Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 28-02-2020
Ekspor-Pariwisata Terkena Corona!
H. Bambang Eka Wijaya

EKSPOR dan pariwisata terkena imbas berat Coronavirus (Covid-19). Ekspor minyak sawit Februari 2020 turun hingga 77,27%, kata Menteri Petanian Syahrul Yasin Limpo di DPR, Senin. Sedangkan sektor pariwisata menurut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan per bulan rugi 500 juta dolar AS.
Pukulan corona ke ekspor minyak sawit bukan hanya pada volumenya, tapi juga harganya. Tanpa kecuali harga referensi ekspor CPO talah ditetapkan pemerintah untuk Februari 2020 sebesar 839 dolar AS/ton, realitasnya harga CPO kontrak pengiriman Mei 2020 di Bursa Malaysia Derivatif (BMD) Senin lalu berada di level RM2.606/ton. (CNBC-I, 24/2)
Dengan kurs per dolar AS RM4,23, harga nyata CPO hanya 616 dolar AS/ton. Tapi dengan harga referensi untuk Bea Keluar telah dipatok 839 dolar AS/ton, produsen kena dua kali, hasil penjualannya anjlok dengan tetap wajib membayar Bea Keluar sesuai referensi. Dengan itu wajar jika ekspor CPO Februari 2020 merosot hingga 77,27%.
Sementara Menko Luhut panjaitan menyatakan kerugian 500 juta dolar AS atau Rp7 triliun yang diderita pariwisata nasional per bulan datanya didapat dari Bank Indonesia.
"Data dari BI, bidang pariwisata 500 juta dolar AS per bulan kerugiannya," ujar Luhut. (Kompas.com, 25/2)
Bila dibandingkan negara lain, wisatawan mancanegara asal Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia hanya mencapai dua juta pengunjung. Namun, menurut Luhut, devisanya cukup berarti bagi RI.
Kehadiran wisman asal Tiongkok secara global mencapai 173 juta orang. Angka itu setara 270 miliar dolar atau Rp3.753 triliun. "Indonesia itu hanya kebagian dua juta. Itu sudah pada ribut," tukas Luhut.
Untuk menjaga kondisi pariwisata, pemerintah mengumumkan insentif untuk wisatawan asing dan domestik. Menkeu Sri Mulyani Selasa (25/2) sore menyatakan, insentif diberikan untuk 10 destinasi pariwisata. Yakni, Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan.
Untuk wisatawan dalam negeri insentif disiapkan Rp443,39 miliar. Insentifnya dalam bentuk diskon 30% dari harga tiket untuk 25% dari jumlah bangku pesawat.
Untuk wisatawan asing disiapkan Rp298,5 miliar. Sebesar 98,5 miliar diberikan kepada maskapai dan agen perjalanan. Lalu Rp103 miliar untuk anggaran promosi, Rp25 miliar kegiatan tourism, dan Rp72 miliar untuk influencer.
"Untuk insentif airlines dan travel agent dalam rangka mendapatkan wisatawan asing ke dalam negeri," jelas Sri Mulyani. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 27-02-2020
Mahathir Ingkari Janjinya ke Anwar?
H. Bambang Eka Wijaya

MAHATHIR Mohamad mundur dari jabatan Perdana Menteri Malaysia, Senin (24/2/2020). Sementara Anwar Ibrahim yang menerima janji Mahathir sebagai calon penggantinya, Minggu (23/2) mengaku telah dikhianati rekan-rekan di koalisi Pakatan Harapan (PH).
Berita pengunduran dirinya disampaikan Mahathir lewat akun Twitter resminya @chedetofficial, Senin (24/2/2020). "Kenyataan Akhbar. Peletakan Jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia," tulisnya.
BBC melaporkan, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Raja Malaysia Sultan Abdullah. Keputusan Mahathir dibuat menyusul dinamika politik seputar rencana partainya untuk membentuk pemerintahan baru tanpa politikus senior Amwar Ibrahim, yang dijanjikan akan menjadi penggantinya.
Dari kediamannya di Bukit Segambut, Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim pada hari Minggu (23/2/2020) mengaku telah dikhianati oleh rekan-rekan di koalisi Pakatan Harapan.
Pernyataan itu muncul bersamaan dengan desas-desus yang berkembang akan ada koalisi penguasa baru yang terdiri dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Partai Islam Se-Malaysia (PAS), Gabungan Partai Serawak (GPS), serta Partai Warisan Sabah (Warisan). Apalagi, menurut Anwar, kolaisi itu melibatkan wakilnya, Mohamed Azmin Ali.
Sebelumnya, Pakatan Harapan telah sepakat akan menggantikan Mahathir Mohamad dengan Anwar Ibrahim Mei 2020. September lalu, Mahathir menyatakan segera menetapkan tanggal penyerahan kepemimpinanya kepada penggantinya, Anwar Ibrahim.
"Saya akan mengumumkan nanti, tapi saya akan menepati janji saya," tegas Mahathir dilansir The Star (21/9/2019) menjawab pertanyaan wartawan.
Namun hari tetakhir ini muncul koalisi baru yang disebut bernama Pakatan Nasional. Koalisi ini akan diduking dua oposisi, UMNO dan PAS. Terbentuknya koalisi baru bisa berarti bubarnya koalisi lama Pakatan Harapan, sekaligus batalnya kesepakatan mengangkat Anwar Ibrahim menggantikan Mahathir.
Di sisi lain, Anwar Ibrahim telah memecat wakilnya Azmin Ali dari PKR. Orang kepercayaan Anwar Ibrahim ini di posisi Menteri Ekonomi, dicurigai sebagai orang yang mengincar kursi Perdana Menteri yang dipercaya telah memotori upaya untuk membentuk koalisi baru.
Senin siang Anwar menemui Mahathir Mohamad di kediamannya. Dia menyebut pertemuan berjalan lancar dan Mahathir tidak akan mengkhiaknati mandat yang telah diberikan rakyat. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 26-02-2020
RI Dicoret dari Negara Berkembang!
H. Bambang Eka Wijaya

AMERIKA Serikat (AS) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal itu dilakukan lewat Kantor Perwakilan Dagang AS di WTO (USTR).
Dilaporkan Reuter Minggu (23/2), Trump mengaku jengkel dan merasa negaranya banyak dirugikan karena banyak negara yang pura-pura jadi negara berkembang agar mendapat perlakuan istimewa dalam beberapa kesepakatan dagang di WTO.
"WTO itu rusak ketika negara-negara kaya di dunia mengklaim sebagai negara berkembang untuk menghindari aturan WTO dan mendapat perlakuan khusus. Tak boleh lagi!" tulis Trump di akun Twitternya.
Trump mengirimkan memo kekecewaannya yang meminta USTR agar mencabut status negara berkembang pada sejumlah negara anggota WTO dan melobi organisasi itu agar lebih selektif dalam aturan status negara berkembang yang dinilainya merugikan AS dalam kesepakatan dagang multilateral.
Dalam memo itu Trump "menggerutu" karena beberapa negara seperti Tiongkok yang mengambil banyak keuntungan dari status mereka, untuk mempertahankan tarif bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya guna mendorong industri dalam negeri mereka sendiri.
AS menggandeng Jepang dan Uni Eropa merumuskan cara agar aturan di WTO bisa direvisi. Namun mengubah aturan WTO bukan hal mudah, karena organisasi yang dibentuk 1995 itu punya mekanisme sendiri dengan 164 negara anggotanya.
Menyandang status negara berkembang memang menguntungkan dari sisi perdagangan. Itu karena barang impor dari negara berkembang yang masuk ke AS mendapatkan bea masuk yang lebih rendah dibanding komoditas negara maju.
Aturan memberi perlakuan istimewa dalam perdagangan bagi negara-negara berkembang ditujukan untuk membantu negara-negara tersebut keluar dari kemiskinan.
Dampak kebijakan tersebut akan berpengaruh pada perlakuan berbeda dan istimewa dalam perdagangan Indonesia ke AS.
Salah satu yang terpengaruh batasan minimum (de minimis treshold) untuk marjin subsidi agar penyelidikan bea masuk anti-subsidi (BMAS) selesai. Batasan minimum tersebut menjadi semakin kecil.
AS tercatat mengenakan 11 inisiasi instrumen anti-subsidi terhadap produk ekspor Indonesia.
"Dengan total 11 inisiasi tersebut, AS menjadi negara yang paling sering menginisiasi penyelidikan anti-subsidi terhadap produk asal Indonesia," ujar Pradnyawati, Direktur Pengamanan Perdagangan, Kemendag. (Kompas.com, 22/2/2020)
Indonesia menanggapi perubahan status itu dengan menegaskan kebijakan USTR tidak berdasar. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 25-02-2020
Jahiliah, RUU Ketahanan Keluarga!
H. Bambang Eka Wijaya

PENOLAKAN muncul serentak terhadap RUU Ketahanan Keluarga yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2020. Penolakan didasari keberatan terhadap campur tangan negara dalam ranah kehidupan privat rumah tangga sampai ke kamar tidur.
Kecaman terhadap RUU tersebut datang dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, menilai RUU ini problematik karena negara mencampuri ranah privat warga. Opini senada disampaikan Komisioner Komisi Nasional Perempuan Siti Aminah Tardi. (Kompas, 21/2/2020)
Sementara itu, aktivis perempuan Siti Musdah Mulia mengecam RUU ini sebagai jahiliah. Pasalnya, RUU ini dinilai terlalu dalam mencampuri ranah privat warga negara yang tidak seharusnya menjadi urusan pemerintah. (MI, 21/02/2020)
Banyak pasal yang dinilai kontroversial dalam RUU ini. spSalah satunya, kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga diatur oleh negara. Contohnya pada Pasal 25, kewajiban suami disebutkan:
a. sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan keluarga.
b. melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran.
c. melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta
d. melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.
Sedangkan kewajiban istri antara lain:
a. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
b. menjaga keutuhan keluarga, serta
c. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bunyi pasal tersebut menurut aktivis perempuan Tunggal Prawestri kepada Tirto.id (19/2/2020), memperkuat pembakuan peran yang sifatnya memdomestikasi perempuan. "Ini kayak mundur ke belakang puluhan tahun yang lalu," tukasnya.
Padahal, menurut Tunggal, hal semacam ini seharusnya tak perlu dimunculkan lagi. Belum lagi hal itu bertentangan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
RUU tersebut juga bertentangan dengan agenda internasional yang diikuti Indonesia berkaitan dengan kesetaraan, Sustainable Development Goals (SDGs). ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 24-02-2020
Grab pun Siapkan Taksi Terbang!
H. Bambang Eka Wijaya

PERUSAHAAN raid-hailing berbasis di Singapura, Grab, bersama perusahaan rintisan lainnya Volocopter diketahui tengah mempersiapkan layanan taksi terbang untuk kawasan Asia Tenggara.
Hal yang membuat masyarakat Asia Tenggara memiliki alternatif baru dalam sarana transportasi itu terlihat pada nota kesepahaman yang dibuat Grab bersama Volocopter.
Volocopter merupakan perusahaan rintisan yang memproduksi pesawat helikopter dengan desain baling-baling mirip drone. Dua startup ini mencari lokasi yang cocok serta rute perjalanan yang sesuai di kawasan Asia Tenggara untuk uji coba.
Nantinya layanan taksi terbang ini juga bisa dipesan secara online. Sama seperti taksi Grab pada umumnya.
"Kolaborasi ini menawarkan potensi kerja sama yang jauh lebih besar yang pada akhirnya bisa memperluas mobilitas antar moda di udara," kata CEO Volocopter, Florian Reuter. (The Verge/KompasTekno, 20/2/2020)
Volocopter sendiri baru-baru ini memamerkan pesawat terbang elektrik buatannya dalam sebuah konferensi teknologi di Singapura. Pada lesempatan itu, pesawat tersebut dipamerkan bersama sehuah "VlloPort" atau helipad yang khusus dibuat untuk Volocopter.
Voloport menjadi titik di mana pesawat akan mengudara atau mendarat. Voloport nantinya digunakan helikopter untuk berhenti dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain.
Helikopter buatan Volocopter ini berukuran cukup kecil. The Verge menggambarkan bentuk helikopter mirip telur dengan 18 rotor. Helikopter ini mungkin hanya bisa mengangkut satu penumpang dalam satu waktu.
Taksi terbang tentu berbeda dengan pesawat terbang umumnya. Penumpang akan dinaikkan dan diturunkan dari Voloport ke Voloport yang lain.
Taksi terbang online ini akan lepas landas 2022. Volocopter menargetkan akan membuat puluhan titik Voliport di Singapura. Grab moda angkutan baru ini diharapkan bisa mengangkut 10 ribu orang setiap hari.
Sebelum Grab, pendahulu taksi online dunia Uber, juga sesumbar mengoperasikan taksi terbang 2023. Uber bekerja sama dengan beberapa mitra, antara lain pembuat pesawat terbang VTOL.
Selain Uber, juga ada beberapa perusahaan yang menggarap proyek serupa, gagal karena banyak kendala. Salah satunya Kitty Hawk yang proyeknya didukung pendiri Google, Larry Page.
Namun demikian, fungsi taksi terbang masih dipertanyakan. Apakah nanti dampaknya akan signiifikan terhadap masyrakat banyak, atau hanya sebagai jalan keluar bagi segelintir orang kaya untuk lepas dari kemacetan kota. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halanam 8, Lampung Post Minggu 23-02-2020
50 Tahun Menginfeksi
DBD Malah Alami KLB!
H. Bambang Eka Wijaya

SUDAH 50 tahun menginfeksi Indonesia, sejak ditemukan 1968 di Jakarta dan Surabaya, DBD (Demam Berdarah Dengue) bukannya berhasil diatasi, tapi malah mengalami outbreak atau Kejadian Luar Biasa (KLB). Padahal, prevalensi kematian akibat DBD sangat tinggi.
Dr. Tedjo Sasmono, Kepala Unit Penelitian Dengue di Eijkman Institute of Molecular Biology mengatakan, "Dulu kasusnya masih sedikit, namun sampai sekarang kasusnya sangat meningkat. Pada tahun 1968, prevalensi pasien yang terkena DBD masih 0,05 per 100.000 jiwa. Namun pada 2016, meningkat sangat pesat menjadi 86 per 100.000 jiwa."
Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dari nyamuk Aedes Aegepty. Pada beberapa kasus, virus dengue juga disebarkan oleh nyamuk Ae. Albonictus yang merupakan penyebar virus cikungunya dan Zika.
"Dari hasil penelitian, Indonesia merupakan negara kedua dengan penderita DBD terbanyak di dunia setelah Brasil," jelas Tedjo. (Kompas.com, 12/2)
Sampai saat ini, sekitar 3,9 miliar orang di 128 negara di dunia berisiko terinfeksi virus dengue. Diperkirakan, hampir 390 juta kasus infeksi DBD terjadi setiap tahun secara global.
Sudah 50 tahun terjangkit virus dengue, negeri ini tak berhasil mengatasi, malah secara berkala terjadi outbreak atau Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Secara nasional, KLB dilihat terjadi lima tahun sekali. Namun dari data Kementerian Kesehatan, kami bisa melihat puncak dari KLB biasanya terjadi selang enam sampai delapan tahun," ujar Tedjo.
Namun, kasus DBD di Indonesia tidak bisa digeneralisasi. Setiap daerah, menurut Tedjo, memiliki epidemi yang berbeda, dengan karakteristik masing-masing.
"Indonesia bagian barat, tengah dan timur, pada tahun yang sama  memiliki karakteristik epidemi demam berdarah yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh jenis virus, kekebalan kominitas, juga vektor nyamuk," ungkapnya.
Kalau malaria sudah ditemukan obatnya dan virusnya bisa dieliminasi dari suatu daerah, sedang DBD belum ada obatnya dan penyebab penyebaran virusnya terdiri dari banyak faktor. Faktor kekebalan populasi salah satu penyebab kasus dengue terus berulang.
"Ketika kekebalan populasinya rendah, besar kemungkinan satu atau dua tahun setelahnya akan terjadi outbreak. Misal tahun 2014 di Lampung, tercatat kekebalan populasinya rendah sehingga tahun berikutnya terjadi outbreak," ujarnya.
Usai terjadi outbreak, kekebalan populasi akan meningkat. Kemungkinan terjadinya outbreak akan semakin kecil di masa depan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 22-02-2020
Laju Kenaikan Upah Buruh Direvisi!
H. Bambang Eka Wijaya

KENAIKAN tahunan upah buruh yang lajunya amat pesat hingga lipat dua dalam delapan tahun (2012-2020), dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja direvisi. Angk pertumbuhan ekonominya jadi dari tingkat provinsi, sedangkan kompensasi inflasi ditiadakan.
"Upah minimum yang ada ditambah pertumbuhan daerah. Kalau dulu kan pertumbuhan nasional sekarang pertumbuhan daerah," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di kompleks Istana Kepresidenan. (detik-finance, 27/2/2020)
Sedangkan kompensasi inflasi yang sebelummya ditambahkan persentasenya pada kenaikan upah, dalam RUU tersebut dihapus. Jadi kalau aturan baru ini berlaku, kenaikan upah burub priodik tahunan hanya menambahkan upah minimum yang ada dan angka persentase pertumbuhan ekonomi daerah kali upah minimum yang ada.
Laju pesat kenaikan upah buruh di Tanah Air tampak sejak Jokowi jadi Gubernur DKI 2012, menandatangani UMP sebesar Rp2.200.000. Pada 2020, gubernur Anies Baswedan memetapkan UMP Rp4.267.349. Bahkan UMK Kabupaten Karawang, Rp4.594.324.
Akibat kenaikan upah buruh yang sedemikian pesat, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan banyak perusahaan menangguhkan kenaikan upah pekerjanya. Mereka melakukan negosiasi bilateral dengan para pekerja, hingga memahami kondisi perusahaan. Kalau memaksa, yang rugi buruh itu sendiri jika perusahaan sampai lock out.
Kesulitan itu tergambar juga dalam proses deindustrialisasi yang puncaknya terjadi antara 2007-2017. Kontribusi industri manufaktur  terhadap PDB 2007 sebeaar 27,4%, pada 2017 menjadi 20,5%. ("Potret Indusri Manufaktur Indonesia Sebelum dan Pasca-Krisis", kajian fiskal kemenkeu.go.id, 3/2/2020).
Kalau perusahaan yang sudah hidup lama dan  lancar saja demikian, apalagi investor yang baru mau masuk. Menghitung kenaikan upah buruh lipat dua dalam delapan tahun, bisa saja mereka mundur teratur.
Apalagi dengan laju kenaikan itu Indonesia tidak lagi masuk melompok negeri upah buruh murah. Menurut CNBC-Indonesia (11/9/2019) upah pekerja sektor manufaktur Indonesia per tahun dalam dolar AS: pekerja 5.421, enginer 8.066, manager 16.822. Sedangkan Vietnam, pekerja 3.673, enginer 7.391, manager 15.418. Upah pekerja Indonesia 50% di atas Vietnam.
Mungkin itu salah satu penyebab Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia 2018 menurut data United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD, 12/6/2019) hanya 6,7% terhadap PMTB, dibanding Vietnam 29,2%, rata-rata ASEAN 18,6%. ***

Selanjutnya.....