Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Tuyul Canggih Para pejabat Negara!

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 15-09-2021
Tuyul Canggih Para Pejabat Negara!
H. Bambang Eka Wijaya

"JELAS sekali itu!" entak nenek saat berita televisi yang ditontinnya menyebutkan, 70,8% pejabat negara di kementerian dan DPR selama pandemi kekayaannya bertambah rata-rata lebih dari Rp1 miliar.
"Apanya yang jelas, Nek?" kejar cucu.
"Jelas para pejabat itu pelihara tuyul!" tegas nenek. "Coba hitung, gaji pejabat itu Rp50 juta sebulan termasuk berbagai tunjangan, setahun maksimal Rp600 juta. Tidak dipakai pun gaji itu, ia makan numpang mertua, mestinya paling nambah segitu. Tapi ini hiduo mewah, kekayaannya bertambah dua kali gajinya, dari mana lagi kalau bukan tuyul."
"Tuyul itu zaman dahulu, Nek! Sejarang tak ada lagi!" sambut cucu.
"Justru sekarang lebih canggih tuyulnya," tegas nenek. "Tuyul zaman dulu mengambil recehan dari bawah kasur orang! Tuyul sekarang menguras kas negara, kas BUMN, kas Pemda, kas dinas instansi daerah!"
"Wauw! Dan semua itu sesuai dengan sistem dan prosedur, sisdur, ya Nek," timpal cucu.
"Itu dia," jawab nenek. "Sejak perencanaan membuat sistemnya sudah diatur agar jika terjadi silaf di sana-sini tidak bisa dituntut secara hukum. Maka itu, kalau justru di masa pandemi yang serba prihatin kekayaan para pejabat tambah berjibun, itu merupakan konsekuensi logis."
"Semua berlangsung di atas aturan yang belaku, tak ada pelanggaran hukum, Nek!" timpal cucu.
"Begitulah, segalanya dibuatkan aturannya dahulu, baru dijalankan. Sehingga, tidak melanggar hukum!" jelas nenek. "Contohnya honor pengarah pemulasaraan jenazah Covid-19 di Jember. Honor pengarah untuk setiap jenazah yang dimakamkan Rp100 ribu. Dalam bulan Juli saja terkimpul honor untuk seorang pengarah Rp70 juta. Di sana terdapat 4 orang pengarah."
"Bersih, tak ada pelanggaran hukum," sela cucu. "Semakin banyak yang mati, semakin besar honornya. Asyik nian pejabat negara!"
"Itu pun baru berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dibuat oleh para pejabat itu sendiri untuk KPK," ujar nenek. "Kalau ditelusuri lebih jauh seperti Forbes menghitung kekayaan orang, dengan monetasi saham yang dimiliki, nilainya bisa berubah total."
"Memangnya ada apa, Nek?" tanya cucu.
"Para pejabat teras kita itu umumnya punya saham di perusahaan besar, seperti tambang batu bara," jelas nenek. "Bahkan saham prioritas yang nilainya bisa triliunan."
"Bangga dong kita Nek, pejabar negara kita kaya raya," tukas cucu.
"Berul, kita boleh berbangga punya pejabat kaya raya," tegas nenek. "Sedihnya, barisan rakyat melarat semakin panjang." ***







0 komentar: