya jalan lintas desa yang bisa dilalui kendaraan roda empat, mereka punya fasilitas pendidikan dari TK, SD, SMP, dan SMA, punya puskesdes, ada aliran listrik PLN ke rumah-rumah meski hanya sampai pukul 24.00. Penghidupan sehari-hari cukup memadai, setiap hari ada penyeberangan Sebesi—Canti (Kalianda). Artinya, untuk merelokasi wajar disiapkan permukiman baru mereka yang kondisinya tidak terlalu jauh berbeda dengan tempat tinggal yang lama. Juga fasilitas sosial, ekonomi, dan budayanya. Selanjutnya.....

SETELAH nasib buruk mendera petani singkong Lampung nyaris satu dekade, hingga pada September 2016 Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengirim surat ke Presiden Jokowi saat harga singkong Rp500/kg, tahun 2018 menjadi masa petani menarik napas agak lega, harga singkong membaik. Harga tertinggi tercapai pada September, Rp1.850/kg. Angin baik harga singkong mulai berhembus Januari 2018, melampaui harga psikologis Rp1.000/kg. Pada 14 Januari 2018, di Mesuji harga singkong di lapak Rp1.100/kg, dan di pabrik Rp1.250/kg. (Lampungpro, 15/1/2018). Harga singkong terus naik. Dan menjelang Lebaran Idulfitri, akhir Mei 2018, melampaui angka psikologis Rp1.500, mencapai angka Rp1.680/kg di Desa Baru Raharja, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara. (Kupastuntas, 29/5/2018). Tak hanya sampai di situ, masih di Lampung Utara, di lapak Bayu Wonogiri, Kelapatujuh, Kotabumi, pada awal September singkong dibayar Rp1.850/kg. Juga di lapak Marwoto, Prokimal, Kotabumi Utara, harga singkong mencapai Rp1.850/kg. (Lampost.co, 3/9/2018) Sementara itu, Antaranews.com (15/9/2018) melaporkan dari Lampung Timur, hari itu harga singkong di Desa Bandaragung, Kecamatan Bandarsribawono, turun menjadi Rp1.850/kg dari sebelumnya sempat mencapai Rp2.050/kg. Sampai bulan terakhir, harga singkong di Lampung bergerak di kisaran itu. Meningkatnya harga singkong di Lampung sepanjang 2018 ini mungkin penyebabnya bisa dilihat pada data Kementerian Pertanian, luas tanaman singkong nasional pada 2018 turun drastis menjadi tersisa hanya 772 ribu hektare. Sebelumnya, pada 2016 luas tanaman singkong nasional mencapai 1,026 juta hektare, yang pada 2017 turun menjadi 882 ribu hektare. Produksi singkong juga turut menyusut dari 20 juta ton pada 2016, menjadi 19 juta ton pada 2017, dan diperkirakan turun lebih 10% lagi pada 2018. (Kontan.co.id, 19/12/2018) Produksi singkong Lampung selama ini sekitar 30% dari produksi nasional. Namun dengan penyusutan jumlah lahan singkong nasional, persentase produksi singkong Lampung di tingkat nasional bisa naik. Sebab, luas tanaman singkong di Lampung justru terus meningkat. Contohnya di Lampung Utara, dari 2011 luas tanaman singkong 30 ribu hektare, pada 2017 telah menjadi 75 ribu hektare. Di Lampung, singkong menjadi alternatif pengalihan lahan petani dari tanaman lain, seperti lada. Di Lampung Utara, pada 2011 tanaman lada seluas 19.177 hektare. Pada 2017 lada tinggal 10.829 hektare, selisihnya dialihkan ke singkong. Selanjutnya.....

TSUNAMI Banten-Lampung 22 Desember 2018 menyisakan catatan tentang mitigasi bencana versi rakyat. Begitu gelombang pasang yang naik oleh terang bulan seketika surut, warga pesisir dari Telukbetung, Panjang, sampai Kunjir, Kalianda Bawah, Canti, dan Rajabasa mengungsi ke bukit. Tidak lama kemudian, tsunami setinggi empat meter menerjang. Mungkin itu sebabnya, jumlah korban tsunami di Lampung telatif lebih kecil dari di Banten. Padahal, sepanjang pesisir pantai Lampung Selatan perumahan penduduk cukup padat, utamanya dari Kunjir, Kalianda Bawah, Canti, dan Rajabasa. Sedangkan di Banten rumah penduduk di pesisir tak sepadat Lampung, kebanyakan telah menjadi kawasan wisata. Ketinggian tsunami sekitar empat meter itu diketahui dari WA teman anak dari rumahnya di Kunjir. Keluarga mereka telah mengamankan diri di lantai tiga rumahnya saat gelombang pasang mulai naik, tiba-tiba terdengar ada terjangan tsunami di lantai dua rumah mereka. Dari cahaya kilat di padamnya listrik, terlihat rumah-rumah di sekitar luluh lantak. Tak lama setelah itu, meski WAG masyarakat telah ramai dengan tsunami di Kalianda dan kiriman kabar para pengungsi di bukit kepada sanak saudara di lokasi lain bahwa dirinya selamat, muncul posting pemberitahuan BMKG di detiknews (22/12/22.45) itu bukan tsunami, melainkan gelombang tinggi pasang terang bulan. Warga diminta tetap tenang. Warga di pengungsian yang rumahnya porak poranda diterjang tsunami heran membaca pemberitahuan BMKG itu. Tapi sesaat kemudian pimpinan BMKG meralat kesalahan itu lewat konferensi pers dan membenarkan ada tsunami. Penyebabnya masih diduga akibat ledakan Gunung Anak Krakatau. Lain kali mungkin, kalau warga rumahnya telah porak poranda diterjang tsunami, BMKG bukan meminta rakyat tenang, melainkan: Harap Waspada! Artinya, mitigasi bencana yang sudah dijalani rakyat dengan tepat waktu, tidak pula dituding hanya isu. Tampak, ketika tsunami Banten-Lampung ada kelemahan deteksi dini BMKG dan lembaga terkait. Apa pun penyebabnya, warga yang tak menyadari gejala bencana dan tidak segera ikut mengungsi telah menjadi korban. Terbukti, mitigasi bencana yang terbaik adalah ketika warga menyadari adanya petunjuk ancaman bencana dan mereka melakukan sendiri secara benar apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan diri. Alangkah lebih baik lagi jika mitigasi bencana versi rakyat itu didukung peringatan dini dengan teknologi dan pengetahuan mutakhir yang disampaikan tepat waktu. Selanjutnya.....

TAHUN Baru 2019 kita mendapat kado dari Presiden Jokowi: divestasi mayoritas saham Freeport tuntas dan Blok Rokan (ladang migas) dari Chevron kembali ke pemerintah RI dan diserahkan ke Pertamina. Ini menyusul Blok Mahakam dan 8 blok lainnya yang 100% sahamnya dialihkan ke Pertamina seusai kontrak asing. Dengan semua itu, sektor pertambangan yang sebelum era Jokowi lebih 80% dikuasai asing, per 1 Januari 2019 sudah berbalik menjadi mayoritas dikuasai negara. Sehingga, bisa lebih nyata diusahakan kekayaan alam itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, dan seterunya itu, diserahkan penguasaannya kepada asing pada era Orde Baru. Jadi kalau sekarang ada yang berteriak mengatakan kekayaan alam kita dikuasai asing, mungkin itu hanya lampias kerinduan untuk kembali ke zaman Orde Baru. Dan tentu, mayoritas rakyat tidak mau kembali ke era Orde Baru dengan kekayaan alam kita cuma dinikmati asing. Contohnya Freeport, entah bagaimana prosesnya waktu itu, pihak negara yang memiliki semua gunung emas dan mineral di Papua itu mau menerima diberi bagian saham cuma 9,38%. Jadi, berapa pun nilai kekayaan alam kita itu telah digadai oleh Orde Baru, kita wajib menebusnya demi mayoritas sahamnya kembali menjadi milik bangsa. Teriakan bahwa ekonomi Indonesia dikuasai asing juga telah dibantah Faisal Basri (Kompas.com 3/10/2018). Berdasarkan data United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di Indonesia dari tahun ke tahun cuma di kisaran 5—6% dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDB. Artinya, porsi modal asing kecil sekali dalam ekonomi Indonesia. Jauh lebih kecil dibanding Malaysia 13,5%, Vietnam 24%, apalagi Singapura 17,7% bukan dari PMTB, tapi dari PDB. (www.ceic.data.com) Jadi pernyataan kekayaan alam dan ekonomi Indonesia dikuasai asing jelas ngawur, asal bunyi, khayalan tanpa didasari data. Selanjutnya, pengelolaan kekayaan alam itu harus bisa efektif bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, tidak boleh gegabah karena sejak 2018 setiap tahun ada tiga juta orang angkatan kerja baru, dan pada Agustus 2018 jumlah pengangguran tercatat genap 7 juta orang. Artinya, harus diusahakan pengelolaannya untuk membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya. Seiring itu, penerimaan sektor pertambangan juga lebih diefektifkan untuk mempercepat laju pengentasan warga dari garis kemiskinan. Selanjutnya.....

RUPIAH terus melawan tekanan ketidakpastian global yang diperberat perang dagang AS-Tiongkok. Namun, pada akhir tahun rupiah justru relatif tenang meski The Fed menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin 19 Desember. Pada 20 Desember rupiah hanya melemah dari Rp14.388 per dolar AS ke 14.503, sore ditutup menguat di level Rp14.437 per dolar AS. Padahal, saat itu selain sentimen eksternal kenaikan suku bunga The Fed, di dalam negeri juga ada sentimen negatif defisit neraca perdagangan November lebih 2 miliar dolar AS. Dahsyatnya, BI yang pada 19—20 Desember rapat dewan gubernur, memutuskan tidak menaikkan suku bunga acuan BI untuk menahan ekses kenaikan bunga The Fed terhadap rupiah. Kenapa kenaikan suku bunga The Fed yang sudah lama amat ditakuti, dampaknya pada pelemahan rupiah cuma sebatas itu? Mungkin, karena saat kedua sentimen negatif dari luar dan dalam negeri itu datang, tren rupiah sedang menguat. Rupiah yang meninggalkan level Rp15 ribu per dolar AS pada akhir November 2018, mencapai penguatan tertinggi 3 Desember, Rp14.215 per dolar AS. Seminggu kemudian melemah lagi hingga mencapai level Rp14.600 per dolar AS. Namun pekan lalu, rupiah mendapat otot baru untuk menguat hingga ke level Rp14.300 per dolar AS di hari Rabu (18/12). Kamis dini hari datang berita keputusan The Fed menaikkan suku bunga acuan. Ada tiga sentimen positif pekan lalu yang memperkuat otot rupiah. Pertama, penerimaan negara tahun 2018 mencapai target. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) melampaui target di APBN. Fiskal atau keuangan APBN yang kuat jelas “otot kawat balung besi” bagi rupiah. Otot kedua, impor November turun. Rupanya penurunan impor meski hanya 4,47% yang diumumkan BPS Senin (17/12) lebih menarik pasar ketimbang defisit. Soalnya penurunan impor itu hasil kebijakan pemerintah memakai biodiesel B20 dan penaikan PPh 1.147 jenis barang impor, menjadi kekuatan baru ekonomi nasional, terutama turunnya nilai impor BBM. Otot ketiga, BI Selasa (18/12) pagi membuka lelang deposit non-delivery forward (DNDF) dengan metode fixed rate tender. DNDF bukan lagi seperti ayam kampung dilepas cari makan sendiri di pasar. Dengan metode fixed tender, ini ampuh sebagai otot baru rupiah. BI juga melakukan intervensi DNDF secara langsung dengan para broker. Ini bisa mendekati level yang dikehendaki. Lelang dan intervensi itu bukan dengan devisa, melainkan justru dengan rupiah. Dengan semua itu, rupiah bisa menutup tahun dengan tenang. Selanjutnya.....