"LAMPUNG masuk lima besar provinsi terbaik versi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang diumumkan pada acara Hari Otonomi Daerah Ke-15 di Bogor, Senin (25-4)!" ujar Umar. "Kinerja tertinggi dicapai Sulawesi Utara, disusul Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan! (Radar Lampung, 26-4)
Pelaksanaan EKPPD ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah!"

"Seharusnya Lampung yang nomor satu dalam evaluasi kinerja pemerintahan itu, dengan bukti nyata NTP (nilai tukar petani) Lampung 118,6 pada akhir Maret 2011, tertinggi nasional jauh di atas rata-rata NTP nasional 103,4!" timpal Amir. "Lantas apa yang diunggulkan dari Sulawesi Utara untuk diposisikan teratas itu?"

"Hal objektif yang membuat Sulawesi Utara di tempat tertinggi, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan APBD-nya yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian—WTP!" tegas Umar. "Prestasi itu untuk tahun ini pada tingkat provinsi hanya bisa diraih Sulawesi Utara! Sulsel yang menempel di posisi kedua cuma mencapai wajar dengan pengecualian—WDP!"

"Kalau itu dasarnya, salut buat Sulawesi Utara! BPK punya integritas dan kredibilitas tinggi!" timpal Amir. "Hal berintegritas jadi dasar penilaian akan membedakan EKPPD dengan Parasamya Purnakarya Nugraha, penghargaan untuk provinsi di zaman Orde Baru yang kehilangan integritas hingga terpaksa dihapus pada era reformasi!"

"Sama-sama penghargaan untuk provinsi, apa beda EKPPD dengan Parasamya?" tanya Umar.

"Diharapkan berbeda dalam memaknai data, yang sama-sama jadi dasar penilaiannya—PP 6/2008 (Pasal 1, Ayat 14) menyebutkan, suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis!" jawab Amir. "Data dalam Parasamya cenderung dimaknai ‘dana taktis', hingga menjadi ajang perebutan gengsi para kepala daerah! Pemaknaan sedemikian agaknya masih berlanjut pada Adipura sekarang, sehingga wali kota Bekasi masuk bui akibat korupsi gara-gara ingin meraih Adipura!"

"Kalau begitu perlu dibuat garis tegas pembeda EKPPD dengan Parasamya, yakni nilai utamanya hasil kerja lembaga berintegritas seperti BPK, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk NTP, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk indeks pelayanan publik!" timpal Umar. "Dasar penilaian sedemikian selain menghasilkan pemerintahan bersih, juga bermanfaat pada rakyat—NTP dan pelayanan publik jadi terjaga selalu prima!" ***

Selanjutnya.....

"DATA Badan Pusat Statistik (BPS) mengisyaratkan fenomena signifikan pada gengsi warga Lampung atas pekerjaan dan tempat tinggal!" ujar Umar.

"Periode Agustus 2009—Agustus 2010, 281 ribu orang alih pekerjaan ke sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, pekerja sektor ini naik 15,36%! Sebagian mereka mulang tiuh—pulang kampung—dari kota!"

"Geliat mulang tiuh setiap hari sekitar 750 orang—setara 15 bus jemaah haji—sepanjang tahun itu menurunkan jumlah pekerja sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi 5,49%! Peran sektor industri juga turun dari 8,82% penduduk, jadi 7,78%," sambut Amir. "Fenomena yang menaikkan peran sektor informal menampung hingga 76,52% angkatan kerja ini menunjukkan naiknya gengsi pekerjaan sektor tradisional, bertani, dan tinggal di kampung, daripada jadi buruh di kota dengan upah buruh efektif Lampung terendah ketiga nasional di atas Jateng dan Jatim, alias terendah di luar Jawa!" (Metro+10, Metro-TV, 18-1)

"Gejala itu kontras dengan pengalaman Bustami Zainudin, Bupati Way Kanan, dalam buku Mulang Tiuh!" timpal Umar. "Sejak jadi wakil bupati ia rajin ke kampung-kampung terpencil menginap di rumah warga, menemukan sikap negatif yang umum—orang tua berusaha anaknya tak jadi petani tinggal di kampung menderita seperti dirinya, si anak pun ingin cepat hengkang dari kampung!"

"Berkat pengalaman itu, gejala perubahan gengsi pekerjaan bertani dan pulang kampung segera ia jadikan peluang! Program membangun kampung dia pertajam jadi Gerakan Mulang Tiuh: Way Kanan Bumi Petani!" tegas Amir. "Hari ini gerakan itu dicanangkan Menko Kesra Agung Laksono!"

"Tapi, sejauh mana realitas gerak massif statistik BPS itu di Way Kanan?" timpal Umar. "Ada, meski sporadis! Mulang tiuh justru terlihat pada keluarga terdidik yang punya visi dan tanah, pulang dari kota menanam singkong, karet, sawit, kakao, tebu dalam skala modal sedang! Ini berkat harga komoditas perkebunan keluarga, terutama karet mencapai 5 dolar AS per kilogram, tertinggi sepanjang Abad, hingga bersama komoditas sawit, kakao dan kopi yang juga sedang baik harganya, mendongkrak nilai tukar petani (NTP) Lampung mencapai 117 (September 2010)—t, ertinggi nasional jauh di atas rata-rata 102,5!"

"Justru momentum mulang tiuh ditopang fondasi yang rapuh, fluktuasi harga komoditas perkebunan, pencanangan Gerakan Mulang Tiuh tepat untuk menjaga keberlanjutannya!" tegas Umar. "Mulang Tiuh harus diartikan luas, terutama partisipasi warga perantau asal Way Kanan untuk ikut membangun kampungnya! Dengan dukungan perantau, gerakan sporadis bisa jadi massif!" ***

Selanjutnya.....

"MESKI survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diumumkan November 2010 menempatkan pelayanan publik kota Bandar Lampung terburuk nasional kedua setelah Medan, eksekutif dan legislatifnya tak melakukan langkah perbaikan mengurangi 'ranjau' pungutan terkait gerak kegiatan warga untuk meringankan beban rakyat, tapi justru memperburuknya!" ujar Umar. "Itu terlihat dari proses legislasi yang malah memperbanyak 'tentakel' pengisap 'darah rakyat' dengan penyiapan raperda retribusi lebih progresif!"

"Dengan memperbanyak 'tentakel' retribusi, pelayanan publik berubah jadi gurita yang nalurinya memangsa, bukan melayani!" timpal Amir. "Proses legislasi sejumlah raperda retribusi itu terkesan tak disemangati prinsip pelayanan publik sebagai dimensi ketiga Millenium Development Goal's (MDG's) yang paralel—sama pentingnya dengan dua dimensi lainnya—pendidikan dan kesehatan!"

"Tanpa mengacu prinsip itu berarti mindset eksekutif dan legislatif Bandar Lampung lepas dari konteks realitas IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Provinsi Lampung (70,30) yang terendah di Sumatera setelah NAD (70,76)—statistik terakhir yang bisa diakses di situs BPS!" tegas Umar.

"Padahal, IPM itu tolak ukur capaian MDG's, sasaran pembangunan nasional/daerah!"

"Semua itu tecermin pada tiga raperda yang sedang diproses, retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu! Pada jasa umum saja terdapat 13 jenis retribusi!" timpal Amir. "Contoh banyaknya 'tentakel' di retribusi turunan perizinan tertentu bidang perikanan! Ada izin usaha, lain lagi izin penangkapan (keduanya SIUP dengan retribusi Rp150 ribu), dikenakan ke orang atau pribadi serta badan usaha yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan! Lalu untuk penangkapan harus ada dua retribusi lagi, surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal penangkap ikan (SKIP) sampai Rp200 ribu per tahun sesuai gross ton kapal! Di budi daya lebih banyak tentakel, beda air tawar, payau, atau laut, beda pembesaran dari pembibitan, retribusi beda pada luas lahan!"

"Tentakel' sebanyak itu dari satu jenis retribusi, perikanan! Nelayan tak bebas lagi melaut seperti sebelumnya! Harus lengkap izin digembol ke laut!" tegas Umar. "Sebab, telah disiapkan 400 personel baru Satpol PP—setara empat SSK—memperkuat Satpol PP yang ada, untuk menjamin pelaksanaan perda! Hidup rakyat diperuwet dalam stelsel kekuasaan yang seram, itulah pelayanan publik yang memburuk di Bandar Lampung—yang dari banyaknya 'tentakel' pajak bahkan lebih kejam dari penjajah keparat sekalipun!" ***

Selanjutnya.....

"KENAPA inflasi Bandar Lampung 2010 sampai 9,95%, jauh di atas inflasi nasional 6,96%," entak Temin. "Padahal Lampung menurut data BPS pada 2010 masih provinsi termiskin kedua di Sumatera dengan penduduk miskin 18,94%, setelah NAD 20,98%. Di bawah rata-rata nasional 13,33%."

"Malah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terakhir yang bisa diakses dari www.bps.go.id, Lampung terbawah dari 10 provinsi di Sumatera dengan skor 70,30, di bawah NAD 70,76. Rata-rata nasional 71,17," timpal Temon. "Dengan kondisi sosial-ekonomi di bawah rata-rata nasional itu warga Lampung harus menanggung beban hidup jauh di atas rata-tara nasional! Belum lagi, inflasi tertinggi berasal dari kelompok pangan, 15,64% (Kompas, 4-1), warga lapisan terbawah alokasi terbesar pendapatannya hanya untuk pangan!"

"Itu karena ekonomi Lampung dalam telikungan! Telikung itu hambatan ganda atas gerakan!" sela Teman. "Dalam ekonomi, hambatan atas suplai barang harus dihilangkan! Dari sentra produsen di Jawa akibat iklim truk harus antre lebih lama di Merak. Lalu dari Bakauheni harus memutar lewat jalan rusak di Ketapang, menambah waktu jalan truk tiga jam! Jalan rusak juga menelikung suplai dari sentra produksi lokal! Semua biaya ekstra dihitung pedagang yang tak mau rugi, bebannya dialihkan ke konsumen!"

"Akibat telikungan itu kelompok warga terlemah kena imbas terparah!" timpal Temin.

"Memang! Tapi tingginya inflasi di Lampung tak sebatas akibat faktor suplai! Sisi permintaan juga signifikan!" tegas Teman. "Terlepas dari kelompok lemah penderita itu, petani berlahan menengah ke atas 2010 menikmati booming harga komoditas dengan NTP (nilai tukar petani) tertinggi di Indonesia—117,03 (September). Ini di atas DIY 114,22 dan Kalsel 107,11. Daya beli kelompok ini di puncak dengan harga karet di atas 5 dolar AS per kg—tertinggi sepanjang abad! CPO 1.200 dolar AS per ton. Diikuti kopi di atas Rp15 ribu per kg, kakao di atas Rp20 ribu, dan lada hitam di atas Rp35 ribu per kg!"

"Kelompok booming itu jumlahnya besar, lebih 70% tanaman karet di Lampung milik rakyat!" timpal Temin. "Jumlah uang tunai besar di tangan rakyat, dampak inflatoarnya tinggi pula!"

"Itu dia! Karena ekonomi dalam telikungan, nilai tambah booming yang terjadi ditelan inflasi nyaris 10%, jadi kurang efektif bagi stimulus gerak maju ekonomi lokal!" tukas Teman. "Lain hal jika sektor publik berfungsi baik, suplai barang lancar dan inflasi lebih terkendali, kelompok lemah tak terlalu menderita, nilai tambah booming komoditas bisa menyumbang pertumbuhan cukup signifikan!" ***

Selanjutnya.....