"SUDAH baca lima butir kesepakatan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati dan Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla?" tanya Umar. "Isinya menyejukkan suasana politik menjelang Pemilu Legislatif! Dua partai besar pemenang Pemilu 1999 dan 2004 itu satu bahasa dalam hal-hal prinsipiil kehidupan berbangsa, mengeliminasikan ancaman konflik yang justru mudah tersulut hal-hal tersebut!"
"Memang, belakangan ini langkah tokoh-tokoh sentral parpol cukup menggembirakan dengan saling merapat dalam jalinan silaturahmi!" timpal Amir. "Meski masih ditafsirkan sebagai penjajakan koalisi menuju Pilpres 2009, kedekatan hubungan dan silaturahmi pucuk pimpinan parpol itu amat kuat pengaruhnya dalam mengurangi ketegangan persaingan di lapisan bawah--dari persaingan antarcaleg hingga massa pendukung! Suasana lebih sejuk di lapangan semakin bisa dirasakan!"
"Apalagi diperkokoh dengan kesepakatan seperti yang dibuat oleh Mega dan JK, yang memperkuat komitmen terhadap sistem ketatanegaraan pascapemilu yang berorientasi pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat!" tegas Umar. "Kesepakatan seperti itu bisa mendorong semua komponen bangsa berwawasan ke masa depan, goal oriented, tidak lagi lebih mengutamakan kepentingan sesaat! Orientasi seperti itu, memang harus disosialisasikan lewat lembaga-lembaga formal yang secara struktural punya mekanisme hierarkis untuk pelaksanaan ke dalam jajaran organisasinya! Terutama parpol yang untuk itu punya mekanisme sanksi bagi unsur-unsurnya!"
"Setelah butir satu dan dua sepakat membangun sistem presidensial yang kuat berdasar UUD 1945 untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, aku suka visi nasionalisme kedua partai besar pada butir tiga--memperkuat sistem ekonomi untuk melaksanakan program ekonomi yang berdaulat, mandiri dan berorientasi pada kepentingan rakyat!" ujar Amir. "Butir itu jelas masih perlu dijabarkan lebih terinci sistem operasionalnya! Namun, semangatnya cukup kuat dalam memberi jawaban terhadap kebingungan bangsa yang terputar dalam liberalisasi ekonomi global dewasa ini! Integritas bangsa dalam pengelolaan ekonomi, khususnya atas sumber-sumber kekayaan alam, menjadi kabur oleh aturan main global yang lebih menguntungkan para pemilik modal dan teknologi! Bagi hasil tambang emas misalnya, ada yang hanya 10 persen untuk negara dan Pemda, sedang kalau rakyat mencari sisanya di tempat pembuangan ampas gilingannya ditembaki!"
"Kenyataan itu jelas akibat program ekonomi tak berdaulat, tak mandiri, dan tak mengutamakan kepentingan rakyat!" tukas Umar. "Nasionalisme ekonomi kedua partai besar yang tertuang dalam kesepakatan tersebut harus dipegang erat-erat oleh rakyat, guna bisa dijadikan dasar menuntut ketika mereka berkuasa! Betapa, visi tersebut merupakan hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dari sumber-sumber kekayaan alam negara--tak seperti selama ini, lebih dinikmati bangsa lain! Visi ekonomi dalam kesepakatan ini jelas lebih menyejukkan lagi!" ***
0 komentar:
Posting Komentar