Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Indonesia Penghasil Tuna Terbesar Dunia, SCMP!

MEDIA Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), Jumat (22/3), melaporkan Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini telah menjadi penghasil ikan tuna terbesar dunia. Total sumbangannya 16% dari produksi global dengan tangkapan tahunan diperkirakan 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp71 triliun (kurs Rp14.200/dolar AS). "Sekitar satu dari enam tuna yang ditangkap di seluruh dunia selama tiga tahun terakhir berasal dari Indonesia, merupakan 16% dari produk tuna dunia," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zulfikar Mochtar, dikutip Kompas.com dari SCMP. Sebagai penghasil tuna terbesar, Indonesia menjadi pemasok utama pasar luar negeri, seperti Jepang, Amerika, Uni Eropa, Korea, dan Hong Kong. Pasar terbesarnya adalah Amerika Serikat yang mengonsumsi hampir setengah dari tangkapan tuna Indonesia, sebagian besarnya adalah ikan utuh atau filet beku. Diketahui, ekspor tuna Indonesia ke Amerika melonjak 130% sejak 2014. Bahkan Jepang yang identik dengan sushi sebagai makanan khasnya, telah mengimpor hampir seperempat tuna Indonesia tahun lalu. Direktur perusahaan pengolahan ikan di Jawa Timur, Bahari Biru Nusantara, Hadi Wijaya mengatakan mereka dapat memproses 35 ton ikan per hari atau 5.000 ton per tahun. Perusahaannya bersama 20 pemasok ikan asal Indonesia lainnya berhasil masuk Seafood Expo North America 2019, pameran perdagangan makanan laut terbesar benua itu. Dengan berhasilnya Indonesia masuk ke salah satu pameran terbesar, Indonesia mampu menunjukkan visibilitasnya sebagai produsen tuna berkualitas tinggi terbaik dunia, dan untuk memuaskan pelanggan potensialnya. Tumbuhnya pasokan tuna di Indonesia tidak lepas dari kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Di bawah Susi, sejak Oktober 2014, 488 kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia telah ditenggelamkan. Tindakan tegas inilah yang meningkatkan pasokan ikan Indonesia dan reputasi Indonesia yang transparan dan tidak ada toleransi terhadap praktik ilegal. Indonesia juga telah mengembangkan industri pengolahan yang modern dan efisien untuk mengatasi volume ikan yang ditangkap. Menteri Susi juga mengatur cara penangkapan ikan yang baik untuk nelayan. Nelayan Indonesia dilarang menggunakan pukat harimau, menghilangkan risiko tangkapan yang tidak diinginkan. Nelayan Indonesia hanya menggunakan jaring ramah lingkungan. Kata para ahli, tuna Indonesia ditangkap dengan metode yang ramah lingkungan tersebut. *** Selanjutnya.....

Polri Deteksi Hoaks Pemilu Rusuh!

POLRI mendeteksi ada upaya penyebaran informasi hoaks bahwa Pemilu akan rusuh (chaos) sehingga masyarakat takut ke tempat pemungutan suara (TPS) bahkan sebagian orang pergi meninggalkan Indonesia untuk alasan keamanan. "Hal ini disebarkan oknum untuk mematik ketakutan pada masyarakat sehingga tidak memberikan hak pilihnya," kata Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Moechgiyanto pada rapat koordinasi penguatan pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri di Padang. (Antara, 27/3) Ia menjelaskan pada Rabu (17/4) pemilu, Kamis hari “terjepit", Jumat hari libur kenaikan Isa Almasih, Sabtu dan Minggu libur. Hampir sepekan libur. Hoaks chaos saat hari pencoblosan bisa mendorong masyarakat berbondong-bondong keluar dari Indonesia memanfaatkan libur panjang. Akibatnya, angka golongan putih (golput) menjadi tinggi dan partisipasi pemilih rendah. "Mengantisipasi kabar hoaks ini, semua pihak harus ikut berkomitmen menyukseskan pemilu dengan mengajak masyarakat tenang dan memberikan hak pilihnya," ujarnya. Senada, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan ada rangkaian hoaks sebagai upaya mendelegitimasi Pemilu 2019 dengan membangun narasi kecurangan pemilu. Modusnya tercium sebagai rencana atau desain menciptakan kegaduhan pasca-perhitungan suara serta penetapan pemenang pemilu. "Perilaku seperti itu mencederai demokrasi dan karena itu tidak patut diapresiasi," tukas Ketua DPR. (Sindo, 27/3) Upaya membangun persepsi kecurangan pemilu itu cukup intens dan terkesan sistematis. Narasi seperti itu memuncak saat ada yang mengklaim bahwa calon yang diusungnya hanya bisa dikalahkan oleh kecurangan. Menurut Ketua DPR, klaim itu berlebihan dan tidak masuk akal karena pemungutan serta penghitungan suara hasil pemilu saja belum dilaksanakan. Klaim itu tidak bisa dipisahkan dari rangkaian aksi dan pernyataan terbuka yang merusak kredibilitas sejumlah institusi negara yang bertanggung jawab melakukan persiapan Pemilu 2019, seperti Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Polri, telah menjadi sasaran propaganda delegitimasi menjelang Pemilu 2019 yang dilakukan melalui media sosial. Propaganda itu mengesankan ke publik bahwa institusi-institusi tersebut terlibat kecurangan. Bahkan, muncul ancaman KPU akan digeruduk massa jika pemilu dicurigai curang. Untuk mengatasi narasi kecurangan dan hoaks kerusuhan saat pemilu, Polri mengoordinasi penguatan netralitas institusi-institusi negara dan menindak tegas penyebar hoaks. Selanjutnya.....

ISIS Kalah, Teroris Intai 54 Negara!

BENTENG terakhir laskar Negara Islam Irak Suriah (ISIS) di Desa Baghouz, Suriah, ditaklukkan. Pasukan Demokrat Suriah (SDF) memperingatkan ribuan anggota ISIS yang berasal dari negara asing bak “bom waktu” yang harus segera “dijinakkan” oleh dunia. AFP dikutip Kompas.com, Minggu (24/3), melaporkan para pemimpin dunia segera menyambut pengumuman ISIS sudah ditaklukkan. Namun, ketika SDF menyapu Desa Baghouz hingga hancur, masalah ribuan anggota ISIS dari 54 negara asing yang kini ditangkap dinilai masih menimbulkan ancaman. "Ada ribuan anggota, anak-anak, dan perempuan dari 54 negara, tidak termasuk Irak dan Suriah, yang menjadi beban serius dan bahaya bagi kami dan masyarakat internasional," kata Abdel Karim Omar, juru bicara urusan luar negeri pasukan Kurdi. "Jumlahnya meningkat secara besar-besaran selama 20 hari terakhir dari operasi Baghouz," tambahnya. Operasi itu menyebabkan ribuan orang meninggalkan tempat perlindungan terakhir mereka. Beberapa anggota ISIS melarikan diri, banyak yang memilih tinggal menyerah atau bertempur sampai mati. Menurut pasukan yang koalisinya dipimpin AS itu, 66 ribu orang telah meninggalkan wilayah kantong terakhir ISIS sejak Januari lalu, termasuk 5.000 anggota ISIS dan 24 ribu kerabat mereka. Serangan SDF sempat dihentikan beberapa kali karena membuka koridor kemanusiaan bagi orang-orang untuk dievakuasi. Pemerintahan otonomi Kurdi, yang secara de facto berada di timur laut Suriah, mengaku tidak memiliki kapasitas penahanan untuk banyak orang, apalagi mengadili mereka. Banyak dari negara asal anggota ISIS yang enggan menerima mereka kembali karena risiko keamanan potensial dan reaksi publik. Beberapa bahkan mencabut kewarganegaraan anggota ISIS yang ditahan di Suriah. "Harus ada koordinasi antara kami dan komunitas internasional untuk mengatasi bahaya ini," kata Omar. "Ada ribuan anak yang dibesarkan dengan ideologi ISIS. Jika anak-anak ini tidak dididik ulang dan diintegrasikan kembali ke masyarakat, mereka adalah calon teroris pada masa depan." SDF dibantu koalisi AS mulai melancarkan serangan ke Baghouz, benteng terakhir ISIS, sejak 9 Februari. "Kami mendeklarasikan kemenangan total dan 100% kekalahan teritorial ISIS. Pada hari yang unik ini, kami memperingati ribuan martir yang membuat kemenangan ini menjadi nyata," demikian juru bicara SDF Mustafa Bali menulis di Twitter. Kini jadi pekerjaan rumah 54 negara asal anggota ISIS yang pulang kampung dari Suriah. Selanjutnya.....

33 Negara Memantau Pemilu 2019!

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah mengundang penyelenggara pemilu dari 33 negara untuk memantau Pemilu serentak 17 April 2019. "Kita juga mengundang perwakilan kedutaan dari 33 negara sahabat, LSM atau pemantau internasional sebanyak 11 lembaga," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tatowi, Senin (25/3). Para pemantau ini akan bekerja mulai 15—18 April 2019. Para pemantau ini juga akan turun langsung ke TPS. "Ada seminar berisi penjelasan sistem dan masalah-masalah penting dalam pemilu Indonesia. Ada pemantauan ke TPS dan ada catatan dan masukan dari lembaga itu tentang hasil pantauan TPS," jelas Pramono. Pramono menyampaikan hal itu menanggapi adanya gerakan #IndonesiaCallObserver di media sosial. Tagar ini meminta observer asing ikut mengawasi Pemilu 2019 karena mereka meragukan independensi penyelenggara pemilu. Pramono menegaskan, tanpa adanya tagar tersebut, KPU sudah mengundang banyak negara untuk mengamati Pemilu 2019. Selain pihak asing, KPU juga mengundang LSM maupun perguruan tinggi dalam negeri untuk menjadi pemantau pemilu, tambahnya. (medcom.id, 25/3/2019) Pemungutan suara Pemilu 2019 digelar Rabu 17 April 2019. Untuk kali pertama pemilihan umum anggota DPR, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta pemilihan presiden digelar serentak pada hari yang sama. Pemilu serentak itu ditempuh setelah bangsa ini berpengalaman beberapa kali melakukan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak. Sejak era reformasi bangsa ini juga telah berpengalaman beberapa kali menyelenggarakan pemilu yang demokratis, dalam arti langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil (luber-jurdil). Setiap pemilu tersebut, juga diawasi lembaga-lembaga pemantau dari luar negeri. Umumnya mereka menilai baik pelaksanaan pesta demokrasi di negeri kita. Dengan demikian kehadiran pemantau dari banyak negara untuk menilai proses pemilu di negeri kita adalah hal yang wajar. Pemilu serentak 2019 sebuah kerja besar bangsa Indonesia yang besar, 260 juta jiwa. Ditinjau dari jumlah penduduk, Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan AS. Sebagai negara demokrasi, nama Indonesia harum karena penyelenggara pemilunya selalu netral, adil, dan bertanggung jawab. Maka itu, aneh jika lewat hoaks-hoaks yang sengaja disebar tiba-tiba muncul segelintir orang mencurigai kenetralan penyelenggara pemilu. Tapi ini hikmah bagi penyelenggara, untuk bekerja serius mewujudkan pemilu yang jurdil. Selanjutnya.....

Kapitalisasi Pasar BRI Rp500,8 Triliun!

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pekan lalu mencatat prestasi terbaik dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kapitalisasi pasar menembus Rp500,8 triliun. Pada Jumat (22/3) harga saham BBRI Rp4.060, berarti sejak awal tahun per unit saham telah naik 10,93%. "Tentu ini kabar baik buat BRI. Ini menunjukkan kepercayaan investor meningkat pada perseroan!" kata Corporate Secretary BRI Bambang Tribaroto. Di sisi lain, obligasi hijau (green bond) BRI dengan tenor lima tahun dan tanpa jaminan berhasil meraih rating BBB yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat global Fitch Rating pada Rabu (20/3). Harga saham BRI hari itu Rp4.060 merupakan yang terbaik sejak bank terbesar di Indonesia itu melantai di BEI 2003. Dengan kenaikan harga saham itu sekaligus mendongkrak kapitalisasi saham BRI mencapai Rp500,8 triliun. Pada 2018, BRI berhasil meraih laba sebesar Rp32,4 triliun, atau tumbuh 11,6% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Capaian laba 2018 itu membuat BRI mempertahankan predikat sebagai bank paling menguntungkan di Indonesia. (Kompas.com, 23/3) BRI, bank milik pemerintah yang terbesar, didirikan di Purwokerto oleh Raden Bei Aria Wiraatmadja pada 16 Desember 1895. Saat berdiri bernama De Purwokertosche Hulp en Spaarkbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto. Setelah berkembang menjadi bank terbesar di Indonesia, 18 Juni BRI meluncurkan satelit komunikasi (BRISat) untuk mendukung operasinya melayani lebih dari 100 juta nasabah BRI. BRISat mengintegrasikan layanan 9.990 unit kerja outlet real-time online, 328.372 jaringan e-channel, dan 244.363 agen BRILink yang didukung oleh IT future ready. Berdasar public expose BRI 23 Agustus 2018, komposisi pemegang saham BRI terdiri dari pemerintah 56,75%; dan publik 43,25%. Untuk saham publik itu, 78,47% asing dan 21,53% domestik. BRI tercatat sebagai bank pemberi nilai tambah (wealth added index) terbaik (peringkat I) di Indonesia, dan peringkat II di Asia Tenggara yakni lima tahun terakhir hingga ekspos publik 23 Agustus 2018 itu sebesar Rp183,43 triliun. Sampai semester I 2018, aset total BRI tercatat Rp1.097,368 triliun, dengan total penyaluran kredit Rp758,952 triliun, dan simpanan total Rp796,639 triliun. Dengan semua kekuatan itu, prestasi BRI menembus kapitalisasi pasar terbesar di BEi menambah kepercayaan masyarakat dan investor terhadap aset bangsa ini. Selanjutnya.....

Trump Ogah Cabut Bea Impor RRT!

MESKI telah menunda pemberlakuan tarif bea impor 25% atas barang asal RRT mulai 1 Maret 2019, Presiden Donald Trump memperingatkan pemerintahnya bisa saja terus menerapkan bea impor terhadap barang-barang Tiongkok untuk "periode yang substansial" demi memastikan Beijing mematuhi setiap perjanjian perdagangan. Sikap Trump itu bisa memperumit perundingan dagang AS-RRT yang dijadwalkan kembali dimulai akhir pekan ini. Karena, Wakil Perdana Menteri RRT Liu He selaku pimpinan delegasi, telah mendesak AS untuk menghapus semua tarifnya sebagai bagian dari kesepakatan yang sedang diupayakan. "Kami tidak bicara tentang menghapusnya (bea masuk). Kami bicara tentang menundanya untuk jangka waktu yang cukup lama karena kami harus memastikan bahwa jika kami memiliki kesepakatan, maka Tiongkok harus menjalankan itu," tegas Trump. Para negosiator Trump di bawah koordinasi perwakilan dagang AS Robert Lighthizer telah menuntut Tiongkok menyetujui mekanisme penegakan hukum untuk memastikan Beijing akan menindaklanjuti janji reformasi dalam kesepakatan apa pun yang akan dibuat. Washington menuntut agar Tiongkok mengakhiri praktik yang disebutnya memaksa transfer teknologi Amerika ke perusahaan-perusahaan Tiongkok dan mengurangi subsidi bagi industrinya. (CNBC-Indonesia, 21/3/2019) Sebelum “gencatan senjata” yang disepakati dalam pertemuan Trump dan Presiden RRT Xi Jinping di sela-sela KTT G20 di Argentina akhir November 2018, perang dagang AS-RRC telah menyebabkan kenaikan biaya, mengguncang pasar keuangan dunia, menurunkan ekspor pertanian AS. Akibat melemahnya permintaan, harga berbagai komoditas jatuh, rantai pasokan manufaktur global terganggu. Selama perang dagang sejak Juli 2018, AS telah mengenakan bea masuk atas impor RRT senilai 250 miliar dolar AS, termasuk mengenakan tarif impor 25% pada 50 miliar dolar AS barang-barang teknologi dan industri, serta tarif impor sebesar 10% pada 200 miliar dolar AS produk-produk lain termasuk mebel dan bahan bangunan. Tiongkok membalas dengan menerapkan tarif pada sekitar 110 miliar dolar AS barang-barang AS, termasuk kedelai dan komoditas lainnya. Setelah babak pertama perundingan dagang AS-RRT dilakukan di AS, babak kedua di Tiongkok. Pimpinan delegasi AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin akan tiba di Tiongkok 28 Maret. Perundingan bisa alot, target RRT menghapus semua tarif, sementara AS menjadikan tarif sebagai determinasi mendikte RRT. Selanjutnya.....

UI, Kontribusi Go-Jek Rp44,2 Triliun!

RISET Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) atas sejumlah layanan Go-Jek menemukan unicorn anak bangsa itu sudah memberikan kontribusi sebesar Rp44,2 triliun buat ekonomi Indonesia pada tahun 2018. Jumlah itu naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Jumlah kontribusi tersebut sebagai hasil riset atas layanan empat mitra Go-Jek: Go-Ride, Go-Car, Go-Life, dan Go-Food. Perinciannya, mitra pengemudi Go-Ride mengontribusikan Rp16,5 triliun, mitra pengemudi Go-Car Rp8,5 triliun, mitra UMKM Go-Food berkontribusi Rp18 triliun, dan mitra Go-Life Rp1,2 triliun. Wakil Kepala LD FEB UI Paksi C.K. Walandouw mengatakan kontribusi mitra UMKM Go-Food 2018 naik hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lembaga riset itu melihat faktor optimalisasi fitur teknologi Go-Jek yang dimanfaatkan mitra jadi kuncinya. "Kontribusi yang makin besar dari Go-Jek menunjukkan teknologi mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi digital," ujar Paksi. (detik.com, 21/3/2019) Riset ini juga menunjukkan tiga manfaat utama yang dirasakan mitra pengemudi Go-Jek, mulai dari bisa mengatur waktu kerja, bisa membiayai keluarga, dan memiliki waktu lebih bersama keluarga. Riset LB FEB UI ini mengambil sampel 6.723 responden yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Balikpapan, Makassar, dan Palembang. Untuk tiga kota terakhir tidak termasuk Go-Life. "Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi tidak langsung yang dilakukan mitra Go-Jek terhadap perekonomian Indonesia," kata Paksi. Go-Jek didirikan Nadiem Makarim dan kawan-kawan tahun 2010 dengan badan hukum PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Awalnya perusahaan teknologi layanan transportasi plus ini menggunakan sistem call center, sejak 7 Januari 2015 Go-Jek meluncurkan aplikasi berbasis Android dan IOS. Go-Jek berhasil menjadi salah satu unicorn kreasi anak bangsa berkat investasi dari banyak pihak yang menjadikan valuasi perusahaan ini mencapai lebih 1 miliar dolar AS (lebih dari Rp14,2 triliun). Itu sebelum Google dan Astra Internasional menyuntikkan investasinya ke Go-Jek pada 2018. Pesatnya perkembangan usaha Go-Jek dengan layanan unggulannya, bersamaan kontribusi penghasilannya pada perekonomian nasional, juga membuka lapangan kerja yang luas di tengah masyarakat. Serta, secara nyata mendukung usaha UMKM bidang pengolahan makanan terkait layanan Go-Food. Selanjutnya.....