Artikel Halamsn 12, Lampung Post Selasa 21-09-2021
Restoratif, Bukan Sekadar Pencitraan!
H. Bambang Eka Wijaya
UNDANGAN ke Istana dari Presiden Jokowi kepada Suroto, pembentang poster saat kunjungan Presiden ke Blitar, diharapkan sebagai awal langkah restoratif mengakhiri gejala represif yang meresahkan masyarakat, bukan sekadar pencitraan.
Langkah restoratif mengoreksi kemungkinan adanya kesalahan--dalam tindakan pemerintah yang cendering represif membungkam masyarakat yang takut dikriminalisasi dengan UU ITE jika menyampaikan aspirasinya--hingga rakyat nekat mengambil risiko ditangkap polisi menyampaikan aspirasi dengan membentang poster saat Presiden melintas.
Restorasi itu kembali ke konsep awal. Seperti Restorasi Borobudur, membangun kembali puing-puing Borobudur yang beserakan sesuai cetak biru awalnya. Kritik berasas restorasi bersifat puritan, berusaha kembali bahkan memurnikan sesuai konsep awal--cetak birunya.
Jadi langkah restoratif mengoreksi kecenderungan represif, kembali ke konsep awal demokrasi dengan terbukanya dialog yang setara antara elite dan massa, tanpa tekanan superioritas di salah satu pihak. Lewat dialog itu disusun kembali ke konsep awal puing-puing penderitaan rakyat yang berserakan akibat represi.
Bayangkan, derita peternak unggas di Jatim sudah cukup lama, puncaknya Januari 2021 ketika peternak Magetan membuang telur ayam ke jalan raya. Tapi semua instansi terkait yang dihubungi Suroto, tak satu pun yang peduli hingga ia diundang Jokowi ke Istana.
Dengan demikian selain semangat korektif menjadi inti atau hakikat langkah restoratif, dialog menjadi sarana demokrasi pilihan Jokowi dalam masyarakat terbuka (the open society).
Langkah restoratif yang berjiwa korektif dalam demokrasi the open society Karl Popper, bernafaskan falsifikasi, pengakuan bahwa manusia makhluk yang diniscayakan bisa salah, sehingga apa pun karyanya baik sains maupun lainnya harus bisa dibuktikan salah. Yang tak bisa dibuktikan salah itu dogma agama dan ideologi.
Maksudnya, dengan langkah restoratif dalam demokrasi masyarakat terbuka, semua pihak harus siap saling mengoreksi dan dikoreksi, sesuai prinsip falsifikasi bahwa manusia berkemungkinan salah. Dengan demikian kehidupan bernegara bangsa bisa selalu restoratif, yakni selalu terjaga dalam maknanya yang benar.
Dengan mengundang Suroto ke Istana bisa diasumsikan Jokowi sudah melangkah ke arah demokrasi masyarakat terbuka yang berporos pada dialog. Diharapkan seluruh jajaran pemerintah mendukung dengan mengganti gaya represif dengan restoratif. ***
0 komentar:
Posting Komentar