Artikel Halanan 8, Lampung Post Senin 31-08-2020

Resesi, Bencana tanpa Pintu Darurat!

H. Bambang Eka Wijaya

AKIBAT pandemi Covid-19, resesi global menyergap. AS, Jepang, Jerman, Inggris, Korea Selatan hingga Singapura, mengakui kena resesi. Itu karena resesi tanpa pintu darurat, meski banyak duit mereka tak bisa melompat keluar dari resesi.

Dengan kenyataan resesi global itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berusaha realistis. Tak mungkin membuat lompatan besar keluar dari pandemi Covid-19 dan resesi bawaannya.

"Kalau indikator di Juli, di kuartal III, terjadi down side risk, suatu risiko nyata. Kuartal III di kisaran 0% hingga negatif 2%," kata Sri Mulyani di konferensi pers APBN (25/8/2020).

Jika proyeksi tersebut terealisasi, artinya Indonesia menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturutturut. Maka perekonomian Indonesia masuk kategori resesi teknikal.

Ia menjelaskan kinerja perekonomian pada kuartal III tidak sesolid yang dibayangkan.

Faktanya, kinerja ekspor dan impor, hingga indikator tingkat produktivitas manufaktur serta sektor kuangan justru kembali ke zona negatif pada priode Juli 2020 ini.

Sri Mulyani mengatakan, kunci utama untuk mengerek kinerja perekonomiam pada kuartal III adalah investasi dan konsumsi domestik.

"Kalau tetap negatif meski pemerintah sudah all out, maka akan sulit untuk masuk ke zone netral tahun inj," ujar. (Kompas.com, 25/8)

Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah meminta beberapa menteri untuk fokus pada indikator investasi yang sempat mengalami kontraksi cukup dalam, yakni minus 9,61%.

Di sisi lain, dari sektor konsunsi, selain bansos yang digelontorkan pemerintah, juga diperlukan dorongan dari kelas menengah dan atas.

"Outlook kita sangat tergantung konsumsi dan investasi, dan pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan untuk mengembalikan confident itu," imbuh Sri.

Sayangnya, menurut Kepala BPS Suhariyanto beberapa waktu lalu, justru di saat kritis warga kelas menengah cenderung menahan diri untuk tidak membelanjakan uangnya.

Masalahnya, resesi tak punya pintu darurat. Jika melompat, hanya menabrak tembok dan terpental kembali ke jurang resesi.

Karena itu negara maju tak coba melompat, tapi membangun tangga untuk bisa cepat keluar dari jurang resesi. Resesi yang berlarut, menjadi depresi.

Syarat keluar dari resesi dampak Covid adalah selesai dulu urusan dengan Covid. Indonesia mengalami kesulitan untuk lepas dari jerat Covid-19. Harapan tinggal pada vaksin buatan Tiongkok. Jangan pula, andalan untuk keluar dari resesi juga investasi dari Tiongkok. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 30-08-2020

Studi, Kopi Bermanfaat

untuk Melindungi Hati!

H. Bambang Eka Wijaya

MINUM kopi bermanfaat melindungi hati dan membantu mencegah kematian akibat penyakit hati. Demikian hasil studi sekelompok peneliti Australia yang terbit dalam Alimentary Pharmacology and Therapeutics.

Mereka menemukan, minum lebih dari dua cangkir kopi sehari bisa membantu melindungi seseorang dari kematian terkait penyakit hati.

"Meningkatkan konsumsi kopi per kapita hingga lebih dari dua cangkir per hari berpotensi mencegah ratusan ribu kematian terkait hati setiap tahun jika efek kopi pada kematian terkait hati dikonfirmasi dalam uji klinis," tulis Sarah Gardner dari unit transplantasi hati di The Austin Hospital  Australia. (Kompas.com, 20/8/2020)

Gardner dan rekannya merujuk pada temuan penelitian sebelumnya yang menyebut, "Mereka yang minum 2-3 cangkir kopi setiap hari memiliki penurunan risiko 38% karsinoma hepatoseluler (kanker hati primer) dan penurunan risiko kematian 46% akibat penyakit hati kronis."

"Jika seseorang minum empat cangkir kopi atau lebih setiap hari, pengurangan risiko kanker hati menjadi 41% dan kematian akibat penyakit hati kronis 71%. Studi lain melaporkan pengurangan risiko dengan besaran serupa."

Para peneliti dari Australia itu mengamati efek mengonsumsi lebih dari dua cangkir kopi dan lebih dari empat cangkir kopi setiap hari per kapita terhadap kematian terkait hati.

Para peneliti menggunakan kumpulan data Global Burden of Disease 2016 dari 194 negara. Gardner dan rekan menemukan, pada 2016 semua negara meningkatkan asupan kopi per kapita menjadi lebih dari dua cangkir per hari, perkiraan jumlah kematian terkait hati berada di angka 630.947 dan 462.861 kematian bisa dicegah.

Jika asupan kopi per kapita lebih dari empat cangkir per hari, penelitian itu memperkirakan jumlah kematian terkait hati akan menjadi 360.523, dan 723.287 kematian bisa dihindari.

Secara global, jumlah total kematian terkait penyakit hati pada 2016 diperkirakan mencapai 1.240.201 kasus.

"Kopi jelas memperbaiki hati kita," kata Dr. Douglas Dieterich, ahli hepatologi di Mount Sinai Division of Liver Medicine dan Gastroenterology, kepada Fox News.

"Studi ini menunjukkan dampak pada skala yang lebih besar dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan manfaat kopi."

Dr. Dieterich juga mengatakan, ia merekomendasikan kopi kepada beberapa pasiennya, karena bisa membantu mereka yang memiliki penyakit hati tertentu. "Kopi juga baik untuk penyakit hati yang memengaruhi saluran empedu," imbuhnya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 29-08-2020

Menjamin Covid-19 Tetap Terkendali!

H. Bambang Eka Wijaya

PRESIDEN Joko Widodo  meminta kasus Covid-19 di Indonesia tetap terkendali sebelum ditemukannya vaksin. Hal itu disampaikan Presiden saat berkunjung ke Banda Aceh, Selasa. (25/8/2020).

Kalau update Covid-19 pada tanggal Presiden menyatakan itu sebagai standar "terkendali", berarti patokannya angka kasus baru Covid-19 harian pada 2.447 kasus dengan jumlah pasien Covid-19 yang tutup usia sehari 99 orang. 

Untuk selanjutnys, kalau angka hariannya9 lebih rendah dianggap terkendali, kalau angkanya lebih besar berarti tidak  terkendali. Dengan adanya angka patokan terkendali itu, tampak kemajuan penanganannya ketika angka hariannya terus menurun.

Patokan angka standar untuk terkendali itu menyadarkan semua unsur, utamanya satuan tugas pengendali pandemi, untuk menjamin Covid-19 senantiasa terkendali. Artinya, angka kumulatif terinfeksi virus Corona boleh terus naik dari hari ke hari, tapi angka harian kasus baru dan pasien Covid meninggal dunia harus terus turun.

Angka harian kasus baru 2447 itu sebagai patokan terkendalinya Covid-19 termasuk ideal, karena angka itu di bawah rekor kasus baru yang pernah tercapai di Indonesia. Rekor kasus baru tercatat terjadi pada Kamis (9 Juli 2020) sebanyak 2.657 kasus.

Angka kumulatif terifeksi Covid-19 di Indonesia sejak 2 Meret hingga hari itu sebanyak 157.859 kasus, bisa dinilai "terkendali" dengan kesembuhan 70% dan jumlah meninggal dunia 6.858 orang. Tentunya itu kalau dibanding dengan negara-negara lain di hari yang sama.

Misalnya, 1. Amerika Serikat, dengan 5.913.351 kasus dengan 181.059 meninggal dunia. 2. Brasil, 3.622.861 kasus, dengan 115.309 orang meninggal dunia.

3. India, 3.164.881 kasus, dengan 58.556 orang meninggal dunia. 4. Rusia, 961.493 kasus, dengan 16.448 orang meninggal dunia.

5. Afrika Selatan, 611.450 kasus, dengan 13.159 orang meninggal dunia. 6. Peru  600.438 kasus, 27.813 orang meninggal dunia.

Meski bisa dinilai terkendali, pada angka harian 2.447 kasus baru, sebenarnya tergolong relatif tinggi. Mengingat, Indonesia sudah memerangi Covid-19 selama lima bulan, sejak 2 Maret. Waktu yang cukup panjang dibanding Tiongkok, Jepang, Italia, Inggris, dan sejumlah negara lain yang selesai dalam empat bulan. Sedang kita, sampai lima bulan itu, belum menunjukkan tren penurunan yang konsisten.

Jadi, selain terkendali, sembari menunggu kehadiran vaksin, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan angka harian kasus baru, dan memperkecil tingkat kematian. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 28-08-2020

UBI, Bansos Sapujagat Tanpa Syarat!

H. Bambang Eka Wijaya

PEMERINTAH membuat beragam bantuan sosial (Bansos), antara lain PKH, BPNT, BLT, BST, Kartu Prakerja. Pekan ini cair bansos UMKM dan Pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Setiap jenis Bansos ada syarat penerimanya, selalu menyisakan yang tak memenuhi syarat.

Misalnya bansos UMKM, syaratnya minimal secara administratif terdaftar, belum pernah dapat KUR, punya rekening bank. Untuk itu, pedagang asongan, pedagang amparan dan sejenisnya tak memenuhi syarat.

Lalu pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, syaratnya terdaftar di BPJS Tenagakerja. Pada 2020, menurut BPS, 56,50% tenaga kerja berada di sektor informal, jelas tak masuk daftar BPJS Tenagakerja. Padahal, justru mereka pendapatannya kebanyakan di bawah UMR, hingga amat membutuhkan, tapi malah tak memenuhi syarat.

Demi keadilan bagi mereka yang tak memenuhi syarat penerima Bansos, muncul gagasan Bansos Sapujagat Tanpa Syarat yang memperlakukan sama semua penerima dan jumlah bantuan sama besarnya. Nama usulan itu Universal Basic Income (UBI).

Artinya semua Bansos disatukan dan diseragamkan jumlahnya sebesar UBI. (Kompas.com, 21/8) Yakni, sekitar garis kemiskinan per rumah tangga, yang pada Maret 2020 Rp2.118.678/rumah tangga/bulan.

Bansos Sapujagat Tanpa Syarat, dibagi rata ke semua rumah tangga miskin dan rentan miskin, jadi semua warga kelas menengah ke bawah.

Penyatuan menegah ke bawah itu relevan dengan hasil penelitian LIPI (Buras, 27/8), di mana 87,3% Rumah Tangga Usaha dan 64,8% Rumah Tangga Pekerja mengalami kesulitan keuangan akibat Pandemi Covid-19.

Dengan seluruh Bansos disatukan dalam program UBI, administrasinya seragam, cukup ditangani Kementerian Sosial dan Dinas Sosial provinsi/kabupaten/kota.

Dengan jumlah yang cukup memenuhi kebutuhan dasar, para penerima tak terlalu stres lagi.

Ketimbang selama ini, Bansos tak mengurangi stres warga. Hitung dengan bijak bantuan Rp600 ribu/bulan per keluarga, per hari Rp20 ribu. Per rumah tangga menurut BPS 4,6 jiwa, untuk beli lauk kerupuk tiga kali makan sehari saja tak cukup.

Dengan UBI dibulatkan Rp2,2 juta/bulan per keluarga, diperkirakan ada 40 juta keluarga menengah ke bawah, total dana UBI per bulan Rp88 triliun. Empat bulan Rp352 triliun. Tak jauh beda dengan total dana jaring pengaman sosial sekarang.

Sumber dananya seperti bansos lain, dari utangan. Toh sama, kelak rakyat juga yang bayar. Tapi efektivitas bagi penerima dan kontribusinya terhadap Konsumsi Rumah Tangga pada PDB, ini lebih nyata. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 27-08-2020

Saat Konsumsi Rumah Tangga Jeblok!

H. Bambang Eka Wijaya

KONTRIBUSI konsumsi rumah tangga setiap tahun mencapai 55-60% pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Pada kuartal II 2020, konsumsi rumah tangga jeblok hingga minus 5,51% (yoy), langsung menyeret pertumbuhan ekonomi menjadi minus 5,32%.

Kondisi ekonomi rumah tangga yang terpuruk disurvei Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan tema "Ekonomi Rumah Tangga Indonesia: Mitigasi dan Pemulihan", pada 10-31 Juli 2020.

Dari 2.258 responden aktif rumah tangga di 32 provinsi, 1.548 responden memenuhi syarat analisis sampel. 79,7% responden berstatus Rumah Tangga Pekerja, sisanya 20,3% Rumah Tangga Usaha.

Hasilnya, dampak terhadap rumah tangga pada kemampuan pengelolaan ekonomi rumah tangga, sebanyak 87,3% Rumah Tangga Usaha dan 64,8% Rumah Tanngga Pekerja merass mengalami kesulitan keuangan.

"Sebaliknya, berdasar Rumah Tangga yang mengalami kesulitan keuangan, Rumah Tangga Pekerja lebih merasa berat untuk membiayai konsumsi kebutuhan pangan, 52,9%," ujar Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho. Sedangkan Rumah Tangga Usaha telatif lebih rendah, 37,8%. (lipi.go.id, 23/8/2020)

Goncangan kesehatan dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar menggeser pola konsumsi makanan siap saji bagi seluruh rumah tangga di mana penurunan pengeluaran makanan siap saji diikuti peningkatan belanja bahan makanan.

Terkait stimulus ekonomi paket bantuan sosial yang diterima dari pemerintah, 19,4% rumah tangga melaporkan pernah mendapat bantuan sosial. "Sebagian besar penerima yang merasakan penurunan pendapatan terjadi di kelompok Rumah Tangga Usaha," jelasnya.

Rinciannya, 56,36% pada Rumah Tangga Usaha pendapatan rendah, dan 43,33% Rumah Tangga Pekerja berpenghasilan kurang dari Rp1,5 juta.

Bansos tidak secara langsung mempengaruhi ekspektasi masa depan rumah tangga.

Di sisi lain, ekspektasi rumah tangga rerhadap perubahan pendapatan rumah tangga dengan pendapatan menurun di tengah pandemi, memiliki ekspektasi paling rendah untuk dapat bekerja normal dalam masa enam bulan ke depan.

Tim peneliti merekmendasikan, agar pemerintah mendorong aktivitas masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Tampak hasil survei LIPI relevan dengan data BPS bahwa ekonomi rumah tangga sebagai andalan ekonomi nasional memang terpuruk. Data BPS menyebut konsumsi rumah tangga minus 5,51%, data LIPI menyebut 87,3% Rumah Tangga Usaha dan 64,8% Rumah Tangga Pekerja kesulitan keuangan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 26-08-2020

Lebay, Vietnam Atasi Pandemi-Resesi!

H. Bambang Eka Wijaya

LEBAY itu prokem anak zaman now, berarti berlebihan. Itulah gaya Vietnam hingga berhasil mengatasi pandemi dan resesi bawaannya. Sebaliknya gaya Indonesia, pada awalnya meremehkan virus Corona dengan disebut tak lebih berbahaya dari flu biasa.

Dengan gaya lebay itu, per 20 Agustus sejak Januari 2020 pasien positif Covid-19 di negara berpenduduk 97 juta itu tercatat sebanyak 1.007 orang, dengan kematian 1 orang.  Sedangkan Indonesia yang mencatat kasus pertama pada 2 Maret 2020, per 20 Agustus 2020 itu tercatat pasien positif sebanyak 147.211 kasus, dengan tambahan kasus baru hari itu 2.266, dengan jumlah meninggal dunia 6.418 orang. (Kompas.com, 20/8)

Mengenai gaya dan data Vietnam itu, diakui kebenarannya oleh Profesor Guy Thwaites, Direktur Oxford University Clinical Research Unit yang berbasis di Ho Chi Minh, dikutip CBBC-Indonesia dari BBC (21/8/2020).

Masih dari BBC, hal itu diperkuat oleh Dr. Tood Poolack dari Harvard University, dengan mengatakan, "Saat Anda berhadapan dengan penyakit yang masih belum diketahui seperti ini (waktu itu belum diberi nama Covid-19), memang lebih baik bersikap berlebihan."

Sikap berlebihan itu diambil pemerintah Vietnam sejak merebaknya wabah pneumonia akut di Wuhan, Tiongkok.

Seperti tertulis di Viet Nam News tanggal 17 Januari 2020, "Wakil Perdana Menteri Vu Duc Dam memerintahkan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menerapkan langkah drastis dalam rangka mencegah pneumonia akut (nCov) agar tidak menyebar di Vietnam.

"Dam memerintahkan lembaga-lembaga tersebut untuk memonitor perkembangan  di Tiongkok dan mempeekuat karantina medis di perbatasan, bandara, dan pelabuhan. (Indonesia justru memberi insentif 50 dolar AS pada tiket setiap turis yang datang ke Indonesia, bahkan membayar influencer untuk mendatangkan turis lebih banyak)

"Dam menginstruksikan kepada menteri kesehatan untuk segera menyusun rencana aksi merespon penyakit tersebut, menyusul rekomendasi dari WHO."

Berkat keberhasilan gaya lebay menaklukkan Corona, ekonomi Vietnam pun lolos dari bayangan resesi sampai kuartal II 2020, yang tetap tumbuh positif pada level  0,36% (yoy). Kuartal sebelumnya tumbuh 3,82%.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam memang terbaik di kawasan ASEAN. Pada 2019, tumbuh 6,9%, dengan kuartal III 2019 tumbuh 7,31%.

Kinerja ekonomi Vietnam sepanjang 2019 itu, menunjukkan mereka tak terpengaruh oleh perang dagang AS-RRT. Pada 2020, mampu bertahan dari dampak global Covid-19. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 25-08-2020

Mencari Solusi Swasembada Sapi!

H. Bambang Eka Wijaya

ERA Orde Baru Pak Harto membuat ranch di Tapos, menyilangkan pejantan sapi "Berangus" asal Australia dengan sapi induk lokal. Saat Pak Harto lengser, sekitar 2.000 ekor bibit sapi hasil persilangan sudah dibagikan ke daerah-daerah dengan label "Sapi Banpres".

Dengan kegiatan di Tapos, upaya swasembada sapi waktu itu hampir terwujud. Kini jejak Sapi Banpres itu susah dicari. Bahkan sapi Brangus tak ada lagi di Tapos.

Di era reformasi, Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) mencanangkan program swasembada sapi dengan menyetop impor sapi bakalan. Ternyata sapi lokal belum cukup untuk itu. Akibatnya, sapi-sapi betina bunting pun dipotong. Harga daging sapi langsung melonjak dari kisaran Rp35.000/kg jadi lebih Rp100.000, menyulut krisis daging impor.

Jalan keluarnya, impor sapi bakalan dibuka lagi. Tapi harga daging sapi, yang terlanjur tinggi sukar diturunkan hingga hari ini.

Namun, tetap perlu dicari solusi program swasembada sapi, agar tidak sampai akhir zaman kita terus mengimpor sapi.

Keluhan pengusaha untuk membuat ranch sapi seperti di Tapos, adalah sulitnya mencari tanah yang luasnya cukup untuk itu. Utamanya karena melihat di Australia, beternak sapi tidak pakai kandang, tapi dilepas cari makan sendiri di savana yang luas. Penggembalanya cukup beberapa orang saja untuk ribuan sapi, dibantu anjing-anjing gembala yang terlatih. Dengan begitu biaya beternak sapi di Australia sangat murah, sehingga biaya produksi daging sapi juga rendah, sekarang bisa setara di kisaran Rp30.000/kg.

Untuk mencari savana seperti di Australia itu di Indonesia mungkin sukar, kalau pun ada harga tanahnya mahal sekali. Karena itu, perlu cara lain untuk mencapai solusi swasembada sapi.

Cara yang paling mungkin, mendayagunakan pengusaha penggemukan yang mengimpor sapi bakalan untuk tidak mengirim ke rumah potong semua sapinya. Tapi menyisihkan 0,5% dari sapi yang diimpornya untuk digaduhkan pada petani sekitar kandang miliknya.

Dengan 0,5% tetap dipelihara dengan pola gaduh itu, kalau setahun impor sapi 500 ribu ekor, berarti disisakan 2.500 ekor per tahun (lebih banyak dari Sapi Banpres). Dengan pola gaduh sejak bakalan, berarti anak pertama sapi buat petani pemelihara, anak kedua dan seterusnya bagi dua.

Kalau itu dilakukan konsisten, pada suatu saat pengusaha livestock tidak lagi mengimpor sapi, tapi cukup dengan memanen anak-anak sapinya yang digaduhkan kepada petani. Pada saat itu, swasembada sapi sudah terwujud. ***

Selanjutnya.....