Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 22-11-2019
Terlalu, Investasi Syariah Bodong!
H. Bambang Eka Wijaya

KETIKA 60 ribu jemaah gigit jari harta sitaan dari First Travel oleh pengadilan diserahkan ke negara, lalu bos Abu Tour yang melakukan pencucian uang jemaah umroh Rp1,2 triliun divonis 20 tahun penjara, kini muncul pula investasi syariah bodong dengan modus Kampoeng Kurma.
Investasi Syariah Kampoeng Kurma promosi sejak akhir 2017. Modusnya menawarkan investasi lahan pohon kurma dengan skema satu unit lahan seluas 400-500 meter persegi ditanami lima pohon kurma akan menghasilkan Rp175 juta per tahun, usia kurma bisa 90-100 tahun.
Investasi untuk setiap unit kebun kurma antara Rp75 juta hingga Rp99 juta. Banyak investor mengambil lebih dari satu unit. Namun karena Kampoeng Kurma melakukan transaksi secara cash and carry, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan adanya tindakan curang (fraud).
Satgas Waspada Investasi pun mengungkap investasi itu bodong. Kampoeng Kurma tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan investasi perkebunan.
"Satgas sudah mengajukan pemblokiran situsnya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Satgas juga telah melaporkan Kampoeng Kurma ke Bareskrim Polri," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. (Kompas.com, 15/11/2019)
Seorang korban investasi Kampoeng Kurma, Ivan Nasrun, kepada tirto.id (15/11/2019) menuturkan, lewat media sosia akhir 2017 ia tertarik konsep bisnis syariah berdasar Islam yang diusung Kampoeng Kurma.
"Kan banyak bermunculan di intetnwt tuh waktu itu soal Kampoeng Kurma. Dia bilang kavling syariah, kawasan Islam, antiriba, terus di situ dibangun cottage Islam. Misal seperti pesantren, kolam renang, pacuan kuda, dan area memanah," kata Ivan.
"Itu kan olah raga kalau di Islam disunahkan sama Nabi jadi seolah-olah bagus dengan tawaran Kampoeng Kurma itu," imbuh Ivan.
Ivan pun awal 2018 menggelontorkan Rp99 juta untuk lima pohon kurma dan lahan 400 meter. Tambah dua kavling lagi pertengahan 2018.
Pohon kurma tersebut akan dirawat perusahaan hingga 5 tahun. Kemudian bagi hasil setelah kurma berbuah. Diinfokan bila full capacity hasil per pohon Rp30 juta setahun.
Namun, ia mulai mencium kejanggalan. Pihak perusahaan tak kunjung menyelesaikan perjanjian pengikatan jual-beli lahannya. Tanpa kejelasan status lahan, ia mengajukan refund.
"Akhirnya ketemu Jumat Minggu lalu. Di sana si manajemen bilang, dana kurma ratusan miliar itu habis, tinggal Rp5 juta," ungkapnya.
Disembunyikan di mana? Seperti First Travel dan Abu Tour, nanti ketahuan juga. ***

Selanjutnya.....

Artilel Halaman 8, Lampung Post Kamis 21-11-2019
Penenggelaman pun Tenggelam!
H. Bambang Eka Wijaya

'TRADISI' ganti menteri ganti kebijakan, rupanya terjadi di Kabinet Indonesia Maju. Kebijakan menteri kelautan dan perikanan lama, Susi Pudjiastuti, penenggelaman kapal asing pencuri ikan, dihentikan oleh penggantinya, Edhy Prabowo.
Dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari, Jakarta, Edhy mengungkapkan tidak semua program kerja Susi ia lanjutkan. Ia jelaskan, penenggelaman kapal asing adalah program terdahulu. Ia siratkan program ini berpotensi tidak dilanjutkan, mengingat kapal asing bisa dimanfaatkan untuk keperluan nelayan atau infrastruktur di Indonesia.
"Tentang penengelaman kapal, Pak Jokowi sudah sampaikan bahwa itu cukup dulu. Yang penting sekarang setelah ditenggelamkan, mau diapakan laut kita ini?" kata Edhy. (Kompas.com, 15/11/2019)
Jelas, kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan kini tenggelam. Tayangan gambar penenggelaman kapal tak bakal muncul lagi di media massa. Selama menjabat menteri Susi telah menenggelamkan 558 kapal yang tertangkap melakukan ilegal fishing di wilayah Indonesia.
Mengenai perubahan kebijakan di instansi yang pernah dipimpinnya, Susi tak mau bicara. "No comment, you buka aja Twitter saya yang lama-lama. Ada banyak policy di sana. Tidak perlu lagi saya bicara," ujarnya.
Susi memang ngotot menenggelamkan kapal asing yang terlibat ilegal fishing. Menurut dia, kalau tidak ditenggelamkan, melalui lelang kapal akan kembali kepada asing dan digunakan untuk ilegal fishing lagi.
Kapal sitaan dari asing, kata Susi, tidak mungkin diberikan ke nelayan, mengungat kapal tersebut cukup besar, biaya operasinya tidak sedikit. Kapal asing juga mencemari lingkungan dan berdampak pada ekosistem laut Indonesia.
Penenggelaman kapal kata Susi merupakan amanat Undan-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, bukan kebijakan pribadi. Pasal 69 ayat 1 UU tersebut berbunyi, "Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia."
Pasal 4, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan asing yang berbendera berdasarkan bukti permulaan yang cukup."
Umumnya, eksekusi penenggelaman kapal asing dilakukan setelah ada putusan final pengadilan bahwa kapal tersebut harus ditenggelamkan.
Tapi, kerja penegakan hukum tak mudah. Apalagi jika kemampuan terbatas. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 20-11-2019
Pilkada oleh DPRD juga Main Uang!
H. Bambang Eka Wijaya

MEREKA yang mengusulkan pilkada oleh DPRD dengan alasan mencegah politik uang yang menyebabkan kepala daerah korupsi untuk mengembalikan uang buat pilkada, mungkin mengidap amnesia. Sebab, praktik politik uang dalam pilkada lewat DPRD di era Orde Baru lebih buruk dan korupsi kepala daerah lewat setoran proyek lebih seronok.
Masalahnya, karena waktu itu belum ada KPK yang menindak suap terhadap anggota DPRD maupun korupsi kepala daerah setegas era reformasi prarevisi UU KPK. Sehingga, di zaman Orde Baru itu tak ada anggota DPRD atau kepala daerah yang kena OTT.
Di tahun pilkada, tak ada calon kepala daerah mendatangi rakyat di kampung-kampung untuk kampanye. Mereka cukup pasang iklan profil dengan segala kehebatan dirinya di koran. Di balik itu, tim suksesnya mendekati parpol dan anggota DPRD.
Beberapa waktu menjelang hari "H", banyak anggota DPRD tak kelihatan di kantor. Dalam jumlah mayoritas mereka dikarantina oleh calon yang telah membeli suara mereka. Dengan mengarantina mayorotas anggota DPRD itu, pesaingnya dalam pilkada tak bisa "mencuri suara" kemenangannya.
Demikianlah buruknya pilkada oleh DPRD, para anggota legislatif yang terhormat diperlakukan seperti hewan sakit, dikarantina. Meski lokasi karantinanya hotel mewah yang sukar ditemukan, misalnya anggota DPRD tingkat II Lampung dikarantina di Batam.
Dana untuk politik uang itu umumnya didapat dari sponsor, yang setelah menang nanti diberi "kekuasaan" mengatur distribusi proyek di daerahnya. Sedang kepala daerah tinggal terima bersih fee proyek. Tangan kepala daerah pun bersih dari noda proyek.
Kepala dinas dan pimpro menjalankan proses proyek dari tender sampai pelaksanaan, tapi siapa yang dapat proyeknya sudah ditentukan "sang penguasa proyek". Uniknya, mereka ini relatif adil dalam membagi proyek lewat kelompok-kelompok kontraktor yang ada, sehingga kontraktor kecil pun kebagian paket proyek (tanpa tender).
Dalam praktiknya, penguasa proyek bekerja secara terus terang. Setiap kontraktor yang mendapat proyek harus setor dulu di depan sesuai nilai proyek. Tak ada setoran tak ada proyek, berlaku bagi kontraktor kecil, juga kalau ada anggota DPRD yang mendapat proyek.
Lebih buruknya lagi pilkada oleh DPRD, kepala daerah tak peduli pada kepentingan rakyat, karena cukup baginya asal bisa memuaskan anggota DPRD. Akibatnya rakyat diterlantarkan, seperti era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun kemiskinan rakyat 24,2% pada Desember 1998. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 19-11-2019
Kelas Menengah Zaman Meleset!
H. Bambang Eka Wijaya

JUMLAH kelas menengah di Indonesia tahun 2020 yang segera kita masuki, menurut Menteri Kauangan Sri Mulyani, mencapai 85 juta orang. Dengan jumlah yang besar itu, kata Sri, kelas menengah menjadi motor penggerak utama perekonomian: the biggest engine of growth.
Pola konsumsi kelas menengah cenderung mementingkan experience, seperti minum kopi dan nonton teater. Ini mendorong permintaan industri kreatif.
Itu didukung mantan menteri keuangan Chatib Basri. Perilaku konsumsi masyarakat telah bergeser, dari kebutuhan (needs) menjadi keinginan (wants). Bila konsumen telah mengutamakan keinginan, harga tidak lagi menjadi masalah. "Industri kreatif menjadi luar biasa, unlimited," ujarnya. (katadata, 23/1/2019)
Gambaran pola konsumsi kelas menengah terhadap produksi dan jasa yang istimewa sehingga menjadi best engine of growth itu, dibelokkan dalam film komedi India berjudul Middle Class Abbayi, diinggriskan jadi 'Middle Class Boy' (2017). Latar cerita film ini kisah cinta pemuda Nani dan gadisnya Sai Pallavi, kelas menengah yang hidup sederhana.
Film dimulai dengan pemuda Nani bercelana jins dan kemeja tangan pendek naik sepeda motor, berhenti di pinggir jalan untuk bicara di telepon selularnya. Seketika muncul cewek (Sai Pallavi) memberikan sekuntum mawar. Nani masih dalam kondisi terkejut dan gugup, si cewek sudah kabur ke halte dan naik bis.
Naik sepeda motor dan kendaraan umum (bis) itulah kehidupan kelas menengah yang diekspresikan dalam film tersebut. Tapi justru seperti itulah gejala perilaku universal generasi milenial sebagai kelas menengah baru.
Suatu generasi yang hidup dengan pola konsumsi amat sederhana, bahkan minimalis. Sehingga, mengharapkan mereka sebagai motor utama pertumbuhan, bisa meleset alias keliru.
Sebaliknya, jatidiri mereka yang sesungguhnya justru biang disruptor! Korban perilaku disrupsi mereka mudah dilihat, antara lain pusat-pusat perbelanjaan yang tutup. Juga, cenderung semakin menuanya kelompok usia pemain golf, sementara generasi muda penyusulnya kian tipis.
Artinya  bagaimana pun asumsi lama tentang kelas menengah yang kurang mempersoalkan harga asal senang, perlu disimak ulang. Karena harga dan tingkat pengeluaran untuk konsumsi menjadi hal paling sensitif pada kelas menengah milenial.
Contohnya, mereka yang heboh atas kenaikan iuran BPJS itu lebih mungkin kelas menengah. Sebab,134 juta orang warga kelas bawah telah dijamin negara sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 18-11-2019
Investasi, FDI RI Hanya 6,7% PMTB!
H. Bambang Eka Wijaya

MESKI kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,32% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan pertumbuhan 6,67% (BPS), Penanaman Modal Asing Langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia 2018 menurut data United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD, 12/6/2019) hanya 6,7% dari PMTB.
Angka FDI Indonesia terhadap PMTB itu di bawah Filipina (7,2 %), lebih jauh di bawah Vietnam (29,2%). Juga jauh di bawah rata-rata Asia Tenggara (18,6%). Celakanya, jika FDI yang masuk (inward) terendah, FDI yang keluar alias hengkang (outward) tinggi (2,5%), dibanding Filipina (0,7%) dan Vietnam (1,1%).
Demikian profil investasi asing langsung di Indonesia. Dengan itu wajar jika sejak pidato perdana usai dilantik untuk priode kedua, Visi Indonesia, sampai pada Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda (13/11) nada suara Presiden Jokowi selalu tinggi setiap bicara investasi.
"Ada dua hal agenda besar yang harus sama-sama kita perhatikan, yaitu berkaitan dengan Cipta Lapangan Kerja dan Investasi," tegas Jokowi.
Investasi dan lapangan kerja, menurut Jokowi, merupakan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Dengan kemudahan investasi, lapangan kerja akan tercipta dan akan mampu menyerap tenaga kerja. Karena itu, dua hal ini ditekankan untuk mendukung Indonesia Maju.
Kemudahan perizinan investasi dan pemangkasan birokrasi perizinan perlu dilakukan untuk meningkatkan transaksi neraca berjalan dan neraca perdagangan. Dengan demikian, hal ini bisa berdampak pula pada kepercayaan investor untuk berinvestasi.
"Yang kedua, agar setiap investasi itu mengikutkan usaha kecil mikro daerah. Saya sudah titip ke menteri-menteri kalau ada investasi, usaha daerah dan lokal diikutkan. Makanya kalau ada investor berkaitan dengan ekspor dan barang substitusi impor, sudah tutup mata dan tak perlu ditanya-tanya langsung tandatangani," tegas Jokowi. (Tempo.co, 13/11/2019)
Presiden benar, untuk meningkatkan investasi perlu pembenahan pelayanan administrasi yang terpadu pusat-daerah. Itu didukung kemudahan mendapatkan lokasi investasi, aman dan nyaman berusaha, insentif pajak.
Sedangkan untuk relokasi industri dari Tiongkok, Vietnam mungkin lebih diuntungkan oleh rendahnya resistensi masyarakatnya pada modal asing asal Tiongkok. Bandingkan dengan berisiknya resistensi terhadap kehadiran modal Tiongkok di Morowali, termasuk banjir hoaks yang bisa saja memengaruhi minat investor. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 17-11-2019
Kata Panel Ilmuwan PBB,
2050 Jakarta Tenggelam!
H. Bambang Eka Wijaya

KETIKA para elite bermimpi tahun 2045 Indonesia makmur dengan pendapatan per kapita Rp320 juta atau 22.500 dolar AS, panel ilmuwan di PBB menyimpulkan tahun 2050 Jakarta dan kota-kota pesisir yang landai di tujuh negara Asia tenggelam akibat permukaan air laut naik mencapai dua meter atau lebih.
Hal itu terungkap dalam hasil panel ilmuwan PBB yang terangkum dalam laporan bertajuk "New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea level rise and coastal flooding" yang terbit di jurnal Nature Communications 29 Oktober 2019.
Dalam laporan ini para ahli mengukur topografi garis pantai di seluruh dunia dan menemukan air laut yang naik drastis pada dekade terakhir. Hal ini kemudian menguatkan prediksi pada 2050 sebagian besar permukaan laut di seluruh dunia bakal naik mencapai dua meter atau lebih.
Naiknya permukaan air laut salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim. Dari seluruh negara di dunia yang diteliti, ahli mengungkap Asia adalah wilayah yang paling merasakan dampaknya, terutama negara-negara kepulauan.
Setidaknya akan ada 300 juta warga Asia yang bakal selalu merasakan banjir tahunan di masa depan. "Kami menemukan lebih dari 70% orang yang terdampak tinggal di delapan negara yakni Tiongkok, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Jepang," ujar panelis Scott Kulp dan Benjamin Straus.
Laut di pesisir Bangladesh, India, Indonesia, dan Filipina akan mengalami kenaikan lima sampai 10 kali lipat pada 2050. Sementara di Tiongkok, kenaikan muka air lautnya tiga kali lipat, dan di Bangkok, Thailand, 12 kali lipat. Padahal, saat ini sudah banyak penduduk di berbagai negara yang tinggal di area yang tanahnya lebih rendah dari permukaan laut.
Mengenai laporan panel ilmuwan PBB itu, ilmuwan LIPI yang terlibat penulisan laporan iklim PBB Intan Susi Nurhati mengatakan kepada Kompas.com (7/11/2019) bahwa laporan terbaru ini memaparkan metode yang lebih akurat.
Menurut Intan, ada banyak faktor yang bisa memengaruhi perubahan permukaan air laut. Salah satu hal yang disorot jurnal Nature itu adalah pengaruh tingkat elevasi dan topografi.
Untuk penurunan muka tanah di Jakarta, kata Intan, tak hanya disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut. Tanah di Jakarta juga turun karena perilaku masyarakat kita, yakni penyedotan air tanah.
Meski sulit, menurut Intan ada beberapa hal bisa dilakukan untuk merespon keadaan ini. Salah satunya dengan pembuatan tanggul. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 16-11-2019
Morales, Tiran Sukses pun Jatuh!
H. Bambang Eka Wijaya

EVO Morales, menjabat Presiden Bolivia ke 80 mulai 22 Januari 2006, sebagai penguasa tiran (diktator) sukses menghapus pembatasan masa jabatannya melalui putusan Mahkamah Agung, sebagai putusan kasasi setelah kalah referendum untuk itu Februari 2016.
Morales adalah pribumi (Indian) pertama di benua Amerika yang menjadi presiden, memimpin berhaluan sosialis. Ia berhasil menurunkan kemiskinan nasional dari 60% pada 2006, menjadi 5,8% pada 2017 diukur dengan standar Bank Dunia 1,9 dolar AS per hari. Itu dari 11,5 juta penduduk Bolivia, atau jumlah orang miskinnya tersisa 667 ribu jiwa.
Garis kemiskinan tersebut tinggi dibanding Indonesia Rp425.250 per kapita per bulan pada Maret 2019, atau Rp14.175 per hari setara 1 dolar AS. Sedangkan Indonesia angka kemiskinan sampai Maret 2019 itu masih 9,41% atau 25,24 juta jiwa.
Meski demikian gambaran sukses Morales mengentaskan kemiskinan, secara ekonomi juga meningkatkan pendapatan per kapita dari bawah 1.000 dolar AS menjadi 3.760 dolar AS pada 2019, dan memperpanjang harapan hidup dari 65 tahun menjadi 71 tahun, akhirnya kekuasaan diktatornya tumbang juga.
Artinya, sukses pembangunan fisik, menurunkan kemiskinan dan kemajuan ekonomi semata tak mampu menyangga kekuasaan tiran. Perjuangan rakyat yang tertindas secara politik suatu saat mencapai kulminasi yang tak terbendung oleh stelsel pengaman kekuasaan diktator.
Kulminasi itu adalah demonstrasi massa antipemerintah yang mengguncang Bolivia tiga minggu terakhir. Sedikitnya tiga orang tewas serta ratusan lainnya cedera dalam bentrokan antara kubu oposisi lawan pendukung Morales.
Menurut BBC-News Indonesia (12/11/2019), ketegangan berkobar pada malam pemilihan presiden setelah hasil perhitungan suara dihentikan sementara selama 24 jam. Hasil akhir menunjukkan Morales unggul 10% dari pesaingnya, Carlos Mesa. Dengan keunggulan itu, Morales menang di putaran pertama.
Namun, pada 10 November Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) selaku pemantau pemilu, mengklaim menemukan 'manipulasi yang jelas' dalam proses pemilihan. OAS kemudian menyerukan agar hasil pemilu dibatalkan.
Morales lantas meminta pemilu diulang. Namun, tekanan ke dirinya terlalu kuat dan sejumlah sekutunya mengundurkan diri. Mereka mengaku khawatir akan keselamatan keluarga.
Panglima Angkatan Bersenjata Bolivia, Jenderal William Kaliman mendesak Morales mundur, agar situasi kembali damai dan stabil. Akhirnya Morales pun meminta suaka ke Meksiko. ***

Selanjutnya.....