OLX, bisnis iklan baris digital untuk jual-beli barang bekas, ternyata transaksinya mencapai sebesar Rp25 triliun setiap bulan.

"Nilai ekonominya mencapai Rp25 triliun per bulan, transaksinya, data dari setahun terakhir. Itu rupiah yang berpindah dari satu pihak ke pihak lain," kata Chief of Operation and Data Science Officer OLX, Doan Siscus Lingga (Kompas.com, 6/12/2017).
Menurut Doan, nilai transaksi itu dihasilkan oleh 20 juta pengguna OLX setiap bulan. Dari total 20 juta pengguna itu, angka semakin berkembang dari hari ke hari dengan munculnya rata-rata satu juta penjual baru yang beriklan serta 3,5 juta iklan yang hilir mudik di server OLX.
Dengan nilai transaksi yang tembus puluhan triliun rupiah itu, Doan menceritakan OLX menerima pendapatan dari pengguna fitur-fitur berbayar. Namun, pengguna fitur berbayar baru 3% sampai 4% dari total penjual di OLX sampai akhir tahun ini.
"Sama pendapatan dari kuota iklan gratis, misalkan pasang lima iklan, tiga iklan gratis. Ada sedikit banner berbayar, tapi itu enggak signifikan. Kami ingin charge pengguna ketika mereka mendapatkan value dari apa yang dilakukan di OLX, karena kami bantu barang bekas terjual lebih cepat," kata Doan.
Nilai transaksi di OLX diyakini akan semakin tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu disebabkan semakin tingginya pengguna internet dan kebutuhan akan iklan baris yang semakin banyak, ditambah dengan beralihnya mereka yang beriklan baris di media cetak ke iklan baris digital.
Kehadiran iklan baris OLX amat membantu masyarakat karena bisa membantu terjual barang bekas yang tak lagi dia pergunakan, tapi dibutuhkan orang lain. Harga jualnya juga laku relatif lebih baik, ketimbang dijual kepada pengumpul barang rongsokan. Sedang bagi pembeli yang membutuhkan barang tersebut, membeli langsung dari pemilik barang bekas relatif lebih murah ketimbang membeli lewat agen, atau apa lagi membeli yang baru.
Berdasar hasil penelitian CAN Research, tahun 2020 menjadi puncak dari iklan baris digital. Dalam arti, jumlah penggunanya akan jauh lebih banyak. Untuk itu, para pemain di bidang itu, seperti OLX, harus melakukan inovasi untuk melayani tingginya kebutuhan tersebut.
Semakin tingginya pengguna iklan baris digital, jumlahnya pada tingkat nasional seperti OLX semakin besar, membuka peluang usaha sejenis untuk tingkat lokal, pelayanannya terbatas di satu kota atau kabupaten, penjual dan pembeli jadi lebih dekat. *

Selanjutnya.....

TAHUN 2018 siap menyambut kita untuk menapakinya dalam segala bentuk politisasi yang meronai sebagai tahun politik dengan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 Juni. Lampung mendapat bagian pilkada yang melibatkan semua daerah dengan pemilihan gubernur (pilgub), selain memilih dua bupati, Lampung Utara dan Tanggamus.

Politisasi itu tidak ada masalah pun dibuat jadi masalah. Atau, masalah kecil dibesar-besarkan dan dibuat jadi serba runyam, bisa membuat orang gelap mata melakukan hal-hal yang tak diinginkan, dan merebak jadi konflik horizontal. Hal itu terjadi karena bumbu khas politisasi adalah fitnah dan hoaks yang disebarkan baik lewat media sosial maupun mulut ke mulut.
Dengan kecenderungan sedemikian, politisasi bisa diatasi lewat kerja keras pasukan cyber army dari kepolisian yang memelototi dan menyaring aliran informasi di media sosial. Sekalian menjerat para pelakunya.
Namun, informasi dari mulut ke mulut, apalagi disebar lewat demonstrasi massa (bayaran) dengan membawa poster berisi tuduhan (fitnah dan hoaks), perlu cara tersendiri lagi untuk mengatasinya. Tapi, model ini lebih rumit, karena politisasinya kadang berangkai dengan lembaga formal, bahkan bergerak seolah membela pihak yang sebenarnya sasaran politisasinya.
Semua itu jelas merepotkan aparat penegak hukum di tahun politik. Tapi, dari semua itu yang paling berbahaya adalah politisasi agama, yang bisa menyulut konflik besar dan luas. Padahal, apakah suatu kasus sudah masuk kriteria politisasi agama, polisi juga masih harus menanya saksi ahli.
Karena berbahaya dan buruknya akibat politisasi agama, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengatakan sikap dan perilaku orang-orang yang melakukan politisasi agama untuk kepentingan tertentu adalah haram.
Menurut Amirsyah, jika agama disalahgunakan dan dijadikan alat untuk memolitisasi suatu kepentingan tertentu, hal tersebut merupakan perbuatan sesat. "Menyesatkan lebih tinggi dari haram, sesat itu kalau agama dipolitisasi," tegas Amirsyah (Tempo.co, 26/12/2017).
Hal senada dikemukakan ulama ahli fikih, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. "Politisasi agama itu hukumnya haram," ujar mantan Katib Syuriah PB NU ini saat bedah buku karyanya Fikih Tata Negara (Antara, 25/12/2017).
Pokoknya politisasi, apalagi agama, harus dijauhi. Akibatnya, buruk bagi masyarakat, pelakunya dapat dosa haram pula. Selamat datang tahun politik 2018! ***

Selanjutnya.....

HAL itu terjadi karena budaya Lampung punya dasar semangat yang kokoh sebagai fondasi sikap pengamalnya sehingga teguh dengan integritas dan kredibilitas kepribadiannya. Dasar sikap tersebut pi'il pesinggiri, yang menempa setiap pribadi kokoh pada pendirian dalam menjaga kehormatan, harkat, martabat dan harga diri, pribadi, keluarga, serta kaumnya.

Dalam menjaga integritas (kehormatan) dan kredibilitas (ketepercayaan) sebagai fondasi moralitas pengamal budaya, bisa dipastikan tak bisa ditawar-tawar. Dengan fondasi yang kokoh itu, substansi dan esensi budaya Lampung tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan—senantiasa aktual terus.
Kokohnya fondasi dan senantiasa terjaganya keaktualan budaya pada zamannya itu berkat cukup fleksibelnya peranti kulturalnya dalam mengikuti perkembangan zaman. Bejuluk beadek, contohnya, mendorong warga budayanya dengan keharusan berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pribadinya di tengah masyarakat dengan menapaki mobilitas vertikal status sosial menuju tingkatan yang sempurna.
Di era modern sekarang ini pun, ada kecenderungan dalam pengamalan prinsip bejuluk beadek itu selain upaya mencapai gelar-gelar adat, juga tak sedikit yang berorientasi pada peraihan gelar-gelar akademis maupun kedudukan di birokrasi pemerintahan sesuai tuntutan posisi sosial masyarakat kekinian. Ini menjadikan sumber daya manusia (SDM) dari warga budaya Lampung tak tertinggal dalam peningkatan stratifikasi sosial masyarakat modern.
Tercipta dan terpeliharanya harmoni dalam masyarakat Lampung yang heterogen juga berkat prinsip nemui nyimah, yang membuat pengamal budaya Lampung bersikap ramah, sopan, dan bersahabat pada tamu.
Amalan prinsip ini sudah dibuktikan sepanjang sejarah transmigrasi sejak 1905, demikianlah adanya penerimaan warga budaya Lampung terhadap transmigran yang datang dan bermukim di kampungnya.
Berikutnya prinsip nengah nyappur, peranti yang menjadikan budaya Lampung dinamis. Prinsip ini mendorong warga aktif dalam pergaulan dengan mengemukakan pikiran dan pendapat dalam musyawarah-mufakat. Terkait masalah penting, musyawarah dilakukan majelis para penyimbang. Dengan prinsip ini budaya Lampung akan selalu fleksibel mengikuti perkembangan zaman.
Terakhir prinsip sakai sembayan, semangat gotong royong, jiwa sosial dan dorongan untuk berbuat baik terhadap sesama. Demikianlah, peran transmigran sepanjang sejarah memomong budaya harmoni di Lampung. (Habis) ***

Selanjutnya.....

BUDAYA harmoni sering digambarkan dinamis seperti mesin arloji atau jam dengan roda-roda gerigi berbagai ukuran saling terkait dan masing-masing berputar sesuai kapasitas dan fungsinya. Ada roda memutar jarum detik, menit, jam, tanggal, dan hari, keseluruhannya bergerak terintegrasi secara harmonis.

Dalam kehidupan masyarakat, budaya harmoni merupakan sebuah kondisi ketika semua elemennya yang terdiri dari kelompok sosial, ras, etnis, agama, maupun golongan politik bergerak secara bersamaan memenuhi fungsi sesuai kapasitas dan mencapai tujuan masing-masing. Dengan demikian, budaya harmoni bukanlah budaya yang statis atau stagnan, melainkan justru sebuah budaya dinamis yang hubungan dan keterkaitan antarelemen di dalamnya bergerak saling mendukung untuk menjalankan fungsi guna mencapai tujuan masing-masing dan tujuan bersama secara saksama.
Dengan budaya harmoni yang sedemikian, Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) yang datang dari seantero Tanah Air ke suatu daerah tertentu, harus bisa menempatkan diri sebagai elemen dari budaya lokal tempat bumi dipijak di mana langit harus dijunjung.
Artinya, tidak pada tempatnya memaksakan determinasi budaya yang mereka bawa dari kampung asalnya di daerah tempatnya bertransmigrasi. Tanpa kecuali ketika warga transmigran menjadi mayoritas di suatu daerah, PATRI harus tetap menjaga harmoni dengan menghormati budaya tuan rumah sebagai determinan dalam mengakomodasi kehadiran para tamu menjadi bagian dari sistem budaya dominan yang ada.
Ketika warga transmigran menjadi mayoritas di suatu daerah, lebih tepat memosisikan diri sebagai pemomong (nursering) budaya harmoni, justru demi meneguhkan budaya harmoni dengan determinasi budaya lokal tersebut. Memomong di sini dalam arti menjaga budaya harmoni yang ada tetap bergerak dinamis, sehingga peneguhan yang dilakukan oleh PATRI menjadi piranti kinetis, power penggerak arloji otomatis.
Sesuai pengalaman 112 tahun transmigrasi di Lampung, posisi sebagai pengemong harmoni budaya dengan determinasi budaya lokal itulah yang paling cocok bagi meneguhkan budaya harmoni, sehingga sepanjang sejarah transmigrasi di Lampung tidak menonjol terjadinya konflik budaya dalam kebersamaan hidup transmigran dengan warga lokal.
Di sisi lain harus diakui, kemampuan budaya Lampung sebagai local genius sejauh ini terbukti telah mampu mengakomodasi bagi tercipta dan terpeliharanya budaya harmoni masyarakat Lampung yang dinamis. ***

Selanjutnya.....

BERBAGAI indikator ekonomi Indonesia akhir 2017 tampak positif: cadangan devisa 126 miliar dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,03%, inflasi 3,3%, kemudahan berbisnis naik ke peringkat 72 dari peringkat 109 pada 2016, indeks daya saing peringkat 36 dari 137 negara. Dari semua itu, hanya pengangguran yang negatif, naik dari 7,03 juta orang Agustus 2016 menjadi 7,04 juta orang Agustus 2017.

Karena negatif sendirian, jadi terlihat aneh. Untuk itu, layak disimak apa masalahnya sehingga ia tidak terbawa iklim ekonomi positif yang dicerminkan berbagai indikator tersebut. Salah satu andalan untuk menyerap angkatan kerja baru yang setiap tahun bertambah sekitar 3 juta orang adalah investasi. Tapi, sejauh mana proses investasi sepanjang 2017?
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong lewat advertorial di Kompas.com (7/12/2017) mengeluh ada 43 ribu aturan yang tidak jarang membelit investasi. "Saya secara terbuka mengakui untuk menjalankan suatu usaha di Indonesia itu frustrasinya terlalu banyak," ujar Lembong.
Lebih fatal lagi, setelah judicial review yang diajukan sejumlah elite daerah dimenangkan MK, lembaga-lembaga pusat tak bisa lagi merevisi, apalagi menghapus ribuan aturan daerah yang bertentangan dengan usaha meningkatkan investasi. Akibatnya, adalah pengangguran yang meningkat menjadi satu-satunya catatan negatif pada akhir 2017.
Selain itu, kemajuan teknologi yang melahirkan ekonomi digital membuat dunia semakin efisien dalam penggunaan tenaga kerja. Sri Mulyani pernah berkisah saat rapat kerja di DPR, G-20 pernah sampai setengah hari membahas peningkatan pengangguran di tengah pertumbuhan ekonomi yang membaik.
Teknologi digital membuat ekonomi semakin efisien dan tidak lagi memerlukan banyak tenaga kerja. Jadi, ke depan cukup banyak masalah yang harus dicarikan solusinya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya berharap adanya kesadaran elite daerah.
Dengan telah menjadi sterilnya perda penghambat investasi dari sentuhan kebijakan Pemerintah Pusat, alangkah baiknya kalau elite daerah atas kesadaran sendiri merevisi atau bahkan menghapusnya. Dengan demikian, hambatan banyaknya aturan terhadap proses investasi secara bertahap bisa dikurangi.
Berikutnya, tanpa mengurangi arus investasi teknologi padat modal, investasi dengan teknologi tepat guna yang padat karya perlu didorong dengan pemberian insentif. Solusi itu diperlukan untuk menambah daya serap tenaga kerja. ***

Selanjutnya.....

BLUNDER Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel membuat ia kalah telak 9-128 dan 35 abstain di voting Majelis Umum PBB. Meski Trump mengancam bantuan AS disetop ke negara yang tidak mendukungnya, terbukti dari 193 negara anggota PBB, hanya tujuh negara kecil yang takut dan terpaksa jadi sekutunya: Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo.

Tampak jelas dengan sikap Trump yang gegabah itu. AS jadi terkucil dalam pergaulan dunia. Sekutu AS-Israel yang tersisa tinggal negara-negara kecil yang mayoritas penduduk bumi tak tahu di mana letak negeri sekutu itu.
Konsistennya sikap empat anggota permanen Dewan Keamanan (DK) PBB—Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok—menolak langkah Trump menjadikan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel sejak voting di DK sampai voting di Majelis Umum PBB membenamkan lebih dalam ambisi Trump.
Di sisi lain, tenggelamnya ambisi Trump itu menjadi peluang bagi kemerdekaan Palestina. Deklarasi Istanbul 13 Desember 2017 sebagai tekad perjuangan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk mewujudkan negara Palestina Merdeka dengan ibu kota Jerusalem Timur telah diadopsi negara-negara penolak klaim Trump atas Jerusalem. Hal itu secara tegas disampaikan Duta Besar Tiongkok di PBB Liu Jieyi dalam pidatonya di Majelis Umum PBB menjelang voting menolak klaim Trump Kamis (21/12/2017), bahwa dunia mendukung kemerdekaan Palestina dengan ibu kota Jerusalem Timur.
Namun, untuk mewujudkan itu masih perlu beberapa langkah lagi. Pertama, mengganti AS sebagai sponsor perundingan Israel-Palestina.
Kedua, solusi dua negara yang selama ini digariskan masyarakat Internasional sebagai dasar perundingan Israel-Palestina perlu diperbaiki substansinya, dengan menambah materi yang memungkinkan masyarakat dunia bisa memaksa Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Selama ini kemerdekaan Palestina selalu terganjal oleh keharusan persetujuan Israel. Padahal, Israel justru senantiasa membuat masalah semakin rumit, hingga kemerdekaan Palestina dibuatnya mustahil.
Karena itu, Palestina menghendaki sponsor perundingan model P5+1 seperti yang menghasilkan kesepakatan nuklir. Kalau P5+1 dalam nuklir terdiri dari AS, Inggris, Prancis, Tiongkok, Rusia + Jerman, untuk perundingan Israel-Palestina PBB bisa membentuk P5+2 atau +3, dengan Arab Saudi, Mesir, dan Jordania sebagai + nya. Indonesia dan Turki dibantu OKI dan GNB menggalang pembentukan sponsor baru ini di PBB. ***

Selanjutnya.....

SAAT ini, usaha kecil menengah (UKM) yang telah aktif memasarkan maupun aktif dalam proses jual beli di Bukalapak, menurut Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, telah mencapai 2 juta usaha. Untuk selanjutnya, Menteri berharap Bukalapak bisa menjaring hingga 4 juta UKM pada 2019.

"Saya yakin akan hal itu karena memang perkembangan Bukalapak sangat pesat. Awal 2016 lalu saya pernah bertanya jumlahnya, UKM di Bukalapak, katanya baru sekitar 400-an UKM. Sekarang jumlahnya sudah mencapai 2 juta lebih. Jadi, kalau pada 2019 nanti bisa menembus jumlah 4 juta UKM, bukan sesuatu yang sulit," ujar Puspayoga pada acara Kopdar Akbar 2017 Komunitas Bukalapak. (Kompas.com, 25/11/2017)
"Saya mengapresiasi pertumbuhan Bukalapak dan memang pola pemasaran online atau e-market seperti ini yang paling pas dan cocok dengan kondisi masyarakat sekarang," tambah Puspayoga.
Sementara CEO Bukalapak Achmad Zaky menyatakan Bukalapak bukan sekadar e-commerce company. Bukalapak punya misi agar pelaku UKM di Indonesia bisa tumbuh menjadi usaha besar.
"UKM harus didukung untuk menjadi besar. Di komunitas Bukalapak ini, kami belajar bersama dan maju bersama," kata Zaky.
Dengan misi market place umumnya sedemikian, perhatian pemerintah terhadap bisnis daring seperti dari Menteri Koperasi dan UKM, jelas penting. Sebab, pelayanan market place terhadap UKM tidak dipungut bayaran, butuh pengorbanan yang tidak kecil. Apalagi dengan sistem pembayaran aman di Bukalapak, pedagang baru mengirim barang ke pemesan setelah diberi tahu uangnya telah diterima Bukalapak, diperlukan biaya komunikasi dan transfer lebih besar.
Besarnya pengorbanan market place bisa dilihat pada pengalaman Bukalapak, yang hanya bisa bertahan berkat dukungan sejumlah investor. Contohnya tampak pada laporan keuangan Emtek (pemilik 49% saham Bukalapak) 2015 Bukalapak merugi Rp299 miliar dengan pemasukan (hanya) Rp6,4 miliar.
Itu karena Bukalapak memfasilitasi gratis bisnis UKM, sedang penghasilan dari pengusaha produk branded yang bisa dikutip bayaran belum memadai. Bandingkan jika peran produk branded sudah lancar, seperti Alibaba pada ajang 11.11 Global (11 November 2017), dalam 48 jam 82 merek terkenal menghasilkan transaksi Rp341 triliun.
Pengorbanan market place membina UKM layak jadi perhatian pemerintah, bukan malah membebani mereka. Seperti ujuk-ujuk mau memajaki e-commerce, padahal mereka bisa bertahan berkat investor asing. ***

Selanjutnya.....

DUTA Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Yanghee Lee, dicegah pemerintah setempat untuk memasuki wilayah negara itu. Tindakan itu, menurut Lee, justru mengisyaratkan adanya kondisi mengerikan yang sedang terjadi di Rakhine. Lee mendapat tugas dari PBB untuk mengunjungi Myanmar dua kali setahun dan melapor kepada Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum PBB.

"Pernyataan yang bertentangan dengan amanat yang saya terima ini hanya bisa dipahami sebagai indikasi kuat adanya sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di Rakhine maupun wilayah negara lainnya," ujar Lee dikutip AFP.
Larangan yang dijatuhkan kepadanya diduga dibuat berdasarkan pernyataan yang disampaikan Lee usai kunjungan terakhirnya ke Myanmar pada Juli lalu. Kala itu Lee mengkritik catatan hak asasi pemerintah dan perlakuan mereka terhadap Rohingya.
Pemerintah Myanmar menanggapi pernyataan yang disampaikan Lee terlalu berprasangka dan tak adil. "Dia (Lee) telah bersikap tidak netral dam objektif saat menjalankan tugasnya. Dia sudah tidak lagi bisa dipercaya," kata juru bicara Pemerintah Myanmar, Zaw Htay (Kompas.com, 20/12/2017).
Bukan hanya utusan PBB, sebelumnya pemerintah Myanmar telah mengeluarkan larangan untuk jurnalis dan penyidik untuk memasuki wilayah konflik di Rakhine. Polisi Myanmar menahan dua wartawan Reuters yang diduga akan mengirim dokumen terkait pasukan keamanan di Rakhine ke pihak luar. Keduanya diancam hukuman 14 tahun penjara di bawah UU Rahasia Negara.
Kasus Rakhine membuat Myanmar ditekan Dewan HAM PBB, yang awal Desember lalu menggelar sesi khusus membahas masalah Rohingya di markas PBB Jenewa, Swiss. Pejabat HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein dikutip Reuters (5/12/2017) menyimpulkan ada unsur genosida dalam praktik kekerasan terhadap etnis minoritas muslim Rohingya di Rakhine. Militer Myanmar bisa dinyatakan bersalah atas genosida terhadap Rohingya.
"Serangkaian laporan bersesuaian menyebut tindakan biadab mengerikan dilakukan pada Rohingya, termasuk kesengajaan membakar orang-orang hingga tewas di dalam rumah mereka, pembunuhan anak-anak dan warga dewasa, penembakan membabi buta terhadap warga sipil yang melarikan diri, pemerkosaan wanita dan gadis yang meluas, dan pembakaran serta penghancuran sekolah, pasar, dan masjid," ujar Zeid (detik-news, 5/12/2017).
"Bisakah siapa saja—siapa saja—mengesampingkan elemen-elemen genosida yang ada di dalamnya?" tantang Zeid ke 47 negara anggota forum itu. ***

Selanjutnya.....

BANK Dunia merilis laporan aneh 4 Desember 2017, judulnya Riding the Wave: An East Asian Miracle for the 21st Century (Menaiki Gelombang: Sebuah Keajaiban Asia Timur Abad Ke-21). Intinya, pendapatan dan kekayaan di Asia Timur menjadi semakin terkonsentrasi, sementara akses layanan umum dasar tetap terbatas dan sering berkualitas rendah.

Hal terkait ketidakmerataan merupakan kekhawatiran yang terus bertambah bagi banyak warga negara di kawasan ini. Lebih dari 90% warga di Tiongkok dan lebih dari setengah di Filipina berpikir bahwa perbedaan pendapatan di negara mereka terlalu besar. Di Indonesia, hampir 90% dari populasi berpikir bahwa masalah ketidakmerataan sudah sangat mendesak untuk diatasi (www.worldbank.org).
Ketimpangan pendapatan dan kekayaan itu tecermin jelas dalam laporan 50 orang terkaya di Indonesia dari majalah Forbes yang dielaborasi CNN Indonesia (18/12/2017). Nilai total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia melonjak dari 99 miliar dolar AS pada 2016 menjadi 126 miliar dolar AS pada 2017, naik 26% lebih. Dengan ekonomi Indonesia 2017 tumbuh sekitar 5,1%, terlihat betapa serius konsentrasi pendapatan dan kekayaan di negeri ini.
Lebih parah lagi ketimpangan itu kalau ditarik lebih ke atas, lonjakan kekayaan 10 orang terkaya di Indonesia jauh lebih fantastis lagi. Di peringkat 10, Jogi Hendra Atmadja, Group Mayora, dari Rp11 triliun (2016) menjadi Rp36 triliun (2017), naik lebih 200%.
Di posisi 9, Mochtar Riadi, Lippo Group, dari Rp25 triliun menjadi Rp40 triliun, naik 57%. Di posisi 3 Susilo Wonowidjojo, Gudang Garam, dari Rp96 triliun menjadi Rp118 triliun, naik 23,9%.
Di posisi 2, Eka Tjipta Widjaja, Sinar Mas, dari Rp75 triliun menjadi Rp123 triliun, naik 62,5%. Di posisi 1, Rudi Budi Hartono/Michael Hartono, Djarum Group/BCA, dari Rp231 triliun menjadi 436 triliun, naik 88,8%.
Dari lonjakan kekayaan orang-orang terkaya Indonesia hanya dalam waktu satu tahun yang fantastis itu, pantaslah kalau dilukiskan Bank Dunia si kaya menaiki gelombang ajaib abad ini, sehingga hampir 90% penduduk berpikir masalah ketidakmerataan sudah sangat mendesak untuk diatasi.
Untuk itu, Bank Dunia menyarankan perlunya negara mengadopsi pemikiran baru untuk mencapai pertumbuhan inklusif di masa depan, yang mengurangi kemiskinan dan menyediakan ruang untuk mobilitas ke atas serta kemapanan ekonomi bagi semua—harus melakukan upaya lebih dibanding model sebelumnya sekalipun pernah berhasil. ***

Selanjutnya.....

KALAU dalam 50 perusahaan yang paling mengagumkan dunia (The World Most Admire) 2017 versi Fortune tak satu pun perusahaan Indonesia masuk, maka dalam 50 perusahaan yang mengubah dunia (Fortune's Change The World) 2017 terdapat Go-Jek, perusahaan Indonesia. Go-Jek di nomor 17.

Selain Go-Jek yang perusahaan asli Indonesia, juga masuk daftar change the world perusahaan multinasional yang kiprahnya menonjol di Indonesia, yakni Toyota Motor (8), Nestle (14), dan Unilever (21).
Berada di puncak daftar, JP Morgan Chase (1) bank komersial, DSM (2) produksi makanan, dan Apple (3) komputer. Sedang Unilever, meski di urutan 21, mendapat liputan khusus profilnya oleh majalah Fortune, terutama terkait upayanya memotivasi laba perusahaan untuk memecahkan berbagai masalah sosial. Orientasi perusahaan terhadap penyelesaian masalah-masalah sosial inilah kriteria dasar pemilihan perusahaan untuk masuk daftar change the world (fortune.com/change-the-world-2017).
Go-Jek didirikan Nadiem Makarim dan kawan-kawan 2010, perusahaan angkutan yang melayani lewat aplikasi seluler dengan kendaraan ojek. Go-Jek kini beroperasi di sedikitnya 50 kota Indonesia, seperti Jabodetabek, Bandung, Denpasar, Surabaya, Medan, Makassar, Palembang, Semarang, Solo, Malang, Yogya, Bandar Lampung, Manado, Balikpapan, Padang, Pekanbaru, dan Batam.
Layanan Go-Jek juga berkembang bukan lagi cuma angkutan ojek, tapi ada Go-Car, Go-Food, Go-Pay, dan sebagainya. Go-Jek pun menjadi salah satu perusahaan Indonesia yang berhasil menjadi Unicorn, yakni start-up yang valuasi (nilai jual perusahaannya) mencapai 1 miliar dolar AS. Ini menjadi dasar Tencent, grup dari Tiongkok, menyuntikkan investasi ke Go-Jek sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp15,7 triliun ke Go-Jek medio tahun ini.
Visi sosial Go-Jek yang mengangkatnya masuk kelompok pengubah dunia, bisa disimak pada akun resmi Go-Jek (www.go-jek.co). "Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal," begitu tertulis di akun resminya.
"Para driver Go-Jek mengatakan pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi kami," ujar akun Go-Jek. Mereka juga mendapat santunan kesehatan dan kecelakaan.
Tentu, Fortune telah me-recheck semua itu. Dan, pelanggan menikmati aneka layanan Go-Jek cukup lewat telepon genggamnya. ***

Selanjutnya.....

KEMENANGAN Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo atas pasangan Tiongkok Liu Zeng/Zhang Nan pada BWF Super Series Final di Dubai, Minggu (17/12/2017), membuat ganda putra bulu tangkis Indonesia itu meraih rekor juara tujuh gelar superseri dalam satu tahun, 2017. Rekor sebelumnya enam gelar superseri dalam setahun dipegang ganda putra Korea Selatan, Lee Yong-dae/Yoo Yeon-seong.

Tujuh gelar superseri dicapai Marcus/Kevin dalam tahun 2017, yakni (1) All England, 12 Maret 2017, (2) India Open, 2 April 2017, (3) Malaysia Open, 9 April 2017, (4) Jepang Open, 24 September 2017, (5) Tiongkok Open, 19 November 2017, (6) Hong Kong Open, 26 November 2017, dan (7) Super Series Final di Dubai, 17 Desember 2017.
Keseluruhan superseri per tahun 11 turnamen. Mercus/Kevin gagal jadi juara di Singapura, Indonesia, Australia, dan Korea Selatan.
Rekor baru yang diukir Marcus/Kevin menuai kebanggaan masyarakat bangsanya terhadap bulu tangkis sebagai satu-satunya tambang medali emas Indonesia pada Olimpiade. Diharapkan, Marcus/Kevin dan generasinya bisa melanjutkan kejayaan bulu tangkis Indonesia dari zaman Tan Joe Hok merajai Thomas Cup sejak 1950-an, ke zaman Rudi Hartono yang delapan kali juara All England, dan ke zaman Alan Budi Kusuma-Susi Susanti yang membawa era medali emas Olimpiade.
Perjalanan sejarah kejayaan bulu tangkis Indonesia di kancah global itu selalu ditengarai hadirnya superbintang yang cemerlang. Rekor tujuh gelar juara superseri satu tahun yang diraih Mercus/Kevin cukup buat menempatkan pasangan ganda ini sebagai superbintang bagi kecemerlangan generasinya ke depan.
Meskipun demikian, salut buat pasangan ini yang tetap rendah hati. Semisal, tidak menolak oleh penggemar dijuluki Minions karena tubuh keduanya sebagai bintang dunia relatif pendek. Marcus hanya 165 cm dan Kevin 170 cm, padahal bintang dunia umumnya di atas 175.
Minions adalah boneka-boneka gemuk pendek berkaca mata tebal dalam film kartun Despicable Me, Despicable Me 2, dan seterusnya.
Ada minions yang bermata satu di tengah keningnya untuk memudahkan pembaca mengingatnya. Julukan minions untuk Marcus/Kevin itu bermula dari seorang penggemar bernama Stephanie Zen. Klub Djarum Badminton asal Marcus/Kevin pada 9 April 2017 nge-tweet, "And also thank you for kak @stephaniezen yang sudah memopulerkan nickname #Minions untuk Kevin/Gideon. p.s sekarang sudah worldwide ya..." (Kompas.com, 18/12/2017).
 Rekor Marcus/Kevin layak dijadikan pemandu sukses generasinya ke era baru. ***

Selanjutnya.....

UPAYA pemerintah membangun infrastruktur telah menuai hasil, memacu pertumbuhan investasi mencapai 7,1% pada kuartal III 2017, tertinggi sejak kuartal I 2013. Diperkirakan, investasi berkontribusi sebesar 35% terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 2017.

"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik jadi 5,3% dan 5,4% pada 2018 dan 2019," kata Gundy Cahyadi, ekonom DBS Group Research, dalam laporan yang berjudul Indonesia in 2018/2019: Higher Gear? Yang dirilis akhir November 2017 (Kompas.com, 8/12/2017).
Tantangannya adalah bagaimana pemerintah dapat mengakumulasikan berbagai indikator untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih cepat, seperti mendorong investasi swasta yang sejak 2013 mengalami kemunduran.
Investasi swasta diandalkan dengan terbatasnya ruang fiskal pemerintah. UU mengatur pembatasan defisit anggaran maksimal 3% dari PDB. Diperkirakan, defisit akan mencapai 2,6% pada 2018, lebih tinggi dari perkiraan pemerintah 2,2%. DBS Group memperkirakan kenaikan defisit terutama didorong oleh potensi penurunan penerimaan pajak ketimbang kenaikan anggaran belanja.
Dengan berbagai indikator berperforma prima, salah satunya rasio utang pemerintah di bawah 30% dari PDB, terendah di antara negara-negara berkembang, menurut DBS Group yang berbasis di Singapura itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan fundamental ekonomi terkuat di kawasan regional.
Dengan pemerintahan yang stabil dan risiko politik yang relatif rendah, ekonomi Indonesia berpotensi untuk bergerak lebih cepat dalam beberapa tahun mendatang. Faktor eksternal, kalau selama ini dinilai sebagai kendala, menurut DBS Group, ke depan justru akan menjadi loko penarik utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama yang berasal dari kenaikan harga komoditas.
Tren kenaikan harga minyak mentah dunia akan meningkatkan pemasukan negara dari sektor migas. Dalam perhitungan DBS, setiap kenaikan harga minyak 10% akan memberi tambahan anggaran Rp6,7 triliun ke APBN.
Tidak seperti negara-negara lain, Indonesia tak ikut menarik keuntungan dari tumbuhnya permintaan produk manufaktur global. Ekspor Indonesia masih mengandalkan sektor komoditas, terutama batu bara yang tumbuh 49%, minyak sawit mentah sebesar 44%, dan migas sebesar 21%. Sementara ekspor produk manufaktur hanya tumbuh 2,5%.
Peluang ekspor manufaktur itu mulai diisi investasi langsung ke sektor manufaktur yang mencatat rekor tertinggi sebesar 16,6 miliar dolar AS pada 2016. ***

Selanjutnya.....

DRAMA ekspresi Novanto kesakitan berhasil membuat skorsing sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017), sepanjang 7 jam 13 menit. Sidang yang dibuka pukul 10.00 diskors hingga pukul 17.13, dibuka lagi untuk membacakan dakwaan. Akhirnya, demi hukum sekaligus gugur kasus praperadilan Novanto dan jabatan ketua DPR yang disandangnya.

Dengan drama ekspresi kesakitan itu, Novanto gagal membuat preseden menunda sampai berganti hari pembacaan dakwaan. Putusan sidang prapreradilan didahului pembacaan dakwaan pokok perkaranya. Novanto pun gagal menciptakan rekor dua kali berturut menang praperadilan lawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bakal terjadinya drama seperti itu agaknya sudah diperkirakan dua pengacara senior Novanto yang mengundurkan diri menjelang hari persidangan. Fredrich Yunadi, misalnya, pengacara yang selalu pasang badan melindungi Novanto setiap kali kliennya memainkan drama dengan ekspresi kesakitan, akhirnya mundur karena mungkin telah memperkirakan drama yang dimainkan Novanto bakal kandas lagi.
Pertama kali drama itu dikandaskan pemeriksaan tim dokter IDI di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), yang langsung diikuti dengan tindakan penahanan Novanto oleh KPK. Drama kedua digagalkan tim dokter RSCM di sidang Pengadilan Tipikor yang menegaskan kondisi fisik Novanto cukup sehat untuk mengikuti persidangan. Dengan kepastian dari tim dokter itu, hakim melanjutkan sidang pembacaan dakwaan.
Sudah tentu, kesabaran para hakim dan jaksa mengikuti drama yang bertele-tele selama tujuh jam lebih itu layak dipuji. Sebaliknya, dengan kesabaran para hakim dan jaksa yang besar itu, drama yang dimainkan pesakitan menjadi sendra lagu Killing Me Softly, karena sepanjang apa pun drama itu dia mainkan, skorsing sidangnya tetap berujung pada pembacaan dakwaan.
Kesabaran para hakim dan jaksa itu pantas diberi penghormatan karena dengan itu sebuah modus sandiwara berhasil mereka gagalkan untuk hadir sebagai model yang bisa ditiru pesakitan lain. Modus praperadilan yang banyak ditiru para tersangka saja sudah cukup merepotkan kalangan penegak hukum. Konon lagi kalau modus drama itu berhasil dan menjadi model, betapa amat repot aparat penegak hukum dibuatnya.
Namun, ibarat lakon pertunjukan, drama ini belum mencapai klimaks. Bisa saja dalam proses persidangan selanjutnya masih akan ada plot-plot baru serialnya. Kejelian dan kesabaran para hakim dan jaksa diperlukan menghadapi klimaksnya drama. ***

Selanjutnya.....

CHIEF Executive Officer (CEO) Nokia, Rajeev Suri, sambil meneteskan air mata berkata, "Kami tidak melakukan kesalahan apa pun, tiba-tiba kami kalah dan punah". Ratapan itu ia sampaikan pada konferensi pers terakhir saat ia mengumumkan pembelian Nokia oleh Microsoft. (Kaskus, 29/2/2016)

Itulah disrupsi atau disruption, musuh tidak terlihat, tahu-tahu muncul di depan sang raksasa (Nokia) yang membuatnya seketika tak berdaya justru saat di puncak kejayaannya menguasai pasar ponsel sedunia. Kisah jatuhnya Nokia itu menjadi salah satu pendorong bagi Rhenald Kasali, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), menulis buku Disruption. (Kompas.com, 17/2/2017)
Dunia tengah menyaksikan runtuhnya perusahan-perusahaan besar, para pemilik merek  yang beberapa dekade lalu berkibar begitu memesona. Semua industri bertarung menghadapi lawan-lawan baru yang tidak terlihat, tetapi tiba-tiba menjadi besar. Bahkan bisa langsung masuk ke rumah-rumah konsumen, dari pintu ke pintu, secara daring, melalui ponsel pintar.
"Para pemain lama (incumbent) tidak bisa mendeteksi karena lawan-lawan berada di luar jangkauan radar mereka," jelas Rheinald dalam buku tersebut. Saat dunia berubah, industri lama terdisrupsi tanpa bisa terelakkan lagi.
Untuk Indonesia ia angkat contoh kasus Blue Bird yang selama bertahun-tahun menguasai pasar transportasi, ini kalah oleh mobil-mobil yang tidak terlihat bermerek taksi tetapi beroperasi layaknya taksi.
Pada diskusi terakhir, Rhenald menyatakan disrupsi berlangsung terus-menerus, makin menguat, sejalan dengan berkembangnya teknologi. Disrupsi masih sangat panjang, tetapi prosesnya akan berlangsung sangat cepat. (Kompas.com, 7/12/2017)
Ketika para scientist di berbagai belahan dunia tengah membawa hari esok (The Future) ke hari ini, kita banyak menemukan pemimpin, politikus, birokrat, bahkan juga pengusaha dan eksekutif yang masih membawa logika masa lalu (The Past) ke dalam pijakan hari ini.
Kita praktis hanya berkutat hari ini untuk hari ini. Bahkan terbelenggu oleh kebiasaan dan cara pandang kemarin untuk solusi hari ini.
Tanpa kecuali di kalangan ilmuwan kita, Rhenald melihat ironika. Ketika para ilmuwan di seluruh dunia sudah memasuki penilaian dengan impact (apa yang kamu telah hasilkan dan berdampak pada kehidupan), para ilmuwan kampus kita baru saja belajar menulis karya ilmiah agar dimuat dalam jurnal internasional dan di stasi via Scopus. ***

Selanjutnya.....

DEKLARASI Istanbul hasil KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggota 57 negara muslim menegaskan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Deklarasi itu juga menyatakan, "Menolak dan mengecam dalam istilah keras keputusan unilateral dari Presiden Amerika Serikat (AS) yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel."

"Para pemimpin juga mendorong dunia untuk mengakui Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan mengajak seluruh negara mengakui negara Palestina dan Jerusalem Timur," bunyi deklarasi OKI.
"Organisasi dengan 57 negara anggota ini juga menyatakan kesiapan untuk membawa Jerusalem ke Sidang Majelis Umum PBB jika Dewan Keamanan PBB gagal mengambil tindakan atas pelanggaran berat yang dilakukan AS," lanjut deklarasi OKI (Metrotvnews.com, 13/12/2017).
OKI menyatakan AS tidak dapat lagi berperan dalam proses perdamaian Israel-Palestina. OKI menganggap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem menjadi indikasi penarikan Pemerintah AS dari perannya sebagai sponsor perdamaian Israel-Palestina (Kompas.com, 14/12/2017).
Deklarasi Istanbul itu tampak menjadi simpul dari pidato Presiden Jokowi di KTT tersebut. "Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral AS. Two State solution merupakan satu-satunya solusi dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," ujar Jokowi.
Kedua, Jokowi mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv untuk tidak mengikuti langkah AS memindahkannya ke Jerusalem.
Ketiga, OKI bisa menjadi motor penggerak dukungan negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina.
Keempat, Jokowi menyerukan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk meninjau kembali hubungan tersebut.
Kelima, anggota OKI harus mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas, dan kerja sama ekonomi terhadap Palestina.
Terakhir, Jokowi berharap OKI menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional untuk mendukung Palestina. Ini termasuk di Majelis Umum dan DK PBB.
Deklarasi Istanbul diharapkan mempertajam perlawanan terhadap keputusan Trump. Sebab, menjelang KTT OKI, Menlu Turki Mevlut Canusoglu mengkritik negara-negara Arab atas tanggapannya yang datar pada keputusan Trump. Bahkan, sekutu AS, seperti Arab Saudi dan Mesir, menempuh cara lebih halus, hanya mengirim menteri ke KTT OKI—dari negara lain hadir kepala negara/kepala pemerintahan. ***

Selanjutnya.....

BERDASARKAN hasil uji petik DPP Partai NasDem di pantai utara Jawa, 22—28 November 2017, Partai NasDem mendesak pemerintah menunda pelarangan alat tangkap cantrang yang jadwalnya akan berlaku Januari 2018.

"NasDem memutuskan segera mengirim surat resmi kepada Presiden RI agar kebijakan yang memberatkan kehidupan masyarakat nelayan dapat ditunda dulu," ujar Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, saat bertemu para nelayan pengguna cantrang dalam focus group discussion hasil uji petik cantrang di kantor DPP NasDem, Selasa (MI, 13/12/2017)
Kendati NasDem mendukung pemerintahan Jokowi-JK, Surya menegaskan dukungan itu akan berbeda jika ada kebijakan yang dirasa kurang baik untuk diimplementasikan. Menurut Surya, kehidupan nelayan saat ini masih jauh dari sejahtera dan akan makin terbebani oleh pelarangan cantrang.
Dalam uji petik itu, kata Ketua DPP NasDem Bidang Pertanian dan Kemaritiman, Emmy Hafild, para ahli perikanan diundang berdialog dengan nelayan. Hasilnya, pemerintah semestinya mengevaluasi kembali kebijakan pelarangan 20 alat tangkap, termasuk cantrang. Pasalnya, dampak lingkungan akibat penggunaan cantrang tak dapat digeneralisasi.
"Yang perlu diatur ialah standardisasi cara pemakaian agar bisa dipakai, tetapi tidak merusak lingkungan," tambah Emmy.
Akademisi IPB yang ikut uji petik, Nimmi Zulhainarni, mengatakan cantrang tidak akan merusak lingkungan bila digunakan dengan benar. Ia menyarankan nelayan membuat jaring cantrang berukuran tidak terlalu besar dan harus dilengkapi pelampung agar tidak merusak terumbu karang.
Nimmi yang juga Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara itu menyebutkan pelarangan cantrang bisa berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial para nelayan sebesar Rp3,4 triliun, dihitung dari hilangnya pendapatan nelayan. Paguyuban nelayan cantrang menyetujui untuk menindaklanjuti poin-poin kesepakatan yang mengatur standardisasi operasional cantrang.
Para nelayan yang mayoritas mewarisi tradisi penggunaan cantrang sukar beralih ke alat tangkap lain. Sudah menerima bantuan alat tangkap baru dari pemerintah pun, tetapi mungkin karena belum terbiasa menggunakannya, hasil tangkapannya sering dikeluhkan kurang mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu sebabnya, para nelayan tidak berhenti mencari bantuan agar penggunaan cantrang bisa dipertahankan.
Dengan standardisasi pemakaian pelampung hingga cantrang tidak merusak lingkungan, pemerintah layak meninjau ulang larangan alat tangkap tradisional milik bangsa. ***

Selanjutnya.....

USAI badai tropis Dahlia, musim hujan pun tiba dengan mendung gelap mencekam sekitar Bandar Lampung. Waspada banjir perlu diingatkan, terutama warga yang rumahnya di kawasan langganan banjir. Bahkan, kali ini harus mewaspadai banjir bandang, karena di kawasan atas kota Bandar Lampung, tepatnya di Taman Hutan Rakyat Wan Abdurrachman, belakangan marak pembalakan liar.

Dapat dibayangkan, penyebab banjir di Bandar Lampung hari ke hari bukan berkurang, tapi justru bertambah. Upaya program kali bersih untuk mengatasi bencana banjir laten sejauh ini belum terdengar melaporkan hasil kerjanya yang menggembirakan. Banyak selokan baru dibuat di pinggir jalan, tapi karena bibirnya dijadikan trotoar banyak yang lebih tinggi dari jalan, akibatnya setiap hujan malah jalannya yang menjadi aliran sungai. Sedang upaya perbaikan mengatasi banjir di lokasi-lokasi pemukiman rawan banjir, belum memperlihatkan hasil yang signifikan.
Artinya, warga kawasan banjir itu sendiri yang harus berinisiatif untuk mengurangi dampak banjir pada rumah dan keluarganya. Untuk itu, tentu tidak pada tempatnya kita mengajari limau berduri. Mereka yang sudah menghadapi datangnya banjir setiap musim hujan, sudah lebih paham dari kita untuk melakukan apa saat bencana musiman itu tiba.
Meski demikian, di zaman now ini tidak lagi pada tempatnya warga kawasan banjir dibiarkan menanggung deritanya sendirian, karena kini telah hadir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tugasnya menolong warga yang menjadi korban bencana.
Badan ini diberi anggaran untuk memperkirakan sejauh mana bencana bakal dihadapi dan mempersiapkan bantuan untuk mengatasinya. Bantuan diutamakan pada keselamatan jiwa korban plus harta bendanya.
Sayangnya, fungsi BPBD lebih berorientasi pada penanggulangan akibat bencana. Sedang program mengatasi penyebab bencana, seperti kali bersih, membangun selokan maupun gorong-gorong yang betul, dan sebagainya, di luar kewenangan BPBD. Padahal, sebagai pihak yang menguasai masalah yang jadi akibatnya, hampir pasti akan lebih tepat kalau BPBD yang menangani penyebabnya, sehingga segala bentuk ancaman sudah diantisipasi dan ditangkal secara sistemik.
Namun, perluasan fungsi BPBD menangani penyebab bukan hanya menerima akibatnya saja itu kayaknya belum mungkin di negeri yang melaksanakan segalanya dengan pendekatan proyek. Karena, penanganan proyek lumrah menjadi kewenangan bos. Maka itu, setiap hujan banjir mengancam. ***

Selanjutnya.....

TAKDIR kontras petahana dihadirkan lembaga survei Rakata pada hasil surveinya semester terakhir. Petahana dengan popularitas 94%, lebih 10% di atas tiga kandidat lainnya, tapi secara kontras elektabilitasnya malah terendah, hanya 12%. Takdir kontras petahana itu disimpulkan hasil survei Rakata dalam kalimat lugas, 70,25% responden ingin gubernur baru.

Pada hasil survei Rakata terakhir itu, Mustafa meraih elektabilitas tertinggi 18,25% dengan popularitas 79%, disusul Herman HN elektabilitas 17,75% dan popularitas 78,75%, serta Arinal elektabilitas 14,75% dan popularitas 78%.
Kontestasi pilgub rupanya seperti balapan, yang sosialisasinya start duluan untuk sementara elektabilitasnya di depan. Mustafa mulai sosialisasi paling awal dengan mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur di depan massa Partai NasDem di lapangan Islamic Center Lampung Timur. Deklarasi tersebut dihadiri Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Sosialisasi Mustafa juga dilakukan dari usaha menaikkan harga singkong petani dengan memanggil para pengusaha pabrik untuk tanda tangan perjanjian. Lalu menggelorakan ronda kampung dengan program 1 juta kentongan. Ini rupanya nyambung dengan hasil survei Rakata, 52,50% rakyat Lampung menghendaki upaya mengatasi masalah kriminalitas dan keamanan.
Baliho ‘Mustafa Gubernurku’ berukuran besar-besar menyebar luas sampai pelosok daerah Lampung, ini disaingi baliho ‘Arinal Calon Gubernur, Tulus Melayani Rakyat’.
Selain sebaran baliho yang luas, sosialisasi Arinal bahkan lebih spektakuler. Dia gelar pertunjukan wayang kulit keliling daerah setiap akhir pekan, disusul tablig akbar dengan ustaz terkenal dan jalan sehat berhadiah.
Sebaliknya, petahana tampak tenang bahkan terlalu tenang hingga sosialisasinya kurang menonjol. Bahkan, ketika kandidat lain sibuk mengatur koalisi partai pendukung, petahana tampak tidak ikut memperebutkan partai. Terkesan sebagai ketua partai yakin akan mendapat restu dari DPP. Tapi, itu membuat rakyat sport jantung, partai apa yang bakal dia bajak melengkapi syarat pencalonannya.
Demikian pula runner-up pilgub sebelumnya, Herman HN, sosialisasinya cenderung hanya mengandalkan proyek jalan layang sebagai bukti dirinya mampu membangun daerah tanpa semata mengandalkan APBD. Poster foto dirinya yang relatif kecil untuk peragaan sosialisasi, sebarannya pun terbatas.
Hasil survei Rakata jelas membangunkan petahana dan runner up-nya untuk tidak menganggap enteng para pesaingnya. ***

Selanjutnya.....

JUMLAH korban tewas (fatalitas) kecelakaan lalu lintas (lakalantas) Indonesia tertinggi di dunia. Hal itu membuat Indonesia belum bisa masuk kualifikasi negara maju, ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brojonegoro.

"Kemampuan kita menjaga keselamatan lalu lintas menjadi salah satu indikator apakah Indonesia sudah jadi negara maju atau belum. Bila berkaca dari jumlah saat ini, yang tingkatnya masih sangat tinggi tentu belum masuk pada level negara maju," ujar Bambang (Kompas.com, 9/12/2017). 

Berdasar data kepolisian, Bambang mencatat jumlah korban fatalitas (tewas) pada 2016 mencapai 25.869 jiwa, naik dibandingkan 2015 24.334 jiwa. Tapi, dibandingkan 2014 mencapai 28.290 jiwa, angka 2016 menurun signifikan. 

Sepeda motor masih menjadi penyumbang terbesar kematian akibat lakalantas. Berdasar pada data 2010 hingga 2016, peningkatan kecelakaan sepeda motor mencapai tiga kali lipat, 80 persennya didominasi korban usia produktif serta para pencari nafkah. 

"Ini jadi tantangan besar untuk menurunkan jumlah tingkat fatalitas kecelakaan terutama bagi pengguna jalan yang rentan, seperti motor dan pejalan kaki. Potensi kemiskinan akibat kehilangan pencari nafkah juga tinggi," ujar Bambang. 

Posisi Indonesia sebagai negara dengan rasio tertinggi di dunia kematian akibat kecelakaan lalu lintas sesuai fakta di lapangan, kata Jursri Pulubuhu, pendiri Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC). Sebab, saat ini sangat banyak pengguna kendaraan di Indonesia tidak mengerti peraturan lalu lintas. Saking banyaknya jumlah orang yang tidak tahu aturan ini berimbas terhadap kacaunya lalu lintas secara keseluruhan.
Terjadinya peningkatan tiga kali lipat korban kecelakaan sepeda motor dari 2010 hingga 2016, jelas ironis sekali. Sebab, pada kurun itu keluar Instruksi Presiden Nomor 4/2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Inpres memberi kewenangan edukasi tertib berlalu lintas kepada seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta 12 kementerian termasuk Kemendikbud.
Namun, edukasi tertib berlalu lintas itu hingga kini dalam bentuk slogan saja pun masih terbatas, itu pun datangnya dari kepolisian, bukan dari jajaran pemerintahan yang diberi kewenangan Inpres No. 4/2013.
Untuk menurunkan peringkat jumlah korban tewas laka lantas tertinggi di dunia, bisa jika semua instansi mengimplementasikan inpres tersebut. Tanpa itu, puluhan ribu jiwa terancam melayang di jalan setiap tahun. ***

Selanjutnya.....

INVESTASI di Indonesia banyak frustrasinya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebut ada 43 ribu aturan yang tidak jarang membelit investasi. Masih banyak kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang sibuk membelit diri sendiri dengan banyaknya aturan izin dan persyaratan yang dibuat. Padahal aturan tersebut tidak diperlukan.

"Saya secara terbuka mengakui untuk menjalankan suatu usaha di Indonesia itu frustrasinya terlalu banyak," ujar Lembong.
Akibatnya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia justru menguap tidak terealisasi. (Kompas.com, 7/12/2017)
Bahkan saking geregetan dengan banyaknya aturan yang tidak perlu, ia menilai Indonesia sudah bukan lagi negara hukum, tetapi negara peraturan.
"Karena kita mau mengatur semua, jadi tidak teratur. Seharusnya kita mengatur yang harus diatur saja. Kalau enggak perlu diatur ya enggak usah," tukas Lembong.
Namun pembenahan ekonomi nasional selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dengan 13 paket kebijakannya, perlahan tetapi pasti iklim investasi menjadi makin kondusif. Sementara puluhan ribu aturan daerah yang membelit itu menjadi steril, tidak bisa lagi disentuh pusat berkat judicial review elite daerah. Mengatasi itu, perizinan di kementerian dan lembaga pusat diintegrasikan daring satu atap di BKPM.
Hasilnya, kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat, dari 31,7% pada kuartal II 2017, naik menjadi 32,6% pada kuartal III 2017. Itu sejalan dengan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh 5,8%, di atas pertumbuhan ekonomi kuartal III 5,06%. 
Angka-angka positif itu resultan nilai absolut realisasi investasi Rp513,2 triliun sepanjang Januari—September 2017, atau 75,6% dari target tahun ini Rp678,8 triliun. Sekaligus, melonjak 42 tingkat peringkat kemudahan usaha di Indonesia 2018 dalam laporan terbaru Bank Dunia, dari peringkat 109 pada 2016 kini jadi peringkat 72.
Sayang, semua kemajuan yang membuat tiga lembaga pemeringkat investasi dunia, yakni Fitch Ratings, Moody's Investor Service, dan Standard & Poor's memberi Indonesia peringkat Layak Investasi itu, lebih sebagai buah kerja keras Pemerintah Pusat. Adapun elite daerah malah memeluk erat pemuas privileges-nya, aturan penghambat investasi yang menang judicial review.
Tampak, elite daerah harus mengeliminasi sendiri semua aturan daerah penghambat investasi yang tidak bisa lagi disentuh pusat itu. ***

Selanjutnya.....

SETELAH bisnis daring (online) menguasai pasar berbagai sektor, dari ritel hingga transportasi, kini giliran hotel daring giat merebut pasar. Pemain baru di skala nasional muncul hotelmurah.com, sedang pemain global yang hadir sejak 2008 Airbnb (airbed and breakfast) juga sudah kiprah di Indonesia.

Hotel online seperti Airbnb memungkinkan konsumen untuk menyewa ruangan, kamar, apartemen, hingga rumah seseorang hanya melalui pemesanan dan transaksi secara online. CEO hotelmurah.com Ari Sudradjat menyatakan pihaknya bisa menyediakan kamar hotel dengan harga terjangkau. "Sehingga, makin banyak masyarakat bisa menikmati liburan," ujarnya. (Kompas.com, 29/11/2017)
Berdasarkan data Airbnb, dari awal tahun hingga November 2017, ada 881 ribu wisatawan asing sekaligus pelanggan Airbnb yang datang ke Indonesia. Pertumbuhan jumlah konsumen Airbnb di Indonesia mencapai 72% tahun ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
Jumlah hunian di Indonesia yang disewakan melalui situs Airbnb sampai saat ini ada 43.700 tempat. Total keseluruhan pendapatan tuan rumah Airbnb untuk tahun ini mencapai Rp1,15 triliun. Dari keseluruhan total pendapatan itu, 97% menjadi bagian tuan rumah, sedang 3%-nya pemasukan Airbnb.
Operasi situs hotel berbagi Airbnb di Indonesia dikeluhkan para pengusaha hotel dan penginapan karena dianggap telah merugikan mereka, merebut pasar tanpa perlu melakukan kewajiban pajak dan komisi untuk agen perjalanan. Sementara pihak Airbnb mengaku bersedia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan serta aturan main usaha mereka agar menciptakan persaingan yang adil. Sejauh ini belum ada pengaturan pemerintah untuk bisnis baru ini.
Namun, pemilik TX Travel, Anto Thedy, meminta pengusaha hotel konvensional tidak khawatir. "Pemilik hotel jangan takut, kita akan banyak bermain di servis," tegasnya.
Menurut Anton, pangsa pasar hotel konvensional dan online berbeda jauh. Jika pelanggan hotel konvensional kebanyakan berusia 40 tahun ke atas, konsumen hotel online kebanyakan kaum millennial dengan kisaran usia 20 tahun. Kaum millennial dinilai tidak terlalu memikirkan kenyamanan dan keamanan, tetapi hanya cari yang termurah.
Wakil Ketua Umum PHRI Rainier Daulay juga tidak gentar. Hotel konvensional punya standar dalam melayani pelanggan, sedangkan tuan rumah atau host di Airbnb tidak punya keterampilan itu, tegas Daulay.
Kalau begitu, tinggal menunggu pemerintah menyiapkan aturan main yang adil. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Amerika Serikat dalam pidato di Gedung Putih, didampingi Wakil Presiden AS Mike Pence, Rabu sore waktu AS (Kamis [7/12/2017] pagi WIB) mengakui secara resmi Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump juga menyebut pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem segera berproses.

Pemindahan Kedubes AS, menurut Trump, seperti dikutip detik-news dari whitehouse.gov, Kamis (7/12/2017), merupakan penerapan UU Kedutaan Jerusalem yang disepakati Kongres AS 1995, tetapi para presiden AS sebelumnya gagal menerapkan UU tersebut.
Trump menegaskan pengakuan Jerusalem itu tidak berarti menggugurkan komitmen AS pada upaya perdamaian bagi Israel dan Palestina. Dia menyatakan AS tetap berkomitmen untuk mewujudkan solusi dua negara asalkan disepakati Israel juga Palestina. Trump menyebut pengakuan Jerusalem tersebut sebagai pendekatan baru dalam menghadapi konflik Israel-Palestina yang tidak berkesudahan.
Pidato Trump itu direspons seketika oleh Dewan Keamanan (DK) PBB dengan upaya menggelar sidang darurat khusus membahasnya. Delapan anggota DK PBB, Inggris, Bolivia, Mesir, Prancis, Italia, Senegal, Swedia, dan Uruguay mengajukan usulan sidang darurat mulai Jumat (8/12/2017), pukul 10.00 waktu New York.
Sekjen PBB Antonio Guterres yang dijadwalkan membuka sidang darurat itu mengomentari putusan Trump bahwa statuta akhir Jerusalem hanya bisa ditentukan melalui perundingan langsung antara Israel dan Palestina. Guterres menegaskan selalu melawan langkah sepihak semacam itu.
"Tidak ada alternatif bagi solusi dua negara," ujar dia merujuk solusi konflik Israel-Palestina yang disepakati PBB.
Langkah Trump itu jelas mencari gara-gara. Sebab, keputusan Jerusalem sebagai ibu kota Israel pasti menyulut perlawanan dari segala penjuru yang bisa mengacaukan dunia. Lebih lagi Resolusi DK PBB 2334 yang diadopsi Desember 2016 menekankan bahwa PBB tidak akan mengakui perubahan apa pun terhadap garis batas 4 Juni 1967, termasuk Jerusalem, selain yang disepakati oleh pihak-pihak melalui perundingan.
Saat voting DK PBB untuk pengadopsian (penerapan) resolusi tersebut, Pemerintah AS pada masa akhir jabatan Presiden Obama abstain. Oleh karena itu Pemerintah AS sekarang terikat resolusi tersebut.
Semua itu pasti dipahami Trump. Namun, AS dan Israel tampak memang sedang membuat kekacauan guna menarik keuntungan dari kekacauan itu. Betapa, seiring pengakuan Trump atas Jerusalem, Israel melakukan serangan udara dadakan ke Suriah. ***

Selanjutnya.....

PEJABAT tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut ada unsur genosida dalam praktik kekerasan terhadap etnis minoritas muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. Militer Myanmar bisa dinyatakan bersalah atas genosida terhadap Rohingya.

Dalam sesi khusus Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, komisioner tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein, mengungkap unsur genosida diindikasikan ada dalam praktik kekerasan oleh militer Myanmar terhadap Rohingya di Rakhine. Dikutip Reuters, Selasa (5/12/2017), Zeid menyebut operasi militer Myanmar di Rakhine beberapa waktu lalu mengarah pada pembersihan etnis.
"Serangkaian laporan bersesuaian menyebut tindakan biadab mengerikan dilakukan pada Rohingya, termasuk kesengajaan membakar orang-orang hingga tewas di dalam rumah mereka, pembunuhan anak-anak dan warga dewasa, penembakan membabi buta terhadap warga sipil yang melarikan diri, pemerkosaan wanita dan gadis yang meluas, dan pembakaran serta penghancuran sekolah, pasar, dan masjid," ujar Zeid (detik-news, 5/12/2017).
"Bisakah siapa saja—bisakah siapa saja—mengesampingkan elemen-elemen genosida yang ada di dalamnya?" tantang Zeid kepada 47 negara anggota forum tersebut.
Zeid mendesak Dewan HAM PBB untuk merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar membentuk mekanisme baru untuk membantu penyelidikan kriminal individual terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Zeid menyebut proses hukum atas praktik kekerasan dan pemerkosaan terhadap Rohingya oleh tentara maupun warga sipil Myanmar sangat jarang dilakukan.
Dalam sesi yang digelar atas permintaan Bangladesh itu, perwakilan tetap Myanmar di PBB Htin Lynn menyangkal Myanmar telah melakukan kekerasan terhadap Rohingya. "Orang-orang akan menyatakan apa saja yang ingin mereka percayai dan terkadang mereka akan mengatakan apa yang diminta untuk dikatakan," tukas Lynn.
PBB mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang bertujuan menghancurkan sebuah kelompok nasional, etnis, ras, atau agama secara keseluruhan atau sebagian. Menurut konvensi PBB, dibutuhkan peran aktif seluruh negara untuk mengambil tindakan guna menghentikan genosida dan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab.
 Menarik simpul dari sikap tak bertanggung jawab Myanmar itu, Zeid menegaskan tidak satu pun dari 620 ribu pengungsi Rohingya yang kabur ke Banglades sejak Agustus lalu yang boleh dipulangkan ke Myanmar hingga ada pengawasan ketat di lapangan. ***

Selanjutnya.....

ADA data terbaru dari Bank Dunia bila dipadu dengan data BPS hasilnya mengejutkan. Yakni, data Bank Dunia mengenai kelas menengah masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia (Kompas.com, 4/12/2017), 52 juta orang atau 20% penduduk Indonesia masuk kelas menengah berkontribusi 43% dari total konsumsi rumah tangga.

Bila data itu dipadukan dengan data rilis Badan Pusat Statistik (BPS, 6/11/2017), Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menyebutkan kontribusi 20% penduduk yang masuk kelas atas menguasai 46%, maka 40% penduduk yang terdiri dari 20% kelas menengah dan 20% kelas atas menguasai 89% perekonomian Indonesia.
Tak ayal lagi, 60% penduduk lapisan sisanya mengerubuti hanya 11% kue perekonomian nasional. Tentu saja kita berharap kompilasi data ini hasilnya keliru, namun amat susah bagi kita untuk tidak mengakui kebenaran data Bank Dunia dan BPS.
Di balik 100 juta orang penduduk menguasai 89% perekonomian nasional dan 150 juta orang penduduk lainnya kecipratan 11% saja, cerita Bank Dunia amat menarik tentang 45% penduduk lainnya merupakan kelompok yang ingin naik menjadi kelas menengah. Artinya, mereka belum mencapai tingkat kemapanan ekonomi dan belum memiliki gaya hidup kelas menengah.
Jika kelompok yang ingin menjadi kelas menengah gagal naik tingkat ekonominya, tulis Bank Dunia, hal ini mungkin akan berdampak pada masyarakat yang lebih terpolarisasi dan terpecah.
"Kelas menengah memegang kunci untuk membuka potensi Indonesia. Penting bagi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan kelompok ini di semua lini," kata Rodrigo A Chaves, country director Bank Dunia untuk Indonesia.
Bank Dunia menyatakan kelas menengah bisa menjadi pendukung kuat tata kelola yang lebih baik, memberi pendapatan lewat pajak yang diperlukan untuk menyediakan layanan umum seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta memulai usaha yang menciptakan lapangan kerja.
Di balik pentingnya peran kelas menengah itu, tentu tak boleh dilupakan nasib 60% penduduk yang cuma kecipratan 11% kue nasional. Lebih butuh perhatian lagi, 36% dari jumlah penduduk belum memiliki rekening bank. Mereka bagian dari 45% penduduk yang berusaha naik tingkat ke kelas menengah.
Untuk itu, kalau Bank Dunia meluncurkan program Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class pada awal 2018, orientasi terpentingnya tentu menyangga yang 45% mau naik tingkat ke kelas menengah itu, jangan sampai rontok dan menjadi krisis sosial. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo memberi hormat dengan membungkukkan tubuhnya kepada 36 ribu guru di Stadion Patriot, Bekasi, Sabtu (2/12/2017). Penghormatan tersebut Jokowi berikan saat memberi sambutan pada upacara peringatan Hari Guru Nasional yang bertepatan dengan HUT ke-72 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para guru yang telah mendidiknya. "Saya menjadi presiden karena jasa guru," ujar dia lalu membungkukkan tubuhnya di podium.
"Oleh sebab itu, sekali lagi saya menyampaikan hormat takzim kepada para guru yang telah mendidik saya, sehingga saya menjadi presiden. Saya tidak bisa menjadi presiden tanpa peran besar guru-guru saya." (metrotvnews.com, 2/12/2017).
Jokowi menilai guru merupakan profesi penting karena memiliki peran membentuk karakter manusia yang menjadi kunci keberhasilan suatu bangsa. "Guru bukan sekadar mengajar, saya titipkan masa depan bangsa ini kepada guru, menerangi jiwa anak-anak kita agar tumbuh pribadi-pribadi yang sehat, matang. Merdekakan jiwa anak dengan inklusif. Kita titip betul kepada para guru agar bijak menggunakan media sosial. Buat jalinan kerja sama yang baik antara guru, orang tua, dan masyarakat," harap Presiden Jokowi.
Harapan Presiden itu jelas bersimpul pada kemajuan pendidikan Indonesia dengan peningkatan terus-menerus kualitasnya. Namun, meski kualitasnya terus meningkat, laju kemajuan pendidikannya dibanding sesama negara ASEAN masih tertinggal. Salah satunya dibanding Vietnam, seperti diangkat Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia dan Vietnam sama-sama mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Namun, kualitas hasil pendidikannya Vietnam di atas Indonesia. "Hasilnya Indonesia skor di 64—68, dan Vietnam itu 80-an," ujar Sri Mulyani.
Kenapa kualitas pendidikan Indonesia lebih rendah dari di Vietnam. Salah satunya faktor guru, Indonesia masih menggunakan banyak guru honorer, yang selain penghasilannya amat rendah, pembinaan kualitasnya juga relatif kurang. Laju kemajuan pendidikan Indonesia jadi lebih lambat.
Seperti laju konvoi kendaraan ditentukan oleh kendaraan yang paling lambat, laju konvoi pendidikan Indonesia juga ditentukan oleh derita guru honorer yang malang. Kita bisa ditertawakan dunia, mau mencapai kualitas pendidikan skor di atas 80-an dengan guru berhonor Rp400 ribu per bulan. CPNS-kan dulu semua guru honorer, baru berharap kualitas pendidikan kelas A. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan pada era digital ini terjadi banyak pergeseran dari pola konsumsi hingga gengsi yang sudah bukan berwujud barang. Konsumsi masyarakat saat ini beralih jadi konsumsi pengalaman. Status gengsi pun bukan lagi persoalan memiliki barang mewah, melainkan pengalaman dan petualangan apa saja yang pernah dia alami.

"Pola konsumsi masyarakat sekarang sudah bergeser, dari belanja barang ke belanja pengalaman, wisata, dan hiburan," ujar Presiden Jokowi. "Sekarang, di media sosial menentukan status bergengsi, bukan lagi barang mewah. Yang menentukan itu pengalaman, petualangan yang di-upload." (Kompas.com, 29/11/2017).
Menurut Jokowi, indikator perubahan itu juga terlihat dari tingginya pertumbuhan konsumsi restoran dan hotel yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2017 hanya 4,95%, sedangkan konsumsi hotel dan restoran mencapai 5,7%.
Perubahan tersebut, kata Jokowi, harus direspons dengan cepat, baik oleh pengusaha maupun pemerintah. Dari sisi pemerintah, saat ini dibangun Palapa Ring yang merupakan jaringan kabel serat optik untuk digunakan sebagai tulang punggung layanan telekomunikasi.
Palapa Ring dibangun hingga daerah pelosok dan perbatasan agar masyarakat yang ada di sana bisa merasakan internet dengan kecepatan tinggi.
Pemerintah juga telah memperbaiki sejumlah infrastruktur di daerah, antara lain memperbaiki Bandara Labuhan Bajo di NTT, dan Bandara Silangit di Toba, Sumut. "Infrastruktur di daerah dan proses membangunnya sekarang ada yang selesai dan belum selesai. Nanti akan terus dikembangkan agar daerah makin murah dan mudah dijangkau," tegas Jokowi.
Untuk kelompok millennial (kelahiran 1982—1995) kini tidak tertarik lagi memajang foto selfie-nya di medsos dengan menenteng tas Hermes berharga ratusan juta rupiah, tapi lebih bangga foto selfie berlatar belakang Jam Gadang atau Istana Pagaruyung.
Pergeseran konsumsi itu berlangsung simultan, sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakatnya. Pemerintah daerah dan pengusaha lokal bisa mengantisipasi dengan menyiapkan lokasi rekreasi warga setempat yang murah meriah. Dari tempat bermain anak-anak hingga taman yang teduh untuk keluarga foto selfie, membentang tikar makan bersama (nyeruit) di hari libur, seperti Taman Kehati (Keanekaragaman Hayati) di Mesuji, sudah menjadi kebutuhan semua lapisan masyarakat.
Sejak zaman Romawi, rakyat tidak cuma butuh roti, tetapi juga butuh sirkus (hiburan). ***

Selanjutnya.....

PERNYATAAN sikap Din Syamsuddin, ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, atas Reuni 212 viral di media sosial pada Kamis (30/11/2017). Usahanya mencapai izzul Islam wal muslimin di Indonesia menarik sebagai bahan diskusi.

Din menulis (1) Setiap dan semua orang/kelompok mempunyai hak konstitusional dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk melalui demonstrasi atau peringatan demonstrasi. (2) Kelompok pendukung Aksi 212 juga punya hak untuk mengaktualisasikan diri, dan oleh karena itu gerakan mereka untuk mengadakan Reuni Aksi 212 adalah absah di alam demokrasi selama tidak menggunakan kekerasan.
(3) Saya tidak ikut reuni tersebut karena saya bukan alumni. Saya mempunyai pemahaman tentang permasalahan umat Islam serta pendekatan tersendiri dalam menanggulanginya dan dalam beramar makruf nahi mungkar. (4) Dalam pandangan saya, izzul Islam wal muslimin di Indonesia perlu dicapai melalui perjuangan strategis mengembangkan infrastruktur kebudayaan umat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan karya-karya nyata dalam meningkatkan mutu kehidupan umat Islam dalam berbagai bidang.
(5) Oleh karena itu, perlu ada langkah strategis yang lebih menekankan praksisme keagamaan daripada menampilkan mob populisme keagamaan. (6) Masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia adalah masih adanya kelemahan infrastruktur kebudayaan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, informasi.
Perjuangan yang relevan saat ini adalah mengatasi permasalahan tersebut. Semua sumber daya sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki aspek-aspek kebudayaan tadi. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk mengubah strategi dari al-jihad lil mua'radhah (perjuangan melawan/struggle against) ke al-jihad lil muwajahah (perjuangan menghadapi/struggle for).
Inilah yang saya maksud perjuangan umat Islam lebih baik mengambil bentuk orientasi praksisme (karya-karya kebudayaan) daripada orientasi populisme (kerja-kerja kerumunan).
Demikian pernyataan pandangan dan sikap Din Syamsuddin yang amat menghormati hak para alumni Aksi 212 untuk memperingatinya. Namun, sembari menegaskan dirinya bukan alumni, untuk mencapai izzul islam wal muslimin di Indonesia, menurut Din, yang dibutuhkan adalah membangun infrastruktur kebudayaan Islam. Orientasi praksisme ke arah itu dianggapnya lebih tepat daripada orientasi populisme, kerja-kerja (menggalang) kerumunan.
Selamat Reuni 212! Selamat membangun infrastruktur kebudayaan Islam! ***

Selanjutnya.....

DATA Crunchbase yang dikutip CNN-Indonesia dari AFP (8/10/2017) menyebut Go-Jek mendapat suntikan investasi senilai 1,2 miliar dolar AS dari JD.com, tentakel Tencent Holdings milik Ma Huateng asal Tiongkok, pada Mei 2017. Dengan itu Go-Jek mencatat rekor investasi terbesar dalam bisnis daring di Indonesia tahun ini.

Nilai investasi Go-Jek itu lebih besar dari suntikan Alibaba milik Jack Ma, juga asal Tiongkok, kepada Lazada sebesar 1 miliar dolar AS dan kepada Tokopedia sebesar 1,1 miliar dolar AS, pada tahun yang sama.
Pada Oktober 2017, sebuah start up Indonesia, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS), perusahaan teknologi penyedia jasa online to offline (O2O) mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). KIOS yang dipimpin Jasin Halim menjadi emiten saham ke 558 di BEI, melepas ke publik 150 juta saham dengan harga perdana Rp300 per saham.
Tahun sebelumnya, menurut survei CB Insight, sejumlah investor menyuntik start up bisnis daring Indonesia sebesar 662 juta dolar AS, atau setara Rp9 triliun. Penyuntik investasi start up Indonesia itu termasuk pemodal ventura besar Sequoia Capital dari AS dan Rakuten Ventures dari Jepang.
Ramainya investor raksasa dunia menyuntik modal start up Indonesia tidak terlepas dari potensi besarnya pasar Indonesia dengan penduduk 250 juta orang. itu diperkuat laporan Google dan holding BUMN Singapura Temasek 2016, bahwa pengguna internet berkembang pesat di Asia Tenggara dibanding wilayah lain dunia, dengan pertambahan 124 ribu orang mendapat akses daring setiap hari selama lima tahun ke depan.
Pada 2020, diperkirakan 480 juta orang akan terhubung internet, naik dari 260 juta tahun lalu. Laporan Google menyebut pasar telepon genggam akan menjadi setengah dari pasar bisnis daring (e-commerce) Asia Tenggara pada 2025, dengan nilai diperkirakan 46 miliar dolar AS (Rp621 triliun dengan kurs Rp13.500/dolar AS).
"Jika Anda memulai bisnis start up di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia, biaya usaha juga waktunya sama. Namun di Indonesia (pertumbuhannya) tidak terbatas—pasarnya sangat besar," kata Wilson Cuaca dari East Ventires.
Namun, penguasaan yang demikian cepat bisnis daring Indonesia oleh raksasa dunia membutuhkan langkah khusus menciptakan keseimbangan. Rencana Presiden Jokowi mendirikan 1.000 start up lokal bernilai 10 miliar pada 2020, harus dipercepat jadi 2018. Kalau terlambat, kita bisa cuma jadi kuli investor asing. ***

Selanjutnya.....

JUMLAH tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran mencapai 9 juta orang. Laporan Bank Dunia berjudul Pekerja Global Indonesia yang dirilis Selasa (28/11/2017) menyebut kontribusinya besar pada ekonomi Indonesia. Pada 2016, pekerja migran Indonesia mengirim remitansi sebesar 8,9 miliar dolar AS atau Rp118 triliun lebih.

Pekerja migran Indonesia yang jumlahnya setara 7% dari total angkatan kerja nasional itu, mendapat sejumlah manfaat. Pertama, mereka memperoleh pekerjaan berbayar.
"Banyak dari pekerja migran Indonesia yang sebelumnya menganggur memperoleh pekerjaan di luar negeri, bahkan seringkali ini pekerjaan pertama mereka," tulis laporan Bank Dunia dikutip Kompas.com. (28/11/2017)
Kedua, memperoleh penghasilan lebih tinggi. Data Bank Dunia menyebut pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja sebelum migrasi, biasanya memperoleh penghasilan 4-6 kali lebih tinggi di luar negeri.
Bank Dunia menemukan bahwa pekerja migran wanita yang pergi ke negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, memperoleh penghasilan hingga enam kali lebih tinggi dari yang mereka peroleh di Indonesia.
Ketiga, memperoleh keterampilan dan pengalaman. Mayoritas atau 77% purnapekerja migran menyatakan mereka memperoleh keterampilan baru selama migrasi.
Keempat, meringankan beban keuangan rumah tangga. Remitansi dari pekerja migran Indonesia berkontribusi penting terhadap pengurangan kemiskinan. "Hasil penelitian menunjukkan remitansi mengurangi kemiskinan rumah tangga di Indonesia dari jatuh miskin sebesar 28%," ungkap Bank Dunia.
Dalam hal pekerja migran wanita, remitansi mengurangi tingkat partisipasi pekerja anak sebesar 17-32 poin persentase tanpa mengurangi tingkat partisipasi angkatan kerja anggota keluarga lain dalam rumah tangganya.
Kelima, manfaat jangka panjang. Remitansi juga berkontribusi terhadap peningkatan kehidupan jangka panjang bagi keluarga migran. Sebanyak 40% rumah tangga pekerja migran memanfaatkan penghasilan mereka dari remitansi untuk pendidikan. Sebesar 15% menginvestasikannya untuk modal usaha, dan lebih dari 20% menyimpannya di rekening tabungan.
Secara ekonomi pekerja migran amat penting, sedangkan dalam menjaga martabat bangsa, pengutamaan pekerja berketerampilan dan profesional harus terus diperkuat, moratorium pengiriman pekerja pembantu rumah tangga ke Timur Tengah dilanjutkan. Unjuk profesionalitas pekerja migran Indonesia di tingkat global akan menjadi kebanggaan. ***

Selanjutnya.....