Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 31-10-2020

Begal Sepeda Mulai Marak di Jakarta!

H. Bambang Eka Wijaya

MEMPRIHATINKAN. Begal terhadap pesepeda mulai marak di Jakarta. MetroTV Selasa (27/10) melaporkan, korban terakhir seorang perwira angkatan laut yang mengalami luka-luka jatuh dari sepeda hingga perlu dirawat. Pembegalan disertai kekerasan.

Menurut kepolisian, selama bulan terakhir telah terjadi tujuh kali pembegalan di jalanan Ibu Kota. Tiga pelakunya berhasil ditangkap polisi.

Selama pandemi Covid-19 cenderung makin ramai pengguna sepeda memenuhi jalan-jalan utama Jakarta. Pemprov DKI membangun fasilitas dengan memberi jalur hijau buat pengemudi sepeda seperti di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Thamrin dan sekitarnya.

Untuk keselamatan pengendara sepeda, polisi mengingatkan masyarakat agar jika bersepeda tidak membawa barang berharga, seperti telefon genggam. Juga tas yang talinya digantung di leher, pembegal yang memakai motor akan menarik tas tersebut sampai pesepeda jatuh dan melepaskan tasnya.

Tentu saja kepolisian langsung membangun jaringan pengamanan pengemudi sepeda dari begal di jalanan Ibu Kota. Tapi yang namanya penjahat, tak henti mencari kesempatan. Kian sulit kesempatan didapat, akan semakin ngawur kejahatan dilakukan.

Contohnya korban terakhir, pasti orangnya kekar dan berotot. Tapi karena sempitnya kesempatan, mereka tak sempat mengamati secara teliti lebih dahulu korbannya. Asal main gasak saja.

Kejahatan yang dilakukan secara nekat di tempat terbuka di jalanan Ibu Kota yang sehari-hari relatif ramai, bisa diduga dilakukan karena dorongan keterpaksaan oleh kondisi yang amat terdesak. Kesulitan akibat pandemi dan dampak ekonominya bisa jadi alasan.

Namun di sisi lain bisa diasumsikan, jaring pengaman sosial yang telah dilakukan secara berlapis dan bersilang itu, rupanya tetap masih menyisakan lubang-lubang yang tak tertutup kemerataan segala jenis bansos. Atau kemungkinan lain, sebenarnya keluarganya telah menerima bansos, tapi jumlahnya yang jauh dari mencukupi. Akibatnya, terpaksa mencari tambahan.

Untuk itu, sejalan dengan para pesepeda yang harus semakin hati-hati dan waspada terhadap kejahatan yang bisa menyasar dirinya, polisi terus memperkuat perlindungan kepada warga pesepeda, jaringan pengaman sosial perlu diperkuat dengan sebaran yang lebih merata lagi.

Syukur kalau ada kreativitas mobilisasi massa kurang mampu mengikuti kegiatan yang bisa memberi tambahan penghasilan, seperti padat karya tunai. Diharapkan, disiapkan pilihan jalan keluar dari impitan kesulitan ekonomi.***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 30-10-2020

Virus Covid Brilian, Penipu Tak Terduga!

H. Bambang Eka Wijaya

VIRUS SAR-Cov2 yang kemudian diberi nama Covid-19 ternyata makhluk brilian, penipu ulung yang pintar membuat hal-hal tak terduga.

Pada awal infeksi, virus ini menipu tubuh. Sistem pertahanan tubuh dia bajak hingga sulit mengenali infeksi yang menyerangnya. Saat virus corona memasuki organ paru dan saluran pernapasan, sistem kekebalan menganggapnya semua baik-baik saja.

"Virus ini brilian, memungkinkan terbentuknya sebuah pabrik virus di hidung Anda, tapi Anda merasa benar-benar sehat," kata Prof. Paul Lehner dari University of Cambridge, dikutip BBC (24/10/2020).

Selanjutnya, saat infeksi terjadi sel-sel tubuh kita melepaskan bahan kimia yang disebut interferon.

Begitu sel ini dibajak oleh virus, semestinya reaksi kimiawi mereka menjadi sinyal peringatan ke seluruh tubuh dan sistem kekebalan. Namun, kemampuan luar biasa virus corona ini mematikan peringatan kimiawi tersebut.

"Virus corona melakukannya dengan sangat baik, sehingga Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda sakit," kata Prof. Lehner.

Saat melihat sel yang terinfeksi di laboratorium, kata Lehner Anda tidak mengira sel itu telah terinfeksi. Tapi anehnya, hasil tes menunjukkan sel itu "sangat terinfeksi". Ini hanyalah salah satu tipuan virus Covid-19.

Covid-19 menyerang saluran pernapasan memulainya sebagai penyakit paru-paru. Dalam organ utama pernapasan ini, virus melakukan hal-hal aneh dan tidak biasa yang bisa memengaruhi tubuh.

Prof. Mauro Giacca dari King's College London mengatakan banyak aspek Covid-19 yang unik yang memang berbeda dengan penyakit virus lain pada umumnya. Virus ini tidak hanya membunuh sel paru-paru, tapi juga merusaknya.

Sel terlihat menyatu menjadi sel masif dan tidak berfungsi yang disebut syncytia. Dalam kasus penyakit paru, biasanya tubuh akan melakukan regenerasi secara utuh untuk memulihkan paru-paru setelah Anda  menderita flu parah.

"Tetapi ini tidak terjadi dengan Covid. Ini adalah infeksi yang sangat aneh," kata Prof. GIacca.

Gumpalan darah di banyak organ juga ditemukan pada sejumlah pasien Covid-19 yang menyebabkan darah begitu lengket.

"Sejujurnya, dalam karir saya yang sangat oanjang belum pernah melihat sekelompok pasien dengan darah lengket seperti itu," kata Prof. Beverly Hunt dari King College London. (Kompas.com, 24/10)

Virus Covid-19 bisa menyebabkan pandangan tak terkendali pada beberapa pasien, membuat sistem kekebalan bertindak terlalu agresif, dengan konsekuensi merusak bagi seluruh tubuh. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 27-10-2020

Pergeseran Paradigma Pembangunan?

H. Bambang Eka Wijaya

TANPA disadari, kini sedang terjadi gejala pergeseran paradigma dari "pembangunan Indonesia" ke "pembangunan di Indonesia". Itu dua hal yang berbeda, bahkan kontras.

Terminologi "pembangunan Indonesia" di sini adalah idealisasi reformasi sebagai antitesis dari sistem Orde Baru yang sentralistik, otoriter, dan korup. 

Untuk itu, reformasi bukan hanya membalikkan sentralisme ke desentralisasi dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tapi juga mengembalikan kedaulatan (kekuasaan tertinggi negara) ke tangan rakyat, sesuai konstitusi.

Dengan itu, segala dimensi "pembangunan Indonesia" diorienrtasikan pada pemuliaan dan kemuliaan manusia Indonesia. 

Sementara "pembangunan di Indonesia" mirip yang dilakukan Daendels. Ia bangun jalan raya 1.000 km dari Anyer (pantai barat Banten) ke Panarukan (Situbondo, pantai timur Jawa Timur), dengan memperbudak warga pribumi Indonesia untuk kerja paksa. 

Diperbudak dalam arti sesunguhnya, orang yang dipaksa bekerja tanpa digaji jika terlihat bermalasan dicambuk.

Pembangunan jalan itu untuk memperlancar bisnis perusahaan konglomerat negeri penjajah, VOC. Untuk memfasilitasi VOC ini pula, Daendels memberlakukan Tanam Paksa kepada para petani Indonesia. Tanam paksa dilakukan untuk produk ekspor seperti rempah (lada, cengkeh, pala), kopi dan lainnya.

Hasil panen petani lewat tanam paksa itu dibeli Belanda dengan harga amat murah, padahal di Eropa harganya semahal emas; hanya bisa dinikmati orang-orang kaya. Keuntungan VOC dari memeras tenaga kerja yang diperbudak dan mengeruk hasil bumi Tanah Air lewat tanam paksa itu, sepenuhnya ditransfer ke negerinya, tak sedikit pun buat rakyat yang diperas tenaga dan sumber daya alamnya.

Model pembangunan seperti itulah yang cenderung dipaksakan "di Indonesia" menyusul selesainya pembangunan jalan tol 1.000 km dari Merak (pantai barat Banten) ke Banyuwangi (pantai timur Jawa Timur). Yakni dengan memfasilitasi dalam segala hal buat konglomerat asing untuk investasi "di Indonesia" mengisi peran VOC.

Mendukung "pembangunan di Indonesia" itu, menggantikan kerja paksa dan tanam paksa di masa lalu, kini diisi dengan aturan pemaksa, yang memperluas pemerasan bukan hanya pada manusia dan kekayaan alam negerinya, tapi juga mengkooptasi pola hidup dari demokrasi hingga budaya masyarakat adat.

Namun, karena pergeseran ke "pembangunan di Indonesia" itu baru gejala, pengembaliannya ke paradigma "pembangunan Indonesia" yang benar, masih mungkin. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 26-10-2020

Bangsa Kehilangan Rasa Percaya Diri!

H. Bambang Eka Wijaya

BANGSA ini bangkit berkat rasa percaya diri para pejuang generasi Dr.Wahidin Sudiro Husodo, Tjokroaminoto, Dr. Sutomo, Ki Hadjar Dewantoro dan kawan-kawan yang yakin untuk mampu berdiri sebagai bangsa merdeka.

Rasa percaya diri itu dilanjutkan dan diperkuat dengan perjuangan generasi Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan hingga mencapai Indonesia merdeka.

Tak hanya sampai di situ. Rasa percaya diri itu bahkan membara di setiap dada warga bangsa Indonesia saat mempertahankan kemerdakaan negaranya dari kedatangan tentara Belanda untuk kembali menjajah Tanah Air dengan  bantuan serdadu Inggris dan Amerika Serikat. Hanya dengan bersenjata bambu runcing, berkat rasa percaya diri itu bangsa Indonesia berhasil mengusir kaum penjajah dengan mesin  perang modern yang menang Perang Dunia II.

Namun sayang, rasa percaya diri sebagai modal utama perjuangan bangsa Indonesia ini luntur, bahkan cenderung hilang dari ingatan para elite pemimpin masa kini bangsa.

Akibat ketiadaan rasa percaya diri bahwa bangsa ini manpu mengisi kemerdekaan dengan sepenuhnya atas dasar kemampuan bangsa sendiri, para elite bangsa tenggelam dalam impian instannya untuk menyerahkan pembangunan bangsanya kepada pemodal atau investor bangsa lain.

Tak kepalang, sekaligus menyerahkan kepada investor asing kekayaan alam yang oleh para pendiri bangsa diyakini bisa memakmurkan sebesar-besarnya rakyat Indonesia.

Betapa malang nasib bangsa yang elite pemimpinnya bermimpi instan menyerahkan segala kekayaan alam negeri warisan leluhurnya kepada investor asing dan hanya menjadikan rakyatnya semata sebagai buruh murah, kuli dari bangsa-bangsa lain dengan perlindungan hak-hak kemanusiaan amat rendah. Bahkan membiarkan rakyat dalam modern slavery (perbudakan modern).

Para elite pemimpin bangsa itu bermimpi instan hidup ongkang-ongkang menyaksikan nikmatnya kapitalisme global yang mereka beri fasilitas mengeruk kekayaan alam negerinya dengan royalti Nol Persen.

Semua itu terjadi ketika rakyat tak berdaya di bawah tekanan apa yang disebut Azyumardi Azra sebagai "tirani mayoritas politik" (Kompas, 15/10/2020). Maka, muluslah apa yang diinginkan elite pemimipin.

Namun, untung semangat rasa percaya diri bangsa itu tidak padam total. Masih ada nyala  meski relatif kecil di cakrawala keindonesiaan yang luas, yang terekspresi dalam demonstrasi buruh dan mahasiswa. Karena itu, kita kutuk perusuh yang mencemarkan kemurnian perjuangan buruh dan mahasiswa. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 24-10-2020

PP Muhammadiyah Menemui Jokowi!

H. Bambang Eka Wijaya

PENGURUS Pusat (PP) Muhammadiyah Rabu (21/10/2020) menemui Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, meminta pelaksanaan UU Cipta Kerja ditunda. Jokowi mengatakan terbuka menerima masukan dari berbagai pihak dan akan mengkajinya secara seksama.

PP Muhammadiyah terdiri dari Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum Abdul Mu'ti, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Sutrisno Raharjo.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indoesia. Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat," kata Abdul Mu'ti. (detiknews, 21/10)

"Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi UU Cipta Kerja yang bermasalah. Presiden mengakui komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat terkait UU Cipta Kerja memang kurang dan perlu diperbaiki," kata Mu'ti.

Muhammadiyah mengapresiasi sikap Jokowi yang terbuka untuk berdialog dengan berbagai elemen masyarakat. Demi menciptakan situasi yang tenang, Muhammadiyah menyarankan agar Jokowi menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja.

"Terkait UU Cipta Kerja, PP Muhammadiyah menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden. Untuk menciptakan situasi yang tenang dan kemungkinan perbaikan, PP Muhammadiyah mengusulkan agar Presiden menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku. Di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan. Misalnya, kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya. Terhadap masukam tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan seksama," ujar Mu'ti.

Mensesneg Pratikno sebelumnya menyampaikan pesan Presiden Jokowi dan naskah UU Cipta Kerja ke PP Muhammadiyah, PB NU dan MUI. Namun saat itu Pratikno tak bisa bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir karena sedang berada di luar kota.

"Pak Mensesneg mendatangi langsung Ketua Umum NU KH Said Agil Siradj di rumah beliau. Kemudian menuju kediaman Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi," ujar Bey Machmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Pemerintah sedang menjaring masukan pemangku kepentingan untuk menyusun berbagai peraturan turunan UU Cipta Kerja. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 23-10-2020

Upah Minimum 2021 Mungkin Turun!

H. Bambang Eka Wijaya

BANTAHAN pemerintah terhadap hoaks yang menyebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dihapus di UU Cipta Kerja, tapi tetap seperti biasa, hanya  upah minimum sektoral yang dihapus, maka dipredilsi UMK 2021akan turun atau lebih rendah dari tahun 2020.

Menurut Wakil Ketua Dewan Penguapahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz, prediksi itu mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang masih terkontraksi minus akibat pandemi Covid-19.

"Bisa turun jika inflasi dan pertumbuhan ekonomi masih negatif, jika masih memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015," kata Adi.

Berdasar PP 78/2015, upah minimum tahun depan sebesar upah minimum tahun berjalan ditambah persentase pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jika pertumbuhan ekonomi 5% dan inflasi tahun berjalan 3%, maka UMK naik 8%.

Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi minus 2% dan deflasi 1,6%, maka UMK tahun berjalan justru dikurangi 3,6%.

Namun, realitasnya baik pertumbuhan ekonomi maupun indeks harga konsumen (IHK) yang mencatat inflasi/deflasi tidak seragam di semua kabupaten/kota. Dengan demikian para dewan pengupahan daerah harus jeli menetapkan UMK sesuai hasil survei biaya hidup layak setempat.

Jadi, kemungkinan UMK antardaerah akan bervariasi besarannya. Selaim itu, juga tidak semua perusahaan mengalami disrupsi, atau kesulitan. Tapi, ada juga perusahaan yang  justru selama pandemi ekspornya gemilang. Tentu, kemampuan perusahaan juga menjadi penentu kesepakatan UMK secara bipartite.

Untuk itu, menurut Adi, Depenas telah mengusulkan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk membuat peraturan menteri mengenai upah minimum 2021 dengan membuat tiga kriteria UMK, yakni pekerja yang terdampak Covid-19 dan yang tidak terdampak, serta yang ditetapkan berdasar kesepakatan bipartite.

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serokat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut agar upah minimum 2021 tetap naik. Jika,upah minimum tidak naik pada 2021, KSPI menyebut aksi buruh akan semakin besar, selain memperjuangkan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. (Kompas.com, 20/10/2020)

Said Iqbal menilai pertumbuhan ekonomi yang minus selama Covid-19 tidak tepat dijadikan alasan. Sebab, bila upah minimum tidak naik, maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Akibatnya, tingkat konsumsi anjlok. Ujungnya berdampak negatif terhadap perekonomian.

KSPI mengingatkan, tidak semua perusahaan mengalami kesulitan. Karena itu, kenaikan upah minimum dilakukan secara proporsipnal. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 22-10-2020

Defisit APBN Melebar, Rp682 Triliun!

H. Bambang Eka Wijaya

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN kian melebar. Akhir September 2020 mencapai Rp682,1 triliun atau setara 4,16% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah memperkirakan kinerja pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun bakal mengalami kontraksi di kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6%.

Tahun ini pemerintah sudah merevisi dua kali target defisit anggaran, dari yang sebelumnya 1,7% terhadap PDB dalam APBN 2020, menjadi 5,07% pada Perpres 54/2020. Kemudian berdasar Perpres 72/2020 target defisit direvisi menjadi 6,34%. Tahun depan defisit diperkirakan mencapsi 5,7%.

Untuk membiayai defisit itu dilakukan melalui peningkatan utang. Utang luar negeri Indonesia terhadap PDB sampai akhir Agustus 2020 mencapsi 38,5% dari PDB. Padahal sejak 2009 hingga bulan sebelumnya pada level 37%.

Defisit APBN pada akhir September itu setara dengan 65,6% dari target APBN dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp1.039,2 triliun. Defisit APBN terjadi karena realisasi belanja negara lebih tinggi dibanding pendapatan negara.

Secara lebih rinci dalam paparannya Sri Mulyani menjelaskan, hingga akhir September pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.159 triliun, turun 13,7% dibanding realisasi pada priode yang sama tahun lalu yakni Rp1.342,25 triliun.

Dalam Perpres 72 pemerintah merancang pendapatan negara bakal mencapai Rp1.699,9 triliun di akhir tahun. Realisasi pendapatan hingga akhir September itu setara 68,2% dari yang dirancang pemerintah.

Selain itu, Sri Mulyani mengungkap pemerintah telah menambah pembiayaan atau utang baru sebesar Rp810,8 triliun hingga akhir September 2020. Kenaikan pembiayaan tersebut mencapai 155,1% dibanding priode sama tahun lalu yang hanya Rp317,9 triliun.

Nilai pembiayaan utang tersebut mencapai 66,4% dari target dalam Perprea 72 sebesar Rp1.220 triliun. (Kompas.com, 19/10/2020)

Penarikan utang baru itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp790,6 triliun atau naik 139%. Selain itu ada juga pinjaman Rp20,1 triliun atau turun 259,5% dari priode sama tahun lalu.

Dari SBN yang diterbitkan pemerintah, yang telah dibeli Bank Indonesia (BI) dalam SKB I mencapai Rp61,63 triliun.

Sedangkan dalam SKB II atau burden sharing sebesar Rp320,81 triliun untuk public good, dan non-public good Rp91,13 triliun.

Total pembiayaan anggaran sampai akhir September Rp784,7 triliun atau naik 154,9% dari priode sama tahun lalu, 75,7% dari target Perpres 72 sebesar Rp1.039,2 triliun. ***

 

Selanjutnya.....