!

Avatar

Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

AS Serius Hadapi Ancaman Korut!

PERTAMA kali terjadi, Presiden AS Donald Trump mengundang seluruhnya 100 anggota Senat ke Gedung Putih, Rabu (26/4/2017), untuk membahas ancaman Korea Utara. Pertemuan itu dihadiri Menlu Rex Tillerson, Menhan John Mattis, Direktur Intelijen Nasional Dan Coats, dan Kepala Staf Gabungan Jenderal Joseph Dunford.
Washington semakin khawatir pada uji coba rudal dan nuklir Korut, serta ancamannya atas negara-negara tetangga di kawasan maupun bagi AS sendiri. (Kompas.com, 25/4/2017)
Ancaman Korut terakhir yang ditanggapi serius itu disampaikan lewat editorial Rodong Sinmun, corong partai buruh yang berkuasa, dikutip AFP, Senin (24/4/2017), menyatakan Korut akan melenyapkan AS dari muka bumi. Ditegaskan, militer Korut tidak takut pada AS. Pengerahan armada perang dengan kapal induk USS Carl Vinson ke Semenanjung Korea disebutkan sebagai "pemerasan militer terang-terangan" untuk memamerkan kekuatan pada Korut.
"Ancaman seperti itu mungkin mengejutkan ubur-ubur, tapi tidak akan mempan untuk DPRK," tegas Rodong Sinmun. DPRK singkatan dari Republik Demokratik Rakyat Korea. (detik-news, 24/4/2017)
Pernyataan itu disampaikan setelah militer Korut bersumpah akan menenggelamkan kapal induk AS USS Carl Vinsion. "Siap bertempur untuk menenggelamkan kapal induk AS dengan satu serangan," klaim militer Korut. Retorika Korut selalu memuncak setiap AS menggelar latihan dengan sekutunya, Korsel dan Jepang. Kali ini, USS Carl Vinson akan latihan bersama Maritim Jepang.
"Dunia akan menyaksikan bagaimana kapal induk nuklir Washington yang ceroboh berubah menjadi tumpukan baja berukuran besar terkubur di lautan dan bagaimana sebuah negara bernama Amerika dilenyapkan dari bumi ini," tulis situs propaganda Korut Uriminzokkiri.
Situasi yang memanas itu bermula dari cuitan Trump di Twitter yang cenderung meragukan kemampuan Korut dalam nuklir, tapi mencemaskan percobaan rudalnya yang mengganggu kawasan Semenanjung Korea. Sedang kehadiran USS Carl Vinson juga tugas rutin latihan dengan sekutu AS.
Namun, pada episode terakhir ini Trump tersengat saran Presiden Xi Jinping mengenai gelagat pemimpin Korut, menyerukan semua pihak menahan diri. Xi bicara lewat telepon dengan Trump, Minggu (23/4/2017), untuk menghindari tindakan yang bisa meningkatkan ketegangan.
Tiongkok cemas konflik terbuka Semenanjung Korea bisa menyebabkan ambruknya rezim Kim Jong-un. Itu akan mengirim gelombang besar pengungsi Korut membawa bencana kemanusiaan ke perbatasan utara Tiongkok. ***
Selanjutnya.....

Angket DPR Adang Kasus KTP-El!

DALAM rapat dengar pendapat dengan KPK yang selesai Rabu (19/4/2017) dini hari, Komisi III DPR memutuskan untuk mengajukan usulan hak angket kasus korupsi KTP-el.
Alasannya, dalam persidangan disebutkan saksi Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III terkait kasus KTP-el yang banyak melibatkan anggota DPR. Hak angket DPR itu digulirkan untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR, Miriam S Haryani.
Usulan pengajuan hak angket itu disetujui mayoritas fraksi, bertolak dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK (Kompas.com, 21/4/2017).
Dalam rapat dengan Komisi III itu pimpinan KPK menegaskan KPK tidak bisa membuka bukti-bukti rekaman atau berita acara pemeriksaan terkait Miryam S Haryani. Alasannya, KPK sedang melakukan penyidikan, ada dua tersangka dan dua terdakwa kasus KTP-el. "Jika itu (rekaman) dibuka, ada risiko kasus ini akan terhambat, dan itu artinya ada potensi ke depan penanganan kasus KTP-el tidak akan tuntas," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Rekaman pemeriksaan dan BAP merupakan alat utama yang digunakan untuk menuntaskan penyidikan dan penuntutan suatu perkara.
Para pengamat menilai angket merupakan kelanjutan dari upaya DPR melemahkan KPK agar tidak bisa mengusut tuntas kasus KTP-el. Sebelum itu, DPR tiba-tiba membuka kembali wacana revisi UU KPK yang banyak materinya memperlemah KPK.
"Logis saja hal ini muncul karena banyak anggota DPR disebut terlibat dalam kasus itu," ujar pengajar hukum tata negara Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf.
Namun, Asep menilai DPR salah dalam menggunakan hak angket. Sebab, hak itu hanya bisa digunakan DPR jika pemerintah diduga melanggar undang-undang. "Angket digunakan kaitannya dengan penyelengaraan pemerintah, bukan terkait penegakan hukum."
Itu sejalan penilaian peneliti ICW Almas Sjafrina, pengajuan hak angket tidak tepat dan salah sasaran. Berdasar UU No. 27/2009 tentang MD3, hak angket untuk menyelidiki pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak angket, ujarnya, lebih tepat ditujukan pada kebijakan pemerintah, bukan instansi seperti KPK.
Namun, DPR punya hak pengawasan yang sukar dilihat bedanya dengan intervensi. Apalagi, keputusan hak angket bisa membatalkan proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Semua nama anggota DPR yang terlibat kasus KTP-el pun bisa lolos dari jerat hukum. DPR kok dilawan! ***
Selanjutnya.....

Nurani Kartini, Minadh-Dhulumaati Ilan Nur!

DI Hari Kartini 2017, akun FB Yohanes Joko Purwanto meng-copas nukilan kisah dari KH Musa al-Mahfudz Yogyakarta, dari Kiai Mohammad Demak, menantu sekaligus staf ahli Kiai Sholeh Darat—orang pertama yang memperkenalkan Kartini pada terjemahan Alfatihah dalam bahasa Jawa.
Itu ketika ia mengikuti pengajian tafsir Alfatihah Kiai Sholeh Darat di pendopo Demak, yang bupatinya paman Kartini. Sepanjang pengajian Kartini tak memalingkan mata dari Kiai Sholeh, telinganya menangkap kata demi kata. Ini bisa dipahami karena selama ini Kartini hanya tahu membaca Alfatihah tanpa pernah tahu maknanya.
Usai pengajian Kartini mendesak pamannya untuk mememaninya menemui Kiai Sholeh di Darat, Semarang. "Kiai, selama hidupku baru kali ini aku berkesempatan memahami makna Surah Alfatihah, surat pertama dan induk Alquran. Isinya begitu indah menggetarkan sanubariku," ujar Kartini.
Antusiasme Kartini itu mendorong Kiai Sholeh menerjemahkan Alquran ke bahasa Jawa dengan huruf Arab Pegon, agar tidak diketahui Belanda yang melarang terjemahan Alquran dalam bahasa nusantara. Saat pernikahan Kartini terjemahan itu dijadikan kado meski baru selesai 13 juz, dari Alfatihah sampai Surah Ibrahim.
Lewat terjemahan itu nurani Kartini tersentuh Surah Albaqarah Ayat 257, yang menyebutkan bahwa Allah-lah yang telah membimbing orang-orang beriman dari gelap kepada cahaya (Minadh-dhulumaati ilan nur).
Dari gelap kepada cahaya, dalam bahasa Belanda door duisternis tot licht diulang-ulang dalam surat Kartini kepada sahabat Belandanya, JH Abendanon, yang kemudian ketika ia menerbitkan kumpulan surat Kartini menjadikan itu judul bukunya. Armijn Pane menerjemahkan judul itu ke bahasa Indonesia, Habis Gelap Terbitlah Terang.
Kiai Sholeh membawa Kartini menjalani transformasi spiritual. Pandangan Kartini tentang Barat (Eropa) berubah. Simak surat Kartini tanggal 27 Oktober 1902 kepada Ny Abendanon.
"Sudah lewat masanya, semula kami mengira masyarakat Eropa itu benar-benar yang terbaik, tiada tara. Maafkan kami. Apakah ibu menganggap masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik yang indah dalam masyarakat Ibu terdapat banyak hal yang sama sekali tidak patut disebut peradaban."
Dalam surat ke Ny Van Kol, tanggal 21 Juli 1902, Kartini menulis yang hingga kini pun relevan, "Saya bertekad dan berupaya memperbaiki citra Islam, yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah. Semoga kami mendapat rahmat." ***
Selanjutnya.....

Sekadar Sok Tahu soal Kemiskinan!

JUMLAH penduduk miskin Indonesia pada September 2014, menjelang 20 Oktober 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla dilantik, menurut BPS, sebanyak 27,73 juta orang atau 10,96% dari jumlah seluruh penduduk. Dua tahun kemudian, September 2016, jumlah penduduk miskin menjadi 27,76 juta orang atau 10,70% dari total penduduk.
Perhatian jangan fokus ke jumlah absolutnya karena dalam dua tahun kerja pemerintahan Jokowi-JK justru terjadi pertambahan jumlah orang miskin 30 ribu orang. Namun, pelototi persentasenya, terlihat ada penurunan tingkat kemiskinan, yang berarti kemajuan telah dicapai dalam usaha pemerintah memerangi kemiskinan.
Penurunan tingkat kemiskinan itu terjadi dari 10,96% menjadi 10,70%, atau 0,26%. Menarik tentu, kenapa jumlah absolut orang miskin bertambah 30 ribu orang, tetapi persentasenya turun 0,26%. Ini bisa terjadi karena jumlah seluruh penduduk Indonesia dalam dua tahun itu mengalami kenaikan, hingga meski jumlah orang miskin bertambah, persentasenya pada seluruh penduduk jadi menurun.
Cara pandang memokuskan perhatian pada sisi penurunan tingkat kemiskinan yang mengesankan kemajuan capaian pemerintah, dengan menafikan kenyataan jumlah absolut orang miskin sebenarnya naik, lazim disebut cara pandang positif atau bersikap optimistis.
Dalam pelajaran logika itu dicontohkan dengan menilai sebuah gelas yang berisi sepertiga. Orang yang optimistis dengan cara pandang positif menyebut sepertiga gelas itu berisi. Sedang cara pandang negatif dengan sikap pesimistis akan lebih menonjolkan dua pertiga gelas yang kosong.
Namun, sekadar berpandangan positif dan optimistis saja tidaklah cukup. Sebab, dengan demikian sisi negatif yang dinafikan bisa berkembang memburuk. Di balik sikap positif dan optimistis yang menafikan realitas negatif itu, harus ada skeptisisme atau sikap ingin tahu bagaimana mengubah atau memperbaiki realitas yang negatif itu agar jadi positif juga.
Dari situ muncul skeptisisme sebagai dasar sikap membangun. Namun, harus disadari skeptisisme itu bentuknya selalu mempertanyakan dan mempertanyakan hingga membongkar akar sebab-akibat realitas negatif tersebut. Dalam pemerintahan, realitas negatif itu biasanya terkait kesalahan atau keburukan kebijakan sehingga konsekuensinya, skeptisisme dilarang pakai—di balik intonasi agar berpandangan positif.
Akibatnya, meski tingkat (persentase) kemiskinan turun dari total penduduk yang terus bertambah, jumlah absolut orang miskin belum tentu ikut turun. ***
Selanjutnya.....

Momentum Peningkatan Investasi!

KEBISINGAN Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang membuat daerah ikut bergetar akhirnya berlalu. Komitmen investasi yang sempat terimbas getaran tersebut realisasinya bisa didorong ulang agar segera terwujud.
Terutama daerah, harus rajin melakukan check list (memeriksa ulang daftar) komitmen investasi yang sudah masuk tapi tak kunjung direalisasikan. Betapa pengalaman lazim bagi daerah, banyak orang mengaku investor yang datang dan dilayani sebaik-baiknya, dipandu ke lapangan dengan tawaran segala bantuan fasilitas kemudahan prosesnya, tapi realisasi penanaman modalnya tak kunjung terwujud.
Contohnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat di Jakarta, saat ini tercatat komitmen investasi sebesar Rp3.657,5 triliun. (detik-finance, 18/4/2017) Betapa besar angka komitmen investasi itu dibanding realisasi investasi sepanjang 2016 sebesar Rp612,8 triliun. Itu merupakan peningkatan 12,4% dari capaian 2015 sebesar Rp545,4 triliun. (Tempo.co 25/1/2017)
Tampak, realisasinya hanya seperenam dari komitmen yang masuk. Itu pun realisasinya bisa dicapai berkat gigihnya orang BKPM mem-follow up komitmen ke investor, didukung penciptaan sentimen positif untuk investasi lewat sekian banyak paket kebijakan deregulasi bidang ekonomi sepanjang pemerintahan Jokowi-JK.
Nah, usai beberapa saat lalu kebisingan dua putaran Pilgub DKI sempat agak mengganggu promosi investasi di daerah, kini menjadi momentum bagi mendorong peningkatan realisasi investasi.
Realisasi investasi perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menampung angkatan kerja baru di negeri kita yang setiap tahun tumbuh sekitar 3 juta orang. Dengan realisasi Rp612,8 triliun pada 2016 itu, menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, lapangan kerja baru yang terbuka secara akumulatif sebesar 1.392.380 orang. Jadi, masih harus ditingkatkan lagi untuk mengejar jumlah angkatan kerja baru.
Bagi daerah Lampung, dengan pembangunan jalan tol yang sebentar lagi mulai bisa dilalui, peluang peningkatan investasi terbuka, khususnya di kawasan dekat jalan tol. Selain itu, Pemprov juga tengah menyiapkan kawasan industri di Way Pisang. Kesempatan bukan cuma terbuka buat investor luar, melainkan juga pengusaha lokal mendapat kesempatan pertama menuangkan gagasan usaha industri di kawasan tersebut, dengan meningkatkan skala usahanya untuk dimodali perbankan.
Ayo pengusaha lokal, peras otak lahirkan gagasan usaha yang relevan, jangan cuma jadi penonton. ***
Selanjutnya.....

Selamat Datang Gubernur Baru DKI!

HASIL hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan angka seragam di kisaran 58% kemenangan bagi pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017—2022. Selamat datang gubernur dan wakil gubernur baru DKI Jakarta!
Kemenangan pasangan Anies-Sandi cukup dramatis bukan hanya karena harus melalui dua putaran pilkada, melainkan lebih lagi dengan kenyataan sampai pekan terakhir survei berbagai lembaga menyebut kepuasan warga terhadap kinerja pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Syaiful Hidayat masih pada posisi 70%. Tapi, akhirnya terbukti, kepuasan atas kinerja tersebut tak ada relevansinya dengan pilihan politik warga.
Hal terpenting dari berbagai survei terakhir menjelang pencoblosan yang mengalahkan arti tingginya kepuasan terhadap kinerja petahana itu adalah faktor kesamaan agama dengan pasangan Anies-Sandi. Tepatnya, faktor primordial telah menjadi penentu dalam pemenangan suatu pilkada.
Justru dorongan memperkuat faktor primordial itulah yang paling dramatis dalam pilkada kali ini. Serangkai penggerakan massa amat besar dari seantero negeri, dari aksi 411 hingga 212, menjadi pengalaman pertama dalam sejarah demokrasi di negeri ini. Proses ini layak dicatat sebagai dinamika politik dalam demokrasi Indonesia.
Kerasnya proses mendorong primordialisme tersebut, baik berupa retorika kasar dalam aksi massa lapangan maupun lebih lagi serangan kampanye negatif dengan bahasa yang kurang pantas terhadap petahana di media sosial, perlu mendapat perhatian tersendiri. Khususnya, dari para tokoh partai pengusung dan pemenang pilkada itu sendiri, untuk ke depan membimbing massa dengan tata krama berbudaya politik yang lebih santun.
Lebih penting lagi bagi pemenang Pilgub DKI Jakarta ini memulihkan kembali hubungan sosial masyarakat yang sempat tercabik selama kampanye, bagaimana agar biduk lalu kiambang bertaut. Bukan hanya dalam retorika, melainkan membuktikan gubernur terpilih sebagai gubernur semua golongan, memelihara kebinekaan dalam kesatuan.
Selanjutnya, proyek-proyek pembangunan fasilitas publik Jabodetabek yang sedang berjalan bisa dilanjutkan, seperti light rapid transport (LRT) dengan jalan layang yang panjang (Sentul—Jakarta—Bekasi) dan mass rapid transport (MRT) termasuk dengan kereta bawah tanahnya, dan penambahan jaringan trans-Jakarta. Semua itu jalan keluar dari kemacetan di Jakarta. Jadi, jangan ganti gubernur, proyek gubernur lama dibongkar. ***
Selanjutnya.....

Setiap Bayi Berutang Rp13 Juta!

SETIAP bayi warga negara Indonesia yang lahir menanggung utang negara sebesar 997 dolar AS atau sekitar Rp13 juta. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, itu sesuai dengan rasio utang Indonesia yang saat ini 27% dari PDB Rp13.000 triliun dengan jumlah penduduk 260 juta orang.
Menkeu menjelaskan beberapa tahun terakhir ini Indonesia masih mencatatkan defisit dalam neraca keuangan APBN. Pada tahun ini, dari penerimaan yang ditargetkan mencapai Rp1.750 triliun, lebih kecil ketimbang pagu anggaran belanja pemerintah sebesar Rp2.020 triliun. Dengan itu, Indonesia harus berutang Rp270 triliun untuk menutupi defisit tersebut. (Kompas.com, 17/4/2017)
"Rasio utang kita (Indonesia) memang cukup tinggi, tetapi tidak tinggi sekali," tukas Sri. Jika dibandingkan dengan negara lain, jelas Sri, utang Indonesia 997 dolar AS per kepala itu masih dalam tahap yang wajar. Utang Amerika Serikat 62 ribu dolar AS per kepala, sedang Jepang 82 ribu dolar AS per kepala.
Menurut Menkeu, utang sebesar 997 dolar AS per kepala itu tidak memberatkan penduduk Indonesia karena saat ini dari 260 juta penduduk 40%-nya adalah usia muda dan produktif. Selain itu, pemerintah juga terus berusaha menekan agar jumlah utang Indonesia tidak terlampau tinggi dengan mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak.
Ketimbang Jepang dengan utang 82 ribu dolar AS per kepala, padahal populasinya aging (menua), orangnya sudah sepuh masih punya utang 82 ribu dolar per kepala dengan sisa usianya yang tinggal beberapa tahun lagi.
Namun, logikanya meski usia tua banyak utang orang Jepang dan Amerika menikmati hidup sejahtera dengan utang tersebut. Sedang orang Indonesia, meski utangnya relatif kecil, utang itu belum dinikmati rakyat banyak dengan kenyataan hidup mereka masih dalam kondisi prasejahtera.
Untuk itu, penambahan utang negara bagi rakyat tak masalah asal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak lebih banyak dijadikan bancakan elite belaka. Saluran penggunaannya diperjelas dari jaminan kecukupan gizi bagi setiap bayi yang lahir, pemeliharaan kesehatan lengkap semua peranti layanannya, dan fasilitas pendidikan hingga terpenuhi hak konstitusional mendapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
Artinya, utang terkelola baik untuk pembangunan manusia, meski banyak utang tapi benar-benar dinikmati untuk kesejahteraan rakyat. Betapa realitasnya, pelayanan kesehatan rakyat masih perlu banyak peningkatan, banyak gedung SD nyaris runtuh. ***
Selanjutnya.....