Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 30-07-2020

Harga Emas Mencapai Rekor Tertinggi!

H. Bambang Eka Wijaya

MEMUNCAKNYA ketegangan AS-RRT saling menutup konsulat jenderal, menyulut kekhawatiran pada komplikasi krisis politik dan ekonomi global membuat harga emas sebagai safe haven -- pengaman nilai kekayaan -- mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.

Di pasar global harga emas Senin (27/7) melejit ke 1.920 dolar AS per ons troi. Sedang di Indonesia, harga emas Aneka Tambang (Antam) 24 karat jadi Rp997.000 per gram. Harga pembelian kembali (buy back) emas Antam 896.000 per gram. (Kontan.co.id, 27/7)

Selain konflik AS-RRT, harga emas sebagai safe haven juga didorong oleh masuknya Korea Selatan ke resesi, menyusul Singapura. Produk domestik bruto (PDB) Korsel kuartal II 2020 minus 3,3%. Pada kuartal I 2020 PDB Korsel minus 1,3%.

Ekonomi suatu negara dinyatakan resesi bila dua kuartal berturut-turut pertumbuhan PDB-nya minus.

Resesi yang dialami Singapura lebih parah. Pada kuartal I 2020 PDB Singapura minus 2,2%. Disusul pada kuartal II 2020 PDB Singapura terkontraksi hingga minus 41,2%.

Sigapura investor terbesar bagi Indonesia, sedangkan Korsel masuk 10-besar. Resesi di kedua negara bisa saja menyeret Indonesia.

Mamun, karena ekonomi Indonesia kuartal I 2020 masih tumbuh positif 2,97%, maka sekalipun pada kuartal II (April-Mei-Juni) 2020 mengalami pertumbuhan negatif, sampai priode ini Indonesia terhindar dari resesi.

Pertaruhan Indonesia terjadi pada kuartal III (Juli-Agustus-September) 2020, jika kembali tumbuh negatif maka Indonesia masuk resesi. Tapi kalau kuartal III 2020 bisa tumbuh positif 0,01% saja pun, Indonesia lolos dari resesi.

Harga emas di Indonesia dikaitkan erat dengan harga emas global. Sebab harga emas global 1.920 dolar AS per ons troi, dengan 1 ons troi itu 31,103 gram, berarti harga emas global per gram Rp896.000, sama dengan harga pembelian kembali (buy back) emas di Indonesia. Kalau harga jualnya jadi Rp997.000, lazim beli emas di Indonesia kena pajak dan upah pembuatan.

Untuk safe haven, orang Indonesia cenderung gemar menyimpan emas. Bahkan untuk pamer. Tentu itu berlaku pada kalangan mampu, alias kelas menengah.

Hal itu biasanya lebih efektif di masa krisis, untuk mengamankan kekayaan. Tak kepalang mengalihkan tabungan, uang asing dan saham menjadi emas. Akibatnya mereka menahan belanja konsumsi. Ini membuat konsumsi rumah tangga yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi malah turun. Ujungnya pertumbuhan rendah, bisa minus, dan jadi biang resesi. Kebiasaan ini harus diubah. ***

 

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 29-07-2020

Kisah Negeri Mafia dan Bandit Politik!

H. Bambang Eka Wijaya

SEBUAH posting berlogo "Rembug Nasional Ancaman Kebebasan Sipil dan Keadilan Sumber Daya Alam" mengutip cerita Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas tentang kisah negeri mafia dan bandit politik.

Cerita Busyro itu seperti berikut, "KPK diremuk. SDA Minerba dikeruk. Dana pendidikan dipersembahkan untuk Taipan. Apa yang tersisa pada rezim tentang kebajikan? Momentum pandemi pun dirampas untuk upaya sahkan RUU Omnibus Law. Aktivis diretas, kebebasan mimbar akademik diteror. Ini negeri mafia dan bandit politik."

Demikian gambaran negeri mafia dan bandit politik. Di negeri seperti itu Taipan memang menjadi 'darling' penguasa. Misalnya saat ada Covid-19 petani sawit tekapar karena harga TBS anjlok, penguasa menyisihkan dana anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp2,8 triliun untuk para Taipan yang masing-masing menguasai perkebunan kelapa sawit ratusan ribu hingga jutaan hektar.

Para petani kecil yang amat menderita terpukul Covid jadi penonton bancakan dana pemulihan ekomomi itu, dan cuma bisa membuat petisi protes.

Itu plot tambahan dalam petisi Kaukus Petani Sawit di Change.org. Pokok cetitanya dari hasil audit BPK atas dana subsidi negara untuk produksi biodiesel. Dari dana sebesar Rp33,6 triliun yang telah dikucurkan, lebih dari Rp29 triliun dinikmati seutuhnya oleh para konglomerat perkebunan sawit. Sisanya untuk replanting, dan program sawit berkelanjutan. Sedangkan tujuh juta petani sawit rakyat cuma menonton para Taipan bancakan dana subsidi biodiesel.

Selanjutnya, taipan-taipan baru yang telah mendapat gelar unicorn ditunjuk tanpa proses tender untuk ikut bancakan Rp5,6 triliun dana kartu prakerja. Membeli materi pelatihan online dari lembaga-lembaga di bawah unicorn itu menjadi syarat bagi penganggur mendapat santunan Rp600 ribu sebagai peserta program kartu prakerja.

Dari gambaran apa yang tengah terjadi di negeri itu, terkesan para penguasa negeri tersebut harus mengaktualisasikan semangat keadilan, tetutama dalam implementasi setiap kebijakan. Maksudnya, setiap kebijakan sejak perencanaan, sampai implementasi dan kontrol pelaksanasnnya mutlak berorientasi pada rasa keadilan.

Dengan orientasi yang ketat pada rasa keadilan di semua tahap prosesnya itu, diharapkan para mafia dan bandit politik tak memiliki peluang sedikit pun untuk beraksi.

Namun susahnya, mungkin saja.terjadi, para mafia dan bandit politik menjelma jadi siluman memakai atribut-atribut kekuasaan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 28-07-2020

Bamsoet, 12 Juta Kehilangan Pekerjaan!

H. Bambang Eka Wijaya

MENGUTIP data Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Wakil Ketua Umum Soksi Bambang Soesatyo dalam sambutan di Munas Soksi XI di Jakarta, Jumat (14/7/2020), menyebutkan hingga Juli 2020 sudah 12 juta penduduk kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

Ditambah angka baru itu, jumlah penganggur lama yang sampai Februari 2020 menurut BPS sebanyak 6,88 juta orang atau 4,99% dari total angkatan kerja 137,91 juta orang, penganggur pada Juli 2020 menjadi 18,88 juta orang atau 10,9% dari angkatan kerja.

Dengan alokasi anggaran untuk Kartu Prakerja disiapkan hanya untuk membantu 5,6 juta orang, tampak dari keseluruhan jumlah penganggur setelah Covid-19 terdapat 13,2 juta orang penganggur tanpa harapan (PTH).

Untuk 'menenangkan' peserta Munas yang kebanyakan tokoh gerakan buruh tentang ledakan angka pengangguran itu, Bamsoet menyajikan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Konon, selama pandemi Covid-19 ada 143 perusahaan internasional yang diidentifikasi akan merelokasi investasi mereka ke Indonesia.

Doa seluruh warga bangsa diharapkan agar relokasi investasi itu lancar. Meski sebaiknya tetap realistis, jumlah penganggur 18,88 juta itu terlalu besar untuk ditampung hanya oleh 143 pabrik baru.

Artinya, hanya mengandalkan investasi asing sebagai jalan keluar dari kesulitan kita, jelas bisa keblinger. Investasi asing itu hanya suplemen, tambahan, sedang menu pokok atau soko gurunya harus tetap kekuatan ekonomi nasional, kekuatan bangsa sendiri.

Oleh karena itu, jangan sekali pun meringkus potensi kekuatan bangsa sendiri dalam bidang dan hal apa pun demi menguntungkan kekuatan investasi asing. Tindakan seperti itu akan menumpas kemampuan bangkit kekuatan ekonomi bangsa sendiri, dan membuat semakin besar daya gilas kekuatan ekomomi asing terhadap komponen-komponen ekomomi nasional.

Kata kunci untuk mengutamakan kekuatan nasional itu ada pada sikap penguasa untuk tidak  megalomania, gila besar. Sehingga, mewujudkannya di luar kemampuan bangsa sendiri. Akibatnya, segala yang strategis dikuasai asing.

Untuk itu, selain memupuk kemampuan BUMN dan perusahaan nasional untuk menangani skala besar, tak perlu malu-malu kembali ke era 1970-an, mengamalkan small is beautifull gaya E.F. Schumacher. Pembinaan UMKM dilakukan dengan sungguh-sungguh, tak hanya sebatas penghias bibir retorika pejabat.

Penampungan penganggur ke usaha mikro dilakukan secara benar, tak cuma untuk jalur rente buat kroni penguasa. ***

.

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 27-07-2020

Ali, Mendikbud Harus Belajar Sejarah!

H. Bambang Eka Wijaya

KECEWA pada kebijakan Mendikbud memberi hibah masing-masing Rp20 miliar kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation per tahun, hingga Muhammadiyah dan NU keluar dari program 'Pendidikan Merdeka', Fachry Ali memerintahkan agar Mendikbud belajar sejarah!

Pernyataan Fachry Ali itu viral di media sosial, Rabu (22/7/2020);

Fachry Ali, "Ketika keluar dari istana, sehabis dipanggil presiden terpilih, akhir 2019, calon menteri pendidikan yang masih muda belia itu berkata kepada wartawan, 'Saya tidak tahu masa lalu. Tapi saya tahu masa depan.' Lalu ia pulang naik ojek.

Kini Muhammadiyah dan NU keluar dari program 'Pendidikan Merdeka' karena Menteri Pendidikan memberikan dana hibah Rp20 miliar kepada masing-masing Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation per tahun.

Menteri Pendidikan benar-benar membuktikan tidak tahu masa lalu. Bahwa Muhammadiyah dan NU telah melakukan pendidikan rakyat jelata jauh sebelum Indonesia ada. Sementara Sampoerna Founfation dan Tanoto Foundation baru lahir beberapa 'menit' lalu -- untuk ukuran masa panjang pengabdian Muhammadiyah dan NU mencerdaskan anak-anak bangsa.

Ironi orang tak mengerti masa lalu. Saya perintahkan Menteri Pendidikan balajar sejarah!!!!"

Sampoerna Foundation adalah lembaga pendidikan wirausaha yang didirikan Putra Sampoerna, salah satu dari sembilan orang terkaya di Indonesia. Didirikan sebagai pengabdian masyarakat sejumlah perusahaan milik Keluarga Sampoerna, di antaranya pabrik rokok kretek terbesar pertama di Indonesia, Dji Sam Soe.

Sementara Tanoto Foundation, lembaga pendidikan wirausaha dan pemberi beasiswa, didirikan Sukanto Tanoto, konglomerat asal Sumatera Utara. Tanoto 1970-an bangkit dengan Raja Garuda Emas (RGE) Group, di bidang perkayuan. Pabrik pulp di Porsea, Tapanuli Utara, yang bertanggung jawab atas penggundulan hutan pinus di sekitar Danau Toba, bagian dari grup ini.

Belakangan Sukanto Tanoto berkibar dengan Asian Agri, pemilik ratusan ribu hektar kebun sawit dan sejumlah pabrik CPO, serta hutan tanaman industri (HTI) dengan sejumlah pabrik pulp, utamanya di Riau.

RGE Internasional menurut profil perusahaan itu, grup perusahaan manufaktur berbasis sumber daya alam berkantor di Singapura, Hongkong, Jakarta, Beijing, Nanjing, dengan total aset 20 miliar dolar AS (Rp290 triliun) , dan karyawan 60 ribu orang.

Lembaga milik konglomerat seperti itulah yang diberi hibah Rp20 miliar per tahun. Semestinya, mereka yang berhibah. Terbalik. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 26-07-2020

Kecoak Laut Raksasa

Hadir di Selat Sunda!

H. Bambang Eka Wijaya

PENELITI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan kecoak laut raksasa pertama di kedalaman 957-1.259 meter di bawah permukaan laut Selat Sunda. Jenis baru udang-udangan ini, Bathynomus raksasa, besarnya di atas 15 centimeter.

Pelaksana tugas Kepala Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI, Cahyo Rahmadi mengatakan, penemuan jenis baru Bathynomus raksasa ini dinilai menjadi capaian penting keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu taksonomi yang relatif sepi peminatnya.

"Penemuan jenis baru merupakan capaian besar seorang taksonomis, apalagi jenis spektakuler dari sisi ukuran bahkan ekosistem di mana jenis tersebut ditemukan," kata Cahyo.

Menurut Cahyo, penemuan jenis baru ini mengingatkan kita betapa besar potensi keanekaragaman hayati Indonesia yang belum terungkap.

Spesimen temuan ini dikoleksi pada kegiatan ekspedisi South Java Deep Sea Biodiversity Expedition (SJADES), ekspedisi LIPI  bersama National University of Singapore. Koordinator penelitian Dwi Listyo dan Peter Ng.

Penemuan jenis baru Bathynomus raksasa ini telah dipublikasikan pada jurnal ZooKeys tanggal 8 Juli 2020.

Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI Conni Sidabalok menjelaskan, pemilihan istilah raksasa nama jenis ini mengacu pada ukuran tubuh yang masuk dalam kategori besar (giant) dan sangat besar (super giant).

Ukurannya pada usia dewasa bahkan mencapai di atas 15 centimeter. "Ukurannya memang sangat besar dan menduduki kedua terbesar dari genus Bathynomus," jelas Conni.

Identifikasi Bathynomus raksasa ini dilakukan dari holotype jantan berukuran 363 milimeter dan paratype betina berukuran 298 milimeter.

"Secara umum, Bathynomus raksasa paling mirip dengan bathynomus giganteus dan Bathynomus lowril dalam rentang ukuran dan karakter di bagian ekor atau pleotelson," jelas Conni. (Sains.Kompas, 16/7/2020)

Bathynomus jenis baru ini memiliki keunikan tubuh yang menarik. Tubuh pipih dan keras. Tidak memiliki karapak atau cangkang keras yang melindungi organ dalam pada krustasea.

Matanya berukuran besar, pipih dan memiliki jarak cukup lebar di antara keduanya. Organ si bagian kepala sepasang antena panjang, sepasang antena pendek di ujung kepala dan mulut.

Anggota tubuh yang bermodofikasi untuk alat makan di segmen bagian bawah kepala. Bathynomus ini memiliki tujuh pasang kaki untuk jalan dan lima pasang kaki renang.

Penelitian terdahulu telah menemukan lima jenis Bathynomus super giant di Samudera Hindia dan Pasifik. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 25-07-2020

Batalkan Beli Pesawat Tempur Bekas!

H. Bambang Eka Wijaya

LEMBAGA pengawas HAM Imparsial mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membatalkan pembelian 15 pesawat tempur Eurofighter Typhon bekas milik Angkatan Udara Austria karena rawan kecelakaan.

Pengalaman buruk membeli peralatan perang rongsokan seperti pembelian kapal perang bekas dari Jerman, tak layak diulang. KRI Teluk Peleng 535 tenggelam saat sandar di Tanjung Priok, dan KRI Teluk Jakarta 541 tenggelam di Pulau Kangean 14 Juli 2020. Keduanya kapal perang rongsokan yang dibeli dari Eropa, tenggelam tanpa dipakai berperang.

"Mendesak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membatalkan rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhon bekas dari Austria," tegas peneliti yang Direktur Imparsial Al Araf dalam keterangan tertulis ke Kompas.com (22/7/2020).

Menurut Al Araf, ide penbelian tersebut akan mengulangi kesalahan masa lalu di mana pengadaan alutsista bekas menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan. 

Ketika mengkritisi akuntabilitas anggaran pertahanan dalam pembelian kapal bekas dari Jerman, Majalah Tempo 21 Juni 1994 dibredel penguasa Orde Baru.

Hal yang lebih berbahaya lagi adalah prajurit TNI menghadapi risiko terjadi kecelakaan.

Imparsial memandang ide pembelian pesawat tempur bekas dari Austria bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang.

Menurut Araf, pemerintah hendaknya belajar dari pengalaman saat melakukan pembelian alutsista bekas di masa lalu. Baik itu pesawat, kapal, tank dan lainnya yang memiliki sejumlah problem teknis dan mengalami beberapa kali kecelakaan.

Araf menuturkan, modernisasi alusista TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia memang menjadi langkah penting dan harus didukung. Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI perlu dilengkapi alutsista militer yang lebih baik, kuat dan modern untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya menjaga dan melindungi wilayan pertahanan Indonesia.

Namun demikian, penting dicatat bahwa langkah tersebut harus dijalankan oleh pemerintah secara akuntabel, transparan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan TNI itu sendiri.

"Hal ini penting untuk memastikan pengadaan alutsista TNI mendukung upaya penguatan pertahanan negara Indonesia dan tidak memunculkan masalah baru di masa yang akan datang," ujar Araf.

Penting dijaga agar Indonesia tak menjadi tempat pembuangan rongsokan barang bekas, yang belum dipakai perang sudah tenggelam atau rontok sendiri. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 24-07-2020

Strategi Terpadu Atasi Pandemi-Resesi!

H. Bambang Eka Wijaya

PERPRES 82/2020 membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatasi secara terpadu pandemi dan resesi. Komite diketuai Erlangga Hartarto; ketua pelaksana Erick Tohir; lalu Doni Monardo di Satgas Covid-19, dan Budi Gunadi Sadikin di Satgas Ekonomi.

Perubahan strategi menghabisi Covid-19 memang sudah menjadi keharusan. Dihitung sejak 2 Maret Indonesia memerangi Covid-19, sampai akhir Juli telah berlangsung lima bulan.

Namun, angka penularan masih tinggi, di kisaran 1.500 kasus per hari. Bahkan angka kematian akibat Covid-19 hari Minggu (19/7) mencatat rekor, 127 jiwa meninggal dalam satu hari. Angka positif baru Covid-19 sejak Sabtu (18/7) melampaui Tiongkok yang jauh lebih dahulu didera Covid.

Negara-negara yang mengalami serangan parah, seperti Italia, Inggris, Perancis, kasus baru bisa dihentikan dalam empat bulan. Tapi Indonesia, seperti AS, Brasil, India, dan Rusia, berlarut penularan barunya.

Selama ini pemerintah selalu cenderung untuk mengkambing-hitamkan masyarakat kurang disiplin pada protokol kesehatan sebagai penyebab tak hentinya penularan baru. Sampai dilakukan tilang masker, tapi penularan baru tetap melaju.

Akhirnya pemerintah sadar, kesalahan tak semata pada kurangnya disiplin masyarakat. Tapi, lambannya penanganan yang ditandai dengan kecilnya anggaran Covid yang cair. Saat Jokowi marah disebut, anggaran baru cair 1,78%. Padahal perang lawan Covid telah berlangsung lebih empat bulan. Maju ke medan perang dengan peluru hampa, itulah penyebab sebenarnya musuh kian merajalela.

Kini strategi baru dipasang. Amunisi disiapkan dengan kaliber peluru diperbesar agar musuh lebih cepat dilumat.

Namun dengan strategi sekali tepuk dua pulau dikuasai, menghancurkan Covid dan membangun ekonomi, bukan soal mudah. Mengalahkan Covidnya saja belum punya pengalaman, ini mau sekaligus mencetak pengalaman bersamaan sukses membangun ekonomi. Optimisme tak ada salahnya. Tapi realistis lebih baik.

Kesalahan kita selama ini mungkin karena kita megalomania, gila yang besar. Membuat pembatasan juga berskala besar (PSBB). Nyatanya tak mampu mengendalikan secara efektif.Buktinya larangan mudik, ada setengah juta kendaraan lolos mudik.

Kalau skalanya kecil, lebih mudah mengontrolnya, mungkin lebih efektif. Dengan skala kecil, jika orang tetap bisa beraktivitas ekonomi, asalkan menaati protokol kesehatan, warga tak terlalu merasa tertekan. Kehidupan new normal terasa menyenangkan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 23-07-2020

Bio Farma Uji Klinis Vaksin Covid-19!

H. Bambang Eka Wijaya

VAKSIN Covid-19 produk Sinovac Biotech Ltd, Tiongkok, telah diserahkan ke Bio Farma untuk dilakukan uji klinis fase ketiga. Bio Farma dan Sinovac bekerja sama dalam memproduksi vaksin untuk virus Covid-19.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac sudah melewati uji klinis fase I dan II. Uji klinis fase ketiga dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia.

"Transfer teknologi produksi vaksin Covid-19 dari Sinovac ke Bio Farma dilakukan saat uji klinis fase ketiga," kata Honesti.

Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran dan Badan Penelituan dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) untuk uji klinis fase ketiga tersebut.

Vaksin itu tiba di Indonesia Minggu (19/7) difasilitasi Kementerian Luar Negeri RI. Plt. Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, "Strategi jangka pendek memang untuk memastikan akses ke vaksin manakala sudah siap diproduksi dan itu dilakukan melalui kerja sama internasional."

Selain itu, Indonesia juga membentuk konsorsium nasional sebagai upaya jangka nenengah/panjang dalam kembangun kemandirian atas akses vaksin Covid-19.

Di bawah konsorsium nasional yang dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bio Farma bekerja sama dengan Eijkman Institute, kementerian dan institusi terkait serta perguruan tinggi mengembangkan vaksin lokal. Vaksin lokal ini diperkirakan baru bisa diproduksi pertengahan 2022.

Sedangkan vaksin asal Tiongkok, menurut Honesti segera dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Jika usai uji klinis disetujui BPOM nantinya vaksin tersebut bisa mulai digunakan untuk keadaan darurat kuartal pertama 2021.

Menurut Honesti, Sinovac dipilih karena kredibilitasnya dalam memproduksi sejumlah vaksin untuk lebih dari 30 negara. Salah satunya vaksin Hepatitis A yang telah mendapat pengakuan dari WHO.

Sinovac telah melakukan uji klinis fase I dan II vaksin Covid-19 Juni lalu. Uji klinis itu tidak menemukan efek samping yang parah dan menghasilkan respons kekebalan pada 743 relawan, jelas Honesti.

"Studi praklinis, uji klinis tahap satu dan dua, telah selesai dilakukan. Sinovac tengah menyiapkan uji klinis tahap ketiga di sejumlah pusat uji klinis di dunua," ujar Honesti. (Kompas.com, 20/7)

Jika uji klinis ini beserta semua prosedur praproduksi bisa selesai tepat waktu, vaksin ini bisa menjadi kabar gembira bagi umat manusia, serangan virus Covid-19 bisa dihentikan. Selamat Bio Farma dan Sinovac. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 22-07-2020

Angka Positif Covid RI Lampaui RRT!

H. Bambang Eka Wijaya

JUMLAH kasus positif Covid-19 di RI pada Sabtu (18/7/2020) 84.882 kasus, melampaui RRT yang dicatat Worldometers hari itu sebanyak 83.644 kasus. Angka positif baru RI bertambah 1.752 orang, sedang RRT dalam 24 jam hanya tambah 22 orang.

Dengan penambahan positif baru RI pakai 'deret ukur' dan RRT 'deret hitung' itu, RI pada hari itu menyalip posisi RRT di peringkat 25 dunia, dan RRT turun ke peringkat 26.

RRT sebagai negeri asal pandemi Covid-19 dan lebih awal 3 bulan dari RI, mencatat angka kematian lebih besar sebanyak 4.634 sampai hari itu, dibanding RI 4.016 korban jiwa. Namun dengan laju angka tambahan baru RI yang lebih laju, skor akhirnya wallahu alam.

Paling diharapkan tentu angka kesembuhan yang pada hari itu RI mencatat 43.268 orang bisa segera melampaui RRT sebesar 78.758 orang. Besarnya angka kesembuhan terkait kerja keras pekerja medis dan cerminan baiknya layanan kesehatan.

Namun angka kesembuhan itu juga diharapkan RI bisa mengejar RRT. Sebab, pasien Covid-19 di RI yang belum sembuh tercatat sebanyak 37.598 orang, di Tiongkok kini tinggal 252 orang.

Transmisi Covid-19 di Indonesia yang masih terus melaju dengan 'deret ukur'7 itu salah satu penyebabnya karena tingkat pelacakan masif masih rendah, yakni total tes virus korona yang telah dilakukan sampai Sabtu (18/7/2020) baru 1,2 juta lebih dengan rasio 4.389 per 1 juta penduduk.(kumparan, 18/7) Sedangkan di RRT laju transmisi barunya menjadi sporadis karena jumlah tes yang dilakukan negeri itu mencapai 90 juta lebih, dengan rasio 62.814 per 1 juta penduduk.

Setelah pandemi melampaui angka krisis Tiongkok sebagai garis klimaks universal, pemerintah pusat, daerah dan semua tingkatan gugus tugas penanganan Covid-19, seyogianya merapikan barisan, introspeksi. 

Apakah benar melajunya penularan baru semata akibat kurang disiplinnya warga pada protokol kesehatan, atau ada kesalahan dalam taktik bahkan strategi dalam memerangi Covid-19?

Dalam hal ini yang dicemaskan jika kesalahan sebenarnya ada pada taktik dan strategi perang melawan Covid-19, namun pehatian malah dialihkan ke arah lemahnya disiplin masyarakat menaati protokol kesehatan. Kalau itu yang terjadi, kebas bibir mengingatkan pada protokol kesehatan, infeksi baru terus melaju.

Pengalihan perhatian pada kelemahan disiplin warga itu, hingga ada tilang masker mulai akhir Juli, bisa menjadi pangkal bencana jika dengan itu melalaikan kesalahan taktik dan strategi memerangi Covid-19. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 21-07-2020

Petisi Petani Sawit Iringi Sukses B-100!

H. Bambang Eka Wijaya

PRODUK biodiesel 100% minyak sawit (B-100) canangan Presiden Jokowi berhasil direalisasi ITB dan Pertamina Research & Technology Center, dilincurkan Rabu (15/7).

Mengiringi sukses program B-100 itu, Kaukus Petani Sawit melansir petisi di Change.org, menuntut keadilan. Subsidi negara untuk produksi biodiesel yang selama ini jumlahnya puluhan triliun, ternyata hanya dinikmati para konglomerat perkebunan sawit.

Sebagai uji coba, lapor Kontan.co.id (15/7), Toyota Inova sudah memakai produk D-100. Hasilnya, tidak jauh berbeda dengan memakai bahan bakar minyak (BBM). Bedanya, produk D-100 ini ramah lingkungan.

Program yang menghasilkan produk Green Diesel (D-100) ini sudah diproduksi 1.000 barel per hari di fasilitas existing Kilang Dumai.

D-100 itu minyak kelapa sawit atau CPO yang telah diproses sehingga hilang getah, impurities dan baunya.

Menteri Perindustrian Agus Kartasasmita saat peluncuran B-100 itu mengatakan, ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk mengawal implementasi program Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, khususnya kelapa sawit, sehingga akan mejingkatkan kesejahteraan petani.

Ironisnya, pada saat yang sama muncul petisi Kaukus Petani Sawit yang menuntut keadilan karena selama ini subsidi negara untuk produk biodiesel sebesar Rp33,6 triliun sesuai data BPK, lebih dinikmati para konglomerat raksasa pemilik jutaan hektar perkebunan sawit. Sedangkan para petani justru kian menderita.

Amat mengerikan saat Covid-19, pemerintah mengucurkan dari APBN dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk petani sawit sebesar Rp2,8 triliun. Namun, dana itu seutuhnya dicaplok para konglomerat sawit, sehingga petani sawit rakyat kecil  cuma kebagian sekaratnya. Rintih petisi itu.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dibentuk Presiden Jokowi 2015. Lembaga ini diberi amanah mengelola dana hasil pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) sebesar 50 dolar AS/ton. Tujuan utamanya mendorong perkebunan sawit berkelanjutan, membantu penguatan SDM petani agar lebih produktif dan sejahtera.

Tapi nyatanya sesuai data BPK Desember 2019, dari hasil pungutan ekspor sawit mencapai Rp47,23 triliun selama lima tahun, realisasi penyaluran kepada produsen Rp33,6 triliun. Dari jumlah itu untuk insentif biodiesel Rp29,2 triliun atau 61,82% dari keseluruhan penerimaan. Dana penguatan kapasitas petani kecil jauh dari sebanding. ***

.

.

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 20-07-2020

Pemda Endapkan Dana Rp170 Triliun!

H. Bambang Eka Wijaya

PRESIDEN Jokowi Rabu (15/7) memanggil para gubernur ke Istana Bogor. Ia arahkan semua Pemda membelanjakan dana transfer dari pusat untuk menggerakkan perekonomian di daerahnya. Menurut Presiden, saat ini ada Rp170 triliun dana Pemda mengendap di bank.

Di masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini, hanya belanja pejerintah yang bisa diandalkan untuk menggerakkan ekonomi, ujarnya.

"Yang bisa diharapkan saat ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada ngerem," kata Jokowi.

Dalam situasi normal, lanjut presiden, pemerintah daerah memang bisa mengharapkan investasi swasta untuk menggenjot perekonomian.

"Enggak bisa lagi kita mengharapkan investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya harus dari belanja pemerintah," ujar Jokowi. (Kompas.com, 15/7)

Jokowi mengatakan, pada kuartal pertama 2020, ekonomi RI masih tumbuh di angka 2,97%, turun dari kisaran 5%. Pada kuartal kedua ini, Jokowi mengaku sudah menerima prediksi ekonomi akan minus 4,3%.

Oleh karena itu, Jokowi menilai kuartal ketiga pada bulan Juli, Agustus dan September ini merupakan momentum yang tepat untuk kembali menggairahkan perekoomian.

"Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun. Guede sekali. Saya sekarang cek harian. Kemeterian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Kemarin saya ulang lagi, ini enggak ada peningkatan," kata Jokowi dikutip laman Sekretariat Kabinet. (15/7)

"Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang. Provinsi, kabupaten dan kota," tambahnya.

Di depan para gubernur Jokowi menyampaikan realisasi serapan APBD semua provinsi. Tertinggi DKI Jakarta 45%. Lampung urutan 11, baru 32%. Terendah Sumatera Selatan, 16%.

"Ini yang paling menggerakkan dari belanja itu adalah belanja modal. Karena yang pegawai itu rutin. Belanja modal coba kita lihat. Sumatera Selatan, hati-hati masih 1,4%. Ini sudah bulan Juli bekanja modalnya," katanya.

"Sulawesi Tenggara belanja modal 5,6%. Papua 4.8%. Maluku Utara 10,3%. NTT 19,6%. Ini belanja modal. Kalimantan Barat 5,5%. Aceh 8,9%. Masih rendah sekali, hati-hati," tegasnya.

Lemahnya serapan APBD di mayoritas provinsi diduga, karena perhatian kepala daerah lebih tercekam mengatasi pandemi Covid-19 di daerahnya. Itu juga akibat tekanan masyarakat untuk nengutamakan keselamatan jiwa warga ketimbang ekonomi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 19-07-2020

Jadi, Redenominasi Ubah

dari Rp1.000 Menjadi Rp1

H. Bambang Eka Wijaya

WACANA redenominasi mengubah nilai mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1 telah memasuki tahap realisasi dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemrnterian Kruangan 2020-2024.

Langkah awsl, memproses 19 RUU Program Legislasi Nasional 2020-2024. Itu dilakukan setelah Bank Indonesia (BI) selesai melakukan simulasi proses redenominasi yang dimulai sejak 2011.

Pelaksanaan redenominasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pada masa ini pemerintah melakukan studi banding ke negara-negara yang pe4naj mrlakukan redenominasi.

Kedua, masa sosialisasi redenominasi berlangsung selama dua tahun, saat mana pemerintah menyiapkan berbagai hal seperti akuntansi, pencatatan, sistem informasi. Waktu dua tahun itu diyakini oleh BI cukup untuk masa melakukan sosialisasi.

Ketiga, masa transisi. Dalam masa ini nantinya label harga barang akan ditulis dalam dua angka, yaitu harga rupiah lama dan rupiah baru. Misalnya, harga barang Rp10.000 ditulis juga Rp10 (harga baru).

Selama masa ini, masyarakat akan menggunakan dua mata uang yaitu rupiah lama dan rupiah baru. Begitu juga untuk pengembalian, boleh menggunakan keduanya. BI secara perlahan mengganti uang rusak rupiah lama dengan uang rupiah baru.

Keempat, masa pergantian uang rupian lama akan benar-benar habis. BI akan melakukan penarikan uang lama.

Kelima, masa penetapan. Istilah uang baru maupun uang lama sudah tidak ada lagi. Indonesia kembali pada posisi rupiah saat ini namun dengan nilai uang lebih kecil. Untuk mata uang kecil berlaku uang koin dan nilai pecahan sen akan berlaku lagi. (detiknews, 10/7/2020)

Sementara itu, mayoritas responden polling yang dilakukan detiknews mendukung wacana redenominasi atau penyederhanaan nominal uang rupiah. Sebanyak 630 responden menyatakan setuju, dan 147 tidak setuju.

Dalam memberikan dukungan pada wacana redenominasi, para responden juga memberi komentar. "Lebih simpel, sederhana, mudah dikontrol, mengurangi kesalahan hitung, setuju," kata responden bernama Agus Kemal.

"Setuju banget, akan memudahkan transaksi dan membuat rupiah lebih kredibel, serta gak malu-maluin pas ke money changer," kata Bosyandi.

"Setuju sekali... saatnya mata uang RI untuk lebih dihargai dibandingkan mata uang asing lainnya," tulis akun Jul's.

Sementara yang tidak setuju mengatakan tak penting adanya redemominasi. Penguatan rupiah dianggap lebih penting dibanding redenominasi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 18-07-2020

Cegah, Pendapatan Perkapita Longsor!

H. Bambang Eka Wijaya

AWAL Juli Bank Dunia merilis, Indonesia naik kelas jadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income). Kenaikan itu didasarkan pada pendapatan perkapita sebesar 4.050 dolar AS/tahun, melewati batas atas lower middle income 4.045 dolar AS.

Pendapatan perkapita yang jadi dasar itu tahun 2019. Kelebihannya dari batas atas lower middle income tipis sekali. Hanya 5 dolar AS. Bayangkan, ekonomi tahun 2020 ditekan pandemi Covid-19, pendapatan perkapita juga mungkin turun.

Kita tentu harus menjaga muka bangsa agar tak malu, baru naik kelas langsung kembali turun lagi akibat pendapatan perkapita tahun 2020 longsor.

Karena itu, pada Semester Dua 2020 ini harus diusahakan keras secara nasional upaya mencegah longsornya pendapatan perkapia bangsa Indonesia.

Beratnya upaya mencegah kemerosotan pendapatan perkapita 2020 itu tergambar pada laporan peningkatan Kemiskinan Maret 2020 yang baru dirilis BPS. Padahal Maret itu baru awal serangan virus korona di Tanah Air. PSBB pertama dierapkan 31 Maret. Artinya dampak negatifnya belum efektif di bulan Maret.

Tapi itu pun pendapatan warga muskin dan hampir miskin sudah anjlok. Lebih parah lagi di Triwulan II 2020, April-Juni.

Untuk mencegah longsornya pendapatan perkapita, pada Semester Dua ini berbagai bansos dan BLT dan BST ditingkatkan dari sebelumnya. Kalau selama ini penerima suatu bentuk bantuan tak boleh menerima bantuan bentuk lain, perlu dibuat sejenis bansos sapujagat, yang bisa menyiram semua kategori penerima bantuan.

Pemerintah harus realistis, BLT sebulan Rp600 ribu atau per hari Rp 20 ribu, per keluarga terdiri dari 4 jiwa jadi per jiwa sehari Rp 5 ribu. Bisa dapat apa?

Kata kunci pemulihan ekonomi nasional pada daya beli masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah. Sehingga, memperkuat daya beli rakyat secara langsung menjadi pilihan, utamanya menyangga tingkat konsumsi yang menjadi andalan PDB sebagai pokok hitungan pendapatan perkapita.

Untuk itu kalau jumlah defisit APBN sudah mentok, demi menjaga pendapatan perkapita tak melorot jauh tahun ini, siapkan realokasi dari anggaran yang tidak langsung menahan longsornya pendapatan perkapita.

Seperti dana Rp152 triliun yang diungkap anggota Banggar DPR RI Sukamta diberikan bantuan kepada BUMN, bisa dialihkan ke bansos sapujagat. Karena BUMN selaku badan usaha bisa cari dana di perbankan, juga bertentangan dengan pernyataan Erick Tohir, (Kompas.com, 13/6/2020) BUMN tak akan pakai APBN. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 17-07-2020

Covid-19 Eksponensial, Gandakan Diri!

H. Bambang Eka Wijaya

VIRUS korona baru penyebab Covid-19 bersifat eksponensial, bisa menggandakan diri dengan cepat. Satu partikel aerosol melayang di udara, ketika tersangkut di tempat kondusif, langsung menggandakan diri dengan pesat.

Para peneliti di Social Cognition Center Cologne dan Univrsitas Bremen melakukan tiga percobaan, masing-masing melibatkan lebih dari 500 orang Amerika Serikat (AS).

Mayoritas dari mereka ternyata tidak tahu virus korona bisa menyebar secara eksponensial, menggandakan dirinya sendiri dengan pesat. Mereka menganggap penyebaran virus korona berlangsung secara konstan (linear).

"Secara umum orang sulit memahami pertumbuhan eksponensial dan menafsirkannya secara keliru sebagai istilsh linear," ujar Joris Lammers, penulis studi itu dalam suaran pers, kutip Sains.Kompas dari  Psychology Today (12/7/2020).

Ia menjelaskan ketika orang tidak mengerti, maka kecenderungan mereka akan meremehkan seberapa cepat penyebaran virus korona.

Demikian pula, mereka juga akan meremehkan pentingnya pengaruh social distancing dan masker untuk menghentikan penyebaran.

Studi ini juga menyebutkan orang dengan politik konservatif cenderung akan salah menahami virus korona dibandingkan dengan kaum liberal.

"Harap diingat bahwa kecepatan penyebaran virus korona meningkat setiap hari. Dengan kata lain, banyak orang keliru berpikir bahwa kasus virus korona meningkat pada kecepatan stabil dan konstan," ujar Lammers.

Pada kenyataannya, di AS dan negara lainnya jumlah pasien korona berlipat ganda dan terus bertambah dua kali lipat setiap tiga hari.

Studi Lammers menyimpulkan, seberapa paham seseorang mengetahui kecepatan penyebaran virus korona, maka ia akan semakin mendukung penggunaan masker dan social distancing.

Namun, sejumlah besar orang di AS kurang menyadari betapa pentingnya penggunaan masker, hingga mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 di sana.

Presiden Trump tokoh Partai Republik yang konservatif, untuk pertama kalinya memakai masker di muka umum ketika berkunjung ke Rumah Sakit Militer Walter Reed, Sabtu (11/7/2020). Itu setelah tiga bulan pakar kesehatan menyarankan padanya.

Berdasarkan data Worldometers Senin (13/7/2020), total kasus positif virus korona di AS tercatat lebih 3,4 juta dengan total kematian 137.787 orang.

Hingga saat ini AS masih menjadi negara dengan kasus virus korona terbanyak di dunia, disusul Brasil dengan total kasus lebih dari 1,8 juta, dan India dengan total kasus lebih dari 800 ribu. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 17-07-2020

Covid-19 Eksponensial, Gandakan Diri!

H. Bambang Eka Wijaya

VIRUS korona baru penyebab Covid-19 bersifat eksponensial, bisa menggandakan diri dengan cepat. Satu partikel aerosol melayang di udara, ketika tersangkut di tempat kondusif, langsung menggandakan diri dengan pesat.

Para peneliti di Social Cognition Center Cologne dan Univrsitas Bremen melakukan tiga percobaan, masing-masing melibatkan lebih dari 500 orang Amerika Serikat (AS).

Mayoritas dari mereka ternyata tidak tahu virus korona bisa menyebar secara eksponensial, menggandakan dirinya sendiri dengan pesat. Mereka menganggap penyebaran virus korona berlangsung secara konstan (linear).

"Secara umum orang sulit memahami pertumbuhan eksponensial dan menafsirkannya secara keliru sebagai istilsh linear," ujar Joris Lammers, penulis studi itu dalam suaran pers, kutip Sains.Kompas dari  Psychology Today (12/7/2020).

Ia menjelaskan ketika orang tidak mengerti, maka kecenderungan mereka akan meremehkan seberapa cepat penyebaran virus korona.

Demikian pula, mereka juga akan meremehkan pentingnya pengaruh social distancing dan masker untuk menghentikan penyebaran.

Studi ini juga menyebutkan orang dengan politik konservatif cenderung akan salah menahami virus korona dibandingkan dengan kaum liberal.

"Harap diingat bahwa kecepatan penyebaran virus korona meningkat setiap hari. Dengan kata lain, banyak orang keliru berpikir bahwa kasus virus korona meningkat pada kecepatan stabil dan konstan," ujar Lammers.

Pada kenyataannya, di AS dan negara lainnya jumlah pasien korona berlipat ganda dan terus bertambah dua kali lipat setiap tiga hari.

Studi Lammers menyimpulkan, seberapa paham seseorang mengetahui kecepatan penyebaran virus korona, maka ia akan semakin mendukung penggunaan masker dan social distancing.

Namun, sejumlah besar orang di AS kurang menyadari betapa pentingnya penggunaan masker, hingga mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 di sana.

Presiden Trump tokoh Partai Republik yang konservatif, untuk pertama kalinya memakai masker di muka umum ketika berkunjung ke Rumah Sakit Militer Walter Reed, Sabtu (11/7/2020). Itu setelah tiga bulan pakar kesehatan menyarankan padanya.

Berdasarkan data Worldometers Senin (13/7/2020), total kasus positif virus korona di AS tercatat lebih 3,4 juta dengan total kematian 137.787 orang.

Hingga saat ini AS masih menjadi negara dengan kasus virus korona terbanyak di dunia, disusul Brasil dengan total kasus lebih dari 1,8 juta, dan India dengan total kasus lebih dari 800 ribu. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 17-07-2020

Covid-19 Eksponensial, Gandakan Diri!

H. Bambang Eka Wijaya

VIRUS korona baru penyebab Covid-19 bersifat eksponensial, bisa menggandakan diri dengan cepat. Satu partikel aerosol melayang di udara, ketika tersangkut di tempat kondusif, langsung menggandakan diri dengan pesat.

Para peneliti di Social Cognition Center Cologne dan Univrsitas Bremen melakukan tiga percobaan, masing-masing melibatkan lebih dari 500 orang Amerika Serikat (AS).

Mayoritas dari mereka ternyata tidak tahu virus korona bisa menyebar secara eksponensial, menggandakan dirinya sendiri dengan pesat. Mereka menganggap penyebaran virus korona berlangsung secara konstan (linear).

"Secara umum orang sulit memahami pertumbuhan eksponensial dan menafsirkannya secara keliru sebagai istilsh linear," ujar Joris Lammers, penulis studi itu dalam suaran pers, kutip Sains.Kompas dari  Psychology Today (12/7/2020).

Ia menjelaskan ketika orang tidak mengerti, maka kecenderungan mereka akan meremehkan seberapa cepat penyebaran virus korona.

Demikian pula, mereka juga akan meremehkan pentingnya pengaruh social distancing dan masker untuk menghentikan penyebaran.

Studi ini juga menyebutkan orang dengan politik konservatif cenderung akan salah menahami virus korona dibandingkan dengan kaum liberal.

"Harap diingat bahwa kecepatan penyebaran virus korona meningkat setiap hari. Dengan kata lain, banyak orang keliru berpikir bahwa kasus virus korona meningkat pada kecepatan stabil dan konstan," ujar Lammers.

Pada kenyataannya, di AS dan negara lainnya jumlah pasien korona berlipat ganda dan terus bertambah dua kali lipat setiap tiga hari.

Studi Lammers menyimpulkan, seberapa paham seseorang mengetahui kecepatan penyebaran virus korona, maka ia akan semakin mendukung penggunaan masker dan social distancing.

Namun, sejumlah besar orang di AS kurang menyadari betapa pentingnya penggunaan masker, hingga mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 di sana.

Presiden Trump tokoh Partai Republik yang konservatif, untuk pertama kalinya memakai masker di muka umum ketika berkunjung ke Rumah Sakit Militer Walter Reed, Sabtu (11/7/2020). Itu setelah tiga bulan pakar kesehatan menyarankan padanya.

Berdasarkan data Worldometers Senin (13/7/2020), total kasus positif virus korona di AS tercatat lebih 3,4 juta dengan total kematian 137.787 orang.

Hingga saat ini AS masih menjadi negara dengan kasus virus korona terbanyak di dunia, disusul Brasil dengan total kasus lebih dari 1,8 juta, dan India dengan total kasus lebih dari 800 ribu. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 16-07-2020

Lonjakan Covid-19 di Jakarta, 66% OTG!

H. Bambang Eka Wijaya

TERJADI lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta, pekan terakhir. Minggu (12/7) angka positif baru harian mencapai tertinggi sejak DKI Jakarta menangani Covid, yakni 404 kasus. Angka ini positive rate-nya dari jumlah swab atau PCR yang dilakukan hari itu 10,5%.

Dalam video di Youtube siang itu, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, pekan terakhir itu terjadi tiga kali lonjakan rekor harian. Pertama hari Rabu (8/7) dengan 344 kasus, Sabtu (11/7) dengan 359 kasus. Minggu, 404. Penting dicatat, 66% dari temuan positif baru itu terdiri dari orang tanpa gejala (OTG).

Akumulasi jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta sampai hari Minggu itu menjadi 14.361 orang.

Lonjakan kasus baru di Ibu Kota itu tak luput dari perhatian Presiden Jokowi. "Kondisi di Jakarta, laporan terakhir yang saya terima, angka positive-ratenya melonjak dari 4 persen - 5 persen sekarang sudah 10,5 persen. Tolong betul-betul dijadikan perhatian," kata Jokowi. (Kompas.com, 13/7)

Anies Baswedan yang di video itu mengatakan, jika lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi, Pemprov bisa kembali memaksa warga untuk tetap di rumah.

"Saya ingatkan pada semua jangan sampai situasi ini jalan terus, sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency brake," ujar Anies.

"Bila itu terjadi, maka kita semua harus kembali dalam rumah, kegiatan perekonomian terhenti, kegiatan sosial terhenti. Kita semua akan merasakan kerepotannya bila situasi ini jalan terus," tegas Anis.

Penambahan kasus baru positif Covid-19 di Jakarta 404 kasus hari Minggu itu, melampaui kasus baru di Jawa Timur, yang pada hari itu mencatat penambahan 393 kasus.

Jatim sebulan terakhir selalu mencatat rekor tertinggi temuan positif baru Covid-19 secara nasional. Bahkan batas waktu dua minggu yang diberikan Presiden Jokowi kepada Jatim untuk menurunkan tren angka positif baru telah lewat, angka harianvJatim,tetap tertinggi: sampai disalip kembali oleh Jakarta, Minggu.

Namun hal itu tak menurunkan status Jatim, khususnya Surabaya Raya, sebagai Zone Hitam. Tetapi sebagai Zone Hitam, Surabaya Raya tidak sendiri. Senin (13/7), Kota Solo juga menyusul dinyatakan sebagai Zona Hitam oleh Gugus Tugas.

Disusul kawasan selatan yang selalu peringkat 10 besar jumlah angka positif baru Covid-19, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan, secara nasional tampak perlu gebrakan baru untuk mengatasi Covid.

Jangan sampai lagu naik-naik ke gunung tak kunjung mencapai puncak, naik terus. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 9, Lampung Post Rabu 15-07-2020

Gubernur, DPD, Tokoh Gugat UU Minerba!

H. Bambang Eka Wijaya

SEJUMLAH pihak menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) UU Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba). Mereka antara lain, Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan, Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori, anggota DPD Tamsil Linrung, aktivis Hamdan Zulfa, dan Marwan Batubara.

Salah satu kuasa hukum penggugat, Ahmad Redi mengatakan, uji formil diajukan untuk menggugat proses pembentukan dan pembahasan UU Minerba yang dinilai cacat, tidak transparan, dan menyalahi ketentuan perundang-undangan.

"Terbentuknya UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengandung potensi moralitas hukum formil dan materiil yang jahat bagi pembangunan nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara," kata Redi. (Kontan.co.id, 11/7)

Menurut Redi, setidaknya ada tiga hal pokok yang jadi pertimbangan pengajuan gugatan terhadap UU Minerba.

Pertama, saat masih berbentuk RUU, UU Minerba dinilai tidak memenuhi kriteria carry over atau keberlanjutan pembahasan ke DPR priode berikutnya. Menurut penggugat, carry over pada pembahasan UU Minerba baru itu dipaksakan, dan tidak sesuai dengan Pasal 71 A UU Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal itu mengatur, dalam hal  pembahasan UU telah memasuki pembahasan Daftar Inventasisasi Masalah (DIM) pada priode masa keanggotaan DPR saat itu, maka hasil pembahasan RUU disampaikan kepada DPR priode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.

Secara faktual, lanjut Redi, RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR yang telah disusun drafnya sejak DPR priode 2014-2019 hingga masa jabatan DPR priode lalu berakhir September 2019 belum dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba.

Jadi, RUU Minerba dinilai bukanlah RUU carry over sehingga tidak bisa dilanjutkan pembahasannya.

"Sebaliknya, ia harus mulai dari tahap awal, yaitu perencanaan, penyusunan, baru pembahasan. Artinya  pemaksaan carry over RUU Minerba ke DPR priode 2019-2024 jelas ilegal karena bertentangan dengan Passl 71 A UU No.15/2019," kata Redi.

Kedua, menurut UUD 1945 Pasal 22D, UU No.17/2014 Pasal 249, dan Putusan MK no,92/PUU-X/2012, DIM diajukan Presiden dan DPD jika RUU berasal dari DPR. Nyatanya, tak ada DIM dibuat oleh DPD sepanjang pembahasan RUU Minerba.

Ketiga, pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik sesuai Pasal 5 UU No.12/2011. Ini jelas melanggar asas keterbukaan dalam pembentukan UU. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 14-07-2020

Indonesia Kelangkaan 'Pressure Group'!

H. Bambang Eka Wijaya

SAAT pasien baru positif Covid-19 memuncak lebih 2.600 dalam sehari pada Kamis (9/7) Presiden Jokowi menyalakan lampu merah kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Demikian pula kala kinerja para menteri kedodoran, pencairan anggaran pandemi yang sudah empat bulan (awal Maret sampai akhir Juni) baru terealisasi 1,78%, yang marah-marah mengecam kelambanan kerja para menteri juga Presiden Jokowi.

Itu ironis, karena yang ditekan dan dimarahi itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab Presiden. Sebab, Presiden yang membentuk, memilih personalia gugus tugas dan menteri serta mendelegasikan kewenangannya. Jadi, Presiden menekan dan memarahi tanggung jawabnya sendiri.

Hal itu terjadi karena Indonesia kelangkaan pressure group (kelompok penekan) yang efektif menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Akibatnya, ketika ada ikhwal yang keterlaluan tapi tak ada yang melaksanakan fungsi kontrol, Presiden jadi gemas, lantas mengisi kekosongan peran tersebut.

Kontrol kelembagaan formal parlemen terhadap pemerintah belakangan tereduksi kenyataan, mayoritas partai di parlemen masuk gerbong pemerintah. Ketajaman kritisnya justru berbalik membela pemerintah.

Tersisa dua partai, PKS dan PD, nyatanya tak bisa membendung UU Minerba yang dipaksakan saat pandemi tanpa proses partisipasi rakyat. Padahal isinya merugikan rakyat, karena lebih memuluskan penjarahan lingkungan oleh oligarki pertambangan.

Kedua partai, PKS dan PD, saat dibutuhkan publik untuk memperkuat barisan menolak revisi UU KPK, bayangannya sulit ditemukan. Rupanya ikut di bawah payung oligarki.

Sementara kelompok penekan dari kalangan tokoh dan masyarakat, semisal Rizal Ramli, Amien Rais dan lainnya, meski ibarat petinju dikenal pukulannya bagus, variasi upper cut dan jabnya indah, tapi cuma dalam shadow boxing. Tak efektif pengaruhnya ke ring tinju formal.

Untung masih ada media yang kritis, seperti ILC dan Tempo, jadi tumpuan kuriositas masyarakat atas keanehan yang silih berganti nongol di panggung sandiwara.

ILC menjadi arena eksibisi tarung kedua kelompok, penekan dan pro-pemerintah unjuk kebolehan. Tapi sekadar eksibisi, rakyat bisa mendapatkan cerita dari para aktornya, tapi tidak berpengaruh pada realitasnya.

Tempo, dengan cover karikatural laporan utamanya menghunjam dasar masalah, mengekspresikan kegeraman rakyat. Meski realitasnya, anjing menggonggong salah tingkah jalan terus.

Maka itu, Jokowi berdwifungsi, penguasa dan penekan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 13-07-2020

Awas, Partikel Aerosol Virus Korona!

H. Bambang Eka Wijaya

SEBANYAK 239 ilmuwan dari seluruh dunia mendesak Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperbarui panduan publik mencegah penularan Covid-19, karena adanya partikel aerosol virus korona melayang di udara sebagai salah satu transmisi Covid-19.

Partikel aerosol virus itu cipratan halus dari percikan pernapasan ketika batuk atau bersin. Kemungkinan transmisi partikel aerosol ini terbesar lewat pembawa virus yang perokok. Semakin jauh dari jangkauan asap rokoknya akan semakin kecil kemungkinan tertular.

Itu kesimpulan penelitian Harvard oleh Allen dan Linsey Marr dari Virginia Tech. Jadi asal jaga jarak, pakai masker dan hindari terpapar asap rokok, tetap aman.

Istilah partikel berasal dari ilmu alam (fisika), khususnya teori mekanika kuantum. Teori ini berkembang awal Abad 20,  salah satu pengembangnya, Max Planck, mendapat penghargaan Nobel tahun 1918.

Mekanika kuantum fisika tentang  dunia mikro subatomik. Asumsi lama bahwa atom-atom dunia mikroskopik adalah versi skala kecil dari dunia sehari-hari, ditinggalkan. Paham deterministik Newton diganti alam yang diatur dengan hukum-hukum kemungkinan, bukan hukum sebab akibat yang memberi kepastian.

Fisika kuantum mengamati sifat dualitas dunia subatomik. Cahaya diamati sebagai gelombang elektronmagnetik atau partikel-partikel foton. Partikel dan gelombang (cahaya) merupakan dualitas seperti ruang dan waktu. Laju foton itu persfektif kecepatan cahaya.

Uraian di atas hanya untuk menggambarkan seperti apa partikel subatomik itu. Jika para ilmuwan sedunia tadi menyebut virus korona bisa menyebar lewat partikel aerosol, masyarakat lebih memahami pentingnya menaati protokol kesehatan.

Selain itu, lewat mekanika kuantum bisa dipahami kenapa partikel virus korona begitu cepat merebak di seantero bumi.

Untuk menyingkap misteri dunia subatomik, Einstein, Podolsky, dan Rosen 1935 melakukan percoobaan untuk membuktikan ketakpastian kuantum tidak bersifat inheren, tapi akibat tak memadainya alat yang digunakan.

Percobaan ini ingin memperlihatkan bisa mengukur posisi dan kecepatan elektron secara serempak pada saat yang sama. Usaha ini gagal, tapi justru memperkuat aspek lain yang lebih menakjubkan dari dunia subatomik, yakni prinsip non-lokalitas.

Prinsip ini menyatakan partikel-partikel subatomik bisa saling mempengaruhi secara seketika dari jarak jauh tanpa ada penyebab lokal. Seolah-olah ada interaksi yang lebih cepat dari kecepatan cahaya antara partikel-partikel itu. *** 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 12-07-2020

Fenomena Huawei di AS

Dipukul, Dipeluk, Disikut!

H. Bambang Eka Wijaya

NASIB Huawei, perusahaan penemu teknologi 5G asal Tiongkok, femomenal di AS: dipukul, dipeluk, lalu disikut. Akhir 2018 anak pendirinya ditangkap, Mei 2019 diblack-list. Tapi 16 Juni aturan yang memukul Huawei diamendemen Menteri Perdagangan.

Lantas laporan terakhir, Huawei disikut lagi oleh Federal Communications Commission (Komisi Komunikasi Federal--FCC).

"Kami menetapkan Huawei dan ZTE sebagai risiko keamanan nasional bagi jaringan telekomunikasi AS dan untuk masa depan teknologi 5G," kata Ajit Pai, Chairman FCC. (Dikutip Kompas.Tekno, dari The Verge, 2/7)

Penegasan FCC itu jelas mengejutkan. Sebab, dua minggu sebelumnya,  sebagaimana dilaporkan Reuter (16/6/2020) Sekretaris Departemen Perdagangan AS Wilbur Ross mengumumkan departemennya telah mengamendemen aturan yang melarang perusahaan AS bekerja sama dengan  Huawei.

Artinya, perusahaan AS diizinkan bekerja sama dengan Huawei, khususnya dalam hal pengembangan standar teknologi 5G di AS.

Kendati demikian, amendemen itu bukan berarti pemerintah AS melunak terhadap Huawei. Wilbur Ross bersikukuh keputusan itu didasarkan pada keamanan nasional AS, dan ambisinya untuk tetap menjadi inovator global.

"Departemen Perdagangan tetap akan berkomitmen untuk melindungi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS dengan mendukung industri agar sepenuhnya terlibat dan mengadvokasi teknologi buatan AS, untuk menjadi standar internasional," tegas Ross.

Teknologi 5G dianggap penting bagi masa depan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari digunakan di AS dewasa ini. Memang, sejak AS memboikot Huawei mereka seperti kehilangan jejak 5G. Bahkan Apple bekerja sama dengan Intel untuk menggarap 5G, tapi sejauh ini belum merilis produksi berteknologi 5G.

Sebaliknya Huawei, selain telah selesai memasang jaringan 5G di wilayah Tiongkok, juga sedang merintis kerja sama untuk melakukan hal serupa di Uni Eropa.

Tapi kenapa FCC belakangan tiba-tiba memperingatkan bahaya kerja sama penggarapan 5G AS dengan Huawei, jelas. Alasannya keamanan nasional.

Ajit, pejabat FCC, mengatakan bahwa perangkat elektronik Huawei dan ZTE jadi alasan peringatan, karena kedua perusahaan punya kedekatan dengan Partai Komunis Tiongkok dan militernya. Mereka juga bisa dicurigai melakukan kegiatan mata-mata terhadap AS lewat perangkat buatannya.

"Mereka juga harus tunduk pada hukum Tiongkok yang mewajibkan mereka untuk bekerja sama dengan badan intelijen negara," ujar Ajit. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 11-07-2020

WHO Akui Covid Menular Lewat Udara!

H. Bambang Eka Wijaya

BADAN Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya mengakui virus Covid-19 bisa menular lewat udara. Dalam brifing media di Jenewa, Selasa (7/7/2020) disebutkan adanya "bukti yang muncul"  tentang penyebaran virus korona Covid-19 lewat udara.

Maria Van Kerkhove pemimpin teknis pandemik Covid-19 di WHO mengatakan, kami telah membicarakan mengenai kemungkinan transmisi lewat udara dan transmisi aerosol (partikel virus melayang di udara) sebagai salah satu bentuk transmisi Covid-19.

Benedetta Allegranzi, pemimpin teknis untuk pencegahan dan pengendalian infeksi WHO, juga mengatakan bahwa ada bukti yang muncul tentang transmisi virus korona lewat udara, tetapi tidak definitif.

"Kemungkinan akan adanya transmisi lewat  udara di lingkungan publik, khususnya di kondisi yang sangat spesifik, padat, tertutup, dan berventilasi buruk telah dideskripsikan (dan) tidak bisa dikesampingkan," ujar Allegranzi dikutip Kompas.com dari Reuter, Rabu (8/7/2020).

"Namun bukti tetap harus dikumpulkan dan diinterpretasikan, dan kami akan terus mendukung ini," tambahnya.

Sejak lama WHO beranggapan virus korona hanya menyebar lewat droplet atau percikan pernapasan yang menciprat saat seseorang batuk atau bersin.

Namun, bukti adanya partikel virus yang lebih kecil di udara yang bisa menginfeksi manusia telah diungkapkan para ilmuwan dalam surat terbuka kepada WHO. Sebanyak 239 ilmuwan menulis surat terbuka ke WHO, CDC Amerika Serikat dan lembaga kesehatan lainnya, mendesak perubahan pada panduan publik tentang penyebaran virus korona.

Sebelumnya, pedoman WHO fokus pada beberapa protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak sosial, mencegah droplet dengan penggunaan masker.

Surat terbuka para ilmuwan itu telah terbit di jurnal Clinical Infectious Diseases Senin (6/7).

Para ilmuwan mengatakan lembaga-lembaga kesehatan dianggap masih abai pada tetesan kecil virus yang menyembur dari mulut kita menjadi serosol dan melayang di udara, yang kemungkinan menjadi cara penularan Covid-19.

Peneliti Harvard, Allen dan Linsey Marr, profesor teknik sipil dan lingkungan di Virginia Tech menerbitkan makalah yang mengungkap peran partikel udara yang lebih kecil dalam penyebaran virus korona penyebab Covid-19.

"Partikel mikroskopis kecil yang disebut aerosol berperilaku seperti asap rokok. Jadi mereka akan terkonsentrasi lebih dekat dengan perokok yang mungkin terinfeksi. Ketika Anda semakin jauh, maka paparannya akan jauh lebih sedikit," jelas Marr. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 10-07-2020

Tentang 'Falsifikasi' dalam Hukum Pers!

H. Bambang Eka Wijaya

DALAM UU tentang Pers Nomor 40/1999 wartawan diakui apa adanya sebagai manusia, makhluk yang tak luput dari salah atau keliru. Karena itu UU memberi jalan keluar jika hal yang manusiawi itu terjadi dengan mengatur perbaikan melalui hak jawab dan hak koreksi.

Prinsip karya jurnalistik sebagai karya manusia yang berkemungkinan salah disebut falsifikasi. Prinsip itu menyiapkan mekanisme perbaikan atas kesalahan yang manusiawi itu, sehingga wartawan tak harus masuk tahanan apalagi penjara karena dirinya tidak sempurna.

Falsifikasi juga berlaku dalam hukum administrasi. Itu terlihat pada surat-surat keputusan penting, di bagian akhir selalu tertulis: Demikian surat keputusan ini dihuat, jika kemudian hari terjadi kekeliruan ditinjau kembali.

Lebih tegas lagi falsifikasi dalam bidang sains--ilmu pengetahuan (alam). Suatu karya bisa dinilai sebagai sains jika memiliki kemungkinan dibuktikan salah atau keliru. Kalau dinyatakan tak bisa dibuktikan salah atau keliru, itu bukan sains tapi dogma atau ideologi.

Ada contoh menarik pertemuan antara jurnalistik dan Sains. Mehdi Hasan dari Al Jazeera head to head dengan Richard Dawkins, penulis buku The God Delusion. Dawkins seorang ilmuwan ateis garis keras, menyatakan tak percaya Tuhan itu ada karena tak bisa dibuktikan secara empiris.

Mehdi yang muslim berpengepetahuan luas lantas menanya Dawkins, "Apakah kalau secara empiris keberadaan Tuhan bisa dibuktikan, Anda bisa menerima hasil pembuktian itu?"

Jawaban Dawkins mengjutkan, "Ya!" Ia mengaku akan menerima keberadaan Tuhan jika bisa dialaminya secara empiris.

Jadi, dengan prinsip falsifikasi, meskipun sains didapat lewat observasi, penelitian, pengujian berlapis-lapis, tetap sebagai karya manusia ysng tak sempurna.

Karena itu, aneh sekali UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memperlakukan manusia seperti malaikat, tak bisa salah sekali pun. Seseorang menulis satu kata di akun medsosnya, jika dinilai sebagai ujaran kebencian langsung ditahan, kemudian dihukum penjara, seperti Ahmad Dani.

Pembuat UU tersebut menjadikan manusia bukan sebagai manusia yang bisa salah, sehingga tak membuat mekanisme falsifikasi. Karena itu, perlu dilakukan amendemen terhadap UU ITE, untuk memanusiakan manusia dalam UU tersebut.

Amendemen itu untuk menambah pasal falsifikasi terkait informasi. Informasi, sarana komunikasi dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat kodrati. Tak layak diacungi ancaman hukuman yang berat. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Kamis 09-07-2020

Covid-19, Melbourne Lockdown Lokal!

H. Bambang Eka Wijaya

Gelombang kedua virus korona menyerang Negara Bagian Victoria yang padat penduduk di Australia, sehingga Melbourne sebagai kota besarnya melakukan lockdown lokal terhadap 30 kompleks pemukiman pinggiran kota dan 9 apartemen publik sejak Selasa (7/7) dini hari.

Sebelumnya, Minggu (5/7) Victoria melaporkan penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 127 kasus yang merupakan terbanyak sejak pertama kali muncul di negara bagian tersebut. Satu orang dinyatakan meninggal dunia

Secara nasional angka kumulatif kasus positif korona di Australia hingga Senin (6/7) teratat sedikitnya 8.500, dengan 106 kasus meninggal dunia. Jumlah penduduk Australia hampir 25 juta jiwa.

Dengan laporan besarnya jumlah kasus baru, Negara Bagian Victoria memberlakukan PSBB dengan menutup petatasan wilayahnya dengan Negara Bagian New South Wales (NSW). Keputusan itu7 diambil PM Australia Scott Morison gersama PM Victoria Daniel Andrews, dan PM NSW Gladys Berejiklian.

"Ini keputusan yang baik, keputusan yang tepat dalam kondisi sekarang ini, memberikan pengaruh signifikan dalam penanggulangan virus ini," ujar PM Victoria Daniel Andrews.

PM NSW Gladys Berejiklian mengatakan, belum mengetahui sampai kapan penutupan akan berlangsung. Namun pasukan militer akan dikerahkan di perbatasan untuk melakukan patroli penyeberangan ilegal. Ia menjelaskan, bagi warga yang ingin menyeberang diwajibkan membuat surat izin melintasi perbatasan terlebih dahulu dengan beberapa persyaratan. (detik-news, 6/7)

Sementara itu, menggadapi gelombang kedua Covid-19, pemerintah Spanyol memberlakukan lockdown terhadsp 70 ribu penduduk di Galicia, wilayah barat laut Spanyol setelah dilaporkan penambahan kasus positif Covid-19 yang signifikan.

Itu sehari setelah Catalonia mengumumkan lockdown lokal untuk 200 ribu penduduk di wilayah barat Barcelona. Spanyol salah satu yang terparah di Eropa, dengan angka kematian Covid-19 mencapai 28.385 kasus.

Sementara India, kembali mencatat rekor kasus harian, dengan tambahan hampir 25 ribu kasus baru positif Covid-19 pada Minggu (5/7). Dengan bertambah 613 kematian baru, jumlah kematian di India menjadi 19.268 kasus.

Pemetintah memutuskan tetap menutup objek wisata Taj Mahal, dengan alasan risiko penyebaran virus korona di kota Agra.

Bardasar data John Hopkins University, dengan lebih dari 697 ribu kasus Covid-19 yang dikonfirmasi, India menyalip Rusia tertinggi ketiga dunia jumlah kasus Covid-19, di bawah AS dan Brasil. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 08-07-2020

Solusi Petani Karet, Janji Kampanye!

H. Bambang Eka Wijaya

NASIB petani karet sudah lama terpuruk. Tapi kali ini terpuruknya enggak ketulungan, Nilai Tukar Petani (NTP)-nya tinggal 87. Terendah sepanjang sejarah. Pandemi Covid-19 menumpas rantai pasok industri global, pabrik-pabrik tutup, permintaan atas karet alam pun minim.

Terpuruknya petani karet akibat fluktuasi harga karet alam global karena dimainkan lewat kendali stok yang dikuasai AS, sebenarnya sudah mendapat solusi dari Jokowi. Yakni, menyangga harga karet petani pada tingkat wajar dengan menjadikan karet sebagai campuran aspal jalan.

Untuk itu, menjelang pilpres 2019 Jokowi menyosialisasikan gagasannya kepada petani karet. Pemerintah akan membeli karet rakyat dengan harga yang baik untuk campuran aspal jalan. Upaya untuk itu rupanya sudah didukung penelitian dan percobaan, yang menemukan komposisi ideal pada 7% karet dalam campuran aspal.

Setidaknya dua kali Jokowi bicara langsung di depan rakyat mengenai rencana penggunaan karet untuk aspal itu. Pertama di Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang. (Tirto.id/Antara, 25/11/2018). Kedua, di Desa Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumsel. (Kompas.com/Antara, 9/3/2019)

Mulai April 2019 program itu direalisasikan dengan memulai membeli karet petani di Sumsel dengan harga Rp9.000/kg bokar (slab basah) di lapangan. Dan di masa sekitar Pilpres 2019, pengaspalan jalan dengan campuran karet dilakukan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Total pembelian tahap awal itu7 sebanyak 2.504 ton bokar atau setara 1.252 ton SIR-20.

Menurut Tempo.co (9/9/2019), realisasi aspal karet sampai hari itu telah menyerap karet sebanyak 1.271,1 ton. Digunakan di sembilan provinsi untuk mengaspal jalan sepanjang 65,5 kilometer. Berarti sekitar 19 ton karet untuk campuran aspal satu kilometer.

Sebenarnya petani karet bisa bertahan relatif sejahtera jika janji kampanye Jokowi membeli keret rakyat untuk campuran aspal dijalankan secara konsisten. Sebab, di Indonesia terdapat jalan nasional sepanjang 47.000 kilometer. Ditambah jalan propinsi 47.874 kilometer, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 433.310 km. Berapa juta ton karet diperlukan jika pelapisan baru aspal dilakukan setiap lima tahun? Dengan lebar jalan provinsi dan kabupaten separoh jalan nasional pun.

Jadi, solusi untuk menyejahterakan petani karet cukup hanya dengan Jokowi konsekuen pada janji kampanyenya. Jelas tak cukup melunasi janji kampanye hanya dengan aspal karet 65,5 km di 8 provinsi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Selasa 07-07-2020

Indonesia Naik Kelas Menengah Atas!

H. Bambang Eka Wijaya

BANK Dunia menaikkan kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income) dari sebelumnya negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Kenaikan berdasar asesmen Bank Dunia terkini, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia 2019 naik jadi 4.050 dollar AS dari sebelumnya 3.840 dollar AS.

Selain Indonesia, Bank Dunia juga menaikkan kelas enam negara lainnya. Keenam negara itu Benin, Nepal dan Tanzania dari kelas negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah. Sementara Mauritius, Nauru, dan Romania naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan Gross National Income (GNI) per kapita dalam 4 kategori, Low Income (1.035 dollar AS), Lower Middle Income (1.036 dollar AS - 4.045 dollar AS), Upper Middle Income (4.046 dollar AS - 12.535 dollar AS) dan High Income (di atas 12.535 dollar AS).

GNI adalah total pendapatan warga negara domestik dan asing yang diklaim oleh penduduk dan yang terdiri dari Produk Domestik Bruto (PDB) ditambah faktor pendapatan yang diterima oleh warga asing, dikurangi pendapatan yang diperoleh dalam ekonomi domestik oleh orang non-penduduk.

Kenaikan status itu membawa Indonesia setara dengan Malaysia, Thailand, dan China. Meski, GNI Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan ketiga negara tersebut, sebesar 7.260 dollar AS untuk Thailand, 11.200 untuk Malaysia, dan 10.410 dollar AS untuk China

Kenaikan kelas itu diumumkan 1 Juli lalu. Menurut Sri Mulyani, kenaikan itu wujud Indonesia berhasil lolos dari low middle income trap. Indonesia butuh waktu 23 tahun untuk lepas dari jebakan itu dan naik kelas menengah ke atas.

Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulis menjelaskan, kenaikan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.

"Pada gilirannya status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi, dan memperkuat dukungan pembiayaan" tulis Kemenkeu.

Kemenkeu menilai, kenaikan status Indonesia itu bukti  atas ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir.

Hal itu, lanjutnya, juga merupakan buah kerja keras masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 06-07-2020

Paket Pelatihan Kartu Prakerja Distop!

H. Bambang Eka Wijaya

PAKET bundling program pelatihan Kartu Prakerja resmi dihentikan. Hal itu mengacu pada surat yang disampaikan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja kepada para mitra penyedia program pelatihan.

Dalam surat tertanggal 30 Juni itu, manajemen pelaksana melarang para mitra menyediakan paket pelatihan secara bundling. Hal itu disebabkan manajemen pelaksana sulit untuk memastikan keikutsertaan peserta dalam keseluruhan program yang ditawarkan.

"Paket yang dihentikan. Bukan pelatihan atau programnya. Jadi hanya boleh eceran. Satu pelatihan. Tidak boleh lagi satu paket isi tiga pelatihan. Contohnya gitu," kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Kamis. (Kompas.com, 2/7/2020).

Dalam surat tersebut dijelaskan, penghentian paket pelatihan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pelaksana program kartu prakerja. Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan.

Pertama, beberapa mitra platform digital membuat dan menawarkan produk paket pelatihan yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform.

Kedua, tak ada mekanisme yang dapat memastikan tiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan. Akibatnya, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan.

Atas dasar ini, manajemen pelaksana tak bisa melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam paket tersebut.

Surat keputusan itu ditujukan kepada mitra prakerja, yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, Skill Academy by Ruangguru, dan Tokopedia.

Dalam program Kartu Prakerja 2020, Pemerintah memberi insentif Rp3.550.000 bagi setiap peserta. Dana ditransfer ke rekening peserta, ditarik peserta sebulan Rp600 ribu untuk 4 bulan (Rp2.400.000), survei evaluasi Rp50 ribu untuk tiga kali survei (Rp150.000), dan untuk biaya pelatihan Rp1 juta.

Biaya pelatihan Rp1 juta itulah yang menyulut kontroversi, karena untuk 5,6 juta peserta Kartu Prakerja nilainya sebesar Rp5,6 triliun dijadikan bancakan para penyedia paket latihan yang ditunjuk, bukan lewat tender.

Selain itu dipermasalahkan, materi pelatihannya tidak jauh beda dengan yang dengan mudah didapatkan secara gratis di Youtube. Apakah dengan hanya membeli eceran sejenis pelatihan, sisa uang pelatihan bisa ditarik peserta, belum jelas. ***

Selanjutnya.....

Artikel Hakaman 8, Lampung Post Selasa 30-06-2020
Gerakan Belanja Pemerintah via UMKM!
H. Bambang Eka Wijaya

MENKO Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meluncurkan Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang digagas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
"Kita semua harus menunjukkan secara nyata kepeberpihakan (pada) UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kita selalu melihat hanya orang-orang yang kaya, perusahaan-perusahaan yang besar," kata Luhut pada acara peluncuran gerakan itu di Jakarta, Jumat (26/6/2020).
Padahal, lanjut Luhut, lebib dari 40 juta UMKM ini mempunyai rekening lebih dari 66 juta. Menurut dia, angka tersebut merupakan kekuatan yang luar biasa untuk memperkokoh perekonomian nasional.
"Jadi kalau Anda lihat ini, pelaku usaha kecil 44%, usaha non-kecil 56%. Angka ini bukan angka kecil. Ingat, kita ini 75% atau lebih ekonomi kita didorong oleh domestic Consumption," ujarnya.
Menurut Luhut, gerakan nasional pengadaan belanja pemerintah untuk UMKM merupakan sesuatu yang istimewa.
"Banyak orang yang tidak sadar bahwa apa yang kita lihat hari ini sebenarnya sesuatu yang istimewa. Karena kita betul-betul menyambungkan sampai kepada pengusaha-pengusaha kecil," ucapnya.
Sebab, gerakan ini diyakini mampu mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal, mempdrbaiki daya beli masyarakat dan mendorong ekonomi kreatif pasca-pandemi Covid-19.
"Yang ingin saya sampaikan kepada LKPP untuk terus bertransformasi dalam mendukung UMKM melalui pengadaan langsung yang merupakan langkah nyata menjalankan arahan Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Luhut. (Kompas.com, 26/6)
Menurut Luhut  nilai paket pengadaan pemerintah pada 2020 sebesar Rp725 triIiun. Dari Jumlah itu, Rp318 triliun berpotensi disalurkan dan terealisasi ke UMKM. "Kita cek ini kegiatannya harus jalan," tegasnya.
Belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah ke UMKM ini langkah brilian untuk pemerataan. Untuk itu perlu diatur dengan regulasi yang kuat, agar tujuan yang mulia itu tercapai.
Lebih-lebih itu untuk pelaksanaannya di kabupaten/kota. Segala sesuatunya harus terang dan jelas. Mulai dari prakualifikasi atau pendataan spesialisasi dan kapasitas UMKM, sampai daftar belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Semua dilakukan secara terbuka dengan acuan pendistribusian pekerjaan yang adil.
Mekanisme internal dan eksternal kontrol pelalsanaannya harus disiapkan sejak awal, agar program mulia itu tak dijadikan bancakan berbau KKN. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Minggu 05-07-2020
Fugaku, Komputer Tercepat
di Dunia Buatan Jepang!
H. Bambang Eka Wijaya

PACUAN teknologi komputer semakin canggih. Kalau sebelumnya Amerika dan Tiongkok silih berganti memegang supremasi komputer super tercepat di dunia, kali ini giliran Jepang meraih supremasinya dengan Fugaku.
Fugaku berada di kota Kobe, dibangun oleh Fujitsu Limited dan institut riset Riken Center for Computational Science. Dalam bahasa Jepang Fugaku berarti Gunung Fuji, sebuah gunung yang indah terlihat dalam perjalanan antara Nagoya - Yokohama.
Fugaku berada di posisi teratas komputer super terkencang di dunia, Top 500. Fugaku juga memuncaki peringkat HPCG yang menyusun daftar komputer super terkencang berdasarkan performa AI, serta perangkat Graph 500 yang mengukur kinerja sistem berdasarkan kinerja dalam menangani pengolahan data.
"Ini merupakan kali pertama dalam sejarah sebuah komputer super duduk di urutan pertama Top 500, HPCG, dan Graph 500 dalam waktu bersamaan," sebut pihak institut Riken dalam sebuah posting di laman web resminya.
Dalam peringkat Top 500, Fugaku mencatat skor LINPACK sebesar 415,53 Petaflops, jauh lebih tinggi dibanding pesaing terdekatnya asal AS, Summit, yang mencatat 186,6 Petaflops. Untuk benchmark HLP-AI yang digunakan di HPCG, skornya 1,421 Exaflops.
Sementara di Graph 500, nilainya 70.980 gigaTEPS, jauh di atas komputer super TaihuLight asal Tiongkok yang berada di urutan kedua Graph 500 dengan skor 23.756 gigaTEPS.
Sebagai komputer super tak mengherankan jika Fugaku memiliki ukuran yang besar dan membutuhkan tempat yang luas. Dibutuhkan 1.920 meter persegi atau seluas empat lapangan basket untuk menampung keseluruhan rangkaian Fugaku.
Komputer super ini memiliki 7,3 juta core prosesor ARM yang berjalan dengan kecepatan 2,2 GHz, berikut memori 4,85 petabyte.
Sebagaimana dihimpun Kompas.Tekno (26/6/2020) dari New York Times, Fugaku kini digunakan untuk membantu riset terkait wabah Covid-19, termasuk dalam hal diagnosa, penanganan, serta simulasi penyebarannya.
Menurut Direktur institut Riken Center Matoshi Matsuoka, sekalipun ada hambatan berat akibat merebaknya virus korona, kegigihan usaha mengatasinya dari karyawan Fujitsu dan semua yang terlibat dalam program komputer super ini telah berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu.
Matsuoka melanjutkan, "Dengan Fugaku, kita bertekad untuk membuat terobosan mencapai kemajuan ilmu pengetahuan ke masa depan, dengan mendorong inovasi yang bisa mewujudkan Masyarakat 5.0 menjadi kenyataan." ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 04-07-2020
Gagalkan Israel Caplok Lembah Jordan!
H. Bambang Eka Wijaya

GAGALKAN usaha Israel mencaplok Lembah Jordan, Tepi Barat, Palestina, sesuai proposal 'Perdamaian Abad Ini' dari Donald Trump. Pencaplokan itu direncanakan 1Juli 2020, namun berkat penolakan Uni Eropa dan dunia termasuk Indonesia, tim AS minta ditunda.
"Uni Eropa tidak akan mengakui tindakan aneksasi Israel di Tepi Barat yang diduduki," kata Susanne Wasum-Reiner, Duta Besar Jerman di Israel dikutip Middle East Monitor, Rabu (1/7/2020)
Uni Eropa dan Jerman baru-baru ini menggambarkan rencana itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menetapkan 1 Juli dimulainya pencaplokan. Namun setelah tim dari AS yang terdiri dari penasihat politik Presiden Trump Jared Kushner dan Utussn Khusus AS untuk Timur Tengah Avi Berkowitz akhir pekan lalu bertemu Netanyahu, terjadi perubahan.
Sebelum jumpa Netanyahu, tim dari AS bertemu Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, yang tidak setuju langkah Netanyahu. Alasannya, Israel baru memasuki Pandemi Covid-19 gelombang kedua.
Di sisi lain, pihak Palestina mengancam jika Israel menganeksasi Lembah Jordan yang luasnya 28% dari wilayah Tepi Barat itu, maka Palestina menyatakan semua perjanjian dengan Israel batal dan Palestina akan memproklamasikan kemerdekaan dengan wilayah seluruh wilayah yang ditetapkan sebelum pendudukan Israel 1967 baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza.
Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan, Israel membuat kesalahan jika melanjutkan rencananya untuk mencaplok Lembah Yordania dan wilayah sepanjang Laut Mati utara di Tepi Barat. Lembah Jordania yang membentang di perbayasan timur si Tepi Barat di sepanjang perbatasan dengan Jordania, katanya, sangat penting bagi masa depan negara Palestina.
"Wilayah itu adalah penghasil sayuran untuk Palestina. Luas Lembah Jordan 1.622 kilometer persegi, 28% dari luas Tepi Barat. Lembqh Jordan adalah perbatasan kami dengan Jordania, jadi aneksasi ini bagi kami adalah ancaman eksistensial bagi keberadaan kami, bangsa Palestina," tegas Shtayyeh.
PBB dan Uni Eropa mengatakan rencana Israel itu mengancam kemungkinan mencapai kesepakatan damai antara Israel-Palestina yang telah berlangsung lama. Negara-negara Arab memperingatkan aneksasi bisa mempengaruhi keamanan wilayah tersebut.
Sementara Komisi I DPR RI menyerukan semua parlemen dan pemerintah di seluruh dunia beserta komunitas internasional untuk memperjuangkan resolusi damai  untuk Palestina merdeka. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Jumat 03-07-2020
Rekor India, 20 Ribu Kasus Baru Sehari!
H. Bambang Eka Wijaya

INDIA mencatat rekor tambahan kasus baru virus korona (Covid-19) harian, nyaris 20 ribu kasus dilaporkan muncul dalam sehari. Seperti dilansir Associated Press, Senin (29/6/2020), tambahan nyaris 20 ribu kasus baru korona dalam 24 jam terakhir itu tercatat merupakan tambahan kasus harian tertinggi di India.
Kementerian Kesehatan India mencatat nyaris 100 ribu kasus korona dalam sepekan terakhir. Kementerian Kesehatan India melaporkan secara keseluruhan, total 548.318 kasus virus korona kini terkonfirmasi di negara itu.
Dengan angka ini, India tercatat sebagai negara ke-4 yang terdampak korona paling parah di dunia, setelah Amerika Serikat (AS), Brasil dan Rusia.
Total kematian akibat virus Corona di India kini mencapai 16.475 orang. Sedikitnya 321.723 pasien telah dinyatakan sembuh dari infeksi virus korona di negara itu.
Di tengah lonjakan kasus ini, beberapa negara bagian di India menerapkan kembali lockdown sebagian atau total untuk membatasi penyebaran virus korona. Salah satunya adalah wilayah Assam di perbatasan Bangladesh, yang memberlakukan kembali lockdown total hingga 12 Juli. Wilayah Benggala Barat, yang juga terletak di perbatasan, memperpanjang lockdown hingga 31 Juli mendatang. (detik.com, 29/6)
Dengan pesatnya transmisi lokal di negara-negara 'papan atas' Covid-19 seperti India, jumlah pasien positif terinfeksi vitus korona sampai Senin (29/6/2020) sudah tembus 10,2 juta (10.235.353) kasus di seluruh dunia..
Sementara kasus kematian tercatat 504.060 kasus, dan pasien yang dinyatakan telah sembuh sebanyak 5,546.934 orang. Jumlah kasus aktif sebanyak 4.185.359, kasus ringan 4.126.408, sedangkan kasus serius sebanyak 57.951 kasus.
Jumlah kasus terbanyak masih dicatatkan oleh AS, lebih dari 2,6 juta kasus. Disusul Brasil, Rusia, India dan Inggris.
Jumlah kasus Covid-19 masih terus berkembang. Berikut data sampai Minggu (28/6):
Cile: Melaporkan 4.216 kasus baru dengan 162 kasus kematian pada hari Minggu tersebut. Hingga kini Cile nenjadi negara ketiga dengan total kasus korona tertinggi di Amerika Latin, dengan 271.892 kasus, dan kasus kematian sedikitnya 5.509 kasus.
Meksiko: mencatatkan 4.410 kasus baru Covid-19 pada Sabtu (27/6/3020), nembuat total kasus di negara Sombrero menjadi sebanyak 212.802. Selain itu, terjadi peningkatan kasus kematian sebanyak 602, hingga total jadi 26.381 kasus.
Meksiko mulai membuka kegiatan ekomominya, sekalipun ada risiko peningkatan kasus korons. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8. Lampung post Kamis 02-07-2020
Jokowi, 'Apa Enggak Punya Perasaan?'
H. Bambang Eka Wijaya

ANCAMAN perombakan atau reshuffle kabinet tiba-tiba muncul di tengah pandemi Covid-19. Hal itu terungkap dari video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020). Video tersebut adalah pidato pembukaan Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).
Jokowi membuka pidatonya dengan nada tinggi. Ia tampak berang lantaran banyak menterinya yang masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis. "Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi saat menyampaikan omelannya.
Jokowi lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja. "Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," kata Kepala Negara.
Jokowi mencontohkan ketidaksigapan menterinya dengan menyebutkan banyaknya anggaran yang belum dicairkan. Ia menyebut anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru cair sebesar 1,53 persen.
Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial yang masih belum optimal 100 persen di saat masyarakat menunggu bantuan tersebut. Dengan nada tinggi, ia kembali mengingatkan para menteri bahwa mereka harus bekerja ekstra keras di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Jangan sudah PHK gede-gedean duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," lanjut Presiden. (Kompas.com, 28/6)
Ia meluapkan kemarahannya lantaran kinerja para menterinya dalam menangani Covid-19 tak membawa kemajuan. "Enggak ada progres yang signifikan. Enggak ada," tegas Jokowi.
Presiden pantas marah di masa krisis terkesan ada menteri yang malah "bersembunyi". Akibatnya, Luhut dan Mahfud jadi menteri segala urusan menyahuti setiap isu, meski banyak isu yang lolos dari hadangan keduanya dan mengarah ke presiden. Ini tak sehat di tengah krisis. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 01-07-2020
Praktik 'Herd Immunity" Terselubung!
H. Bambang Eka Wijaya

SEORANG penulis dari Bangka-Belitung, Safari ANS, menulis di WAG Prioritas, "Mudah bagi gubernur dan bupati nakal agar catatan di daerahnya penderita Covid-19 kecil bahkan nihil. ...Dengan anggaran yang terbatas sekarang, mereka perkecil petugas tes. Sebab, makin sedikit orang yang tes, maka semakin kecil pula angka penderita yang terdeteksi."
Dengan angka penderita Covid-19 yang kecil apalagi nihil itu, daerahnya tentu mencatat reputasi baik di mata pemerintah pusat, sebagai daerah yang berhasil menangani wabah Vovid-19. Berbagai penghargaan dan hadiah pun diterima kepala daerah.
Itu kebalikan dari dari daerah yang melakukan secara maksimal tes di daerahnya. Seperti kata juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yurianto, "Tinggginya angka kasus baru positif Covid-19 terjadi sebagai hasil tes yang semakin masif."
Jadi, semakin sedikit tes dilakukan, semakin kecil pula jumlah kasus yang terdeteksi. Tapi ini punya sedikintnya dua konsekuensi.
Pertama, karena tidak dicari dan dijaring pendetitanya, pencegahan penularannya kurang efektif, populasi pembawa virusnya semakin masif dalam masyarakat. Akibatnya, penuntasan pandeminya semakin lama.
Kedua, dengan kecilnya tes sebagai pencarian dan penjaringan pembawa virus Covid-19, secara diam-diam dalam masyarakaat terjadi proses herd immunity, orang-orang yang sempat tertular sembuh sendiri berkat immunitas (kekebalan) tubuhnya melawan virus. Sampai akhirnya nanti, yang tersisa dalam masyarakat hanya orang-orang yang kebal dari virus korona. Selebihnya, berkat Covid-19 mendapatkan kemuliaan, syahid.
Dengan demikian, proses berhemat-hemat melakukan tes, sekadar asal ada tes saja, atau hanya dilakukan untuk memenuhi syarat membeli tiket, bisa menjadi praktik herd immunity terselubung.
Kecenderungan seperti itu di daerah tertentu mungkin menjadi dasar koran Australia Sidney Morning Herald memprediksi Indonesia bisa menjadi episentrum baru Covid-19.
Kita tentu tak perlu ribet membantah media asing yang beritanya mengandung peringatan buat kita. Karena yang terbaik kita introspeksi, berbenah diri, melihat kemungkinan ada yang harus kita lakukan untuk mencegah agar Indonesia tidak menjadi episentrum baru.
Kalau di Lampung misalnya, apakah sudah menjalankan saran WHO untuk melakukan 1.000 tes per sejuta penduduk per minggu? Artinya, dengan 9 juta penduduk lampung, sudahkah melakukan 9.000 tes setiap minggu?
Kalau belum, apa berarti siap syahid?? ***

Selanjutnya.....