!

Avatar

Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

HET Beras Rugikan Petani Lampung!

PERMENDAG Nomor 47/2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras menetapkan Rp9.000/kg, dengan harga acuan pembelian di petani Rp7.400/kg. Harga acuan gabah kering panen pembelian di petani Rp3.700/kg dan gabah kering giling Rp4.600/kg.
Pemberlakuan HET beras ini merugikan petani Lampung yang dengan kualitas produksi amat baik punya tradisi harga gabah hasil panennya lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP).
Selain itu, dengan HPP baru ini mungkin hanya bisa dikerjakan oleh Bulog yang menggunakan uang pemerintah dan pegawainya digaji pemerintah. Sedang pengusaha swasta yang memakai uang bank dan pekerja berupah minimum, belum lagi transpor dan sebagainya, mungkin berat melakukannya.
Ada dua hal yang menyebabkan dibuatnya HET beras. Pertama, kontribusi harga beras pada kemiskinan mencapai 20,11% di kota dan 26,46% di desa. Ini menyebabkan jumlah orang miskin bertambah 40 ribu orang selama Jokowi-JK berkuasa, yakni dari 27,73 juta jiwa pada September 2014 (Jokowi-JK dilantik 20 Oktober 2014) menjadi 27,77 juta jiwa pada Maret 2017.
Kedua, penggerebekan gudang beras swasta di Bekasi menemukan beras merek Maknyus (di pasar Rp13.700/kg) dan beras Cap Ayam Jago (Rp20.400/kg) serta beras IR64 sehingga dituduh mengoplos beras IR64 jadi beras premium mahal itu.
Gagalnya mengentaskan kemiskinan mestinya tidak sepenuhnya dibebankan pada kontribusi harga beras pada kemiskinan, tapi pada ketiadaan usaha pemerintah meningkatkan pendapatan permanen kaum miskin. Pemerintah hanya fokus memberi charity paket Kartu Keluarga Sejahtera (KKS terdiri dari PKH, KIP, dan KIS) sekitar Rp75 ribu/kapita/bulan dan rastra yang ternyata masih kurang buat ganjal konsumsi keluar dari garis kemiskinan.
Dengan HET beras yang membuat tak mungkin petani menjual gabahnya di atas HPP jelas menindas mereka karena tidak diberi peluang sedikit pun untuk mengupayakan nilai tambah dari produksinya melalui mekanisme pasar. Ini jelas tindakan yang kejam bagi petani.
Pasar pun menjadi statis dengan harga paksaan karena hukum pasar berdasar faktor penawaran dan permintaan dengan variasi produk tak berlaku lagi. Padahal, variasi permintaan tinggi dengan 60% penduduk Indonesia menurut Bank Dunia telah menjadi kelas menengah. Juga, mematikan sistem perdagangan yang mempekerjakan banyak orang.
Lebih buruk lagi kalau pedagang yang membeli gabah petani dengan harga lebih tinggi dari HPP dan menjual di atas HET ditangkap satgas pangan! ***
Selanjutnya.....

MUI Minta 10% APBN buat Syariah!

KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta pemerintah mengalokasikan 10% APBN untuk keuangan syariah. Kata Ma'ruf, anggaran ini nantinya dapat mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.
"Kami ingin keuangan syariah masuk APBN sekitar 10%. Kami harapkan ada intensifikasi dan ekstensifikasi," ujar Ma'ruf di gedung BI, Senin. (Kompas.com, 24/7/2017)
Selama ini, menurut dia, pemerintah belum memberi perhatian lebih kepada industri syariah. Meski di sisi lain, industri syariah menyumbang pendapatan negara, seperti makanan halal, fashion halal, wisata syariah, rumah sakit syariah, dan lain-lain.
Untuk dapat menjadikan ekonomi syariah sebagai arus baru perekonomian Indonesia, dibentuklah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Dengan membentuk KNKS, kebijakan bisa lebih dirumuskan. Kami optimistis ekonomi syariah jadi pilar utama penguatan ekonomi kami," ujar Ma'ruf. Nantinya MUI akan menerbitkan fatwa mengenai instrumen syariah dan ekonomi syariah diyakini akan semakin berkembang di Indonesia.
Berdasarkan data Bank Indonesia, total aset keuangan syariah pada akhir 2016 mencapai Rp891 triliun dengan pertumbuhan rata-rata 23% per tahun. Pertumbuhan pembiayaan 16,41% dan dana pihak ketiga tumbuh 20,84%.
Menurut Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliawan D Hadad saat meluncurkan roadmap keuangan syariah 2017—2019 Juni lalu, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia kini telah melampaui garis paikologis 5%, tepatnya 5,18%. Namun, dalam skala global masih urutan 10 dengan Malaysia di peringkat pertama ditopang market share 30%.
Namun, Indonesia bukan pendatang baru di industri syariah. Bank Muamalat sudah ada di Artaloka sejak 1970-an. Nyaris semua bank pemerintah, swasta, bahkan bank asing di Indonesia membuat divisi syariah. Selain perbankan syariah, segala instrumen keuangan syariah telah dihadirkan. Asuransi syariah, bursa saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan beraneka usaha syariah. Semua tumbuh pesat, tapi skalanya dalam perekonomian nasional masih relatif kecil.
Semula mimpi bisnis syariah dapat limpahan petro dolar Arab. Nyatanya merembesnya kecil sekali, bahkan ketika Raja Arab datang pun. Belakangan banjir dana Tiongkok untuk infrastruktur, tapi sulit dikaitkan ke industri syariah karena asal-usulnya tidak syariat.
Akhirnya, APBN diandalkan jadi pendorong industri syariah masuk arus utama ekonomi nasional. ***
Selanjutnya.....

Geliat Pengentasan Kemiskinan!

PERIODE September 2016 hingga Maret 2017 di Lampung, menurut BPS, jumlah warga miskin berkurang 8.050 jiwa, dari 1,140 juta jiwa menjadi 1,132 juta jiwa. Jika prestasi pengentasan kemiskinan ini bisa konsisten, diharapkan 125 semester lagi Provinsi Lampung akan bebas dari kemiskinan.
Prestasi tersebut, menurut analisis BPS, tercapai berkat program makro pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Pusat, sedangkan program mikro dari daerah yang spesifik langsung ke warga miskin belum ada. Berarti, untuk memacu geliat pengentasan kemiskinan di Lampung agar bisa lebih cepat dari 125 semester, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) masing-masing membuat program mikro pengentasan kemiskinan. "
Program pusat untuk pengentasan kemiskinan itu terintegrasi dalam kartu keluarga sejahtera (KKS) dengan komponen Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2017 sebesar Rp1,9 juta/KK/tahun, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) per tahun per orang: SMA Rp1 juta, SMP Rp750 ribu, dan SD Rp450 ribu. Itu dilengkapi Kartu Indonesia Sehat (KIS) peserta JKN BPJS Kesehatan yang iuran preminya ditanggung APBN (meliputi 86,4 juta jiwa).
Melalui program itu, setiap keluarga yang punya dua anak, satu SMA dan satu SMP, per tahun menerima Rp3.650.000. Dibagi 12 bulan untuk empat jiwa itu, bantuan itu menopang konsumsi per kapita/bulan Rp75 ribu. Namun, dengan garis kemiskinan Lampung pada September 2016 ke Maret 2017 Rp420.227/kapita/orang di kota dan Rp371.894 di desa, bantuan Rp75 ribu/kapita/bulan itu belum mampu mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan.
Dengan mayoritas dari 1,132 juta warga miskin yang tersisa di Lampung bermukim di lebih dari 3.000 desa, rata-rata per desa masih terdapat sekitar 300 jiwa warga miskin. Jumlah itu cukup besar untuk tidak ditanggulangi serius oleh kepala daerah dan DPRD-nya.
Dananya tidak harus dari APBD. Dengan jumlah orang miskin sebanyak itu di tiap desa, layak menyisihkan sebagian dana desa untuk pengentasan kemiskinan. Programnya menambah pendapatan tetap warga miskin, melalui kegiatan ekonomi quick yield yang kerap panen seperti ternak ayam potong dan petelur, ayam kampung dan bebek petelur, kolam ikan di rumah masing-masing untuk lele, nila, dan emas, atau kangkung urat, bayam cabut, dan lainnya.
Terpenting jangan dibuat proyek ramai-ramai, karena yang satu mengandalkan yang lain akhirnya sering gagal. Tapi, buat one family enterprise agar antarkeluarga bersaing. ***
Selanjutnya.....

Usaha Naikkan Nilai Tambah Beras!

DI Bekasi pada Kamis (20/7/2017) lalu, sebuah gudang beras swasta digerebek polisi, dituduh melakukan pengoplosan beras. Selain dalam gudang itu terdapat banyal beras jenis IR64 produk petani umumnya, juga terdapat beras premium dalam karung bermerek Maknyus yang di pasar harganya Rp13.700/kg dan Cap Ayam Jago Rp20.400/kg.
Terkesan, pengusahanya dituduh mengoplos beras IR64 ke karung bermerek, lalu menjualnya dengan harga yang fantastis itu. Masalahnya, apakah benar konsumen bisa ditipu dengan cara itu hingga fanatik memilih beras bermerek tersebut dengan harga mahal dari bulan ke bulan?
Lazimnya, konsumen amat sensitif dengan rasa beras yang dimakannya setiap hari. Mereka cepat tahu kalau ketabrak beras oplosan yang harus dia bayar mahal dan pedagang beras yang kena semprot. Artinya, konsumen tak mudah ditipu terkait kualitas beras, dan merek beras yang menipu tidak dibeli lagi sehingga pengusahanya bangkrut.
Di Lampung, banyak merek beras premium di pasar, dengan harga di atas beras Bulog. Ini menjadi salah satu keuntungan yang langsung dinikmati petani, dengan harga pembelian gabah kepada petani sering di atas patokan harga pembelian pemerintah (HPP). Sekaligus menaikkan nilai tukar petani (NTP), hingga NTP Lampung di zaman SBY pernah 126 saat NTP nasional 102. (Silakan cek data BPS) Akibatnya, di Lampung, Bulog sering kewalahan untuk memenuhi target pembelian gabah.
Hal itu terjadi karena para pemulia yang meningkatkan nilai tambah beras berburu langsung ke daerah-daerah produsen gabah berkualitas dan punya rasa khas, seperti Talangpadang, Palas, Batanghari, dan Trimurjo. Memang, padinya IR64 juga, tetapi selain tumbuh di kawasan istimewa, juga diproses secara khusus, sejak kematangan usia panen, pengeringan, hingga penggilingannya dengan ketebalan kupasan tertentu. Sejak dari sawah, para pemulia sudah membeli dari petani dengan harga jauh di atas harga pembelian Bulog.
Untuk itu, petani yang sudah lama menikmati hal ini ingin meluruskan pemahaman tentang subsidi bibit dan pupuk yang mereka terima untuk meningkatkan produktivitas petani supaya makmur, bukan subsidi untuk harga jual gabah hingga tidak boleh lebih mahal dari HPP. Adapun HPP untuk menolong petani jika harga merosot.
Hal itu dikemukakan agar daerah ini tidak latah menyapu bersih beras bermerek dari pasar karena sejatinya pemuliaan menaikkan nilai tambah beras menguntungkan petani dan konsumen mendapat beras premium. ***
Selanjutnya.....

Konsekuensi Aklamasi UU Pemilu!

http://www.lampost.co/berita-konsekuensi-aklamasi-uu-pemilu

(Lampost.co)--DPR akhirnya pada Jumat dini hari mengesahkan UU Pemilu secara aklamasi oleh enam fraksi yang memilih opsi A, setelah empat fraksi pemilih opsi B walk out. Opsi A yang disahkan menjadi UU itu berisi presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional.
Dengan setiap calon presiden harus didukung minimal 25% suara pemilih, berarti harus lebih meski sedikit dari 25%, konsekuensi pertama UU tersebut adalah paling banyak bisa maju ikut Pilpres 2019 sebanyak tiga calon. Karena, pasti sukar untuk membuat empat calon dengan semuanya pas 25%.
Apalagi kalau koalisi enam parpol pendukung opsi A—PDIP, NasDem, PKB, Hanura, PPP, dan Golkar—lanjut berkoalisi dalam Pilpres 2019, hingga jumlah suara pemilihnya bisa di atas 50%, sisanya tak cukup lagi dibuat mengusung dua pasang calon lain. Sebab itu, tak terelakkan yang akan bertarung dalam Pilpres 2019 cuma ada dua pasang calon.
Pada realitasnya, empat parpol pendukung opsi B—Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN—memang sukar untuk mengusung dua pasang calon, sesuai dengan perolehan suara nasionalnya. Untuk dua partai mengusung satu calon hanya bisa dilakukan Gerindra jika berkoalisi dengan Demokrat. Tapi kalau itu dilakukan, PKS dan PAN tak cukup untuk mengusung pasangan calon tersendiri.
Tapi untuk koalisi Gerindra-Demokrat juga sukar karena keduanya punya calon presiden masing-masing, yang salah satunya sukar untuk diturunkan jadi wakil presiden. Sebab, Demokrat misalnya, sudah sejak jauh hari mendeklarasikan AHY sebagai calon presiden. Selain itu, kedua calon sama-sama mantan militer, mungkin kurang pas untuk kondisi pemilih Indonesia yang masih gandrung civil society dewasa ini.
Konsekuensi tersebut membuat keempat partai opsi B menolak UU Pemilu yang telah disahkan DPR saat mereka tinggal walk out, dengan memperjuangkan opsi B, presidential threshold 0%, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Peluang keberhasilan perjuangan ini 50-50.
Peluang 50 yang bisa mengalahkan mereka adalah pengalaman dua pilpres sebelumnya, 2009 dan 2014, telah menggunakan presidential threshold 20—25%. Pengalaman yang berulang-ulang dalam praktik demokrasi tersebut bisa disublimasikan menjadi konvensi, yakni praktik dalam kehidupan bernegara bangsa yang diulang-ulang sehingga diakui sebagai konstitusi yang tak tertulis.
Inggris yang tak memiliki konstitusi tertulis menjadikan konvensi sebagai konstitusinya. Dan konstitusi Indonesia mengenal prinsip konvensi. Namun, hal itu tergantung MK.

Selanjutnya.....

Taqiyuddin, Pendiri Hizbut Tahrir yang Brilian!

SYEIKH Taqiyyuddin An Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, adalah tokoh yang brilian. Dia telah hafal Alquran seluruhnya sebelum usianya 13 tahun.
Itu dicapainya berkat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayahnya sendiri, seorang syeikh yang faqih fid din. Ayahnya pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina.
Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syeikh Yusuf An Nabani, seorang kadi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka di Turki Utsmani. (Wikipedia)
Taqiyuddin lahir di Ijzim, Haifa, Palestina Utara, pada 1909, waktu itu di bawah Turki Utsmani (wafat 11 Desember 1977 di Beirut). Pertumbuhan Taqiyuddin dalam suasana keagamaan yang kental itu berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Dia banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syeikh Yusuf An Nabani, dalam banyak hal.
Taqiyuddin mulai mengerti ikhwal politik yang penting ketika kakeknya menempuh atau mengalami secara langsung karena hubungannya yang erat dengan para tokoh Khalifah Daulah Utsmaniyah saat itu. Ia banyak menimba ilmu melalui diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakeknya.
Kebrilianan Taqiyuddin ketika mengikuti majelis ilmu tersebut menarik perhatian kakeknya. Sang kakek berusaha meyakinkan ayahnya—Syeikh Ibrahim bin Mustafa—tentang perlunya mengirim Taqiyuddin ke Al Azhar untuk melanjutkan pendidikannya.
Taqiyuddin harus meninggalkan sekolah menengah di Palestina untuk berangkat ke Kairo dan masuk ke Tsanawiyah Al Azhar yang lulus tahun itu juga (1928) dan lanjut kuliah di Al Azhar yang selesai 1932.
Setamat di Al Azhar ia kembali ke Palestina dan menjadi guru di SMA Negeri Haifa, sekaligus mengajar di sebuah madrasah islamiah. Pada 1940 ia diangkat sebagai musyawir (asisten kadi) yang ia jabat hingga 1945, saat ia dimutasi ke Ramallah menjadi kadi di Mahkamah Ramallah hingga 1948. Setelah itu ia meninggalkan Ramallah menuju Syam (Suriah) akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi.
Namun, ia disurati sahabatnya, Ustaz Anwar al Khatib, yang memintanya kembali ke Palestina untuk menjadi kadi di Mahkamah Syariah Al Quds (Yerusalem). Ia terima tawaran itu pada 1948, sekalian ia manfaatkan untuk mempersiapkan pendirian Hizbut Tahrir. Itu dia lakukan dengan menulis buku-buku panduan yang lengkap semua dimensi dasar perjuangan Hizbut Tahrir yang ia deklarasikan di Al Quds 1953. ***
Selanjutnya.....

Hizbut Tahrir, Indah Riwayatmu!

MASUK Indonesia bisa dikata secara tidak sengaja pada 1982, dalam dua dekade, yakni Maret 2002 Hizbut Tahrir telah mengadakan Konferensi Internasional Khilafah di Istora Senayan, Jakarta. Puncaknya 2 Juni 2013 menggelar Muktamar Kilafah yang dihadiri lebih 100 ribu orang di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta. Ini disusul rapat dan pawai akbar di GBK 30 Mei 2015.
Muktamar Khilafah 2013, sebelum acara puncak di Jakarta, sepanjang Mei tahun itu diselenggarakan di 31 kota yang setiap kali dihadiri ribuan orang, bahkan di Makassar puluhan ribu orang. Semua itu menunjukkan betapa pesatnya perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia, dengan pengaruh yang signifikan terhadap massa perkotaan.
Indahnya riwayat Hizbut Tahrir dilukiskan KH As'ad Said Ali, mantan Waka BIN dan mantan Wakil Ketua Umum PBNU, lewat tulisannya di grup WhatsAps awal Mei 2017.
"Boleh dikatakan," tulis KH As'ad, "Awal mula masuknya gagasan Hizbut Tahir dilakukan secara tidak sengaja. Adalah Kiai Mama Abdullah bin Nuh, pemilik Pesantren Al Ghazali Bogor mengajak Abdurahman Albagdadi, seorang aktivis Hizbut Tahrir yang tinggal di Australia untuk menetap di Bogor pada sekitar 1982—1983."
Tujuannya membantu pengembangan Pesantren Al Ghazali. Nah, saat mengajar di pesantren tersebut, Abdurahman Albagdadi berinteraksi dengan para aktivis masjid kampus dari Masjid Al-Ghifari, IPB Bogor. Dari sini pemikiran-pemikiran Taqiyuddin (pendiri Hizbut Tahrir) mulai didiskusikan. Dibentuk kemudian halakah-halakah (pengajian-pengajian kecil) untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Hizbut Tahrir. Buku-buku Hizbut Tahrir seperti Syaksiyah Islamiyah, Fikrul Islam, dan Mizom Islam, mulai dikaji serius.
Betapa indah ketika kemudian para aktivis kampus inilah yang mulai menyebarkan gagasan Hizbut Tahrir. Melalui jaringan lembaga dakwah kampus, ajaran Hizbut Tahrir menyebar ke kampus-kampus di luar Bogor, seperti Unpad, IKIP Malang, Unair, bahkan hingga keluar Jawa seperti Unhas.
Satu dekade kemudian, tepatnya pada dekade 1990-an, ide-ide dakwah Hizbut Tahrir mulai disampaikan kepada masyarakat umum dengan cara door to door. Tahap pertama, penyampaian dakwah pada orang tua mahasiswa. Kedua, seiring dengan waktu lulusnya para mahasiswa, aktivitas dakwah mulai bergerak di perkantoran, pabrik, dan perumahan. Dakwah ini pun dilakukan selama satu dekade hingga dekade 2000-an. Demikian indahnya kehadiran dan awal berkembangnya Hizbut Tahrir di Indonesia. ***
Selanjutnya.....