Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 29-05-2021

Pecat Staf, KPK Abaikan Perintah Jokowi!

H. Bambang Eka Wijaya 

METRO TV menayang ulang lebih dari 10 kali selama berhari-hari perintah Presiden Joko Widodo agar hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak dijadikan dasar pemecatan para pegawai KPK. Pesan Jokowi masih hangat, KPK memecat 51 pegawai yang tak lolos TWK.

Sepintas terpikir, kenapa KPK berani membangkang dari perintah Presiden Jokowi?

Tak sesederhana itu. Dalam tulisan "Ramai-Ramai Mengebiri KPK" (kompas.com, 26/5/2021) disebutkan, keputusan memecat 51 pegawai tersebut setelah dibahas bersama dua menteri asal PDI-P dan sejumlah lembaga negara.

Yakni, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menkum Ham Yasonna Laloly, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan KPK sendiri tentunya.

Tampak, masalah KPK tersebut bukan lagi urusan level Ketua KPK atau komisioner KPK, tapi sudah pada level kekuasaan lebih tinggi yang jangankan level pimpinan KPK, bahkan Presiden pun terbukti dilangkahi, mungkin diposisikan seperti sering ditegaskan, sebagai petugas partai.

Dengan itu bisa dimaklumi, kenaps Yasonna sebagai pengendali sejak awal revisi UU KPK, kini harus turun lagi menuntaskan 'misi' revisi UU KPK

Demikian berlarutnya masalah di KPK, sehingga Jokowi yang pernah berjanji kepada para sesepuh bangsa yang kala itu ia undang ke Istana untuk menerbitkan Perppu membatalkan revisi UU KPK, hingga kini belum direalisasi.

Dengan memahami masalah KPK yang sedemikian, masyarakat bisa menilai KPK kini telah berubah lebih sebagai instrumen kekuasaan. Sejak TWK prosesnya ditangani segala jurusan badan intelijen, kemudian proses penentuan hasilnya ditangani sejumlah kementerian dan lembaga negara. Maka bereslah KPK.

Meski demikian, pemberhentian puluhan pegawai KPK ini menuai kritik dan dikecam banyak kalangan. Pasalnya, mereka yang "masuk kotak" adalah orang-orang yang berintrgritas dan memiliki kerja bagus.

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Kompas TV pekan lalu menyebut orang-orang yang hendak disingkirkan itu adalah tulang punggung KPK.

Menurut Laode, mereka adalah para penyelidik dan penyidik senior yang berpengalaman dan kenyang makan asam garam proses pemberantasan korupsi.

Selain itu, orang-orang yang dinyatakan tak lolos TWK adalah para penyelidik dan penyidik yang menangani kasus-kasus besar seperti kasus KTP Elektronik, Garuda, dan sejumlah kasus besar lainnya.

Harapan kita, ini menjadi yang pertama dam terakhir: perintah presiden tidak digubris! ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 28-05-2021

Investasi Jeblok, Pengangguran Turun!

H. Bambang Eka Wijaya

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Dibandingkan Agustus 2020 jumlah pengangguran terbuka (TPT) mencapai 9,77 juta, terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 1,02 juta orang atau 0,81%.

Penurunan signifikan jumlah pengangguran itu terjadi ketika investasi di Tanah Air jeblok. Menurut data BPS, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sepanjang 2020 terkontraksi atau tumbuh minus 4,95%. Khusus pada kuaral-IV 2020 investasi minus 6,15%. Berlanjut pada kuartal I-2021, investasi terkontraksi lagi 0,23%.

Fakta tersebut dengan tegas membantah mitos investasi itu satu-satunya pembuka lapangan kerja masif. Dalam sistem perekonomian yang didominasi ekonomi kerakyatan seperti Indonesia, mitos yang megalomania mengistimewakan investor besar justru seperti memasukkan gajah ke kandang ayam.

Pakan ayam jadi berserakan dan telurnya ludes berpecahan. Ekonomu kerakyatan tergilas lumat dalam sistem kapitalisme. Tanah-tanah adat rakyat dirampas untuk investor raksasa. Lalu rakyatnya dijadikan koeli di atas tanah keluhurnya sendiri.

Kebangkitan ekonomi kerakyatan membuka lapangan kerja baru dimulai Agustus 2020, ketika jumlah penganggur terbuka di Tanah Air mencapai puncaknya, 9,77 juta orang.

Sesuai hasil survei BPS 10-26 Juli 2020 bahwa 69,9% dari 64 juta pelaku UMKM butuh bantuan modal untuk bertahan hidup, mulai Agustus 2020 pemerintah menyalurkan Bantuan Presuden (Banpres) Produktif sebesar Rp2,4 juta untuk setiap pelaku UMKM. Akhir Oktober, Menkop UKM Teten Masduki mengumumkan selesai menyalurkan Banpres Produktif kepada 12 juta pelaku UMKM.

Bersamaan dengan itu, sepanjang kuartal-III dan IV 2020, digenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 6,1 juta pelaku UMKM.

Bantuan terhadap 18 juta pelaku UMKM inilah, kekuatan baru bagi ekonomi kerakyatan dengan menurunkan pengangguran dalam jumlah signifikan. Bantuan tersebut memang hanya pada 18 juta pelaku UMKM, namun secara efektif menggerakkan ekosistem UMKM yang mengakomodasi 97% tenaga kerja dunia usaha dengan 117 juta tenaga kerja penymbang 61,1% PDB.

Total biaya untuk kebangkitan ekonomi ketakyatan ini sebesar Rp28,8 triliun Banpres Produktif dan alokasi KUR Rp190 triliun sampai akhir Desember 2020 dengan asumsi 95% kembali.

Ini kali pertama bantuan intensif-masif untuk UMKM, jadi awal kebangkiran ekonomi kerakyatan. Pantangannya, jangan masukkan gajah ke kandang ayam. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 27-05-2021

Drone 'Gaza', Bawa 13 Bom 1.200 Mil!

H. Bambang Eka Wijaya

DRONE, pesawat tanpa awak bernama 'Gaza' mampu membawa 13 bom sejauh 1.200 mil (1.800 km) dengan durasi terbang 35 jam dipamerkan Garda Revolusi dalam siaran berita TV pemerintah Iran di tengah letusan konflik Palestina-Israel pekan lalu.

"Kami menyebutnya Gaza sehingga insya Allah menjadi kehormatan abadi bagi mereka yang melawan invasi Zionis," kata Komandan Garda Revolusi Iran, Jenderal Hossein Salam kepada Associated Press dikutip Kompas.com (24/5/2021).

Siaran TV itu menunjukkan kemampuan pesawat tak berawak 'Gaza'. Teknologi ini digunakan untuk pengawasan militer, pertempuran, misi pengintaian.

Penggunaan lainnya untuk memantau operasi penyelamatan dan memberikam bantuan dalam bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.

Iran tidak mengakui Israel dan mendukung kelompok militan anti-Israel seperti Hamas Palestina dan Hizbullah Lebanon.

Dilansir The Sun (15/5/2021), sejak kalah dari Israel 2014, kelompok perlawanan Palestina Hamas lima tahun terakhir ini bekerja sama dengan Iran dalam mengembangkan kemampuan militer dan persenjataan Hamas.

Kalau sebelumnya Hamas hanya mengandalkan roket Al Qassam jarak pendek, dengan jangkauan  6 mil (9,6 km) untuk menyerang Israel, pada konflik terakhir Hamas telah menggunakan roket canggih buatan sendiri roket M-75 dan J-80, dengan jangkauan 25 mil dan 50-60 mil (80,5 km - 96,5 km).

Selama konflik terakhir, roket Hamas telah menghujani kota-kota besar Israel, seperti Tel Aviv dan Lod. Juga menyerang bandara internasional Ben Gurion, sehingga banyak maskapai penerbangan menghentikan layanan penerbangan sebagai tindakan pengamanan.

Seorang pejabat senior intelijen Barat berkata kepada The Daily Telegraph, "Kolaborasi antara Iran dan Hamas telah menghasilkan organisasi memiliki senjata yang jauh lebih efektif."

"Bantuan Iran (senjata Hamas) telah menghasilkan peningkatan yang signifikan terkait tingkat jangkauan, presisi, dan kerusakan dari serangan yang dapat ditimbulkan oleh senjata tersebut," ungkap senior tersebut.

Hamas pekan lalu telah meluncurkan lebih dari 1.800 roket dari jalur pantai Palestina yang diblokir Israel selama 13 tahun.

Tujuan utama serangan Israel ke Gaza terakhir ini adalah menghancurkan industri senjata Hamas di lorong-lorong bawah tanah dalam terowongan penyambung hidup (life support gate) warga Gaza. Lewat lorong bawah tanah itu dari Gurun Sinai kebutuhan hidup warga Gaza diseludupkan menembus blokade Israel di darat, laut dan udara. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 25-05-2021

Bocor, Data Pribadi 279 Juta Penduduk!

H. Bambang Eka Wijaya

RUU Perlindungam Data Pribadi (PDP) sedang dalam proses pengesahan di DPR, pembobol lebih dahulu berhasil membocorkan data pribadi 279 juta penduduk Republik Indonesia, diperjualbelikan di internet.

Hacker Raid Forum menawarkan pernjualan secara daring data pribadi 279 juta penduduk RI dengan jaminan datanya bisa dibuktikan keasliannya. Informasi data pribadi yang bocor itu meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, bahkan juga jumlah gaji.

Dalam penjualannya ditawarkan sebagai data pribadi lengkap, disertakan satu juta sampel data untuk pengecekan. "Satu juta sampel data untuk dites. Seluruhnya 279 juta. 20 juta di antaranya punya foto pribadi," klaim penjual. (detikner, 21/5/2021)

Dilacak pakar keamanan siber di Vaksincom, Alfons Tanujaya, dari sejuta sampel yang diberi hacker itu bisa diketahui datanya sinkron dan kebocoran terjadi pada data BPJS.

"Itu confirm data BPJS. Menurut pengecekan Vaksincom memang data yang dusebarkan di Raid Forum adalah data BPJS," kata Alfons.

Pihak Vaksincom sudah melakukan tes dan datanya sinkron, di mana dari sejuta sumber data bocor itu mayoritas adalah informasi yang valid. Jadi, nomor kartu dan nama yang bocor adalah sama dengan informasi yang sebenarnya di BPJS, untuk hampir semua data yang telah dicek.

Data secara keseluruhan selain sampel memang belum diteliti. Akan tetapi, dengan asumsi data sama kualitasnya dengan sampel, maka menurut Alfons ada kemungkinan semuanya valid.

Belum diketahui dengan pasti bagaimana data sensitif penduduk tersebut bisa sampai bocor dan siapa pelaku atau hacker di baliknya.

Dalam cekingnya, Vaksincom mencocokkan beberapa nomor dan nama dari bocoran di website BPJS Kesehatan, cocok dan sesuai.

Sayangnya, data pribdii 279 juta penduduk RI ini bocor sebelum RUU PDP disahkan DPR. Akibatnya, kejahatan yang sensitif ini lolos dari jaring pengaman perlindungan terhadap warga negara yang disiapkan. Andaikan disahkan pun, UU PDP tak akan berlaku surut.

Bocornya 279 juta data pribadi itu sangat berbahaya, bisa memicu kekacauan di tengah masyarakat, karena di tangan orang tak beranggung jawab data itu bisa disalahgunakan untuk macam-macam.

Seperti untuk mendapatkan pinjaman online (pinjol) syaratnya cukup data pribadi terbatas. Kelak orang bisa didatangi debt collrctor, padahal dia tak pernah kenal pinjol.

Untuk mencrgah itu, aparat harus bergerak cepat menggulung komplotan pembobol data pribadi tersebut. ***

Selanjutnya.....

LArtikel Halaman 12, Lampung Post Senin 24-05-2021

Rekor Sehari Meninggal 4.529 di India!

H. Bambang Eka Wijaya

INDIA mencatatkan rekor baru terbanyak di dunia kematian akibat Covid'19 dalam sehari pada Rabu (19/5/2021), yakni 4.529 orang dalam 24 jam. Total korban meninggal akihat Covid-19 di India sejak awal pandemi menjadi 283.248 jiwa.

Sebelumnya, rekor jumlah kematian terbanyak akibat Covid-19 dalam sehari dicatat Amerika Serikar dengan angka 4.475 jiwa pada 12 Januari 2021. Total kematian akibat Covid-19 di AS sampai pekan lalu masih yang tertinggi di dunia, yakni 587 ribu jiwa sejak awal pandemi. Total infeksi Covid-19 di AS sampai hari terakhir itu sebanyak 33,1 juta.

Kementerian Kesehatan India juga melaporkan kasus baru Covid-19 sebanyak 267.334 kasus pada Rabu tersebut, sebagaimana dikutip Kompas.com dari New York Post.

Selain rekor dunia kematian akibat Covid-19, di India juga tercatat rekor tersendiri jumlah kematian 50 orang dokter akibat Covid-19 dalam sehari.

Asosiasi Medis India (IMA) menyebutkan bahwa 244 dokter telah kehilangan nyawa mereka karena Covid-19 pada 2021 saja, dengan 50 orang meninggal dalam sehari Minggu (16/5/2021). IMA juga melaporkan secara total hampir 1.000 dokter India telah meninggal sejak pandemi.

Tragisnya, pada Senin malam (17/5/2021) mantan Presiden IMA Dr. KK Aggarwal meninggal setelah pertempuran panjang dengan Covid-19, menurut sebuah unggahan dari akun Twitter-nya.

Selama sebulan terakhir, kematian akibat Covid-19 di India telah melonjak enam kali lipat. Sementara kota-kota besar seperti Mumbai dan New Delhi telah melihat tanda-tanda perbaikan dalam beberapa hari terakhir.

Ada kekhawatiran justru virus corona menyebar ke pedesaan di mana mayoritas warga tinggal dengan sistem perawatan terbatas.

Situasinya sangat mengkhawatirkan di Uttar Pradesh, negara bagian dengan penduduk 200 juta orang. Terakhir negara bagian ini mencatatkan 136.000 kasus baru.

Para pejabat pemerintah berlomba untuk membatasi penyebaran virus ke wilayah pedesaan. Tim telah nencapai 90.000 desa dan infeksi virus corona telah terdeteksi di sekitar 21.000 desa.

Pakar kesehatan mengatakan, pelacakan virus corona di India sulit diukur, karena data yang lemah dan tanggapan pemerintah sudah terlambat. Di Uttar Pradesh, orang sekarat karena demam dan sesak napas bahkan sebelum dites virus corona.

Krematorium kehabisan kayu bakar dan ratusan mayat terdampar di tepi Sungai Gangga.

Warga desa sering mengabaikan demam dan sakit badan. Sebelum kerabat memahami apa yang terjadi, pasien sudah meninggal, ***

Selanjutnya.....

Arikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 23-05-2021

Utang  Tambah Rp2.975 T

Orang Miskin Turun 18.000!

H. Bambang Eka Wijaya

SEORANG remaja pingsan saat belajar internet sendirian. Di ICCU otaknya discan, diurai oleh Artificial Inteligencr (AI) apa yang ia kerjakan sebelum pingsan. Ternyata, ia melakukan exercise tentang utang pemerintah dan relevandinya dengan kemiskinan rakyat.

Exercise tersebut diproses ulang oleh AI di layar komputer. Pada September 2014, total utang pemerintah Rp2.601 triliun. (detik.com, 22/10/2014) Enam tahun kemudian, pada September 2020 total utang pemerintah menjadi Rp5.576 triliun. (tirto.id, 26/10/2020) Berarti dalam enam tahun utang pemerintah bertambah Rp2.975 triliun, atau rata-rata per tahun Rp495,83 triliun.

Sementara itu, menurut data BPS, jumlah orang di bawah garis kemidkinsn pada September 2014 sebanyak 27,73 juta orang atau 10,96% dari jumlah penduduk.

Enam tahun kemudian, September 2020 jumlah orang di bawah garis kemiskinan menjadi 27,55 juta orang atau 10,19% dari jumlah penduduk.

Berarti dalam enam tahun itu jumlah orang miskin berkurang 18.000 jiwa, atau setiap tahun berkurang 3.000 jiwa.

Dalam exercise si renaja, jumlah tambahan utang penetintah dan pengurangan jumlah orang miskin disilangkan. Jadinya, dengan tambahan utang Rp2.975 triliun, selama enam tahun dihasilkan penurunan jumlah orang muskin sebanyak 18.000 orang.

Atau, setiap tahun dengan tambahan utang pemerintah rata-rata Rp495,83 triliun, berhasil dientaskan dari jurang kemiskinan 3.000 orang. Berarti biaya mengentaskan orang dari kemiskinan Rp495,83 triliun dibagi 3.000, sama dengan sekitar Rp165 miliar per orang.

Sampai di situ di remaja pingsan, selanjutnya ditutup dengan rekomendasi AI; "Generasi muda sebaiknya tidak melakukan exercise utang pemerintah, karena angka nol-nya terlalu banyak sehingga tidak tertampung dalam ruang otak remaja yang masih terbatas."

Kasihan di remaja, otaknya sampai koplak tak bisa menerima kenyataan biaya pemerintah mengentaskan orang miskin, setiap orang sebesar Rp165 miliar. Operator komputer pun menanya, "Saran AI?"

AI mengetik jawaban dengan cepat:  "Pada garis kemiskinan September 2020 Rp458.947 per kapita per bulan, atau Rp5.501.964 per tahun, dengan kedalaman kemiskinan di bawah 20%, kalau kedalaman ditutup 20% X Rp5,5 juta X 27 juta orang miskin, sama dengan 29,7 triliun setahun, kemiskinan selesai."

Jadi, dengan utang Rp495,83 triliun per tahun, bisa mengentaskan 27 juta orang miskin, dan jika dibagi rata meteka jadi miliarder. Tak butuh Babsos dan BLT lagi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, L mpung Post Sabtu 22-05-2021

Disorot, Integritas dan Independensi KPK!

H. Bambang Eka Wijaya

MUNCULNYA ketidakpercayaan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terakhir ini sehingga mempertanyakan integritas dan independensi KPK menjadi temuan jajak pendapat Kompas (27/5/2021). Kekhawatiran itu meningkat dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Integritas KPK jadi sorotan setelah adanya penyidik KPK terlibat suap dalam kasus korupsi wali kota Tanjung Balai, dan seorang karyawan KPK tertangkap mencuri barang bukti. Lalu independensi KPK dipertanyakan setelah dalam proses alih status pegawainya menjadi ASN, KPK diacak intel dari segala penjuru.

Adanya campur tangan berbagai badan intelijen dalam menangani proses peralihan status pegawai KPK, diungkap oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih (5/5/2021).

Nurul mengumumkan, selain bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dalam proses alih status ASN pegawai KPK khususnya dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK), KPK melibatkan beberapa lembaga telik sandi (intelijen), yakni Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisne (BNPT).

"Seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN RI," ujar Nurul. (Tirto.id, 5/5/2021)

Menurut Nurul, setiap instansi memiliki peran berbeda. Dinas Psikologi TNI AD dan BIN berperan melaksanakan Tes Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas.

Kemudian BIN dan BNPT berperan melakukan profiling pegawai. BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan BNPT melaksanakan wawancara pegawai KPK. Selanjutnya perwakilan dari seluruh lembaga menjadi tim pemantau hasil asesmen TWK pegawai KPK.

Kelanjutan peran seluruh lembaga intelijen itu menjadi pemantau hasil TWK menjadi kunci selelau terkendalinya KPK oleh berbagai-lembaga intelijen tersebut. Dalam hal ini independensi KPK jadi sorotan, karena dengan demikian KPK bisa menjadi alat kekuasaan.

Munculnya ketidakpercayaan publik dan kekhawatiran sedemikian sebagai temuan jajak pendapat, jelas perlu menjadi perhatian semua pihak yang berharap KPK menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang efektif, tak sekadar embel-embel kelengkapan struktural. Lebih celaka lagi, kalau KPK malah menjadi alat kekuasaan yang bisa digunakan untuk menghabisi pesaing potensial penguasa pada suatu kurun kelak.

Kalau tak mendapat penanganan yang efektif, ketidakpercayaan publik itu bisa memburuk. ***

Selanjutnya.....