Artikel Halaman 12, Lampung Post Minggu 28-02-2021

Jepang Angkat Menteri

Atasi Gejala Bunuh Diri!

H. Bambang Eka Wijaya

UNTUK mengatasi meningkatnya gejala bunuh diri di negerinya setahun ungterakhir, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga membentuk kementerian baru. Kenenterian ini dipimpin Tetshushi Sakamoto sebagai Menteri Kesepian.

Pemerintah Jepang mengambil langkah tersebut untuk membantu mengekang lonjakan kasus bunuh diri. Seperti dilansir World of Buzz Jumat (19/2/2021), mayoritas kasus bunuh diri itu dilakukan wanita dan kaum muda.

Menurur peneliti, wanita yang bunuh diri banyak bekerja di sektor ritel dan jasa, mereka mengalami depresi akibat pandemi Covid-19 kehilangan pekerjaan.

Lonjakan bunuh diri terjadi pada paruh kedua 2020 dengan Oktober mencatat jumlah terbanyak yakni 2.153 kematian dalam satu bulan, tertinggi dalam lima tahun.

Jika dibandingkan Oktober 2019, jumlah wanita Jepang yang bunuh diri melonjak 82,6%, lapor CGTN.

Jepang melakukan langksh pencegahan bunuh diri itu dengan memperluas layanan konsultasi dan memperkenalkan organisasi baru kepada mereka yang membutuhkan.

Dilansir Japan Times, Suga meminta Sakamoto mengawasi upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kesepian dan isolasi.

"Wanita lebih menderita (daripada pria), dan jumlah kasus bunuh diri sedang meningkat. Saya harap Anda akan mengidentifikasi masalah dan mempromosikan langkah-langkah kebijakan secara komprehensif," kata Suga kepada Sakamoto. (Kompas.com, 19/2)

Sakamoto berharap bisa melakukan kegiatan untuk mencegah kesepian dan isolasi sosial serta untuk menjaga hubungan antar-manusia.

Dia akan membentuk suatu forum untuk menampung pendapat dari mereka yang membantu orang-orang kesepian dan isolasi sosial serta membahas langkah-langkah yang diperlukan.

Bunuh diri di Jepang berakar pada tradisi kesatria Samurai (Bushi) sebagai ekspresi rasa bertanggung jawab. Dasarnya budaya malu. Seperti malu saat gagal menjalankan misi yang diterima dari pimpinan, atau apa lagi malah tertangkap oleh musuh, kesatria Samurai melakukan Seppuku (bunuh diri) untuk menebus rasa malu dirinya. Semangat budaya Samurai itu masih hidup dalam masyarakat Jepang hingga dewasa ini.

Mengenai banyaknya wanita dan kaum muda yang bunuh diri di masa pandemi, bisa diduga peneliti akibat depresi. Di Jepang, dewasa ini lazim wanita dan kaum muda yang sudah bekerja hidup mandiri di apartemen sendiri. Mereka bangga dengan kemampuannya hidup mandiri itu.

Mungkin saat pandemi mereka kehilangan pekerjaan, mereka malu untuk meminta-minta bantuan ke orang lain. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 26-02-2021

Upah Buruh Paruh Waktu per Jam!

H. Bambang Eka Wijaya

UPAH buruh paruh waktu dibayar per jam sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagai implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Upah per jam itu dihitung dari upah satu bulan dibagi 126.

Besar upah per jam itu ditetapkan berdasar kesepakatan antara pengusaha dan buruh bersangkutan. 

"Kesepakatan dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam," bunyi Pasal 16 ayat (3) PP 36/2021 yang berlaku sejak ditandatangani Presiden Jokowi awal Februari 2021. PP ini menggantikan PP 78/2015 yang kini tak berlaku lagi.

Selain per jam, upah dalam PP ini ditetapkan dalam satuan waktu harian dan bulanan. Untuk upah harian, bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja enam hari seminggu, upah sebulan dibagi 25.

Sedang bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja lima hari seminggu, upah buruh  harian: upah sebulan dibagi 21.

Sementara untuk upah bulanan tetap diatur dalam upah mininum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota, dengan syarat tertentu. Upah minimum ditetapkan berdasar kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, yang meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Sedangkan syarat tertentu dimaksud meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota bersangkutan.

"Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik," begitu bunyi Pasal 25 ayat (5).

Pada Pasal 26 PP ini disebutkan, penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun dan ditetapkan pada rentang batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

Sesuai Pasal 26 ayat (3), batas atas upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dihitung menggunakan variabel rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga.

Sedangkan batas bawah upah minimum  merupakan acuan upah minimum terendah yang besarannya 50% dari batas atas upah minimum.

Kemudian, nilai batas atas dan batas bawah bersama variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi digunakan untuk menghitung formula penyesuaian nilai upah minimum.

Dalam hal upah minimum provinsi tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UMP, maka gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan UMP tahun berjalan.

UMP ditetapkan Gubernur paling lambat 21 November tahun berjalan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 25-02-2021

Dorong KPK Tuntaskan Kasus Bansos!

H. Bambang Eka Wijaya

KPK didorong menuntaskan kasus Bansos Covid-19, agar kasusnya tidak terhenti pada tersangka Juliari P Batubara. Untuk dorongan itu, KPK digugat praperadilan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) karena belum memanggil semua pihak terkait perkara itu.

Selain belum memanggkl dan memeriksa orang-orang yang terlibat kasus tersebut, Koordinator MAKI Boyamin Saiman berkata, "(dalam) Penanganan kasus tersebut diduga termohon (KPK) menelantarkan 20 izin penggeledahan yang telah dikeluarkan Dewan Pengawas KPK yang mengakibatkan belum lengkapnya berkas perkara para tersangka lain sehingga belum dapat dilimpahkan berkas perkara untuk segera disidangkan." (Kompas, 20/2/2021)

MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan ke PN Jaksel (9/2/2021) menyebut, hingga pekan lalu KPK belum memanggil anggota DPR IY yang namanya disebut dalam rekonstruksi pertama yang menampilkan 17 adegan di Gegung KPK, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Dalam rekonstruksi itu IY diperagakan seorang pegawai KPK bertemu dua pejabat di Kementerian Sosial pada Februari 2020. Dua pejabat dimaksud adalah pejabat pembuat komitmen Kemensos, Matheus Joko Santoso, yang menjadi tersangka kasus ini, dan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos M. Syafii Nasution.

"Penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan terkait IY. Namun hingga kini (pekan lalu), belum pernah diberitakan kegiatan pemanggilan dan pemeriksan IY sebagai saksi, sehingga patut diduga termohon (KPK) tidak profesional karena tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan IY," kata Boyamin.

Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di rumah orangtua IY. KPK juga telah memanggil saksi Muhammad Rakyan Ikram, keluarga IY, Agustri Yogaswara, yang merupakan operator IY, juga telah dua kali mengikuti rekonstruksi terkait dengan IY.

KPK pernah memanggil IY sebagai saksi 27 Januari lalu. Namun IY dikabarkan tidak memenuhi panggilan karena surat panggilan dinilai belum diterima IY.

Menurut Boyamin, dua tindakan KPK, belum memeriksa semua yang terkait kasusnya dan belum melakukan penggedahan sejumlah izin dari Dewas, kengakibatkan penanganan perkara terkendala.

Ia berharap KPK segera melakukan proses hukum sesuai ketentuan hukum. KPK diharapkan melakukan tindakan penggeledahan sebagaimana 20 izin yang telah dikeluarkan Dewan Pengawas KPK.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana juga mengingatkan KPK untuk tidak melokalisasi perkara korupsi bansos berhenti hanya pada Juliari Batubara. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 24-02-2021

Mobil Listrik Amfibi Made in Indonesia!

H. Bambang Eka Wijaya

TAK perlu baper dikecewakan Tesla, negosiasi di Indonesia membangun pabrik mobil listrik di India. Setelah itu Jakarta lumpuh kebanjiran besar puls, Sabtu (20/2). Dua peristiwa itu jadi satu tantangan buat anak bangsa: harus bisa membuat sendiri mobil listrik amfibi!

Tantangan itu tidak muluk jika negara memfasilitasi sejumlah institut teknologi di Tanah Air untuk meriset dan bereksperinen membuat mobil listrik amfibi.

Harus amfibi, karena kalau mobil listrik saja akan kalah bersaing dari pendahulu yang sudah canggih. Kalau amfibi, kita di depan. Dan itu sesuai tantangan alam nyata di negeri kita, ke depan banjir akan lebih besar dan lebih besar lagi.

Soalnya banjir karena iklim ekstrim itu akan terus meningkat waktu ke waktu, akibat kerusakan alam lingkungan negeri kita terus semakin memburuk. Perbaikan lingkungan hanya utopi, ketika para politisi getol merilis UU yang rentan lingkungan hingga menurut Walhi tak layak dibahas.

Adaptasi melalui inovasi teknologi agar ke masa depan tetap nyaman menghadapi banjir yang jauh lebih besar, menjadi pilihan rasional.

Mobil listrik biasa seperti yang telah ada, ketemu banjir Jakarta Sabtu kemarin, pasti mati mesinnya, karena baterainya terendam di banjir sedalam tiga meter seperti di jalan simpang Pejaten-Pasar Minggu.

Karena itu mobil listrik amfibi kita harus didesain agar nyaman melintasi jalan banjir sedalam lima meter sekalipun. Pertama rangkanya kokoh diseluruh bagian, utamanya di bagian atapnya mampu menyangga baterai mobil yang menyatu dengan solar sel.

Dengan itu, sambil jalan dan sambil parkir, mobil tetap mengisi sendiri baterainya. Selain itu, jalanan bajir sedalam apa pun, baterai tetap kering di atap mobil.

Rangka bawah lantainya dibentuk seperti sampan, sehingga terapung di atas air seperti perahu. Dilengkapi dua mesin yang bekerja digerakkan oleh baterai. Di depan mesin mobil pemutar roda, sedang di belakang mesin speed boat. Ketika mobil terapung rodanya tak menyentuh jalan, mesin speed boat yang menjalankan mobil.

Terpenting dalam rancangan pembuatan mobil listrik amfibi itu, dilengkapi Perppu untuk kegagalan riset dan eksperimen tidak dituntut secara hukum. Ini belajar dari kekurangan mantan menteri BUMN Dahlan Iskan, yang tidak melondungi periset mobil listriknya dari kriminalisasi ketika percobaan gagal.

Rancangan mobil listrik amfibi ini harus cepat, sebelum areal tambang nikel untuk baterainya keburu habis dikuasai investor asing. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 23-02-2021

Laju PEN Tersandung Daya Beli Lemah!

H. Bambang Eka Wijaya

BANK Indonesia (BI) melaporkan, daya beli masyarakat lemah jadi sandungan bagi usaha mendorong laju pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kredit perbankan Januari 2021 masih terkontraksi -1,92%. Dana pihak ketiga (DPK) menumpuk di bank dengan pertumbuhan 10,57% yoy.

Untuk mendorong laju PEN, menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, BI merilis serangkai kebijakan diawali dengan menurunkan suku bunga acuan 25 basis point menjadi 3,5%.

BI pun melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif melalui pelonggaran ketentuan kredit pembiayaan di sektor properti dan otomotif bebas uang muka (down payment/DP).

BI juga mempublikasikan asesmen transmisi dari suku bunga kebijakan ke suku bunga dasar kredit perbankan.

"Tujuan publikasi adalah memperluas diseminasi informasi kepada konsumen baik korporasi maupun individu guna meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetisi di pasar kredit perbankan," ujar Perry. (Kompaa.com, 18/2)

Kebijakan makroprudensial akomodatif BI juga mendorong dibongkarnya tumpukan DPK di bank untuk membenahi rumah baru dan perlengkapan mobil baru yang didapat tanpa DP.

Dengan itu ada tambahan uang mengalir ke pasar lewat konsumsi kelas menengah dan elite yang dala8m masa resesi justru menimbun uangnya di bank saat dananya diperlukan untuk memutar roda perekonomian.

Dari data BI juga terlihat lambatnya laju pemulihan ekonomi dari kontraksi kredit perbankan, dari kontraksi --2,41% pada Desember 2020, menjadi kontraksi --1,92%. Artinya laju pergerakan PEN hanya beringsut 0,49%.

Karena itu, BI mengoreksi proyeksi pertumbuhan kredit perbankan pada 2021 dari 7-9%, menjadi hanya 5-7%. Juga proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021, dari 4,8-5,8% menjadi 4,3-5,3%.

Untuk mendorong laju PEN ke tingkat lebih tinggi, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah. Pertama mendorong laju konsumsi rumah tangga, dan kedua memacu investasi.

Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sumbangannya pada PDB selalu di atas 55%, cenderung amat lambat dalam rentang 0,43%-1,27%. Padahal pada kuartal II 2020 konsumsi rumah tangga terkontraksi 5,32%, hingga dengan pemulihan yang lamban itu sepanjang 2020 terkontraksi -2,63%.

Sementara investasi, pada tahun 2020 terkontraksi -4,95%. Menurut data BPS kontraksi cukup dalam dibandingkan 2019 yang masih tumbuh 4,45%. (detik.com, 5/2)

Sebagai bandingan ideal, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada kuartal III 2017 menyumbang PDB sebesar 31,87%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 22-02-2021

Kuimpikan Pabrik Mobil Listrik Tesla!

H. Bambang Eka Wijaya

"MIMPIKAH diriku, meblihat dirimu, kerja di pabrik mobil listrik, dalam mimpimu, namun terasa jauh," Amir mendendangkan irama lagu Dewi Yull, Kau Bukan Dirimu Lagi.

"Jelas jauhlah," sambut Umar yang disindir dengan lirik nyanyian Amir. "Karena pabrik mobil listrik Tesla yang kuimpikan jadi tempat kerjaku jadi dibangunnya di Bangalur, India."

"Lho, katanya tim pabrik Tesla sudah datang bernegosiasi untuk membangun pabrik mobil listrik di Indonesia, negara paling kaya di dunia sumber daya alam nikelnya?" Timpal Amir.

"Mungkin tim Tesla itu tidak belajar geografi, sehingga Bangalur mereka kira bagian dari wilayah Indonesia," jawab Umar. "Karena itu, mereka negosiasi di Indonesia, membangun pabriknysa di Bangalur."

"Kalau begitu mingkin nantinya, meski pabriknya di sana, capnya dipasang 'made in Indonesia'!" tebak Amir.

"Kalau itu hampir pasti," sambut Umar,  "Tapi cap made in Indonesia itu bukan di bodi mobil atau mesinnya, tapi pada baterainya. Karena bahan utama pembuatan baterai mobil listrik itu nikel, sedang tambang nikel tak ada di India. Adanya hanya di Indonrsia.

"Belum tentu juga begitu," timpal Amir. "Selama ini sudah cukup banyak nikel yang dikirim penambang ke Tiongkok, tapi produk-produk bsrang bernikel Tiongkok yang bahan bakunya dari Indonesia tetap keluar dengan made in China."

"Jangan-jangan kalau realisasinya kerja sama Tesla di Indonesia hanya membuat baterai mobil listrik, pabrik Energy Storage System, seperti dugaan Kompas.com (18/2/2021), sebagai karya cipta mereka malah bisa saja mereka pasang cap 'made in USA'!" entak Umar. "Seperti halnya nikel yang dikeruk penambang asal Tiongkok, kita cukup berbangga bahwa nikel yang menyebar di dunia itu berasal dari Indonesia. Reputasi teknologi dan nilai tambah macam-macam dari penambangan nikel, relakan saja mereka yang menikmatinya.

"Tapi bangsa Indonesia harus menolak tegas kemungkinan perlakuan yang merendahkan diri mereka seperti itu, termasuk terhadap output produksi nikel yang ditambang Tiongkok selama ini, jejak keindonesiaan produk akhirnya tak kelihatan, apalagi aneka nilai tambah benefitnya bagi kita," entak Amir.

"Memang," potong Umar. "Posisi tawar negeri kita sebagai pemilik terbesar cadangan nikel dunia, seharusnya menjadi andalan bargaining untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dalam setiap negosiasi terkait penggunaan nikel. Bukan malah terkesan diobral murah meriah barang langka warisan buat anak-cucu bangsa itu." ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 21-02-21

Buzzer, Fenomena Global

Diteliti Oxford University!

H. Bambang Eka Wijaya

DISINFORMASI ulah buzzer jadi fenomena global. Hasil penelitian tentang buzzer di 70 negara, termasuk Indonesia, diterbitkan Oxford University berjudul "The Global Disinformation Order 2019; Global Inventory of Organise Social Media Manipulation".

Dalam penelitian itu buzzer disebut sebagai pasukan siber, yakni instrumen pemerintah atau aktor partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik secara online.

Laporan itu konprehensif mendalami organisasi formal pasukan siber di seluruh dunia dan bagaimana para aktor ini menggunakan propaganda komputasi untuk tujuan politik.

Penelitian ini menemukan variasi skala dan waktu pemanfaatan tim buzzer di berbagai negara. Tim muncul untuk sementara di sekitar pemilihan atau untuk membentuk sikap publik seputar agenda politik penting.

Namun ada buzzer yang diintegrasikan ke dalam lanskap media dan komunikasi dengan staf yang bekerja penuh waktu. Mereka bekerja untuk mengontrol, menyensor, dan membentuk percakapan serta informasi online. Beberapa tim terdiri dari beberapa orang yang mengelola ratusan akun palsu.

"Di negara seperti Tiongkok, Vietnam atau Venezuela, tim besar orang dipekerjakan oleh negara untuk secara aktif membentuk opini publik," tulis laporan itu dikutip Kompas.com (12/2/2021)

Buzzer ini menggunakan berbagai strategi komunikasi. Penelitian ini mengkategorikan kegiatan buzzer. Pertama, menciptakan disinformasi atau media yang dimanipulasi.

Kedua, pelaporan konten atau akun secara massal. Keriga, strategi berbasis data. Keempat, trolling, doxing, mengganggu atau menyerang orang, akun, atau media.

Penciptaan disinformasi atau media yang dimanipulasi adalah strategi yang paling umum. Di 52 datpri 70 negara yang diteliti, pasukan siber secara aktif membuat konten seperti meme, video, situs web berita palsu, atau media yang dimanipulasi untuk menyesatkan warganet.

Laporan itu menyebut Indonesia termasuk dalam kategori pemanfaatan tim buzzer berkapasitas rendah. Artinya, praktik ini melibatkan tim kecil yang aktif selama pemilihan, tapi menghentikan kegiatan sampai pemilihan berikutnya.

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, saat buzzer jadi buah bibir pekan lalu, membantah pemerintah memakai buzzer. Padahal dalam suatu anggaran di awal pandemi ada tercantum dana untuk influencer Rp72 miliar. Ada artis juga mengaku dibayar untuk promosi program pemerintah. Dan ICW, menemukan belanja pemerintah untuk buzzer Rp98 miliar. ***

Selanjutnya.....