!

Avatar

Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Dokter Kirim Novanto ke Tahanan!

TIM Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membuat kejutan. Ketika Fredrich, pengacara Ketua DPR Setya Novanto, mengatakan kondisi Novanto sangat lemah, selalu tertidur ngorok dan muntah (gambaran orang gegar otak), sesuai hasil diagnosis tim dokter IDI justru memastikan kondisi Novanto sudah tidak perlu perawatan inap lagi, bisa menjalani pemeriksaan KPK dan dipindah ke tahanan.
Terbukti, setelah dibawa ke KPK dengan rompi orange, Novanto mampu menjalani pemeriksaan pendahuluan oleh KPK selama satu setengah jam. Bahkan, usai pemeriksaan KPK pada dini hari itu, Novanto masih memberikan keterangan pers. Ia permasalahkan penahanannya, karena menurut dia, dia tidak pernah mangkir dari panggilan KPK. Sebab, setiap ada panggilan ia jawab secara tertulis bahwa ia tidak bisa hadir.
Saat itu pula ia mengatakan akan meminta perlindungan kepada presiden, kapolri, dan jaksa agung. Namun, di sisi lain, sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo melalui media televisi secara tegas mengatakan agar Setya Novanto mengikuti proses hukum. Dengan pernyataan presiden sedemikian, kapolri, dan jaksa agung pun selaku bawahan presiden tidak mungkin memenuhi permintaan Novanto itu.
Dengan hasil pemeriksaan tim dokter IDI itu, kekhawatiran publik pemeriksaan kasus KTP-el akan terhambat oleh kondisi seperti pernah dikatakan pengacaranya, yakni jika Novanto mengatakan dia tidak sehat, sebab itu pemeriksaan tidak bisa dilakukan, pernyataan Novanto tidak sehat itu kini bisa dimentahkan oleh hasil pemeriksaan dokter.
Selain dibutuhkan untuk terpenuhinya proses hukum, pemeriksaan terhadap Novanto itu sebenarnya juga amat penting bagi Novanto sendiri. Setidaknya untuk membela diri dalam proses hukum yang sedang dihadapinya.
Apalagi kalau keterangan mayoritas terpidana, terdakwa, dan tersangka lain yang masih dalam proses kasus korupsi KTP-el mengarah ke dirinya sebagai salah satu pemain penting dalam kasusnya, Novanto justru membutuhkan forum hukum formal untuk membantah semua tudingan itu. Tanpa bantahan Novanto di forum formal proses hukum, keterangan dua saksi atau lebih yang sama isinya mengenai peran Novanto, bisa langsung menjeratnya.
Jadi, aneh kalau Novanto cenderung berusaha menghindari proses hukum. Karena, dengan usahanya menghindari proses hukum itu, kesempatan meluruskan masalah sesuai versinya, malah tereduksi. Usaha menghindar itu justru bisa berakibat jika terpeleset masuk tahanan, tidak akan bisa keluar lagi sampai usainya proses pidana. ***

http://www.lampost.co/berita-dokter-kirim-novanto-ke-tahanan
Selanjutnya.....

Dengan Sin Tax Atasi Defisit BPJS!

DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan defisit anggarannya hampir Rp7 triliun saat ini, utamanya akibat gap antara pengeluaran (rata-rata pemanfaatan per orang per bulan) dan iuran peserta. Misalnya untuk kelas 3, pengeluaran Rp23 ribu, sedangkan iuran peserta Rp20 ribu. Ada gap Rp3.000. Lalu kelas 2, pengeluaran Rp53 ribu, tetapi iurannya Rp45.500, ada gap Rp7.500.
"Setelah hitung dan iurannya tidak match, itu kami bicarakan dalam rencana kerja tahunan. Secara teori, paling dasar, ya (bisa diperbaiki) dengan menyesuaikan iuran. Namun sekarang, kata Presiden, jangan dulu disesuaikan dengan hitungan aktual karena masalah daya beli masyarakat," ujar Fachmi. (Kompas.com, 16/11/2017)
Pilihan lain untuk mengatasi defisit itu, menurut Fachmi, adalah menyesuaikan pengeluaran dengan iuran yang masuk, dengan mengurangi manfaat BPJS. Namun, pilihan ini tidak diambil.
Akhirnya, menurut Fachmi, opsi yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah defisit tersebut adalah mengadakan sin taxatau pajak dosa. Wacana yang sedang dibahas adalah mengambil pajak dosa dari cukai rokok. Besarannya sekitar 75% dari porsi pajak cukai rokok yang dialokasikan ke sektor kesehatan.
"Sekarang ini belum cukup. Kalau ingin pajak dosa yang murni ya, seluruhnya untuk kesehatan," ujar Fachmi.
Alokasi sin tax ke sektor kesehatan hal lazim atau universal. Di Singapura, misalnya, harga rokok 10 kali lipat dari di Indonesia. Selain membatasi warganya untuk membeli rokok, hasil cukainya juga lebih memadai untuk sektor kesehatan, terutama mengatasi penyakit akibat rokok, dari infeksi saluran pernapasan hingga sakit paru-paru dan jantung. Di Indonesia, penyakit jantung termasuk pembunuh peringkat atas.
Di Indonesia, berdasar Riset Kesehatan Dasar 2013, menaikkan harga rokok bisa berakibat meningkatnya kemiskinan dan risiko kesehatan. Sebab, perokok di kelas menengah bawah, membeli rokok dengan mengorbankan kebutuhan keluarganya akan pangan dan gizi. Naiknya harga rokok bisa mengurangi konsumsi keluarga.
Apalagi Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016, menempatkan rokok sebagai pengeluaran per kapita terbesar ketiga untuk kelompok makanan. Pengeluaran rokok setara pengeluaran untuk membeli sayur, telur, dan susu. Kontribusi kemiskinan akibat rokok lebih tinggi daripada pendidikan.
Akibatnya, mengandalkan sin tax cukai rokok yang terlalu besar untuk mengatasi defisit BPJS bisa mendorong naik cukai rokok dan meningkatkan kemiskinan. ***
Selanjutnya.....

Berdayakan Ekonomi Pesantren!

BANK Indonesia (BI) memberdayakan ekonomi pesantren dengan mendorong kemandirian untuk membentuk santri yang unggul dalam segala aspek kehidupan. BI telah melakukan pemberdayaan tersebut pada 62 pesantren di seluruh Indonesia dengan melibatkan 32 kantor perwakilan BI.
Untuk itu, Gubernur BI Agus Martowardojo telah mengukuhkan model pemberdayaan ekonomi pesantren. Juga telah dikukuhkan Forum Bisnis Pesantren yang dibentuk oleh 17 pondok pesantren di Jawa Timur.
"Kami menyambut positif dan mendorong kepada pesantren di seluruh Tanah Air untuk membangun gerakan dan kerja sama ekonomi syariah antarpesantren sebagai wujud nyata peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif," ujar Agus. (Kompas.com, 16/11/2017)
Menurut survei BI, sumber dana pesantren sebagian besar dari iuran santri. Kontribusi dari unit usaha masih relatif kecil, yakni 12%. Selain itu, sumber dana pesantren juga cukup besar berasal dari bantuan pemerintah.
Kecilnya kontribusi unit usaha disebabkan beberapa kendala dalam pengembangan ekonomi pesantren, antara lain pemasaran, jaringan, kapabiltas, dan permodalan. "Sehubungan dengan permasalahan mendasar yang dihadapi pesantren, BI Kementerian Agama dan pesantren telah menyusun roadmap pengembangan kemandirian ekonomi pesantren pada 2016," jelas Agus.
Program pemberdayaan pesantren berupa strategi pemberdayaan ekonomi melalui komunitas, antara lain pesantren dan UMKM.
Peta jalan itu berisi program-program peningkatan kapasitas pesantren disertai kerangka waktu pencapaian. Yaitu, penyusunan standar akuntansi pesantren, pilot proyek dan replikasi usaha, penyusunan virtual market, penyusunan repository knowledge, serta pendirian holding pesantren.
Sebagai pelaksanaan peta jalan tersebut, sejak tahun ini BI melaksanakan pilot project dan replikasi pengembangan usaha di 62 pesantren. BI menjalin kerja sama dengan beberapa pesantren mentor untuk melakukan pendampingan di pesantren binaan.
Dalam pilot project pengembangan usaha ada lima jenis usaha yang dikembangkan, yakni pertanian berkelanjutan, pengolahan daur ulang sampah, pengolahan air minum, biogas, serta pengembangan ekonomi dan jasa kreatif.
Pemberdayaan ekonomi pesantren ini tentu bukan hanya membangkitkan unit usaha di pesantren, melainkan jauh lebih penting menanamkan nilai-nilai kewirausahaan dan skill berbisnis kepada para santri. Diharapkan pada gilirannya, bangkit barisan wirausahawan santri yang tangguh. **

Selanjutnya.....

Alibaba, Hari Belanja Online Jam Pertama Rp116 Triliun!

ALIBABA, grup bisnis digital global asal Tiongkok, membuka pesta belanja online 11.11 Global Shopping Festival 2017 di Mercedes Benz Arena, Shanghai, oleh sejumlah artis dunia dari Pharrel Williams hingga mantan bintang sepak bola Portugal, Luis Figo. Pada 12 jam pertama festival itu berhasil meraih penjualan secara global sebesar 17,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp232 triliun.
Event tahunan festival belanja berskala global tersebut dilaksanakan setiap tanggal 11 bulan 11 sejak tahun 2009 oleh Alibaba Group. "Event 11.11 Global Shopping Festival adalah kolaborasi bisnis berskala besar yang menyatukan konsumen, pengecer, perusahaan logistik, institusi keuangan, toko online dan offline, serta pusat perbelanjaan di seluruh dunia. Ini adalah panggung besar untuk menampilkan inisiatif retail baru yang dipelopori oleh Alibaba," ujar CEO Alibaba Group Daniel Zhang saat pembukaan acara (Kompas.com, 11/11).
Vice Chairman & Co-founder Alibaba, Joe Tsai, mengatakan dengan gelaran pesta belanja online ini diharapkan tingkat konsumsi masyarakat Tiongkok dapat meningkat. "Kami ingin ikut menggerakkan konsumsi masyarakat Tiongkok. Kalau selama ini sektor konsumsi baru berkontribusi sekitar 40% terhadap produk domestik bruto (PDB), melalui event ini bisa meningkat jadi 70%," kata Tsai.
"Dengan konsep baru new retail yang menyatukan belanja online dan offline, kami ingin menjadikan belanja sebagai kegiatan hiburan yang menyenangkan dengan augmented reality," ujarnya.
Augmented reality secara harfiah berarti realitas yang berkembang. Dalam hal ini maksudnya sentuhan virtual dalam toko offline, menyatunya gaya hidup digital dengan pajangan toko offline, bisa belanja barang di toko nyata dengan cara online, dibayar lewat rekening Alipay—sistem pembayaran daring Alibaba Group—barangnya bisa dikirim ke rumah.
Dengan konsep augmented reality itu, kalau gerai-gerai retail konvensional dan modern banyak gulung tikar, Alibaba justru mulai mengembangkan store offline baru. Seperti supermarket Hema yang dikembangkan Alibaba, kini telah memiliki 20 gerai di Tiongkok meliputi 13 toko di Shanghai, tiga di Beijing dan masing-masing satu di Ningbo, Hangzhou, Guiyang, dan Shenzhen.
Acara 11.11 Global Shopping Festival 2017 tidak terfokus pada diskon harga, tapi kepuasan pelayanan berbelanja sebagai entertainment. Itu mengikuti peningkatan pendapatan per kapita Tiongkok dari 7.000 dolar AS pada 1999 menjadi 80 ribu dolar AS per kapita dewasa ini.
***http://www.lampost.co/berita-alibaba-hari-belanja-onlinejam-pertama-rp116-triliun
Selanjutnya.....

KPK Menjemput, Novanto Hilang!

UPAYA menjemput paksa Ketua DPR Setya Novanto, Rabu (26/11/2017) malam, tidak berhasil karena tersangka kasus korupsi KTP-el itu menghilang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Novanto setelah tiga kali tidak hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus yang sama, dan Rabu itu tidak hadir lagi untuk pemeriksaan sebagai tersangka.
Menghilangnya Novanto setelah keluar perintah tangkap dari KPK itu mengundang reaksi tokoh-tokoh nasional. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak pantas tindakan seperti itu dilakukan oleh seorang pimpinan tertinggi dari lembaga wakil rakyat.
"Jangan seperti ini, ini kan tindakan yang menjadi tanda tanya untuk semua masyarakat, bagaimana kewibawaan seorang pemimpin begitu," ujar Kalla. (Kompas.com, 16/11/2017)
Seharusnya, kata Kalla, Novanto bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. "Tentu harus tetap (taat) kepada jalur hukum bahwa kalau dibutuhkan, ya harus siap. Kalau apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan," ujar Kalla.
Kalla menegaskan sebagai ketua umum Partai Golkar, Novanto harusnya taat pada hukum agar dirinya dan partainya dipercaya masyarakat. "Kepemimpinan harus taat pada hukum dan dapat dipercaya masyarakat. Kalau lari-lari begini bagaimana dia bisa dipercaya kan," tambah Kalla.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan keprihatinannya atas menghilangnya Ketua DPR Setya Novanto ketika disambangi penyidik KPK ke rumahnya.
"Saya menaruh keprihatinan, sedih. Novanto teman saya, sudah cukup lama. Saat ini posisinya ketua DPR, sebuah lembaga tinggi negara," ujar Surya Paloh.
Meski prihatin dan sedih, Surya Paloh tetap menyarankan agar Ketua Umum Golkar itu berani menghadapi perkara yang menderanya. "Novanto, hadapi sajalah. Kamu telah berjuang semaksimal mungkin. Kamu telah melakukan upaya-upaya hukum melalui praperadilan," ujar Surya Paloh.
Menghilangnya Novanto yang bisa dianggap sebagai usaha menghindar dari proses hukum justru memengaruhi praduga tidak bersalah atas dirinya. Tindakan itu berkesan seolah ia merasa bersalah hingga takut mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ia justru membuat orang berpikir ia menghilang untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya.
Karena itu, yang terbaik bagi Novanto adalah menyerahkan dirinya ke KPK sehingga proses hukum yang didasari asas praduga tidak bersalah berjalan semestinya. Bukan malah menghancurkan nama baik dirinya dengan menjadi buron KPK. ***
Selanjutnya.....

Ekonomi Digital Jadi Fokus APEC!

EKONOMI digital atau e-commerce menjadi fokus Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasific Economic Cooperation (KTT APEC) di Danang, Vietnam, pekan lalu. Di depan 20 pemimpin negara APEC, Presiden Jokowi menyatakan, "Saya mendorong APEC untuk memastikan bahwa ekonomi digital mendatangkan keuntungan bagi rakyat dan meningkatkan inklusivitas." (MI, 12/11).
Jaminan kepastian manfaat ekonomi digital bagi rakyat seperti memang penting. Sebab, dinamika e-commerce yang sangat tinggi belum tentu bisa diikuti oleh rakyat di kelas ekonomi mikro dan kecil.
Tingginya dinamika ekonomi digital bisa dilihat di ajang 11.11 Global Shopping Festival 2017, di saat sibuk-sibuknya server e-commerce Alibaba menangani 256 ribu transaksi per detik, dengan hasil penjualan penuh 24 jam hari itu mencapai 168,2 miliar yuan atau lebih dari Rp341 triliun.
Di balik rekor penjualan yang melampaui rekor tahun lalu 120,7 miliar yuan, transaksinya juga didominasi 82 brand terkenal seperti Nike, Xiaomi, dan Uniqlo (Kompas.com, 12/11). Itu pertanda penjualan produk usaha mikro dan kecil belum bisa dijadikan pelipur lara.
Cerminan produk branded mendominasi transaksi e-commerce di Indonesia juga bisa dilihat dari catatan Bappenas. Ini terkait peningkatan impor belanja daring yang signifikan hingga menyumbang pertumbuhan ekonomi kuartal III 2017.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut indikasi itu tampak karena tidak sedikit barang yang dibeli secara online berasal dari luar negeri lewat impor. "Impor kan ada banyak, salah satunya impor barang konsumsi. Mungkin kenaikan impor barang konsumsi karena kegiatan e-commerce, belanja online makin tinggi," ujar Bambang (Kompas.com, 13/11).
Belanja online impor hampir bisa dipastikan berupa produk branded terkenal, karena lewat belanja online lebih terjamin mendapat barang orisinal, dibanding belanja di pasar offline yang malah dapat produk imitasi KW-KW-an.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) impor barang dan jasa kuartal III 2017 tumbuh 15,09%, meningkat jauh dari kuartal III 2016 hanya 3,67%. Khusus untuk impor barang konsumsi, pada kuartal III 2017 itu meningkat 17,7%, dibanding kuartal III 2016 hanya 11,2%.
Bambang meyakini maraknya belanja online sebagai pendorong tingginya impor barang konsumsi. Artinya, untuk menjamin manfaat ekonomi digital bagi rakyat, pemerintah harus membina pengusaha mikro dan kecil agar mampu bersaing melawan industrialis merek terkenal dari luar negeri. **
*http://www.lampost.co/berita-ekonomi-digital-jadi-fokus-apec
Selanjutnya.....

Miryam Divonis 5 Tahun Penjara!

MANTAN anggota DPR (2009—2014), Miryam S Haryani, divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/11/2017), untuk keterangannya yang tidak benar sebagai saksi dalam sidang tindak pidana korupsi. Miryam juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta atau hukuman pengganti 3 bulan penjara.
"Menyatakan terdakwa Miryam S Haryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam perkara tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambun di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat (Tempo.co, 13/11/2017).
Saat menjadi saksi untuk kasus korupsi KTP-el atas dua terdakwa, Irman dan Sugiharto, Miryam mencabut semua keterangan yang pernah diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan (BAP). Ia mengaku telah mengarang cerita saat diperiksa tiga penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan MI Susanto. Alasannya, kata Miryam, ia merasa stres dan tertekan kala diperiksa penyidik sehingga akhirnya mengarang cerita dalam BAP.
Isi BAP tersebut antara lain terkait penerimaan uang dari Sugiharto, (mantan) Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil.
Dalam berkas tuntutannya, jaksa menilai Miryam yang mengaku mendapat tekanan dari penyidik saat pemeriksaan, merekayasa seluruh keterangannya dalam persidangan. "Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, para penyidik tidak pernah memberikan tekanan," ujar jaksa KPK di sidang Tipikor.
Menurut penyidik KPK, Amabarita Damanik, Novel Baswedan, dan MI Susanto, Miryam selalu diberi kesempatan membaca, memeriksa, dan mengoreksi berita acara pemeriksaan (BAP) sebelum ditandatangani.
Ahli hukum pidana dan ahli psikologi forensik yang melakukan observasi dan memberikan keterangan di persidangan meyakini bahwa tidak ada penekanan yang dilakukan penyidik terhadap Miryam. Melalui video pemeriksaan yang diputar di persidangan, terlihat jelas bahwa proses pemeriksaan berjalan santai.
Vonis 5 tahun penjara terhadap Miryam ini, meski lebih ringan dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara tambah denda Rp300 juta, cukup memadai untuk dijadikan pelajaran dengan efek jera untuk tidak memberi keterangan palsu atau keterangan tidak benar saat menjadi saksi di sidang pengadilan. Sebab, keterangan palsu atau tidak benar dalam sidang pengadilan bisa mengacaukan keadilan, apalagi yang dengan sengaja dilakukan untuk menutupi kejahatan. ***
Selanjutnya.....