http://lampost.co/berita/ipm-lampung-harus-dipompa

"DATA indeks pembangunan manusia (IPM) nasional di Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir 2012! Di situ IPM Provinsi Lampung masih terendah di Sumatera dengan nilai 72,45, di bawah Aceh, 72,51," ujar Umar, "IPM Riau tertinggi di Sumatera (76,90), disusul Sumut (75,13). Lampung harus memompa IPM agar tidak di posisi underdog terus!" "Untuk memperbaiki posisi itu tentu harus melewati yang terdekat, Aceh!" timpal Amir. 

"Perbandingan nilai Lampung versus Aceh, harapan hidup 70,05 vs 68,94; melek huruf 95,13 vs 96,99; rata-rata lama sekolah 7,87 vs 8,93; dan pengeluaran per kapita 625,50 vs 618,79. Jadi, Lampung unggul di dua hal, harapan hidup dan pengeluaran per kapita, tapi kalah di melek huruf dan lama sekolah!"

"Dengan selisih nilai dari Aceh hanya 0,06 itu, kalau di empat kabupaten terlemah dalam kedua hal tersebut diperbaiki nilainya, tak butuh waktu terlalu lama perbaikan posisi bisa dicapai!" tegas Umar. "Buat melek huruf, daerah yang harus dipompa ialah Mesuji (nilai 93,30), Lamtim (93,74), Lamteng (93,74), dan Tulangbawang Barat (93,88). 

Sedang rata-rata lama sekolah Mesuji (6,39), Way Kanan (7,33), Tulangbawang (7,39), dan Tanggamus (7,43)." "Untuk meningkatkan melek huruf, perlu relawan yang rajin, tekun, dan sabar! Kayaknya perlu langkah khusus Dinas Pendidikan daerah-daerah tadi merekrut relawan dimaksud!" lanjut Amir. 

"Sedang untuk memperpanjang rata-rata lama sekolah, selain memberlakukan Wajib Belajar 12 Tahun seperti di Way Kanan, beasiswa penyangga buat anak-anak rawan putus sekolah juga perlu disiapkan setiap daerah! 

Kalau langkah-langkah tersebut bisa dilakukan dengan baik, lima tahun ke depan mungkin Lampung tak lagi jadi juru kunci IPM Sumatera!" "Usaha setiap daerah meningkatkan nilai semua komponen IPM di daerahnya cukup penting, terutama untuk mendukung peningkatan IPM Indonesia di tingkat global yang pemeringkatannya dikelola PBB!" tegas Umar. 

"Tahun 2013 Indonesia naik tiga tingkat jadi di peringkat 121 dari 187 negara! Peringkat di bawah 96, garis tengah kelompok atas dan bawah, jelas menunjukkan posisi kurang baik! Apalagi posisi itu di wilayah ASEAN di bawah Singapura (peringkat 18, baru naik 8 tingkat), Brunei (30, baru naik 2), Malaysia (64, baru turun 3), Thailand (103) , dan Filipina (114)." 

"Usaha Lampung memperbaiki peringkat diperlukan untuk mendukung IPM nasional agar naik di peringkat global!" timpal Amir. "IPM Indonesia sukar naik kalau basisnya tak beringsut dari underdog!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/masih-berfungsikah-pemerintah 

"MARGARETH Tatcher, seperti dalam film The Iron Lady, memiliki cara sederhana untuk mengukur kinerja pemerintah, yakni dengan memperhatikan harga barang-barang kebutuhan pokok," ujar Umar. "Normalnya harga menggambarkan masih berfungsinya pemerintah!" 

"Dilihat dari hasil Survei Biaya Hidup (SBH) Badan Pusat Statistik (BPS) priode 2007-2012 di 82 kota Indonesia, biaya hidup di kota besar seperti Bandung dalam priode itu naik 78,16%. sedang di kota sedang seperti Purwokerto naik sampai 96,35% (MI, 3-1)" timpal Amir. "Maka, dengan tolak ukur Tatcher bisa disinpulkan bahwa pemerintah di Indonesia tak berfungsi!"

"Hal itu juga terlihat dalam kenaikan harga Elpiji tabung 12 kg dari Rp78 ribu ke Rp140 ribu atau 68%, reaksi pertama Presiden SBY bahkan menyatakan itu kewenangan Pertamina!" (Kompas.com, 5-1) tegas Umar. 

"Tapi setelah banyak protes dan menurut politisi PKS (di Metro TV) hal itu bisa jadi peluang pencitraan bagi partai berkuasa seolah membela kepentingan rakyat dengan menyuruh Pertamina menurunkan kembali harga Elpiji, pemerintah pun mengultimatum Pertamina untuk itu dalam waktu 24 jam! 

Dan Pertamina mengubah keputusannya tentang harga Elpiji dengan menaikannya menjadi Rp92 ribu per tabung 12 kg!" "Mungkin cuma di Indonesia hal seperti itu terjadi!" tukas Amir. "Bahkan ketika pemerintah ikut campur tangan pun, tujuannya lebih kentara untuk pencitraan ketimbang menormalkan harga! Buktinya harga Elpiji tetap naik, jadi bertentangan dengan prinsip Tatcher!" 

"Orientasi pemerintah Indonesia terhadap pengendalian harga barang kebutuhan pokok memang kurang kuat!" ujar Umar. "Bahkan lebih buruk dari itu, pemerintah sendiri yang menaikkan harga BBM subsidi 44% pada 17 Juli 2013, bertepatan bulan puasa hingga memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok! Apalagi itu seiring kenaikan kelas anak sekolah saat orang tua memikul beban ekstra!" 

"Tak kepalang pula, saat itu ekonomi kita sedang tertekan krisis keuangan global yang membuat harga komoditas ekspor terpuruk hingga petani tak memanen buah sawitnya dan membiarkan busuk di pohon!" timpal Amir. 

"Semua itu tidak dipertimbangkan ketika pemerintah menambah beban hidup rakyat!" "Akibat pemerintah tidak menimbang beratnya tambahan beban hidup yang harus dipikul rakyat, warga miskin dalam priode Maret-September 2013 bertambah 480 ribu jiwa!" tegas Umar. "Itu tak terjadi andai pemerintah masih berfungsi!" ***

Selanjutnya.....

 http://lampost.co/berita/di-balik-aneka-garis-kemiskinan

"KEMISKINAN di Indonesia dipahami lewat perspektif garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) dan perspektif beras untuk rakyat miskin (raskin) lalu menjadi bantuan langsung tunai (BLT), ke Jamkesmas dan Jamkesda, yang kini dijadikan peserta JKN dengan preminya ditanggung APBN!" ujar Umar. 

"Berdasar garis kemiskinan BPS, warga miskin kita September 2013 sebanyak 28,55 juta orang. Sedang orang miskin yang ditanggung APBN JKN-nya 86,4 juta eks peserta Jamkesmas dan 11 juta eks Jamkesda, jadi 97,4 juta jiwa!"

"Aneka kriteria miskin itu disesuaikan kegunaannya!" timpal Amir. "Garis kemiskinan BPS untuk retorika, sehingga dengan standar yang amat rendah (September 2013 konsumsi Rp292.951/jiwa/bulan atau 80,7 sen dolar AS) jumlah orang miskin jadi sedikit! 

Di forum publik pemimpin tampak bijaksana, sebaliknya kalau jumlah orang miskin banyak!" "Sedang standar kemiskinan versi raskin yang berlanjut ke JKN sekarang diperlukan untuk membantu rakyat miskin!" tukas Umar. 

"Uniknya, penentuan warga miskin yang berhak atas bantuan itu ditetapkan juga oleh BPS, lewat menilai kondisi fisik keluarga warga! Jadi, kriteria tergantung keperluannya, sehingga satu badan (BPS) punya dua kelompok miskin berbeda!" 

"Aneka kriteria itu tak jauh dari standar kemiskinan Bank Dunia, yang ditetapkan sejak 1970-an. Yakni, kemiskinan relatif pada pendapatan di bawah 2 dolar AS/jiwa/hari dan kemiskinan absolut pada 1 dolar AS/jiwa/hari!" timpal Amir. "Masuk kemiskinan relatif tentu yang 97,4 juta peserta JKN dengan premi dan pelayanan ditanggung APBN. 

Sedang kemiskinan absolut dekat dengan 28,55 juta warga miskin di bawah garis kemiskinan BPS!" "Masalahnya, garis kemiskinan BPS jauh di bawah 1 dolar AS terlalu rendah, karena lembaga dunia seperti Gallup, peneliti kemiskinan dunia, merasa kurang pas lagi dengan 1 dolar AS untuk garis kemiskinan absolut karena nilai dolar sudah mengecil oleh inflasi sejak 1970-an!" tegas Umar. 

"Dalam rilis terakhir hasil penelitiannya atas kemiskinan dunia (25-12-2013), Gallup mematok 1,25 dolar AS/jiwa/hari untuk kemiskinan ekstrem—begitu dia namakan! Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim juga pernah mengajukan 1,5 dolar AS/jiwa/hari untuk garis kemiskinan fatal!" 

"Dari semua itu, Indonesia kini nyaman dengan kriteria kemiskinan versi JKN yang mengakomodasi peserta Jamkesmas dan Jamkesda!" timpal Amir. "Salut buat BPS atas penentuan warga miskin untuk BLT yang kini dijadikan peserta JKN!" ***

Selanjutnya.....

"BPS--Badan Pusat Statistik--Kamis (2-1) merelis jumlah warga miskin di Indonesia pada September 2013 naik 480 ribu jiwa menjadi 28,55 juta jiwa, naik dari 28,07 juta jiwa pada Maret 2013!" ujar Umar. "Peningkatan jumlah itu terjadi dengan peningkatan garis kemiskinan dari konsumsi Rp271.626/jiwa/bulan pada Maret 2013, menjadi konsumsi Rp292.951/jiwa/bulan, naik 7,85%!" "Garis kemiskinan pada Rp292.951/jiwa/bulan itu, atau Rp9.765/hari dengan kurs dolar Rp12.100 sstara 80,7 sen dolar AS per hari, jauh di bawah garis kemiskinan Bank Dunia 2 dolar AS/jiwa/hari atau Rp24.200/jiwa/hari yang dipakai Gallup--lembaga peneliti AS--menjadikan sepertiga penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan!" timpal Amir. "Bahkan juga jauh di bawah garis kemiskinan ekstreem 1,25 dolar AS/jiwa/hari, standar baru Bank Dunia untuk target mengurangi orang miskin tinggal 3% pada 2030!" 

"Standar garis kemiskinan amat rendah (di bawah 1 dolar AS) itu agar jumlah orang miskin kecil, menjaga wajah pemimpin bangsa tak malu di mata dunia! Tapi itu menjadikan lebih lemah tekanan terhadap pemimpin untuk mengatasi kemiskinan!" tegas Umar. "Akibatnya, emiskinan tak konsisten turun, malah naik! Sebaliknya jika angka kemiskinan dibuat standar universal, seperti China memakai angka kemiskinan Bank Dunia 2 dolar AS/jiwa/hari dan mempercayakan pada Gallup untuk mensurveinya, maka tekanan berat untuk serius mengurangi kemiskinan mengganjal benak para pemimpin!" "Hasilnya seperti dilaporkan Gallup yang dikutip CNN (Liputan6.com,25-12-2013), kemiskinan di China dari 25% pada 2007 turun jadi 7% pada 2012!" timpal Amir. "Itu buah dari pertumbuhan ekonomi China yang satu dekade 2001-2011 konsisten di atas 10%/tahun, dan 2013 diperkirakan 7,25% terbukti jadi 7,8%!"

 "Untuk itu tak boleh dilupakan pendahulu Presiden Xi Jinping, mulai generasi Jiang Zemin yang mereformasi China sejak awal 1990-an dengan memasukkan kapitalisme, dilanjutkan generasi Hu Jintao (15 Maret 2003-14 Maret 2013) yang pada masa berkuasa menyediakan 100 peti mati buat koruptor, satu khusus buat dirinya kalau korupsi!" tegas Umar. "Terbukti dengan berhasil bebas dari korupsi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa mengurangi kemiskinan amat signifikan! Sebaliknya pertumbuhan rendah korupsinya tinggi, jumlah orang miskin bertambah banyak! Dan kalau mau jujur, jumlah warga miskin ekstreem kita 86,4 juta jiwa--peserta Jamkesmas yang premi jaminan kesehatan dirinya ke BPJS ditanggung APBN!" ***

Selanjutnya.....

"BERDASARKAN UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), mulai 12 Januari 2014 dilarang mengekspor bahan mentah hasil tambang. Ekspor harus yang sudah diolah atau dimurnikan!" ujar Umar. "UU itu pelaksanaannya diatur dalam PP No. 24/2012. Juga Permen ESDM No. 20/2013, yang mengatur konsentrat tembaga yang bisa diekspor berkadar Cu 99,99%, serta pemurnian tembaga hingga 99%!" "Teks UU Minerba dan aturan turunannya tegas!" timpal Amir. "Tetapi bagaimana pelaksanaannya?" "Sukhyar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, menyatakan mulai 12 Januari 2004 itu hanya 213 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) boleh mengekspor minerba, alasannya mereka berkomitmen membangun smelter!" jawab Umar. "Tapi 10.387 pemegang IUP lainnya dilarang ekspor karena tak membangun smelter! Meskipun demikian, ekspor yang boleh dilakukan itu belum memenuhi standar kemurnian yang dituntut UU yang diatur Kepmen ESDM 20/2013!"

"Berarti ekspornya melanggar UU maupun aturan pelaksanaannya!" kata Amir. "Jangan-jangan ada lobi-lobi penambang besar hingga pelaksanaan UU dan aturan turunannya dilunakkan!" "Hatta Rajasa (Kompas.com, 28/12/2013) mengakui ada orang Freeport menemui dia dengan tujuan agar ekspor minerba tak sampai terhenti!" jelas Umar. "Tabloid Kontan juga melaporkan Kementerian ESDM sebelum 12 Januari 2014 akan merevisi Permen No. 20/2013 tentang Standar Kemurnian Minerba! Freeport dan Newmont mengolah konsentrat berkadar tembaga 30%—40%, serta memurnikan 30%—40% dari total produksi per tahun!" "Berarti lebih 60% produksinya dikirim mentah ke negeri mereka!" ujar Amir.

 "Dan juga berarti, dengan revisi sebelum 12 Januari itu justru aturan yang disesuaikan dengan keinginan para penambang besar! Arti lebih jauh lagi, pemerintah dan DPR cuma bisa membuat UU, tapi tak mampu menjalankannya karena tunduk pada perusahaan asing!" "Begitulah kenyataannya!" sambut Umar. "Tapi Sukhyar membantah revisi kepmen itu dilakukan akibat lobi penambang!" "Tekanan lobi itu cukup kuat ditangkap dari isyarat Hatta Rajasa, yang juga menyatakan ekspor bauksit ke China 40 juta ton per tahun, padahal kalau ikut aturan UU harus dimurnikan jadi alumina atau aluminium!" tegas Amir. "Lain lagi, Freeport hanya memurnikan 800 ribu ton dari 2,5 juta produksi konsentrat setahun, sedangkan Newmont memurnikan 30% dari 800 ribu ton per tahun! Betapa besar arti lobi itu bagi penambang!" ***

Selanjutnya.....

 http://lampost.co/berita/bpjs-jaminan-buat-rakyat-miskin-

"BPJS—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial—kesehatan diluncurkan Presiden SBY akhir 2013, mulai bertugas 1 Januari 2014 memberikan pelayanan kesehatan kepada 121 juta orang yang sudah terkait programnya!" ujar Umar. "Mereka terdiri dari 86,4 juta warga miskin dan rawan sosial peserta Jamkesmas, 11 juta jiwa peserta Jamkesda, 16 juta peserta Askes, 7 juta peserta Jamsostek, dan 1,2 juta peserta dari TNI dan Polri!" 

"Program ini dibiayai APBN yang untuk 2014 sebesar Rp19,93 triliun! Dari anggaran itu termasuk premi kepesertaan setiap bulan Rp19.255/jiwa dari 86,4 juta warga miskin yang menjadi tanggungannya!" timpal Amir.

"Sementara peserta Jamkesda, Askes, Jamsostek, dan TNI/Polri, premi peserta disesuaikan kelas masing-masing!" "Untuk menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), warga yang belum masuk program tertentu tadi harus mendaftar ke BPJS dan membayar premi sesuai pilihan pelayanannya!" tegas Umar. 

"Premi untuk kelas tiga Rp25.500, kelas dua Rp42.500, kelas satu Rp59.500/orang/bulan! Dengan kepesertaan itu warga mendapat jaminan pengobatan rawat jalan, rawat inap, dan operasi!" "Bagi pekerja yang belum terdaftar di Jamsostek, terutama pekerja di sektor informal, dianjurkan agar didaftarkan oleh majikannya, tentu dengan pembayaran preminya!" saran Amir. 

"Dengan demikian, para pekerjanya terjamin pelayanan kesehatannya, hingga produktivitasnya maksimal! Pekerja yang telah terdaftar diakomodasi dalam BPJS ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, preminya ditanggung pemerintah, dan mendapat jaminan sosial yang lebih luas lagi!" "Kalau majikannya terlalu pelit tidak mau mendaftarkan dan membayar premi pekerjanya, jika belum terkait program Jamkesmas maupun Jamkesda, sebaiknya mendaftarkan diri bersama teman-temannya—ke BPJS!" tegas Umar. 

"Bayar preminya tidak terlalu berat dibanding kalau sakit harus bayar sendiri rumah sakit lewat pinjaman potong gaji ke majikan!" "Terpenting, operasi BPJS kesehatan ini di daerah bisa berjalan lancar!" ujar Amir. 

"Pengalaman Jamkesmas, pihak rumah sakit sempat kelimpungan karena miliaran rupiah tagihannya tidak kunjung dibayar akibat pejabat pelaksananya ogah-ogahan tak menyelesaikan tugas tepat waktu!" kata Amir. "Mekanisme kerja pemerintah masih seperti listriknya, meski generator pusat nyala, jaringannya tak semua nyala! 

Buktinya, saat peluncuran BPJS di Istana Bogor, dialog Presiden SBY dengan para petugas di Papua, Blitar, dan Lampung, sinyalnya sempat tak nyambung!" ***

Selanjutnya.....

http://lampost.co/berita/xi-jinping-buah-bibir-tahun-baru-

"PRESIDEN China Xi Jinping menjadi buah bibir pada Tahun Baru 2014!" ujar Umar. "Pasalnya, foto-foto orang terkuat Negara Tirai Bambu itu beredar di media sosial Weibo—Twitter-nya China—ikut antre dan makan di restoran roti kukus berbaur dengan warga biasa Kota Beijing!" "Xi antre, membayar sendiri, membawa nampan ke sebuah meja, dan menyantap hidangan untuk makan siang di jaringan restoran Qinfeng!" timpal Amir. 

"Ia makan di situ saat restoran padat pengunjung. Para pengunjung langsung mengambil foto begitu menyadari yang makan itu presiden mereka! Foto-foto Xi pun beredar di media sosial! (Kompas.com, 28/12) Dan, kisahnya menjadi buah bibir dunia!" "Para pejabat tinggi China biasanya selalu mendapat pengawalan ketat!" tegas Umar.

"Namun, Xi beda! Sejak menjadi presiden Maret 2013, Xi sering menyerukan pejabat China agar tidak bergaya hidup mewah dan lebih banyak bergaul dengan rakyat biasa!" "Terpilihnya Xi menjadi ketua partai berkuasa dan presiden membawa perubahan cukup berarti!" kata Amir. 

"Salah satunya, Sabtu (28/12), melalui pembahasan enam hari Kongres Rakyat Nasional selaku Komite Tinggi Legislatif China, menyetujui pelonggaran aturan pembatasan satu anak per keluarga yang telah berlaku tiga dekade dan menghapus kamp kerja paksa yang dibuat sejak 1957! Dua aturan itu sejak lama ditentang para aktivis HAM!" 

"Reformasi di bidang kemanusiaan itu diajukan ke legislatif oleh partai yang bekerja sama dengan eksekutif—keduanya domain Xi—hingga wajah kekuasaan Xi menjadi khas, manusiawi!" timpal Umar. "Hal itu melengkapi program reformasi ekonomi yang dilakukan para pemimpin China pendahulu Xi, yang mengubah China menjadi kekuatan kedua ekonomi dunia." 

"Selain humanis, pelonggaran aturan satu anak—yang sebenarnya rasional untuk menekan populasi China yang terbesar di dunia itu—bertujuan mengatasi postur demografi China yang kini menyempit ke bawah! Di atas membengkak lanjut usia, di bawah jumlah tenaga kerja menyusut!" tegas Amir. 

"Karena itu, perlu pelonggaran guna menyeimbangkan kembali postur demografinya! Juga menyeimbangkan antarjenis kelamin, kini 115 anak laki-laki dibanding 100 anak perempuan!" "Penghapusan kamp kerja paksa disambut dunia sebagai akhir sisi gelap sejarah modern China!" timpal Umar. 

"Kamp kerja paksa juga disebut pendidikan ulang bagi penjahat kelas teri yang dimasukkan polisi untuk masa empat tahun tanpa putusan pengadilan! Dengan itu, Xi membersihkan China dari penindasan keji!" ***

Selanjutnya.....