!

Avatar

Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

BI Merilis Data Utang Indonesia!

POLEMIK membuat simpang-siur data utang luar negeri (ULN) Indonesia, dengan kesan menakut-nakuti rakyat bahwa di pundaknya dipikulkan utang negara sangat berat. Gejala demikian jelas kurang sehat karena secara berkala Bank Indonesia (BI) merilis perkembangan ULN. Rilis BI tentang ULN 15 Maret 2018 menyebut ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3% (yoy) menjadi 357,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.915 triliun (kurs Rp13.750/dolar AS). Perinciannya, 183,4 miliar dolar AS atau setara Rp2.521 triliun utang pemerintah; dan 174,2 miliar dolar AS atau setara Rp2.394 triliun utang swasta. Direktur Departemen Statistik BI, Tutuk SH Cahyono menyatakan pertumbuhan ULN itu sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan serta berbagai kegiatan lainnya. "Pertumbuhan ULN Indonesia per akhir Januari 2018 bersumber dari pertumbuhan ULN sektor swasta sebesar 6,8% (yoy) serta sektor pemerintah dan bank sentral sebesar 13,7% (yoy)," ujar Tutuk. (Kompas.com, 15/3/2018) Tutuk mengatakan struktur ULN sektor pemerintah dan bank sentral tetap sehat. Hal ini terlihat dari jangka waktu yang didominasi oleh ULN jangka panjang, yaitu 98,1% dari total. Kenaikan ULN sektor pemerintah dan bank sentral dibanding bulan sebelumnya 2,8 miliar dolar AS, didorong oleh naiknya ULN jangka panjang sebesar 1,8 miliar dolar AS. Dari sisi instrumennya kenaikan ULN tersebut dipicu oleh arus masuk dana asing pada surat berharga negara (SBN) serta peningkatan pinjaman yang didominasi project loan, yang naik 1,2 miliar dolar AS dibanding dengan bulan sebelumnya. Sedang di sektor swasta, peningkatan pertumbuhan ULN jangka panjang menjadi 3,9% (yoy), sementara pertumbuhan ULN jangka pendek melambat jadi 13,8%. Dari sisi instrumen, loan agreement ULN swasta naik 1,1% (yoy), sedang ULN dalam bentuk utang dagang dan surat utang mengalami penurunan. Dari total ULN akhir Januari 2018 sebesar 357,5 miliar dolar AS atau Rp4.915 triliun, pada akhir Februari 2018 turun 1,3 milar dolar AS menjadi 356,2 miliar dolar AS atau Rp4.897 triliun (kurs Rp13.750/dolar AS). Penurunan ULN tersebut terjadi karena pemerintah membayar utang yang jatuh tempo. Kondisi ini secara nyata mencerminkan pengelolaan utang Indonesia bagus karena bisa melunasi utang jatuh tempo tepat waktu. Dengan data ULN pemerintah dan swasta yang jelas itu, diharapkan warga tidak mudah jadi korban manipulasi isu utang untuk menakuti dan membingungkan masyarakat. *** Selanjutnya.....

BI Merilis Data Utang Indonesia!

POLEMIK membuat simpang-siur data utang luar negeri (ULN) Indonesia, dengan kesan menakut-nakuti rakyat bahwa di pundaknya dipikulkan utang negara sangat berat. Gejala demikian jelas kurang sehat karena secara berkala Bank Indonesia (BI) merilis perkembangan ULN. Rilis BI tentang ULN 15 Maret 2018 menyebut ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3% (yoy) menjadi 357,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.915 triliun (kurs Rp13.750/dolar AS). Perinciannya, 183,4 miliar dolar AS atau setara Rp2.521 triliun utang pemerintah; dan 174,2 miliar dolar AS atau setara Rp2.394 triliun utang swasta. Direktur Departemen Statistik BI, Tutuk SH Cahyono menyatakan pertumbuhan ULN itu sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan serta berbagai kegiatan lainnya. "Pertumbuhan ULN Indonesia per akhir Januari 2018 bersumber dari pertumbuhan ULN sektor swasta sebesar 6,8% (yoy) serta sektor pemerintah dan bank sentral sebesar 13,7% (yoy)," ujar Tutuk. (Kompas.com, 15/3/2018) Tutuk mengatakan struktur ULN sektor pemerintah dan bank sentral tetap sehat. Hal ini terlihat dari jangka waktu yang didominasi oleh ULN jangka panjang, yaitu 98,1% dari total. Kenaikan ULN sektor pemerintah dan bank sentral dibanding bulan sebelumnya 2,8 miliar dolar AS, didorong oleh naiknya ULN jangka panjang sebesar 1,8 miliar dolar AS. Dari sisi instrumennya kenaikan ULN tersebut dipicu oleh arus masuk dana asing pada surat berharga negara (SBN) serta peningkatan pinjaman yang didominasi project loan, yang naik 1,2 miliar dolar AS dibanding dengan bulan sebelumnya. Sedang di sektor swasta, peningkatan pertumbuhan ULN jangka panjang menjadi 3,9% (yoy), sementara pertumbuhan ULN jangka pendek melambat jadi 13,8%. Dari sisi instrumen, loan agreement ULN swasta naik 1,1% (yoy), sedang ULN dalam bentuk utang dagang dan surat utang mengalami penurunan. Dari total ULN akhir Januari 2018 sebesar 357,5 miliar dolar AS atau Rp4.915 triliun, pada akhir Februari 2018 turun 1,3 milar dolar AS menjadi 356,2 miliar dolar AS atau Rp4.897 triliun (kurs Rp13.750/dolar AS). Penurunan ULN tersebut terjadi karena pemerintah membayar utang yang jatuh tempo. Kondisi ini secara nyata mencerminkan pengelolaan utang Indonesia bagus karena bisa melunasi utang jatuh tempo tepat waktu. Dengan data ULN pemerintah dan swasta yang jelas itu, diharapkan warga tidak mudah jadi korban manipulasi isu utang untuk menakuti dan membingungkan masyarakat. ***http://www.lampost.co/berita-bi-merilis-data-utang-indonesia Selanjutnya.....

Deindustrialisasi Menguji Awal Revolusi Industri 4.0!

FENOMENA deindustrialisasi menjebak Indonesia sepanjang 15 tahun terakhir. Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus merosot, dari 28,34% pada 2004, pada 2014 menjadi 21,01%, 2015 (20,99%), 2016 (20,51%), dan 2017 (20,16%). Revolusi industri 4.0 yang diawali bulan ini, menguji diri berapa lama deindustrialisasi bisa dihentikannya. Industri manufaktur adalah proses dengan mesin yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual dalam skala besar atau produksi massal. Manufaktur andalan menyerap tenaga kerja dengan produk untuk ekspor. Namun dengan sejarah industri manufaktur Indonesia berangkat sebagai substitusi impor, porsinya lebih besar untuk pasar domestik, ekspornya hingga kini hanya sekitar 40%. Lebih kecil dibanding ekspor produksi manufaktur Malaysia (62%), India (55%), serta Thailand dan Vietnam (73%). Masalah lain yang harus diatasi revolusi industri 4.0 atas manufaktur adalah tingkat pertumbuhan manufaktur yang selama ini selalu di bawah PDB. Sepanjang 2011—2017, rata-rata pertumbuhan industri manufaktur sebesar 4,82%, sedangkan pertumbuhan PDB rata-rata 5,39%. Namun sumbangan industri manufaktur yang seperlima PDB itu terbesar, dibanding sektor pertanian dan perdagangan masing-masing 13%. Meski dalam penyerapan tenaga kerja, manufaktur di posisi keempat, setelah pertanian, perdagangan, dan jasa kemasyarakatan. (Kontan.co.id, 21/2/2018) Revolusi industri 4.0 yang mengandalkan dukungan teknologi informasi hingga artificial intelligence (AI) itu dicanangkan di tengah kesiapan pemerintah mengembangkan 12 kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan kelengkapan infrastruktur dan fasilitas operasional. Deputi I Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan dari 12 KEK yang sudah ada, 8 temanya manufaktur dan 4 pariwisata. Dengan skala besar yang menjadi patokan kegiatan di KEK, pengembangan industrinya ungkap Iskandar akan muncul konglomerasi yang bisa menciptakan scale of ecomomic. (Kompas.com, 12/4/2018) Revolusi industri 4.0 didukung teknologi informasi 5G, dipadu dengan KEK yang lengkap infrastrukturnya (pelabuhan/jalan) dan pasokan daya listrik sebesar dibutuhkan, jelas menjadi incaran konglomerat yang sering mengalami kesulitan mendapatkan lahan investasi dengan fasilitas memadai. Prioritas pemerintah daerah pada penyiapan tenaga kerja lokal menangani teknologi canggih, agar tak cuma jadi penonton. *http://www.lampost.co/berita-deindustrialisasi-menguji-awal-revolusi-industri-40 Selanjutnya.....

Pertumbuhan Tiongkok Bertahan!

DI tengah guncangan ketidakpastian ekonomi global yang berkelanjutan, bahkan terakhir serangan telak perang dagang dari AS, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dengan 1,3 miliar jiwa penduduknya tetap bertahan tinggi. Pada kuartal I 2018, ekonomi Tiongkok tumbuh 6,8%, melanjutkan sepanjang 2017 tumbuh 6,9%, di atas target 6,5%. Kemampuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi setelah dasawarsa pertumbuhan di atas 10%, dengan penduduk amat besar itu, jelas merupakan suatu model ekonomi yang lebih tepat diadopsi Indonesia yang juga berpenduduk besar dan negeri yang amat luas. Sedangkan Indonesia, setelah sepanjang Orde Baru tumbuh di atas 7%, kini cuma bisa bertahan di level 5%. Apa beda kedua negara yang sama-sama memakai sistem kapitalis dalam perekonomian di balik sistem politik yang antagonistik pada kapitalisme? Perbedaan paling mencolok adalah dukungan kesiapan industri dasarnya. Industri dasar Indonesia cuma bisa membuat pelat, pipa, dan batangan baja. Sedangkan Tiongkok, industri dasarnya sudah bisa membuat sendiri mesin-mesin industri, bahkan mengekspornya. Mesin-mesin industri selalu dibuat sesuai dengan realitas kultur dan ideologinya. Karena itu, mesin-mesin industri Tiongkok selalu sesuai dengan realitas masyarakatnya. Hingga, senantiasa mampu bertahan dari guncangan panjang krisis global. Sedang Indonesia, mesin-mesin industrinya kebanyakan impor dari negara kapitalis, jadi kurang sesuai dengan realitas masyarakatnya. Akibatnya, sejak dipasang terus terjadi kekurangsesuaian, menyulut deindustralisasi berkelanjutan. Contohnya, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB yang pada 2004 sebesar 28,34%, pada 2017 tinggal 20,16%. Kecanggungan Indonesia dalam industrialisasi tanpa dukungan industri dasar yang mumpuni itu, akan terus menjadi masalah kronis yakni ketergantungan industrialisasi Indonesia pada mesin-mesin impor yang nyata-nyata tidak sesuai dengan realitas Indonesia. Contohnya, realitas negeri kita yang kaya bahan mentah, mesin industrinya yang diimpor justru mengerjakan barang setengah jadi asal impor (perakitan). Komoditasnya malah diekspor mentah-mentah. Padahal seharusnya, industri manufaktur memproses bahan mentah itu (dari mineral tambangan sampai hasil hutan dan perkebunan) hingga menjadi produk kemasan yang bisa dipajang di etalase toko. Tapi, kita belum punya SDM dan industri dasar yang bisa membuat mesin-mesin industri sendiri. Di situlah letak kelebihan Tiongkok dari Indonesia. ***http://www.lampost.co/berita-pertumbuhan-tiongkok-bertahan Selanjutnya.....

IPM Lampung di Bawah Jayapura!

INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung 2017 dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Senin (16/4/2018) naik menjadi 68,25 dari 67,65 pada 2016. Walau begitu, IPM Lampung masih terendah antarprovinsi di Sumatera. Bahkan, IPM Lampung 10,31 poin di bawah IPM Kota Jayapura yang tercatat 78,56, (mediaindonesia.com, 17/4/2018) yang mendekati IPM DKI Jakarta 80,06. IPM lima provinsi di Sumatera 2017 masuk level tinggi (di atas 70), yakni Aceh (70,60), Sumatera Utara (70,57), Sumatera Barat (71,24). Riau (71,79), dan Kepulauan Riau (74,45). Lima provinsi lainnya masuk level menengah (60—70), yakni Jambi (69,99), Sumatera Selatan (68,86), Bengkulu (69,95), Lampung (68,25), dan Bangka-Belitung (69,99). IPM menurut Bappeda Provinsi Lampung (posting 12/2/2018) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu long and healthy life (umur panjang dan hidup sehat), knowledge (pengetahuan), dan decent standard of living (standar hidup layak). Oleh Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat tiga komponen pembentuk IPM itu diringkas jadi kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Dengan IPM Lampung terendah di Sumatera, bisa mencerminkan derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli warga Lampung terendah di Sumatera. Bahkan 10,31 tingkat di bawah Jayapura. Dengan itu wajar jika rapat Bappeda dengan pihak terkait IPM itu mengesankan amat banyak hal yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Lampung dalam IPM. Sebenarnya terlambat kalau baru sekarang heboh berbenah memacu laju IPM Provinsi Lampung, yang kedodorannya sudah ketahuan sejak lama. Laju kenaikannya lamban sekali, dari 2010 pada 63,71 selama delapan tahun peningkatannya tidak lebih dari 5 angka. Untuk itu, meski terlambat tetap amat dihargai upaya mempercepat laju IPM karena IPM sesungguhnya cerminan dari kondisi realistis masyarakatnya. Jarak IPM Lampung dengan IPM nasional (70,81 pada 2017), selaras dengan jarak tingkat kemiskinan Lampung (13,04% pada 2017) dibanding dengan kemiskinan nasional (10,12% pada 2017). Dengan demikian, kerja yang sebaik-baiknya fokus mengatasi kemiskinan, secara saksama akan sekaligus meningkatkan IPM. Karena kunci mengatasi kemiskinan terletak pada efektifnya meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli warga miskin, dan tiga dimensi itulah komponen pemacu IPM. Lain hal lagi jika Pemprov lebih mangandalkan program pengentasan kemiskinan Pemerintah Pusat—PKH, rastra, KIS, KIP, BOS, dan lain-lain. *** Selanjutnya.....

80% Pengalengan Ikan Asal Impor!

DARI 44 pabrik pengalengan ikan di Indonesia, 28 untuk sarden dan makerel sisanya untuk tuna, 80% menggunakan bahan baku ikan asal impor sejak 2017. Sebelumnya 100% sarden dan makerel berasal dari Selat Bali, tapi kedua jenis ikan tersebut setahun lalu menghilang dari kawasan tersebut. Pabrik pengalengan sarden dan makerel terkonsentrasi di Bali, Muncar (Banyuwangi), Pekalongan, dan Medan. Sedang tuna di Bitung. Sebenarnya di kawasan Indonesia Timur ada sarden dan makerel, tapi secara teknis masih sulit untuk memenuhi standar mutu industri pengalengan yang harus fresh from the sea. Menurut Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya kepada Kompas.com (14/4/2018) maksud fresh from the sea, begitu ikan ditangkap dari laut langsung dibekukan dalam kapal, bukan ikan ditangkap lalu dibawa ke pelabuhan kemudian dilelang. "Dengan proses beku di atas kapal, semuanya clear. Parasit juga mati. Jadi standar ikan kaleng sangat tinggi," ujar Ady. Dia berharap Indonesia memiliki kapal (buatan dalam negeri) yang berkemampuan tangkap baik dengan penampung pembekuan ikan yang memenuhi standar industri. Hal tersebut sangat diperlukan karena melihat kondisi saat ini dengan tidak adanya kapal (buatan) asing yang menangkap ikan di Indonesia. Bukan rahasia, kapal-kapal buatan asing milik industri perikanan diparkir di Bitung dan pelabuhan perikanan lain. Sedang kapal pembeku tidak mungkin menghampiri kapal nelayan karena kapal nelayan dilarang memindah muatan (transhipment) di laut. "Jadi, walaupun ikannya banyak, tidak melewati proses pembekuan di atas kapal ya tidak bisa digunakan di pabrik pengalengan ikan," jelas Ady. Pada 2017 Indonesia mengimpor ikan sarden dan makerel sekitar 40 ribu ton, padahal kapasitas 28 pabrik dalam setahun bisa mengolah hingga 235 ribu ton sarden dan makerel. Sedang kapasitas pengolahan ikan tuna per tahun bisa 365 ribu ton. Untuk sarden dan makerel kita hanya mengelola 1/6 dari kapasitas kemampuan kita. Sangat sedikit. Untuk tuna juga hanya mengelola di bawah 30% dari kapasitas kemampuan," jelasnya. Menurut Ady, pengusaha ikan kalengan sebenarnya lebih suka menggunakan ikan dalam negeri karena selain hargnya lebih murah, mekanisme prosesnya juga tidak begitu panjang. "Jika ikan dalam negeri, setelah ditangkap masuk pabriknya cepat. Harganya juga antara Rp7.000 dan Rp8.000. Sedang ikan impor, bisa Rp11 ribu," jelas Ady. Tapi, aturan pemerintah menentukan lain. *** Selanjutnya.....

Sekutu AS Serang Frontal Suriah!

PASUKAN Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya Inggris dan Prancis melakukan serangan frontal ke sasaran strategis rezim Bashar Al-Assad di Suriah. Setelah Presiden Trump mengumumkan serangan ke Suriah Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), lebih dari 100 rudal penjelajah Tomahawk ditembakkan ke Suriah dari kapal perang AS di Mediterania. Betapa serius serangan AS ke Suriah dilukiskan Shaun King, kolumnis The Intercept, 112 Tomahawk yang ditembakkan dalam serangan pertama AS itu bernilai 224 juta dolar AS atau sekitar Rp3,08 triliun. Harga sebuah Tomahawk 1,87 juta dolar atau Rp25,7 miliar. Jadi, serangan pertama AS itu sama nilainya dengan biaya membangun 30 km jalan tol di Indonesia. Tol Semarang—Solo estimasinya Rp100 miliar per km. (Kompas.com, 14/4) Jenderal Joseph Dunford mengatakan serangan tersebut menghantam tiga target, yakni pusat riset dekat Damaskus, fasilitas gudang dan pos komando, serta fasilitas penampungan senjata kimia dekat Horms. Serangan AS dan sekutunya ini dilancarkan sebagai respons terhadap dugaan serangan senjata kimia yang dilakukan rezim Bashar Al-Assad di Kota Douma 7 April lalu. Trump sebut serangan kimia itu "kejahatan seorang monster". Akibat serangan klorin tersebut, pekan lalu petugas penyelamat di Ghouta menyebut lebih dari 40 warga sipil tewas dan 11 lainnya mengalami gangguan napas. Beralaskan itu, serangan jet tempur AU Inggris Sabtu itu menyasar pangkalan militer Suriah yang diduga menyimpan bahan-bahan pembuat senjata kimia. Aksi militer ini merupakan serangan militer terbuka pertama tentara Inggris terhadap rezim Bashar Al-Assad. Kemenhan Inggris mengatakan empat jet Tornado telah menembakkan misil Storm Shadow ke pangkalan militer 24 km sebelah barat Homs. "Fasilitas itu dulunya pangkalan misil di mana rezim Assad menyimpan bahan pembuat senjata kimia," demikian Kemenhan Inggris. AFP Sabtu (14/4) mengutip kantor berita Suriah SANA melaporkan akibat serangan AS dan sekutunya itu tiga warga sipil terluka dekat Homs, 162 km utara Damaskus. Beberapa rudal dilaporkan menghantam pusat penelitian di Barzeh, utara Damaskus. "Rudal tersebut menghancurkan laboratorium sains, serta pusat pelatihan," tulis SANA. Kemenhan Rusia bereaksi atas serangan AS itu seperti dikutip kantor berita RIA Novosti, "Sistem pertahanan udara Suriah berhasil merontokkan misil-misil sekutu dalam jumlah yang signifikan. Sistem pertahanan Suriah buatan Uni Soviet lebih dari 30 tahun lalu." ***http://www.lampost.co/berita-sekutu-as-serang-frontal-suriah Selanjutnya.....