Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 30-03-2021

Dilarang Mudik, Kalau Mulang Tiyuh?

H. Bambang Eka Wijaya

PEMERINTAH secara resmi mengeluarkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat pada Lebaran Idul Fitri 2021. Larangan mudik berlaku 6 sampai 17 Mei 2021.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, keputusan tersebut diambil mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Meski tanggal larangan mudik telah ditetapkan, sebelum dan sesudah waktu tersebut masysrakat diminta tidak pergi kemana-mana.

"Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu," kata Muhadjir. (Kompas.com, 26/3/2021).

Larangan mudik dan perjalanan ke luar daerah itu memberi kriteria jelas. Mudik selama ini diartikan suatu perjalanan dari Jakarta atau kota-kota besar lain ke desa-desa pedalaman di Jawa maupun luar Jawa. Sedangkan keluar daerah lazim dimaksudkan perjalanan keluar wilayah provinsi.

Karena itu, kalau hanya perjalanan dalam wilayah provonsi, misalnya dari Bandar Lampung ke Menggala, atau ke Liwa, atau mulang tiyuh dari Metro ke Peingsewu, tentu tidak masuk dalam kriteria larangan itu.

Untuk itu, Pemprov, Pemkot, dan Pemkab Lampung sebaiknya membuat aturan turunan larangan mudik dengan kriteria jelas begitu, agar saat pelaksanaannya di lapangan tidak terjadi salah tafsir. Jangan sampai warga dari Bandar Lampung mau pulang ke Natar saja dihadang dan disuruh nemutar lewat Kalianda karena masuk wilayah kabupaten.

Kejelasan kriteria itu penting, agar ambigu mudik tahun lalu tak terulang: pemerintah melarang mudik, tapi Jasa Marga mencatat ada 465.852 kendaraan meninggalkan DKI Jakarta, pulang kampung ke segala penjuru dari H-7 sampai H-1 Lebaran 2020.

Jadi waktu itu terjadi amhigu antara mudik dan pulang kampung. Padahal, sebenarnya pulang kampung bisa ke seantero udik Tanah Air, sehingga pulang kampung sinonim mudik.

Beda dengan mulang tiyuh, itu hanya berada di dalam daerah Lampung. Karena tiyuh hanya ada di Lampung, di daerah lain tak ada atau bahkan tiyuh tak dikenal.

Hal yang lebih signigikan lagi, di kabupaten dan kota Lampung kini tidak ada lagi zona merah. Jadi tak ada ancaman penularan antardaerah yang serius. Pembatasan gerak kendaraan dan manusia juga relatif lebih aman dibanding daerah lain yang punya zona merah. Terpenting, protokol kesehatan dilaksanakan sebaik-baiknya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Hakaman 12, Lampung Post Senin 29-03-2021

Banyak Usaha Ritel Bangkrut, Jual Aset!

H. Bambang Eka Wijaya.

TERPUKUL dampak Pandemi Covid-19 lebih setahun, banyak usaha ritel dan pusat belanja modern di Indonesia bangkrut, bahkan ada yang menjual asetnya.

Hal itu diungkap oleh Alphonsus Widjaja, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) kepada detik.com, Rabu (24/3/2021).

Tak hanya tutup, ujarnya. Ada pula pusat perbelanjaan yang menjual asetnya karena terdampak pandemi.

"Penutupan usaha ritel ataupun dijualnya pusat peebelanjaan dalam kondisi seperti saat ini memang sudah diperkirakan akan terjadi dikarenakan ritel dan pusat perbelanjaan sudah memderita dan terpuruk selama lebih dari satu tahun," ujar Alphonsus.

Terpuruknya bisnis ritel itu tercermin dalam hasil survei Bank Indonesia (BI) yang dirilis 9 Februari 2021. Indeks Penjualam Ritel (IPR) pada Desember 2020 terkontraksi hingga minus 19,2% (yoy), lebih dalam dari bulan sebelumnya 16,3%.

Bayangkan betapa dalamnya jeblok bisnis ritel dibanding pada bulan Desember 2020 itu ekomomi nasional terkontraksi hanya 2,19%. Untuk Januari 2021, ritel diprediksi tinggal terkontraksi minus 1,8%.

Realitasnya, bisnis ritel masih sangat berat, dalam ketidakpastian dampak Covid-19. Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah berharap kepastian kebijakan pemerintah terhadap bisnis ritel menghadapi Ramadan dan Lebaran ini. Jangan ada lagi keputusan dadakan tentang aturan buka tutup dan pembatasan jumlah pengunjung yang membuat usaha ritel kalang kabut.

Tak masalah untuk memenuhi standar protokol kesehatan, tapi dijamin ada kepastian aturan agar perencanaan usaha bisa dilakukan dengan baik. Seperti soal stok, sampai saat ini para pelaku usaha masih ragu untuk mengisi stom seberapa besar, setengah, atah penuh.

"Kami berharap sekali pada momentum Lebaran tahun ini, karena Lebaran tahun lalu kami tidak diizinkan beroperasi," ujar Budihardjo. "Tapi saat ini kami ada dilema, antara mau menyetok barang atau tidak. Jangan-jangan masyarakat sudah mau belanja tetapi tokonya nanti diminta tutup."

Seperti halnya aturan tentang mudik yang pastinya masih ditunggu para pelaku usaha angkutan umum, pelaku usaha titel menunggu aturan bisnis ritel saat Ramadan dan Lebaran.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan pada Lokadata.id, "Kami akan mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah kepada pelaku ritel. Kami juga mengamati situasi saat ini dengan berkaca pada kondisi tahun lalu. ***

. 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 28-03-2021

BMKG, Gempa Megathrust

Perlu Kewaspadaan Kita!

H. Bambang Eka Wijaya

KEPALA Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono membenarkan masyarakat perlu mewaspadai gempa megathrust di wilayah pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa.

Adanya ancaman megathrust (gempa besar magnitudo di atas 7) itu disebut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam Rakornas Penanganan Bencana awal Maret 2021.

Daryono mengatakan, wilayah Indonesia terletak pada bagian Cincin Api Pasifik. Hal ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap bencana terutama gempa dan tsunami. 

Megathrust adalah gempa dahsyat dengan magnitudo mencapai 8 atau bahkan 9, ujarnya. Berikutnya juga perlu diwaspadai adalah gempa sesar aktif, yang mampu memicu gempa hingga magnitudo 7,5.

Dibanding megathrust, gempa sesar aktif lebih sering terjadi dengan kerusakan dan korban jiwa yang banyak karena sumbernya di daratan berdekatan dengan tempat tinggal penduduk.

Sumber gempa megathrust terletak di laut, sehingga bisa memicu terjadinya tsunami. Penyebab megathrust, seperti di wilayah selatqn Jawa, pada zona subduksi lempeng Indo-Australia yang menghunjam ke bawah lempeng Eurasia merupakan generator gempa kuat sehingga wajar jika wilayah selatan Jawa rawan gempa dan tsunami.

Berdasarkan data gempa dan tsunami di selatan Jawa sejak 1840 hingga 2006, Daryono menyatakan, "Ini menunjukkan bahwa informasi bahaya gempa megathrust yang disampaikan para ahli adalah benar." (Kompas.com, 5/3/2021)

Sementara itu, Liputan6 melaporkan dari Serang, Banten (23/12/2020), BMKG telah melakukan pemodelan dan penelitian terbaru, jika gempa bumi megathrust bermagnitudo 8,7 terjadi di kedalaman 30 km.

Hasilnya bisa menyebabkan tsunami setinggi 12,4 meter dan bisa sampai ke daratan hanya dalam waktu 14 menit. Sehingga dibutuhkan mitigasi bencana dari seluruh pemangku kepentingan untuk menekan korban jiwa, luka, dan kerusakan lainnya.

Dalam simulasi tsunami di bagian Selatan Banten tersebut, ketinggian gelombang tsunami di kabupaten Pandegelang bagian selatan mencapai 10,6 meter. Pandegelang utara 5,9 meter. Kabupaten Lebak 12,4 meter.

Pengalaman tsunami akhir Desember 2016 akibat guguran Gunung Anak Krakatau, dengan tsunami tak setinggi itu pun di Kabupaten Pandegelang, di sisi barat Selat Sunda, pesisir Lampung juga ikut tenggelam dengan korban dan kerusakan yang tak kalah parahnya.

Karena itu, mitigasi megathrust selatan Jawa Barat tak boleh melupakan mitigasi dampaknya ke wilayah sepanjang pesisir Lampung. *** 

Selanjutnya.....

Artikel Halanan 12, Lampung Post Sabtu 27-03-2021

Kematian Akibat Covid-19 Meningkat!

H. Bambang Eka Wijaya

MELALUI Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, pemerintah mengatakan kematian akibat Covid-19 di Tanah Air meningkat, sedangkan angka kesembuhan justru menurun.

Dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Negara Selasa (23/3/21), Wiku menyebut lima provinsi mengalami kenaikan kasus kematian akibat Covid-19.

Berdasar data 21 Maret 2021, lima provinsi yang mengalami penambahan angka kematian mingguan adalah Jawa Timur bertambah 168 kasus.

Disusul Banten, bertambah 54 kasus, Lampung tambah 13 kasus, Sulawesi Tengah naik 9 kasus, dan Jambi meningkat 8 kasus.

Data itu menunjukan, angka kesembuhan pasien Covid-19 dalam priode sama mengalami penurunan mingguan sebesar 0,7%.

Posisi Lampung per 21 Maret 2021 di peringkat ketiga nasional angka kematian akibat Covid-19 itu kemajuan. Sebelumnya per 18 Maret 2021 saat Ketua Satgas Pusat Covid-19 ke Lampung, angka kematian akibat Covid-19 Lampung 5,32% atau di atas rata-rata nasional 2,71%, di peringkat kedua setelah Jatim. (OnlineMetro.id, 20/3/21)

Menanggapi meningkatnya angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia itu, Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan indukator ini merupakan tanda cukup serius terkait kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Ini tanda yang sangat serius untuk pemerintah. Jadi kalau ada negara yang memiliki angka kematian tinggi karena Covid-19, harus ada evaluasi strategi terkait penanganannya. Sebab berarti ada yang kebobolan atau ketelatan dalam mendeteksi dan menemukan kasus secara dini," ujar Dicky pada Kompas.com, Rabu (24/3/21).

Ia mengatakan jika angka kematian di Indonesia mengalami peningkatan berarti upaya 3T yakni Testing, Tracing dan Treatment tidak berjalan optimal. Selain itu protokol kesehatan 5M juga tidak berjalan baik dalam masyarakat.

Ia juga mengatakan, dengan angka kematian cenderung stabil tinggi bahkan meningkat, data tentang penurunan kasus Covid-19 milik pemerintah menjadi tidak valid untuk menggambarkan kondisi pandemi.

"Jangankan kasus kematian meningkat, angkanya stabil tinggi saja, berarti menunjukan data penurunan kasus Covidx-19 menjadi sangat tidak valid," tegas Dicky.

"Dan ada kemungkinan situasinya di lapangan lebih serius dan buruk ketimbang yang ditampilkan oleh data pemerintah," imbuhnya.

Dicky menegaskan kasus kematian yang tinggi dan meningkat itu bisa menjadi indikator, sebuah negara gagal dalam menangani pandemi Covid-19. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 26-03-2021

Vaksinasi Picu Naik Harga Komoditas!

H. Bambang Eka Wijaya

VAKSINASI global serentak mulai awal Januari 2021, mendorong optimisme bahwa roda-roda mesin pabrik segera berputar kembali, memicu naik harga komoditas utama kita: batubara 28,24%, dan CPO 39,59% (yoy).

Dengan kenaikan harga komoditas itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat akumulatif surplus ekspor-impor RI Januari-Februari 2021 sebesar 3,96 miliar dolar AS; dari total nilai ekspor dua bulan itu 30,56 miliar dolar AS.

Bahkan menurut Ari Kuncoro (Kompas, 23/3), efek berantai harga komoditas dengan surplus perdagangan tersebut mendorong modal asing bersih masuk sebesar 8,5 miliar dolar AS, hingga neraca pembayaran RI menjadi sehat.

Namun tetap perlu diwaspadai, prospek pemulihan ekonomi AS akibat stimulus fiskal yang membuka peluang bagi portofolio global,  berpotensi meningkatkan arus modal keluar.

Optimisme dengan vaksinasi pandemi Covid-19 segera berakhir, mendongkrak harga batubara sebegai penggerak roda mesin pabrik mencapai tertinggi sejak November 2018, yakni 93,80 dolar AS per ton pada Jumat (19/3/2021). Itu untuk kontrak pengiriman April mendatang.

Menurut Kompas.com (22/3/2021), harga batubara selama ini berada di kisaran 65 dolar AS per ton. Lonjakan harga batubara ini juga dipicu oleh kenaikan harga batubara domestik di Tiongkok, yang telah mencapai harga "premium".

 Nilai ekspor terpenting Januari-Februari 2021 itu didapat dari produk minyak sawit. Pada Januari lalu, Indonesia mengekspor minyak sawit sebanyak 2,86 juta ton atau naik 19,6% dari bulan sama tahun lalu. Total produksi bulan itu 3,76 juta ton, terdiri dari minyak sawit mentah dan minyak inti.

Harga minyak sawit priode itu di pasar derivatif Malaysia, untuk penyerahan April dipatok pada harga acuan RM4.331,48/ton. Harga tersebut tertinggi dalam lima tahun terakhir

Meski demikian spektakuler kenaikan harga batubara dan minyak sawit, tentu dengan nilai devisa hasil ekspor yang aduhai pula, geloranya belum terlihat di pasar lokal -- baik pasar modern maupun tradisional -- yang masih dironai suasana lesu seperti selama pandemi.

Mungkin karena devisa hasil ekspor barubara dan sawit itu belum banyak merembes ke tangan rakyat. Soalnya devisa ekspor batubara hanya beredar di tangan segelintir juragan batubara. Demikian pula devisa sawit, lebih 55% berada di genggaman konglomerat, hanya sisanya mengalir ke perusahaan BUMN dan petani plasma.

Sedang petani singkong dan petani padi, lunglai terpukul anjloknya harga panenan mereka. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampng Post Kamis 25-03-2021

Dicari, Pemimpin Merakyat Bekemajuan!

H. Bambang Eka Wijaya

PEMIMPIN berkemajuan adalah tokoh yang melesat dari pakem zamannya membentang era baru dengan harapan baru, seperti para pendiri Sarekat Dagang Islam (1905), Boedi Oetomo (1908), dan Muhammadiyah (1912).

Para menteri kabinet 1970-an awal juga berkemajuan. Pada zaman itu mereka menjadikan Indonesia negara pertama di Asia yang membangun tol langit; Satelit Palapa.

Sayangnya, 50 tahun selanjutnya pengembangan teknologi canggih itu telatif stagnan. Jaringannya di seantero Tanah Air pun, Palapa Ring, baru selesai 2020.

Tol langkit itu hanya menjadikan bangsa Indonesia konsumen produk impor, televisi, telefon, internet, selular. Tak ada inovasi monumental yang sebanding dengan hadirnya teknologi unggul tersebut.

Bukan karena anak bangsa tak mampu. Justru terjadi brain drain, mereka mengembara menjadi diaspora untuk mengamalkan ilmunya, karena tak terwadahi di kampung sendiri.

Di badan internasional standarisasi teknologi komunikasi (3rd Generation Partnership Project/3GPP) yang mengembangkan 4G hingga 5G, misalnya, banyak anak Indonesia tapi bukan atas nama lembaga negerinya.

Antara lain, Dr. Basuki Priyanto, Master Researcher di Sony Mobile Communication AB Swedia, dan Dr. Eko Onggosanus Direktur Riset Samsung Reaearch Amerika. (Kompas.com, 16/3/2016)

Brain drain terjadi karena penguasa negeri sendiri sibuk menakuti rakyat dengan radikalisme (momok buatan penguasa sendiri), dan menjadikan aturan teknologi elektronik (UU ITE) alat meringkus pengeritik penguasa.

Karena itu, ke depan dibutuhkan pemimpin merakyat yang berkemajuan. Tak larut dalam urusan tetekbengek. Tapi fokus memandu bakat, mendorong, dan mengelola inovasi hingga geraknya secara nasional menjadikan Indonesia berada di baris depan persaingan Iptek global.

Jelas tak mudah, tapi pencarian serius seorang pemimpin yang bukan kaleng-kaleng harus dilakukan. Harus dicari di antara tokoh-tokoh par excellences di seantero negeri. Pasti ada.

Industri berbasis internet of thing (IOT) yang murni ditangani anak-anak bangsa sendiri ditumbuhkan menjadi leading sektor revolusi industri 5.0. Targetnya menghadirkan berbagai produk teknologi mutakhir 'made in Indonesia'.

Bangun sebuah kawasan Lembah Silikon Indonesia. Di situ anak-anak berbakat digembleng dan dimatangkan. Jadikan sebagai Kawah Candradimuka untuk mengejar ketertinggalan kita dari negeri pesaing. Tanpa itu, kalau tetap sibuk dengan radikalisme dan UU ITE, kita akan semakin jauh tertinggal. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 24-03-2021

Dicari, Pemimpin Merakyat Berkeadilan!

H. Bambang Eka Wijaya

BERKEADILAN itu watak, bisa bawaan lahir atau dibentuk lewat proses pendidikan. Tapi tak bisa dadakan seperti main drama, karena bisa tanpa sadar keluar aslinya: mau benar dan menang sendiri saja, sewenang-wenang.

Untuk melihat watak berkeadilan seseorang, bisa dibantu lewat psikotes seperti lazim dilakukan terhadap setiap calon pemimpin. Tapi pengujian utama track record-nya. Jika dari masa lampaunya kurang memadai, lebih baik jangan berspekulasi.

Watak berkeadilan dituntut yang berakar pada rasa adil masyarakat. Lalu diformulasikan dengan sistem, baik keadilan formal (due process of law, hukum perundang-undangan yang ada), maupun keadilan substantif (sosial, ekonomi, politik).

Rasa adil masyarakat dijadikan standar nilai bagi tindakan seorang pemimpin, sekaligus pedoman bagi pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan. Jadi bukan berdasar selera atau kehendak penguasa semata.

Untuk mengetahui rasa adil masyarakat atas sesuatu masalah atau kebijakan, selain melalui komunikasi yang intens dengan berbagai pihak dalam masyarakat, di era modern ini juga dilakukan melalui survei. Kebijakan yang memenuhi rasa adil masyarakat akan lebih diterima dan efektif, ketimbang yang hanya berdasar selera penguasa dan dipaksakan.

Jadi, seorang pemimpin yang berkeadilan memang harus benar-benar partisipatif. Dan sangat berhati-hati pada setiap langkahnya, sehingga tidak sesukanya, apalagj hanya demi keuntungan kelompok berkuasa.

Dengam rasa adil masyarakat sebagai standar penilaiannya, pemimpin tidak akan membuat tindakan yang hanya menguntungkan atau melindungi para penjilatnya. Sedangkan para pengeritiknya dibantai tanpa ampun.

Rasa adil masyarakat sebagai standar nilai keadilan itu, berlaku untuk menilai hukum, undang-undang, peraturan bahkan hal-hal yang telah berjalan di pemerintahan. Kalau ada peraturan atau ketentuan yang tidak memenuhi rasa adil masyarakat, harus direvisi. Tidak boleh dibiarkan laten menjadi sumber ketidakadilan. Ada pengalaman, hukum atau undang-undang justru dijadikan alat menindas rakyat!

Akhirnya, pemipimpin berkeadilan berkembang menjadi sistem sosial yang hidup. Bukan lagi sekadar sosok seseorang pemimpin, tapi melembaga sebagai suatu sistem peradaban.

Jika suatu priode pemimpin bisa mewujudkan itu, hal itu akan menjadi tradisi kepemimpinan nasional yang berkelanjutan. Para pemimpin masa depan akan memformat dirinya sesuai dengan standar tradisi pemimpin merakyat berkeadilan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 23-03-2021

Dicari, Pemimpin Merakyat dan Mrantasi!

H. Bambang Eka Wijaya

MRANTASI adalah kemampuan mengatasi masalah tanpa masalah, dengan kapasitas khalifah di bumi yang mengeksplorasi semesta dalam keseimbangan yang harmonis semua elemen kehidupan.

Ketika emisi gas rumah kaca menyekap atmosfir sehingga iklim ekstreem mengganas tak terkendali menebar berbagai bencana di muka bumi. Maka, kehadiran pemimpin yang efektif sebagai khalifah di bumi untuk menggalang rehabilitasi semua kerusakan alam penyebab menguatnya efek rumah kaca di atmosfir menjadi keharusan.

Itu berarti, tindakan utama sang pemimpin menghentikan seluruh kecenderungan aji mumpung melampiaskan nafsu serakah dengan merusak alam. Sikap eling lan waspodo menggantikannya sembari bekerja keras merehabilitasi segala kerusakan alam. Jadi, semboyannya tetap kerja-kerja, tapi kerja-ketja merehabilitasi, bukan kerja-kerja merusak alam untuk mengeruk kekayaannya.

Untuk mengubah orientasi dari aji mumpung ke eling lan waspodo itu, pemimpin memberi teladan sikap hidup qana'ah untuk diikuti warga, dengan mengembangkan prinsip kebahagiaan sejati tercapai dengan keinginan terbatas (true happiness consist in desiring little).

Standar hidup qana'ah itu makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sikap "merasa cukup" atau "berusaha mencukupkan" dengan yang bisa didapat, menjadi dasar perilaku sehingga pemimpin tidak perlu mewariskan tumpukan utang yang amat besar sekali kepada anak cucu hanya untuk berfoya-foya pemimpin dan elite kelompoknya masa kini.

Segala sesuatu dikembalikan pada proporsi dan tempatnya. Misalnya, amalan perintah konstitusi sumber-sumber kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka dengan pola hidup qana'ah pengerukan kekayaan tambang seperti batutbara untuk sebatas memenuhi kebutuhan warga miskin semisal mendanai BLT, PKH, bansos lainnya.

Jadi bukan seperti sekarang, kekayaan batubara dikeruk satu juta ton sehari hasilnya hanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran konglomerat dan kroni penguasa, sedangkan untuk bansos, BLT dan PKH dipenuhi dengan dana utangan yang harus ditanggung anak cucu kelak.

Jelas, mrantasi menyelesaikan masalah kemiskinan cukup dengan kekayaan alam yang dimiliki. Keekayaan alam ada batasnya, apalagi sumber daya fosil seperti migas dan batubara, dihemat penggunaannya sesuai kebutuhan rakyat. Jadi tidak dikeruk habis-habisan masa kini, bahkan mengundang investor asing untuk ikut merusak alam negeri kita.

Mrantasi, meningkatkan derajat hidup rakyat. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 22-03-2021

Dicari, Pemimpin Merakyat Akomodatif!

H. Bambang Eka Wijaya

PEMIMPIN merakyat akomodatif itu pemimpin yang membagi habis semua fungsi dan tanggung jawab hingga skrup paling kecil dalam mesin birokrasi pun berfungsi efektif. 

Pemimpin merakyat akomodatif merupakan kebalikan dari pemimpin one man show, yang mengumpulkan seluruh kekuasaan dalam genggaman tangannya sendiri. Pemimpin one man show secara gamblang menegaskan, yang ada hanya visi penguasa, tak ada visi pembantu baik itu menteri ataupun lainnya.

Dengan semua fungsi dan tanggung jawab kekuasaan dibagi habis ke semua struktur yang masing-masing telah teruji integritas dan keahlian terbaik di bidangnya, seperti setiap pemain misik sebuah orkestra pada instrumen yang telah teruji mereka maikan, dalam menjalankan kekuasaan sang pemimpin cukup hanya bertindak sebagai dirijen. Ia bagikan partitur (panduan nada) berupa jobs description sehingga setiap fungsi instrumen menjalankan kewajibannya secara tepat dan benar.

Kelebihan pemimpin merakyat akomodatif adalah tertanganinya secara profesional, efektif dan maksimal setiap bidang kehidupan masyarakat bangsa. Itu karena setiap bidang khusus diserahkan kepada tokoh nasional terbaik di bidangnya (zaken kabinet). Misalnya bidang pendidikan diserahkan kepada tokoh terkemuka dan terbaik di dunia pendidikan, demikian pula di setiap bidang lainnya.

Beda dengan pemimpin one man show, segala macam bidang yang sangat spesifik digebyah uyah oleh seseorang yang sesungguhnya tidak sepenuhnya mudeng pada setiap spesifikasi yang berada di tangan kekuasaannya. Padahal ajaran agung berbunyi, jika kamu serahkan suatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, tunggu ssjalah kehancurannya.

Dalam orkestra zaken kabinet, selain spesialisasi dalam jenis alat musik, penyanyi atau vokalisnya juga sesuai spesialisasi: pop, rock, jazz, dangdut. Lain hal dalam one man show, irama dan lagu apa pun, yang tampil "bernyanyi" di televisi hanya sang penguasa seorang. Akibatnya, jika sehari saja wajahnya tak tampil berkali-kali tayang di layar televisi nasional, sang penguasa bisa tak enak badan.

Hal terpenting pada pemimpin merakyat yang akomodatif, adalah kapasitasnya yang amat besar dan telaten dalam mengelola partisipasi rakyat. Bahkan kepemimpinan partisipatif menjadi ciri khasnya.

Aspirasi masyarakat melalui semua elemen publik selalu menjadi dasar pertimbangan setiap proses pengambilan keputusan. Dengan  demikian, kebijakannya senantiasa berakar pada kepentingan dan kehendak rakyat. ***

.

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 21-03-2021

Bisakah 'Herd Immunity'

Dicapai dalam Setahun?

H. Bambang Eka Wijaya

PRESIDEN Jokowi saat suntikan pertama vaksinasi 13 Januari 2021 menargetkan proses vaksinasi Covid-19 di Tanah Air selesai mencapai 'herd immunity' atau kekebalan kelompok dalam satu tahun, Januari 2022.

Untuk mencapai kekebalan kelompok itu, menurut  pemerintah harus selesai divaksinasi 70% dari jumlah penduduk, sesuai data BPS 181.554.465 orang.

Untuk mencapai kekebalan tubuh terhadap virus Covid-19, setiap orang harus mendapat dua kali suntikan vaksin. Dengan begitu, untuk tercapainya kekebalan kelompok secara nasional perlu dilakukan suntikan sebanyak 363.108.830 kali suntikan (dosis).

Jika dilakukan vaksinasi setiap hari termasuk hari Minggu dan hari besar, maka satu tahun terdapat 365 hari. Untuk selesai vaksimasi satu tahun berarti harus dilakukan vaksinasi sebanyak (363.108.830 : 365 =) 994.818 suntikan (dosis) satiap hari.

Lantas, bagaimana realisasi vaksinasi yang telah berjalan sekarang?

Nazmi Haddyat Tamara, research and data analyst dari Katadata Insight Center mengatakan, "Saat ini dari data Kemenerian Kesehatan yang saya update di hari kemarin (Kamis 11/3/2021) pukul 14.00. Status vakdinasi di kita ini untuk dosis pertama sudah tercapai 3,6 juta dosis yang telah disuntikkan kepada penduduk. Itu berarti sekitar 1,34% dari total penduduk Indonesia sesuai sensus BPS 2020."

"Saya mencoba menganalisis dengan mengonsumsi kecepatan vaksimasinya ini konstan bahwa di hari kemarin penambahan dosis pertama itu 121 ribu dosis. Dengan asumsi kecepatan yang konstan kira-kira untuk mencapai target 70% vaksinasi ini akan tercapai pada Mei 2025," kata Nazmi. (health.detik.com, 12/3/2021)

Berdasarkan hitungan yang mudah dilakukan itu, epidemiolog Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mengatakan, jika vaksinasi ingin diselesaikan 2022 seperti target pemerintah, maka dosis vaksin Corona yang disuntikkan ke masyarakat minimal 1 juta dosis per hari.

Namun, menurut Laura, hingga per 9 Maret 2021, rata-rata percepatam vaksinasi Vovid-19 di Indonesia hanya mencapai 80 ribu dosis per hari.

"Kalau tetap dengan kondisi pemberian vaksin seperti saat ini, maka bisa saja herd immunity akan dicapai lebih dari lima tahun atau bahkan mendekati 10 tahun," ujar Laura.

Karena itu, Laura mengingatkan pemerintah untuk mengakselerasi vaksinasi dengan meningkatkan jumlah vaksinator dan fasilitas untuk memperluas/mempermasif vaksinasi.

Jangan retorikanya saja besar, tapi realisasi pemberian vaksinnya kecil. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 20-03-2021

Dicari, Pemimpin Merakyat yang Holistik!

H. Bambang Eka Wijaya

PEMIMPIN merakyat yang holistik adalah pemimpin yang kebepihakannya kepada rakyat komplit, paripurna, lahir-batin, bukan bersifat parsial hanya dalam hal tertentu, atau apalagi sekadar pencitraan belaka.

Empatinya menyatukan rasa pada dirinya sebagai syaraf rasa rakyat. Sehingga, ketika rakyat merasakan suatu detita, sakitnya akibat derita tersebut langsung dirasakan oleh sang pemimpin. Dengan begitu si pemimpin segera mencari solusi untuk meringankan derita itu.

Contohnya saat panen raya produksinya melimpah, harga gabah petani anjlok jauh di bawah harga pokok pembelian pemerintah (HPP). Ia cari tahu penyebab utamanya, ternyata karena tersiarnya wacana impor beras 1,5 juta ton untuk iron stock.

Ia pun segera menghentikan semua kegiatan untuk impor beras tersebut. Lalu, untuk memulihkan harga gabah petani yang anjlok diatasi dengan segera mengerahkan Bulog membeli gabah petani sebagai pengganti beras impor untuk iron stock.

Demikianlah solusi dari pemimpin merakyat yang holistik, berorientasi pada kepentingan rakyat. Tentu akan berbeda jika kemerakyatan pemimpinnya sekadar pencitraan.

Contoh lain tentang ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang pada aturan lama UU Nomor 13/2003 Pasal 59 ayat 4: "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun."

Namun dalam PP 35/2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja No.11/2020, aturan tersebut diubah menjadi, "PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun."  Demikian bunyi Pasal 8 ayat (1). Lalu ayat (2), perusahaan diperbolehkan memerpanjang kontrak PKWT yang telah selesai maksimal selama lima tahun.

Jadi, pemimpin lama yang merakyat menetapkan pekerja kontrak hanya boleh 3 (tiga) tahun selanjuynya diangkat jadi karyawwn tetap. Sedangkan pemimpin masa kini menetapkan kontrak 5 (lima) tahun 2 (dua) kali, dan setelah 10 tahun tak ditegaskan harus diangkat sebagai karyawan tetap.

Demikianlah contoh kemerakyatan pemimpin, lama cenderung holistik sedang yang kini hanya pencitraan semata sehingga praktis menyengsarakan rakyat.

Perlu ditegaskan, ke depan yang dicari adalah pemimpin merakyat yang holistik, agar dalam mengelola perubahan ke masa depan menjadi lebih baik orientasinya pada kepentingan rakyat, bukan coma pencitraan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 19-03-2021

Dicari, Pemimpin Merakyat Cinta Pertiwi!

H. Bambang Eka Wijaya

ESENSI di balik isu presiden tiga priode itu tak lain karena di kalangan calon pengganti yang tersedia tak ada yang lebih baik dari Jokowi. Jadi, kerimbang memaksakan pemimpin yang buruk, akan lebih baik Jokowi dilanjutkan.

Namun, hal itu tak mungkin. Karena itu, dengan penilaian yang mirip, Nasdem menyiapkan konvensi capres 2024 untuk menarik satrio piningit keluar padepokan dan ikut sayembara menyelamatkan masa depan pertiwi.

Suatu upaya memang harua dilakukan secara serius untuk mencari pemimpin yang merakyat dan cinta pertiwi secara benar-benar tulus.

Bukan seperti calon pengganati yang tersedia, sifat merakyat dan cinta pertiwi cuma di bibir, sebatas retorika semata. Hal itu terlihat dari karya pengelolaan negara para elite tersebut selama ini. Contohnya UU Minerba dan Omnibus Law, yang cenderung mengorbankan rakyat dan alam pertiwi demi keuntungan pengusaha, investor bahkan asing.

Bayangkan saja, orang yang beretorika cinta Tanah Air, setiap hari mengeruk lebih satu juta ton batu bara untuk diekspor, tentu dengan menghancurkan hutan perawan di permukaan lahannya, serta membabat satu juta hektar hutan perawan setiap tahun untuk dijadikan kebun sawit segelintir konglomerat.

Akibatnya hitung sendiri, akan seberapa besar kerusakan alam bumi pertiwi pada 2045, 100 tahun usia kemerdekaan bangsa nanti. Bukan puncak kemakmuran bangsa yang terwujud, tapi kehancuran fatal bumi pertiwi yang akan terlihat lebih nyata. Pada masa itu, rakyat hanya akan mendapatkan jurang-jurang dalam bekas galian tambang yang tak bisa ditanami karena tanahnya asam dan banyak merkuri residu operasi pertambangan.

Pemimpin merakyat bukan hanya karena suka belusukan, tapi cuma menjadikan rakyatnya kuli kontrak murahan di pertambangan dan perkebunan yang kondisinya lebih buruk dari zaman Koeli Ordonansie. Tapi pemimpin yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, Salus populi puprema Lex esto. Bukan demi keuntingan pengusaha ia korbankan alam dan rakyat dengan  mengeluarkan limbah berbahaya dan beracun dari daftar B3.

Jadi, yang dicari adalah pemimpin antitesis dari pemimpin yang ada saat ini. Pemimpin yang sifat merakyat dan cinta pertiwinya tulus, tak hanya retorika.

Untuk itu, suatu upaya serius lewat semacam konvensi nasional yang dilakukan Nasdem, maupun cara-cara lain, harus dilakukan secara saksama sejak awal. Kita butuh pemimpin yang merakyat dan cinta pertiwinya sejati, bukan kaleng-kaleng. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 18-03-2021

Alam & Rakyat Korban Demi Pengusaha!

H. Bambang Eka Wijaya

DEGRADASI standar keselamatan lingkungan alam dan manusia oleh Omnibus Law menjadi kenyataan. PP 22/2021, turunan UU Cipta Kerja No.11/2020 mengeluarkan limbah batubara dan limbah sawit dari daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan alasan bisa dibuat material bangunan.

Ironisnya, PP Nomor 22 Tahun 2021 itu diberi judul "tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

Pengeluaran kedua jenis limbah dari daftar B3 berawal dari usulan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), berdasar hasil penelitian limbah tersebut bisa dijadikan material bangunan sehingga di AS, RRT, Jepang, dan India, dikeluarkan dari B3.

Malangnya, hanya berdasar asumsi demikian limbah tersebut langsung dikeluarkan dari daftar B3. Ini disesalkan Manager Kampanye Perkotaan dan Energi Walhi Dwi Sawung, karena pengeluaran limbah itu dari daftar B3 berbahaya.

Sebaiknya diuji lebih dahulu sejauh mana kemampuan teknologi unit-unit usaha kita yang berserak di seantero negeri menjinakkan B3 itu seperti di negara maju.

Berbahaya karena menurut Dwi limbah tersebut mengandung karsinogenik (penyebab kanker). Selain itu, ada yang mengandung radioaktif, merkuri tinggi. Jadi, kalau mau dimanfaatksn harus diuji dahulu.

Sementara itu, peneliti LIPI bidang teknologi Ajeng Arum Sari menyebut limbah itu menyebabkan penyakit silikosis atau kelebihan debu yang merugikan lingkungan dan masyarakat.

Karena itu, pada PP 101/2014 yang diteken Presiden SBY, limbah tersebut masuk B3.

Namun, tentunya Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan pilihan antara mengorbankan keselamatan lingkungan alam dan kesehatan rakyat dibanding keuntungan pengusaha. Ternyata, Jokowi memilih untuk lebih menguntungkan pengusaha.

Untuk mengusulkan agar lampiran PP tersebut dicabut seperti PP tentang produksi miras, tak mungkin. Masak setiap Presiden membuat PP lampirannya harus dicabut.

Tapi karena lingkungan alam dan rakyat pasif, tak bisa mengelak dari limbah abu terbang dan abu dapur sisa pembakaran batubara dan proses industri minyak sawit, maka sebaiknya pemerintah mewajibkan setiap unit usaha mengamankan limbahnya dari merugikan lingkungan dan kesehatan rakyat.

Jika itu tidak dilakukan, tunggu ledakan penyakit kanker dan sesak napas rakyat di seantero negeri, seperti kata Ajeng dari LIPI, "mengakibatkan pencemaran air dan udara, hingga emisi gas rumah kaca bila dibuang langsung ke tempat sampah tanpa diolah terlebih dahulu." (cnn-ina, 13/3) ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 17-03-2021

N439K, Virus Varian Baru Lebih 'Pintar'!

H. Bambang Eka Wijaya

SAAT vaksinasi mulai dipacu untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) muncul virus corona varian baru lagi, N439K. Varian ini sudah ditemukan di 30 negara, dan dinilai lebih 'pintar' dari virus corona yang ada sebelumnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih mengatakan, "Varian N439K ini ternyata lebih smart dari varian sebelumnya karena ikatan terhadap reseptor ACE2 di sel manusia lebih kuat, dan tidak dikenal oleh polyclonal antibody yang terbentuk dari imunitas orang yang pernah terinfeksi." (Tren.Kompas, 14/3)

Dengan adanya temuan virus baru asal Skotlandia menyusul virus B.1.1.7 asal Inggris tersebut, IDI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Mutasi N439K yang sebenarnya ditemukan di Skotlandia sejak Maret 2020 itu, garis keturunannya kedua (B.1.258) telah muncul secara independen di negara-negara Eropa. Sampai Januari 2021, varian ini terdeteksi di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

Dilansir dari BBC (27/1/2021), mutasi ini ditemukan pada sekitar 500 sampel yang diambil dari pasien di Skotlandia, tetapi pada Juni penyebaran berkurang berkat pembatasan atau lockdown yang ketat.

Varian yang membawa mutasi ini juga menunjukkan beberapa resistensi terhadap antibodi yang diambil dari pasien yang telah pulih dari virus.

Ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan virus untuk menyebabkan infeksi berulang.

Dalam jurnal Cell, peneliti menganalisis pengikatan lebih dari 440 sampel serum poliklonal dan lebih dari 140 antibodi monoklonal dari pasien yang pulih.

Mereka menemukan pengikatan proporsi antibodi minoklonal dan sampel serum secara signifikan berkurang oleh N439K.

Dan yang terpenting, ternyata mutasi N439K memungkinkan pseudovirus menolak netralisasi oleh antibodi monoklonal yang telah disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

Kesimpulannya, ada kemungkinan varian baru N439K tidak bisa diatasi dengan vaksin Covid-19 yang ada sekarang.

Dilaporkan Kompas.com (12/3/2021), ahli biologi molekuler Ahmad Utomo menyebutkan, meski lebih pintar dari virus coroona sebelumnya, tidak ada ciri atau gejala khusus dari sisi dampak gejala penyakit paskaterinfeksi varian N439K.

Meski gejalanya hampir sama denga  terinfeksi virus SAR-CoV-2 penyebab Covid-19, tetapi diketahui varian N439K ini relatif lebih mudah menular.

Untuk mewaspadai virus N439K, masyarakat diimbau menghindari bekerja di ruang ber-AC terlalu lama. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 16-03-2021

'Skenario Kelenger' Ekonomi Petani RI!

H. Bambang Eka Wijaya

MEREBAK sebuah 'Skenario Kelenger' bagi ekonomi petani RI pada 2021 ini. Skenario itu lewat usaha pemaksaan impor beras ketika panen melimpah. Petani jadi menderita karena harga gabah jeblok jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

Impor beras 1,5 juta ton menjelang panen raya terbaik sewindu terakhir sebagai berkah bawaan LaNina yang memberi air cukup sepanjang tahun untuk sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan dan padi darat di seluruh Tanah Air.

Tahun ini bahkan bakal menjadi puncak panen raya terbaik selama tiga tahun berturut, sejak 2019 total panen gabah sebanyak 54,604 juta ton, 2020 naik menjadi 54,649 juta ton. Dan pada 2021 ini prediksi BPS produksi naik hingga 26%.

Ketika kondisi normal saja lazim saat panen harga gabah turun ke level dasar HPP. Kalau panen surplus sampai 26%, bisa ditebak harga gabah akan lebih rendah pula dari HPP. Nah, kalau dibanjiri lagi dengan 1,5 juta ton beras impor, kelengerlah ekonomi petani Tanah Air.

Karena itu, Guru Besar IPB Prof. Dwi Andreas meminta agar pemerintah membatalkan impor beras ini. Kalau pun perlu kajian, maka sebaiknya menunggu hingga Juli-Agustus di mana luas tanam sudah terlihat sehingga bisa diperkirakan kebutuhan pencadangan beras diperlukan atau tidak. (BBC-Indonesia, 10/3)

Namun pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersikukuh impor beras ini sudah disepakati antar-kementerian. Tujuannya sebagai 'iron stock' yang ia sebut sebagai cadangan di mana pemerintah melalui Bulog bisa memastikan ketersediaan beras itu selalu ada.

"Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apa pun, karena ini dipakai untuk 'iron stock' dan ini sudah kita sepakati, sudah kita perintahkan waktu tempat dan harga itu di tangan saya," tegas Lutfi.

Demikianlah kokohnya pemaksaan 'skenario kelenger' ekonomi petani. Sejak isu impor beras ditiupkan, para petani di Pantura Jabar yang padinya menguning langsung cemas pada harga gabahnya di panen raya.

Deni Nurhadiansyah, petani di Subang, menyatakan tanaman padi bagus-bagusnya, per hektar bisa tujuh ton. Tapi panen raya kali ini harus dilalui dengan rasa cemas karena harga gabah kering di tingkat petani terus merosot diterpa wacana impor beras.

"Ini sudah terbukti, di Indramayu harga gabah sekarang sudah Rp3.500/kg. Padahal dua minggu lalu, panen di Demak dan Kudus masih Rp4.500/kg," kata Deni.

HPP sekarang Rp4.200/kg. Kalau beras impor masuk, harga gabah petani bisa lebih buruk lagi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 15-03-2021

Pemulihan Ekonomi Diuji Loncat Tinggi!

H. Bambang Eka Wijaya

KURVA pemulihan ekonomi nasional (PEN) menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah 'V-Shave'. Maksudnya, dari titik terendah kontraksi 5,32% Triwulan II-2020, garis pemulihan langsung naik membentuk huruf 'V'.

Sayangnys garis naik itu kurang 2,19% untuk mencapai sejajar dengan titik awal. Sehingga untuk keluar dari resesi pada Triwulan I-2021 harus loncat setinggi 2,20%, agar ekonomi tumbuh positif setidaknya 0,01%.

Secara empiris sejak terkontraksi minus 5,32% pada Triwulan II-2020, laju pemulihan ekonomi nasional berkisar hanya antara 1,30%--1,83% per triwulan. Yakni, menjadi minus 3,49 pada Triwulan III-2020, dan menjadi minus 2,19% pada Triwulan IV-2020. Dengan itu, ekonomi Januari--Desember 2020, tumbuh minus 2,07%.

Dari pengalaman itu tampak, loncatan tertinggi yang bisa dilakukan ekonomi nasional dalam satu triwulan selama pandemi adalah 1,83%. Jadi ujiannya, mampukah ekonomi Indonesia meloncat 2,20% pada Triwulan I-2021?

Harapan untuk itu muncul dari ekspor Januari 2021 surplus 1,96 miliar dolar AS. Itu dari total ekspor bulan tersebut sebesar 15,3 miliar dolar AS, atau naik 12,24% yoy.

Namun, di balik surplus ekspor itu, Kepala BPS Suhariyanto menyoroti kinerja impor yang menurun secara tahunan maupun bulanan. Impor pada Januari 2021 tercatat sebesar 13,34 miliar dolar AS, turun 7,59% mom dan secara tahunan turun 6,49% yoy.

Penurunan impor ini, menurut Suhariyanto, didorong oleh penurunan kinerja impor barang konsumsi, barang penolong, maupun barang modal yang mengindikasikan pergerakan impor masih belum sesuai harapan.

Lemahnya impor juga mencerminkan masih belum pulihnya konsumsi masyarakat. Menurut dia hal itu juga layak diwaspadai karena menunjukkan konsumsi domestik yang masih sangat lemah.

Meski sudah tidak deflasi lagi, inflasi inti Januari 2021 sebesar 0,14% terendah sejak 2004, sementara harga yang diatur pemerintah masih deflasi 0,19%.

Dinamika perekonomian dengan daya  beli dan konsumsi domestik yang masih lemah itu menggambarkan masih kurang kuatnya daya loncat pertumbuhan untuk bisa keluar dari resesi di akhir Triwulan I-2021.

Kendalanya, sampai medio Maret 2021 PPKM di Jawa dan Bali malah diperluas ke Kaltim, Sulsel dan Sumut, sehingga perputaran roda ekonomi terbatas.

Selain itu, konsumsi yang menyumbang 57% PDB masih tertekan oleh pengetatan impor. Akibatnya, kelas menengah yang hobi belanja produk branded impor menahan diri dengan menyimpan uangnya di bank. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 13-03-2021

Perbaiki Peta Jalan Pendidikan 2020-35!

H. Bambang Eka Wijaya

JUDUL 'perbaiki peta jalan pendidikan nasional 2020-2035' itu dibuat sebagai alternatif untuk judul 'cabut peta jalan pendidikan 2020-2035'. Artinya, jika peta jalan buatan Kemendikbud itu tidak diperbaiki, maka harus dicabut karena tidak sesuai dengan Konstitusi dan Sisdiknas.

Pasalnya, dalam draft terbaru peta jalan tersebut frasa agama dihapus dan digantikan dengan akhlak dan agama. Menurut Wakil Ketua MUI bidang Pendidikan KH Andullah Jaidi, frasa 'agama' tidak cukup diwakilkan dengam frasa 'akhlak dan budaya'. (Republika.co.id, 7/3/2021)

Ia mengatakan, setiap agama mengajarkan bagaimana seseorang memiliki kepribadian yang baik dan berakhlak mulia serta beriman kepada Yang Maha Kuasa.

Muatan agama tak hanya berfokus pada akhlak dan budaya, tegasnya. Tetapi, juga tentang bagaimana umat bisa melaksanakan ajarannya pada segala lini kehidupan sehingga menjadi umat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karena itu, peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 itu harus diperbaiki dari neko-neko itu dengan menyesuaikan visinya pada Konstitusi, dalam hal ini UUD 1945 pasal 31 ayat (3):

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka nencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang."

Dan ayat (5): "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat."

Selanjutnya, peta jalan itu tak boleh menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang pada Pasal 3 menyebutkan, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, da  menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan di Konstitusi dan Sisdiknas terang dan jelas, dengan iman dan takwa sesuai ajaran agama debagai faktor utama. Jadi tak perlu malah dipergelap dengan menghapus frasa agama dari peta jalan pendidikan nasional 2020-2035.

Kami yakin DPR akan memperbaiki peta jalan tersebut sesuai dengan amanat Konstitusi dan Sisdiknas. Atau, kalau pemerintah menolak perbaikan, sehingga tetap cenderung atheis, pasti para anggota DPR segera sepakat untuk mencabut rancangan tersebut. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post, Jumat 12-03-2021

Tak Realistis Covid Berakhir Tahun Ini!

H. Bambang Eka Wijaya

DIREKTUR Program Kedaruratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Michael Ryan memperingatkan, tidak realistis jika kita berharap pandemi Covid-19 berakhir tahun ini.

Ryan mengatakan, fokus kita saat ini adalah tetap menjaga tingkat penularan serendsh mungkin meski kecil kemungkinan virus corona SARS-CoV-2 bisa diberantas tahun ini.

"Saya pikir sangat tidak realistis jika ada yang berpikir virus corona bisa berakhir tahun ini," kata Ryan dalam pengarahan di Jenewa, Swiss, pekan lalu. (Kompas.com, 5/3)

"Jika kita pintar, kita bisa menyelesaikan masalah rawat inap dan kematian, serta tragedi yang terkait dengan pandemi ini," tambahnya.

Dilansir New York Post, Selasa (2/3/2021) Ryan mengungkapkan data yang dimiliki WHO menunjukkan, vaksin Covid-19 telah membantu memperlambat penyebaran virus.

"Jika vaksin mulai berdampak, dampaknya tidak hanya pada kematian dan rawat inap, tapi juga berdampak signifikan pada dinamika penularan dan risiko penularan. Maka itu saya yakin, kita akan mempercepat pengendalian pandemi ini," kata Ryan.

Kepala WHO Tedros Adhanom Hebreyesus menyesalkan, banyak orsng dewasa yang lehih muda dan sehat di beberapa negara kaya yang sudah menerima vaksin, sementara pekerja di garis depan negara berkembang belum.

Tedros meminta negara-negara melakukan perlombaan umum melawan virus. "Kami tidak meminta negara untuk mempertaruhkan rakyatnya sendiri," imbuhnya. "Kami meminta semua negara untuk menjadi bagian dari upaya global menekan infeksi virus di mana pun."

WHO hingga saat ini menahan diri untuk meminta negara-negara kaya agar menyumbangkan pasokan vaksin mereka ke negara berkembang.

"Kami tidak bisa memberi tahu masing-masing negara apa yang harus dilakukan," ujar penasihat WHO Dr. Bruce Aylward.

Sementara itu pakar WHO Prof. David Heymann memperingatkan pandemi Covid-19 ini bisa menjadi endemik. Bahkan setelah vaksin diluncurkan. Endemik adalah suatu penyakit yang selalu ada di populasi atau wilayah tertentu.

"Tampaknya takdir virus corona SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 akan menjadi endemik, seperti empat virus corona lain yang menginfeksi manusia. Virus akan terus bermutasi saat berkembang biak di sel manusia," jelasnya.

Melalui peringatan Heymann yang ahli epidemiolog itu, WHO mengingatkan agar dunia bisa belajar untuk hidup berdampingan dengan Covid-19.

WHO menyatakan, meski pandemi virus corona yang kita hadapi saat ini sangat parah, fenomena ini belum tentu yang besar. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 10-03-2021

Aura Antimodal Asing 'Ngidap-Idapi'!

H. Bambang Eka Wijaya

AURA--pancaran energi--anti-modal asing masyarakat Indonesia ngidap--idapi. Itu ungkapan Jawa untuk "top of mind". Tapi kalau belanja daring, memilih barang "branded" (produk asing). Demikianlah ambiguitas sikap kita antara terhadap modal dan produk asing.

Aura anti-modal asing orang Indonesia "sudah di ubun-ubun" itu bukan isapan jempol. Bahkan merupakan hasil penelitian Bank Dunia (2019) tentang sikap restriktif masyarakat Indonesia terhadap modal asing dalam hal ini Foreign Direct Investment (FDI).

Dilansir CNBC-Indonesia (4/9/2020), tingkat restriksi Indonesia terhadap FDI  tertinggi di antara negara-negara yang disurvei, yakni dengan skor 0,31. Di peringkat kedua Malaysia 0,25 dan Tiongkok 0,25. Lalu India 0,21, disusul Meksiko 0,19, Vietnam 0,13 dan Brasil 0,09.

Tingkat restriksi yang tertinggi terhadap FDI itu menunjukkan kita tidak ramah terhadap investasi asing, enggan atau bahkan membatasi.

Mungkin faktor itu yang membuat ketika para investor harus memindahkan pabriknya dari Tiongkok saat perang dagang, tak satupun investor pindah lokasi ke Indonesia. Tapi memilih Vietnam yang tingkat restriksinya 0,13, terendah kedua setelah Brasil.

Berlawanan dengan kuatnya aura anti-modal asing dalam masyarakat kita itu, dalam membeli masyarakat kita lebih cenderung memilih barang "branded" alias bermerk asing.

Hal itu membuat Presiden Jokowi dalam rapat nasional Kementerian Perdagangan pekan lalu menyerukan, agar menggaungkan anti-produk asing. Maksudnya supaya masyarakat lebih menggandrungi produk dalam negeri.

Namun, seruan Jokowi agar menggaungkan anti-produk asing itu dinilai pengamat kurang tepat. Karena dalam kondisi Indonesia di pergaulan internasional yang sangat baik sekarang, seruan seperti itu kurang pas. Bisa dinilai negara-negara lain sebagai kebijakan proteksionisme.

Jadi ruwet kalau sampai dinilai begitu. Karena negara-negara lain akan melakukan langkah balasan. Bisa mengganggu kelancaran ekspor kita. Padahal ekonomi Indonesia ekspor oriented. Jadi, kampanye anti-produk asing sama dengan bunuh diri ekonomi.

Karena itu, kebijakan tersebut harus segera diperbaiki, bukan anti-produksi asing, tapi kampanye mencintai produksi dalam negeri.

Seiring itu, untuk mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja mengundang investasi, juga dikampanyekan cinta modal asing. Ini untuk merespon hasil penelitian Bank Dunia mengenai sikap restriktif orang Indonesia terhadap modal asing yang tertinggi di dunia. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 09-03-2021

'Kenapa di Tanahku Terjadi Bencana?'

H. Bambang Eka Wijaya

PRESIDEN Jokowi mengungkapkan, Indonesia peringkat tertinggi di dunia dari 35 negara yang rawan risiko bencana. Selama 2020, BNPB mencatat ada 3.253 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata per hari terjadi 9 bencana.

Rata-rata setiap hari 9 bencana itu layak kita renungkan, seperti nyanyian Ebiet G. Ade, "Kenapa di tanahku terjadi bencana?"

Kita cari jawabnya ikut Ebiet di jalur nurani, secara subjektif kita introspeksi diri sebagai kalifah di bumi, diwajibkan memelihara kehidupan di bumi dengan sebaik-baiknya. 

Tapi sebagai kalifah itu kita kurang amanah. Kita justru merusak dan menguras kekayaan alam untuk melampiaskan keserakahsn kita hingga lingkungannya rusak parah dan menjadi biang segala bencana.

Dengan demikian, bencana itu tak lain hanya akibat dari keserakahan kita sendiri, sekaligus sebagai peringatan atau bahkan hukuman atas tingkah buruk kita.

Perubahan iklim dari waktu ke waktu yang memicu cuaca ekstrem menjadi semakin buruk, sebagai pangkal berbagai bencana, terjadi akibat setiap tahun jutaan hektar permukaan hutan perawan dibuka, digunduli, tanahnya digali untuk menghasilkan ekspor batu bara per hari satu juta ton.

Itu tetjadi berkelanjutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 2013 total ekspor batu  bara 381,3 juta ton setahun, pada 2019 ekspor batu bara 374,9 juta ton setahun. Ditambah lagi ribuan ton setiap hari untuk pembangkit listrik di seluruh Tanah Air.

Dari ekspor batu bara satu juta ton per hari itu, royaltinya yang dibayar penambang kepada negara hanya antars 2% sampsi 7% dari harga per ton. Keuntungan besar dinikmati juragan tambang, derita bencana ditanggung rakyat.

Kemudian,  jutaan hektar hutan perawan lainnya dibongkar dijadikan perkebunan kelapa sawit. Mayoritas lahan sawit dikuasai segelintir konglomerat. Sedangkan BUMN dan petani sawit hanya 45%.

 Menurut data Ditjen Perkebunan Kementan, pada 2016 luas lahan sawit 11,2 juta hektar, pada 2020 menurut Menteri Pertanian dalam pidato Hari Sawit Nasional 2021 yang dibacakan Dirjen Pekebunan Kasdi Subagyono luas area sawit menjadi 16,3 juta hektar. (InfoSawit, 1/3/2021)

Jadi dalam lima tahun, lebin lima juta hektar hutan dibongkar jadi lahan sawit. Itu yang tercatat di kawasan yang terlihat. Yang tak tercatat dan tak terlihat, yang menindih lokasi tanah adat, seperti di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, tak terhitung.

Tampak, banyak hal yang harus dilakukan kalifah di bumi untuk mengurangi bencana. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 08-03-2021

Pelajaran dari Pengalihan Pabrik Tesla!

H. Bambang Eka Wijaya

DI mata negara maju, negeri kita terlihat hanya negara terbelakang baru berkembang. Karena itu, sebelum berinvestasi strategis, perusahaan teknologi maju seperti Tesla membayar konsultan untuk survei risiko Ecosystem and Social Ground (ESG).

Berdasar berbagai sumber, Katdata.co.id (2/3/2021) menduga, hasil survei itu membuat Tesla memindahkan investasi pembangunan pabrik mobil listriknya dari Indonesia ke India. Soalnya, Tesla tak mau berinvestasi di negara yang pengelolaan lingkungan alam dan sosialnya berisiko buruk.

Kebetulan saat survei itu Indonesia sedang heboh menolak UU Omnibus Cipta Kerja. Karena rentan perusakan lingkungan alam dan rawan sosial tenaga kerja. Buruh demo beruntun menolak.

Serba kebetulan juga, waktu itu buruh tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara, demo membakar sendiri pabrik smelter tempat mereka bekerja.

Kerentanan sosial yang fatal. Apalagi itu dipicu tuntutan buruh yang telah tiga tahun bekerja tak diangkat jadi karyawan tetap seperti pernah dijanjikan majikan, hanya karena ada UU Cipta Kerja baru yang membenarkan karyawan kontrak tak diangkat selamanya.

Secara sosial India juga rawan, tapi meski orang India lebih miskin tak akan membakar sendiri pabrik tempat mereka cari makan.

Selain itu, untuk memikat investasi Indonesia hanya mengandalkan kekayaan alamnya, dalam kasus ini nikel. 

Padahal, bos Tesla, Elon Musk, mencuit di akun medsosnya sedang mengupayakan substitusi nikel dengan besi pada produksi baterai mobil listrik. Jadi riset itu yang membuat Tesla tak tergantung pada nikel.

Di lain sisi, lahan areal pertambangan nikel di Sulawesi mayoritas sudah dikuasai dua kelompok asing. Di Selatan dan Timur di areal seluas 6,6 juta hektar dikuasai Inco Vale, asal Kanada dan Brasil.

Sementara di Tenggara, di Morowali dan Konawe, dikuasai produsen stainless Tiongkok Tsingshan Group. Sisanya di Maluku Utara dan Papua, apa belum ada pihak asing? Tentu Tesla telah mendapat data akurat semua hal soal nikel dan Indonesia itu hingga check out!

Dari kasus Tesla ini bisa ditarik pelajaran bahwa selama ini pemimpin bangsa setahap demi setahap melalui pembuatan UU berusaha menjaga martabat lingkungan dan sosial manusia Indonesia sebagai keagungam peradaban bangsa.

Tapi muncul rezim haus modal menjebol semua tanggul peradaban itu dengan merendahkan martabat lingkungan dan sosial bangsanya. Bangsa lain saja enggan terlibat penghancuran suatu peradaban oleh kaumnya sendiri itu. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Minggu 07-03-2021

Shansa, Kota Baru di LCS

Seluas 17 Kali New York!

H. Bambang Eka Wijaya

UNTUK memperkuat klaimnya atas wilayah sengketa di Laut China Selatan (LCS), RRT dalam ekspansi teritorialnya membangun kota Shansa, seluas 8.000 mil persegi atau 17 kali New York City di Pulau Woodly yang kaya migas, kata laporan US Naval War College.

Sebagian besar Kota Shansa adalah wilayah laut, termasuk Kepulauan Paracel yang diklaim oleh Vietnam dan Taiwan, serta Kepulauan Spratly, yang berbagai bagiannya diklaim oleh Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

"Dulunya merupakan pos terdepan terpencil, Pulau Woodly telah menjadi pusat kegiatan yang ramai," kata laporan yang ditulis pakar tentang Tiongkok Zachary Haver untuk Institut Studi Maritim War College seperti dilaporkan Bloomberg News. (CNBC-Indonesia, 21/2/2021)

Pulau ini sekarang menawarkan infrastruktur pelabuhan yang diperluas, desalinasi air laut, dan fasilitas pengolahan limbah, perumahan publik baru, sistem peradilan yang berfungsi, jangkauan jaringan 5G, sekolah, dan penerbangan charter ke dan dari daratan.

Selain itu, Shansa juga dilapodkan siap untuk menarik wisatawan dan beberapa perusahaan untuk membuka cabangnya di kepulauan itu.

Hal itu jelas membuktikan klaim Tiongkok di wilayah itu tidak main-main. Klaim yang dinamakan sembilan garis putus-putus itu telah menjadi potensi konflik global.

Baru-baru ini Tiongkok juga menetapkan Undang-Undang baru mengenai penjaga keamanan maritim negara itu. UU itu disebut akan membantu penjaga pantai Tiongkok untuk lebih memenuhi tugas dan kewajiban mereka.

Dalam UU itu, armada laut mereka bisa saja menembak kapal asing di wilayah itu karena aturan mengizinkan "semua cara yang diperlukan" untuk menghentikan atau mencegah ancaman dari kapal asing.

Hal itu membuat benerapa negara yang mengklaim LCS serta beberapa rival tradisional Tiongkok meradang. Filipina menyatakan siap memperkuat armada lauthya. Sementara Amerika Serikat meluncurkan dua kapal induknya, USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz untuk menghalau Tiongkok dari perairan itu dalam misi "pembebasan navigasi".

Laksamana Muda Doug Verissimo, komandan Roosevelt Carrier Strike Group, menyatakan operasi tersebut untuk menjaga perdamaian.

"Melalui operasi seperti ini, kami memastikan bahwa kami mahir secara taktis untuk menghadapi tantangan menjaga perdamaian dan kami dapat terus mejunjukkan kepada mitra dan sekutu kami di kawasan bahwa kami berkokitmen untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 06-03-2021

Setahun Pandemi, Tewas 99 per Hari!

H. Bambang Eka Wijaya

HINGGA 1 Maret 2021 pandemi Covid-19 genap setahun di Indonesia, jumlah korban meninggal sebanyak 360.325, dengan 365 hari dalam setahun per hari rata-rata tewas akibat wabah tersebut sebanyak 99 orang.

Tingkat kematian yang cukup masif. Bahkan pada pekan terakhir, dari 23 Februari hingga 1 Maret 2021, dalam sepekan jumlah kematian 1.634 orang, rata-rata 233 orang per hari. Lebih dua kali lipat dari rata-rata per hari dalam setahun.

Kematian merupakan muara dari semua proses penanganan wabah, dari testing, tracing, treatment atau perawatan. Jumlah kematian yang tinggi mencerminkan kualitas fasilitas serta pelayanan pengobatan dan perawatan.

Dengan itu saatnya pemerintah mengevaluasi penanganan Cobid-19 secara komprehensif. Meskipun vaksinasi telah berjalan, penurunan angka kematian harus diupayakan semaksimal mungkin, untuk menghormati dan menjaga hak hidup setiap warga negara. Apa gunanya penurunan angka positif baru kalau nyatanya jumlah yang meninggal tetap tinggi akibat banyak orang terinfeksi tak terjaring testing, sehingga pengobatannya tak tepat waktu. 

Karena itu, layak disesalkan jika benar seperti diakui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden Kamis (18/2/2021) bahwa jumlah testing memang sangat memengaruhi besar kecilnya penambahan kasus Covid-19. Pernyataan itu terkait dengan penurunan signifikan kasus baru pekan terakhir. (Kompas.com, 20/2/2021)

Itu mengindikasikan penurunan angka kasus baru terjadi akibat mengecilnya jumlah testing, bukan berkat PPKM seperti ditegaskan epidemiolog Dicky Budiman. Ini berbahaya jika angka kematian tetap tinggi, karena penularan baru tak terjaring testing bahkan virusnya kian merebak di masyàrakat. Itu terlihat pada kembali penuhnya pasien Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet, Jakarta.

Itu berarti dalam memasuki tahun kedua pandemi Covid'19 tak perlu tergesa menghibur diri dengan rekayasa penurunan angka infeksi baru lewat mengurangi jumlah testing. Semakin banyak orang terinfeksi yang terjaring testing swab PCR semakin baik, karena semakin banyak pula orang yang mendapatkan pertolongan tepat waktu.

Vaksinasi tak harus menurunnkan testing untuk berburu virus dalam masyarakat, agar tidak lebih banyak lagi korban tewas sebelum tingkat kekebalan kelompok (herd immunity) tercapai. Hindarilah kehilangan nyawa warga bangsa akibat wabah dengan cara apa pun semaksimal mungkin. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 05-03-2021

Kontaminasi Korupsi Kolam Birokrasi!

H. Bambang Eka Wijaya

KETIKA kolam terkontaminasi merkuri, semua ikan dalam kolam tak ada yang luput dari kontaminasi. Demikian pula kolam birokrasi, jika terkontaminasi korupsi, semua pejabat dalam kolam terkontaminasi, yang tak tahan segera menggelepar dan terjaring KPK.

Dengan asumsi demikian korupsi bukanlah tabiat kekuasaan. Tapi suatu situasi lingkungan kekuasaan yang membuat di luar kesadaran para pejabat tersebut telah terkontaminasi virus korupsi. Jika tak mampu mengatasi gejalanya, ia segera menggelepar dijaring KPK.

Banyak pejabat yang bahkan telah digiring KPK masih belum sadar bahwa dirinya telah terkontaminasi virus korupsi. Contohnya Gubernur Sulsel NA, sampai di Gedung Merah Putih pun tetap teguh menyatakan, ia sama sekali tak tahu menahu apa yang dilakukan Edy Rahmat (Sekretaris Kadis PUPR) yang kena OTT menerima uang miliaran rupiah itu.

Begitulah orang yang terkontaminasi. Seperti warga Minamata Jepang, saat terkontaminasi merkuri di awal 1950-an setelah makan ikan dari teluknya yang terkontamonasi, mereka tiba-tiba lumpuh layu hingga ada yang cacat seumur hidup.

Demikian pula virus korupsi, kontaminasinya bisa membuat orang menjadi cacat moral sosial-politik seumur hidupnya.

Layak disimak, makhluk apakah sebenarnya virus korupsi yang mengkontaminasi tanpa kecuali intelektual berintegritas seperti NA?

Kita coba lihat dari kecenderungan kaum intelektual Eropa Abad 19 dan 20 lewat kaca mata Julien Benda (1867-1956). Dalam bukunya yang terkenal Pengkhianatan Kaum Intelektual (1927), Benda menyesalkan para intelektual tersebut yang pragmatis.

Akibatnya, mereka sering kehilangan kemampuan untuk bernalar tanpa pamrih. Ini mendorong peningkatan impuls "realisme" alias "yang kongkrit aja deh". Maka jadilah dominasi dunia material, yang oleh para intelektual dijadikan "realisme integral" berisiko menghasilkan peradaban yang berorientasi materislistik.

Di zaman Benda, disebut berkhianat para intelektual itu ketika mereka diam, atau bahkan bekerja dalam sistem dan sekaligus mendukung kekuasaan politik dan militer yang rasis dan menindas warganya.

Di Abad 21 situasi dan kondisinya jauh berbeda. Intelektual menjadi elite yang membeli kekuasaan, kemudian melakukan berbagai korupsi dengan kekuasaan tersebut.

Di barisan lain, mereka mendegradasi intelektualitasnya menjadi "profesional", yang nyatanya hanya sekelas tukang yang menjual keahliannya pergi pagi pagi pulang petang untuk pemuasan kebutuhan materialnya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 04-03-2021

Pasien Covid RS Wisma Atlet Penuh Lagi!

H. Bambang Eka Wijaya

SAAT vaksinasi berjalan lancar, justru seluruh tower 4, 5, 6, dan 7 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta dipenuhi kembali pasien Covid-19. Sabtu 27/2/2021 jumlah pasien yang dirawat mencapai 4.459 orang. Lebih 70% kapasitas ranjang RS Wisma Atlet terisi.

Sehari sebelumnya, Jumat, masuk pasien sebanyak 200 orang. Dengan itu,  sejak RSD Wisma Atlet beroperasi 24 Maret 2020, sudah lebih dari 65.500 pasien Covid-19 tercatat dirawat di RSD Wisma Atlet. (MetroTV, 28/2)

Perkembangan itu berbeda dari  keterangan Airlangga Hartarto saat memperpanjang PPKM jadi 22 Februar - 8 Maret 2021 bahwa telah terjadi penurunan penularan Covid-19 yang signifikan.

Pernyataan Airlangga itu ditanggapi epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, yang mengingatkan adanya potensi jebakan PPKM -- PPKM yang tidak diimbangi dengan penguatan penanggulangan pandemi Covid-19 yang sifatnya fundamental, yakni testing, tracing dan treatment.

"Selama itu tidak kuat dan kurangnya behaviour dari masyarakat dan 5M, ya segala jenis pengetatan ini akan terus menguras resources kita," kata Dicky. (Kompas.com, 20/2)

Hal tersebur bisa membuat pandemi Covid-19 di Indonesia akan semakin lama dan berpotensi membahayakan negara khususnya di sektor sosial ekonomi.

Untuk itu, ia kembali menekankan agar pemerintah melakukan evaluasi berbasis sains.

Terkait penurunan angka kasus infeksi dalam beberapa waktu terakhir, Dicky menilai bukan dampak dari PPKM, melainkan turunnya jumlah testing.

"Saya tidak melihat itu karena yang menjadi data saat ini adalah angka kematian yang tinggi. Kalau angka kematian tinggi, kasus itu meningkat. Testing juga menurun," ujarnya. "Jadi PPKM ini tidak signifikan berdampak," tambahnya.

Angka kematian Covid-19 di Indonesia cenderung masih tinggi. Seperti pada update Minggu (28/2) tercatat 195 orang meninggal dalam sehari, sehingga jumlah kematian sejak Maret 2020 menjadi 35.981 orang.

Senada dengan Dicky, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid'19 Wiku Adisasmito menyebut penurunan tajam kasus infeksi sejak pekan sebelumnya itu akibat dari angka testing yang merosot tajam.

Bisa diduga, karena vaksinasi telah berjalan, maka kegiatan testing untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 pun bisa dikurangi. Maklum, biaya swab PCR cukup mahal, sekitar Rp900 ribu per sampel. Bayangkan jika setiap hari harus melakukan testing lebih 50 ribu sampel.

Namun akibatnya, pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet penuh kembali. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 03-03-2021

Mesakne, Bahlil Keluhkan Investor PHP!

H. Bambang Eka Wijaya

MESAKNE. Itu ungkapan Jawa bagi orang yang layak dikasihani. Seperti Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluhkan investor pemberi harapan palsu (PHP) sepanjang koferensi pers yang ia gelar pekan lalu. (detikcom, 24/2)

Pasalnya, para pengusaha tak kunjung merealisasikan investasinya, padahal sudah mendapatkan insentif libur bayar pajak (tax holiday).

Sebelumnya pengusaha mengeluhkan sulitnya mendapatkan insentif. Sekarang, giliran insentif diberikan malah tak kunjung berinvestasi.

"Kalau dulu kan pengusaha selalu mengatakan urus izin susah, meminta insentif susah. Tetapi sekarang mulai terbalik nih, negara sudah memberikan izin, insentif sudah dikasih, kemudian eksekusinya (dari pengusaha) yang belum jalan," kata Bah6lil dalam konferensi pers.

Pihaknya pun memanggil para pengusaha yang telah mendapatkan insentif atas permohonan izin investasinya tapi tak kunjung merealisasikan investasinya.

"Nah, sekarang ini kita lagi memanggil dan mengecek apa masalah dari perusahaan-perusahaan ini sehingga mereka belum menjalankan investasinya," ujar Bahlil.

Bahkan saking kesalnya pada para investor pemberi harapan yang tak kunjung merealisasikan investasinya itu, Bahlil mengancam bakal mencabut insentif libur bayar pajak bagi perusahaan yang tidak kunjung merealisasikan investasi.

Bahlil pantas kesal dan kecewa pada para investor yang sudah mengurus izin dan mendapat insentif tapi tak kunjung merealisasikan investasinya.

Soalnya, sepanjang tahun Bahlil menjadi Kepala BKPM (2020), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan investasi dalam hal ini Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkontraksi atau mengalami pertumbuhan negatif, minus 4,95%.

Padahal, dua tahun berturut sebelumnya, 2018 dan 2019, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 30%, di posisi kedua setelah konsumsi rumah tangga yang selalu di atas 55%.

Pada 2018, PMTB tumbuh 6,67%, dengan kontribusi ke PDB sebesar 32,29%. Pada 2019 pertumbuhan PMTB turun menjadi 4,45%, namun kontribusi ke PDB naik jadi 32,33%.

Iklim politik yang demokratis pada priode pertama Jokowi menunjang kondisi investasi sehingga kontribusinya ke PDB selalu di atas 30%. Demokrasi lebih sesuai dengan modal (kapital) yang condong lebih suka liberal. Tapi priode kedua cenderung tidak demokratis lagi, segala ditangani negara (etatis), meski ada UU pro-investasi, masih harus diuji kontribusinya ke PDB apa mampu di atas 30%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12 Lampung Post, 2 Maret 2021

Kesopanan Warganet Indonesia Terburuk!

H. Bambang Eka Wijaya

INDONESIA mendapat peringkat terbawah di antara negara-negara ASEAN untuk kesopanan warganet berkomunikasi di intetnet. Anomali dari semboyan kita sebagai bangsa ramah, di internet kesopanan warganet kita justru paling buruk!

Demikian laporan terbaru Digital Civility Index 2020 yang dirilis Microsoft. Ini indeks tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya.

Warganet Indonesia, menurut hasil riset ini, menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, paling tidak sopan di wilayah ini. Dengan poin 76 di mana semakin tinggi angkanya tingkat kesopanan semakin rendah, tingkat kesopanan warganet Indonesia merosot delapan poin.

Peringkat teratas Asia Tenggara ditempati warganet Singapura dengan skor 59, sekaligus di peringkat empat global.

Disusul Malaysia di peringkat kedua dengan 63 poin. Diikuti Filipina dengan poin 66, dan Thailand di posisi empat dengan 69 poin. Sedangkan Vietnam setingkat di atas Indonesia dengan skor 72 poin.

Microsoft tidak mencantumkan dalam DCI negara Asia Tenggara lainnya.

Ada tiga hal yang mempengaruhi risiko kesopanan di Indonesia. Faktor utama adalah hoaks dan penipuan yang naik 13 poin ke angka 47%.

Lalu faktor kedua ujaran kebencian yang naik 5 poin menjadi 27%. Ketiga faktor diskriminasi sebesar 13%, turun dua poin dibanding tahun lalu.

Celakanya, kemunduran tingkat kesopanan warganet Indonesia itu paling banyak didorong pengguna usia dewasa hingga sebanyak 68%. Sementara usia remaja disebut tidak berkontribusi dalam mundurnya tingkat kesopanan digital di Indonesia 2020.

Lima dati 10 responden mengaku pernah terlibat perundungan, di mana 19% responden mengaku sebagai target perundungan. Milenial adalah generasi yang paling terpukul akibat perundungan dengan persentase 54%.

Namun demikian ada juga sisi baiknya. Selama pandemi, empat dari 10 responden mengaku tingkat kesopanan digital di Indonesia membaik. Hal itu didorong oleh rasa kebersamaan yang lebih besar saat pandemi dan melihat warganet saling tolong-menolong secara online.

Laporan yang dikutip Kompas.com (25/2/2021) menyebut nilai empati di Indonesia naik 11 poin. Di Indonesia, media sosial menjadi kontributor terbesar dalam mempengaruhi tingkat kesopanan digital. Kontribusinya sebesar 59%.

Kemudian berita di media massa menjadi kontributor kedua dengan persentase 54%. Lalu lembaga pemerintah kontribusi tingkat kesopanan digitalnya sebesar 48%, diikuti oleh lembaga pendidikan dengan 46%, dan lembaga agama 41%. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 01-03-2021

Falsifikasi dalam Keadilan Restoratif!

H. Bambang Eka Wijaya

REVISI UU ITE diserukan wartawan Lampung saat diskusi di Warta Kopi, Juli 2020. Disarankan, agar UU ITE dilengkapi pasal falsifikasi, sejenis "hak jawab" dalam UU tentang Pers.

Kini peluang merevisi UU ITE dibuka Presiden Jokowi. Bahkan Presiden minta kepolisian selektif dalam penggunaan UU ITE.

Arahan Presiden itu ditindaklanjuti Kapolri dengan SE dan ST ke jajarannya, untuk melaksanakan keadilan resoratif, utamanya terkait kasus delik aduan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pemidanaan jadi pilihan terakhir. Legal standing pengadunya harus langsung korban yang bersangkutan. Tidak boleh pihak lain.

Restoratif dari kata restorasi, mengembalikan pada keadaan semula. Contohnya Restotasi Borobudur, memperbaiki kondisi Candi Borobudur yang rusak kembali menjadi seperti sedia kala.

Keadilan restoratif, berarti mengembalikan kondisi pada keadaan sebelum ada peristiwa yang dinilai menyinggung perasaan korban.

Untuk mencapai keadilan restoratif perlu negosiasi antara pelaku dan korban yang dimediasi polisi. Keadilan restoratif tercapai ketika yang salah mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf, yang tersinggung atau korban juga bersedia memaafkannya.

Untuk kesiapan bernegosiasi kedua pihak itulah perlunya falsifikasi. Yakni, suatu keniscayaan manusia itu makhluk yang tidak sempurna, sehingga tak luput dari kesalahan, atau kekurangan.

Falsifikasi berasal dari pemikiran Karl R. Popper, ilmu pengetahuan sebagai karya manusia yang tidak sempurna, (suatu ketika) harus bisa dibuktikan salah. Kalau tak bisa (tak boleh) dibuktikan salah itu mitos atau ideologi.

Penerapan falsifikasi dalam keadilan restoratif terkait UU ITE, masalah utamanya penggunaan bahasa dalam komunikasi di ruang publik, tak pula terlepas dari pemikiran Popper.

Menurut Popper diri kita berkembang melalui interaksi yang terus-menerus dengan fungsi-fungsi bahasa yang tinggi, deskriptif dan argumentatif, sebagai proses objektifikasi dunia mental manusia.

 Lewat interaksi deskriptif dan argumentatif yang terus-menerus itu manusia berevolusi menyesuaikan diri hingga lebih spesifik, sebagai persona rasional dan kritis. Interaksi inter-persona rasional kritis itu membentuk masyarakat terbuka yang demokratis.

Merevisi UU ITE dengan keadilan restoratif, berarti pemerintah siap menerima kehadiran masyarakat terbuka yang kritis demokratis, menggantikan masyarakat tertutup kurang demokratis sejak revisi UU KPK yang membungkam partisipasi rakyat. ***

Selanjutnya.....