!

Avatar

Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Fenomena Bangsa Kurang Waras!

KITA berada pada hari menjelang akhir Ramadan yang kondusif. Segala puji dan syukur ke hadirat Illahi Rabbi yang menganugerahkan Ramadan tanpa kejadian luar biasa atau peristiwa signifikan berskala nasional kepada bangsa ini.
Bukan berarti tak ada peristiwa mengejutkan, seperti pimpinan DPRD kabupaten/kota di Jawa Timur kena OTT KPK. Juga pasangan suami-istri gubernur Bengkulu. Tetapi pejabat yang tetap melakukan korupsi dan terus pula ditangkapi oleh KPK itu sudah menjadi berita rutin di negeri ini.
Juga DPR yang cenderung tak henti berusaha untuk memperlemah KPK, dengan segala cara. Terakhir dengan pembentukan pansus KPK, malah mau membekukan anggaran KPK dan Polri. Namun, itu juga telah menjadi hal rutin bagi lembaga wakil rakyat yang tak bosan overdosis mengacungkan kekuasaannya.
Atau juga kalau ada mobil menabrak kereta api di palang persilangan jalan kedua jenis angkutan ini, telah menjadi hal rutin. Tanpa kecuali juga harga daging sapi setiap kali melonjak di atas Rp100 ribu/kg, diikuti gejolak harga bawang mengusik angka inflasi, juga merupakan hal rutin.
Singkat kata, semua hal tidak normal atau di luar kenormalan itu telah menjadi hal yang rutin. Dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, lumrah-lumrah saja. Artinya, segala hal yang abnormal itu sudah dianggap dan diperlakukan sebagai hal yang normal.
Adakah gejala itu bisa dijadikan sebagai pertanda sebuah bangsa yang sehat? Untuk melihatnya dengan jernih, bisa dilakukan lewat membuat refleksi dengan mempersonifikasi perilaku umum itu pada perilaku pribadi yang dilakukan di muka umum.
Misalnya, orang-orang berdasi atau bersafari mencopet bahkan merampok uang rakyat di pasar atau terminal. Begitulah hakikatnya korupsi. Apakah orang-orang seperti itu, apalagi itu wakil rakyat di legislatif, bisa disebut sehat atau waras?
Atau orang berdasi dan bersafari menjegal polisi lalu lintas yang sedang bertugas di persimpangan. Begitu hakikat tindakan menahan anggaran Polri. Apakah orang yang melakukan itu bisa disebut sehat atau waras?
Atau orang berdasi dan bersafari itu merampok para pembeli daging dan bawang, sebagai hakikat importir spekulan. Bisakah mereka disebut sehat atau waras?
Secara eksplisit, justru orang-orang berdasi dan bersafari yang melakukan itu oleh masyarakat bisa disebut kurang waras. Dan karena mereka wakil rakyat, representasi rakyat bangsa ini, tak terelakkan hal itu malah menjadi fenomena bangsa yang kurang waras! Sedih. ***
Selanjutnya.....

Hari Gini Ada Gubernur Kena OTT!

KONYOL banget. “Hari gini”, di era digital yang serba-touch screen, masih ada gubernur dan istrinya kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan barang bukti uang tunai di kardus. Itulah kejadian Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Istrinya, Lili Madari, ditangkap KPK bersama beberapa kontraktor, Selasa (20/6/2017).
Peristiwa itu menunjukkan betapa di kalangan pemimpin bangsa banyak belum menyadari bahayanya korupsi bukan sebatas menyengsarakan masyarakat kebanyakan yang masih serbakekurangan. Tetapi juga bagi diri mereka, para pemimpin itu sendiri, ketika korupsinya terkuak penegak hukum, langsung masuk golongan pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crimes).
Kalau warga jelata mau Lebaran nabrak-nabrak cari duit buat beli ganti baju anaknya setahun sekali, lumrah. Tapi istri gubernur terpilih, masa mau Lebaran nabrak-nabrak mengijonkan proyek peningkatan jalan? Jelas keterlaluan.
Memang paradoksal, kalau yang dibayangkan benar, bahwa para pemimpin terutama pada era pemilihan langsung harus pamer kemurahan hati kepada rakyat pemilih di hari-hari rakyat jelata pemilihnya amat membutuhkan, seperti menjelang Lebaran.
Para pemimpin “hasil pilihan” rakyat itu setidaknya harus menyediakan ribuan paket sembako untuk rakyat pemilihnya. Dengan cara bagaimanapun, tanpa kecuali harus mengijonkan proyek. Tak ayal, ceritanya pun jadi mundur ratusan tahun, kembali ke zaman Robin Hood.
Betapa celaka sebuah bangsa kalau dipimpin oleh orang-orang yang bermental Robin Hood sebagai produk era pemilihan langsung. Pertama, yang harus dirampok kekuasaan itu sendiri lewat pemilihan langsung karena hanya dengan kekuasaan itu bisa lebih leluasa merampok uang negara untuk dibagi-bagikan ke rakyat sebagai cara menjaga popularitas dan kedudukan.
Lebih celaka lagi, pemimpin yang meraih kedudukan lewat pemilihan umum itu bukan cuma kepala daerah, melainkan juga para legislator. Mereka juga harus berlomba unjuk paling dermawan kepada konstituennya. Kurang dermawan, bisa kalah perolehan suara yang butuh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu untuk legislator pusat. Akibatnya bisa dilihat, sampai saat ini menurut catatan ICW sudah ada 86 anggota DPR (pusat) yang diproses hukum kasus korupsi. Untuk tingkat DPRD tentu sudah ratusan.
Untuk mengakhiri kekonyolan itu, yang perlu disadarkan justru warga pemilih, jangan terpengaruh sembako! Sembakonya diterima saja, tapi pilihlah sesuai dengan hati nurani! ***
Selanjutnya.....

Jokowi Batalkan 'Full Day School'!

PRESIDEN Jokowi membatalkan kebijakan penguatan pendidikan karakter dengan program sekolah lima hari seminggu atau full day school yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Peraturan Mendikbud No. 23/2017 tentang itu nantinya diganti dengan peraturan presiden (perpres).
Keputusan itu diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma'ruf Amin ke Istana, Senin (19/6/2017). Usai pertemuan, Ma'ruf Amin didampingi Muhadjir menggelar jumpa pers.
"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu," ujar Ma'ruf Amin. (Kompas.com, 19/6/2017)
Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun perpres itu, termasuk ormas Islam, seperti MUI, PBNU, dan Muhammadiyah.
Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi madrasah diniah. "Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu," ujar Ma'ruf.
Sebelum dibatalkan Presiden, kebijakan penguatan pendidikan karakter yang mengubah waktu sekolah menjadi lima hari seminggu (Senin—Jumat) dengan delapan jam sehari (full day school) mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PBNU beserta jajarannya. Alasan penolakan antara lain karena jam sekolah dari pagi hingga sore (full day school) tidak sesuai dengan kultur muslim Indonesia.
"Hal mendasar yang terjadi saat full day school diterapkan adalah matinya madrasah-madrasah diniah belajar agama sore hari, interaksi santri-kiai di sore hari," kata Ketua PBNU Sulton Fatoni. "Padahal, di waktu dan proses sore hari itulah anak-anak muslim usia sekolah mendapatkan bimbingan etika dan moralitas yang matang, bukan di sekolah yang sarat target angka-angka." (detiknews, 11/6/2017)
Selama sesi jumpa pers mendampingi Ma'ruf Amin, Mendikbud Muhadjir Effendy tidak bicara. Ia baru bicara saat dicegat wartawan, tanpa dampingan Ma'ruf Amin. Ia menegaskan bahwa ia tidak memutuskan program penguatan pendidikan katakter secara sepihak.
Menurut Muhadjir, program yang mengubah jam sekolah menjadi lima hari dan delapan jam per hari itu sudah disetujui dalam rapat kabinet terbatas di Istana.
Namun, perbaikan peraturan dengan mengakomodasi kepentingan lebih luas tentu akan jadi lebih baik nantinya. ***
Selanjutnya.....

Rizieq: Rekonsiliasi atau Revolusi!

MAM besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab lewat rekaman suaranya dari Arab Saudi menyetujui saran Yuzril Ihza Mahendra untuk mengadakan forum rekonsiliasi antara pihak Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan pemerintah. Namun, jika pemerintah menolak rekonsiliasi, "Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi," tegas Rizieq.
Dalam rekaman suara yang diperoleh detikcom, Minggu (18/6/2017), Rizieq mengapresiasi usulan Yusril. "Ini adalah salah satu usulan yang brilian. Sebab, pada dasarnya GNFP MUI jauh dari sebelum digelarnya aksi bela Islam 1, 2, 3, dan seterusnya itu telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk kita duduk dialog, untuk kita duduk musyawarah terhadap berbagai macam persoalan bangsa," kata Rizieq.
Dia mengaku telah menyampaikan usulan rekonsiliasi itu ke pihak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, usulan itu ditolak oleh pemerintah. Rizieq tidak tahu apa sebab usulan itu ditolak pemerintah. Yang diinginkan pihak GNPF MUI adalah dialog.
"Karena itu, kepada Bapak Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan. Bagi saya di Tanah Suci, tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dan lebih mengutamakan rekonsiliasi," ujar Rizieq.
Namun, bila usulan itu tidak dituruti pemerintah, Rizieq mengancam, "Kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus-menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus, yaitu kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan Islam juga terus-menerus dimarginalkan, tidak ada kata lain yang harus kami lakukan kecuali lawan. Jadi, sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi," tegas Rizieq.
Tawaran rekonsiliasi dengan fait accompli ancaman mengobarkan revolusi itu mungkin tidak mudah diterima. Sebab, dengan ancaman itu bukannya pemerintah takut, melainkan malah murka. Apalagi, klaim sepihak FPI yang dijadikan alasan untuk revolusi itu, kriminalisasi ulama dan seterusnya, tidak diakui pemerintah adanya.
Mayoritas ulama justru punya hubungan sangat baik dengan pemerintah. Apalagi usaha Rizieq mengimpor revolusi dari Arab ke Tanah Air, bisa menjadi musuh bersama segenap elemen bangsa. ***
Selanjutnya.....

Banyak WNI Tertipu ISIS di Raqqa!

RIBUAN orang berhasil meninggalkan Raqqa, ibu kota Daulah Islamiyah ISIS di Suriah Utara, yang digempur pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung militer Amerika Serikat (AS). Di antara mereka ada warga negara Indonesia (WNI), seperti 16 orang yang ditampung di kamp Ain Issa, 50 kilometer di utara Raqqa.
Mereka meninggalkan Indonesia dengan harapan bisa menikmati hidup sebenarnya sebagai muslim sejati di bawah kekuasaan Daulah Islamiyah, sebagaimana propaganda ISIS yang mereka akses di internet. Namun, sampai Raqqa mereka merasa tertipu, yang mereka saksikan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
"Kami datang ke sini demi Islam, namun ketika berada di sini yang kami saksikan adalah pemenggalan, penyiksaan, dan perampokan," ujar Nora Joko, salah seorang WNI di kamp Ain Issa (BBC, 15/6/2017).
Nora mengatakan begitu kekhalifahan Islam diumumkan awal 2014, ia dan keluarganya memutuskan hijrah ke Suriah. Mereka masuk ke Raqqa melalui Turki. Namun, puluhan keluarga pendatang ingin meninggalkan Raqqa karena apa yang mereka lihat tak sesuai harapan. Begitu SDF masuk Raqqa, beberapa keluarga WNI menyerahkan diri.
Pemerintah Indonesia mengatakan saat ini sekitar 500—600 WNI ada di Suriah. Sekitar 500 orang lagi mencoba masuk, tetapi dideportasi sebelum tiba di kawasan yang dikuasai ISIS. Leefa dan Nur termasuk 16 WNI di kamp Ain Issa. Kisah keduanya mirip orang-orang yang datang ke Raqqa, ingin hidup sebagai muslim sejati di bawah Daulah Islamiyah. Namun, kenyataan di Raqqa sangat berbeda dengan gambaran indah di internet.
Leefa, perempuan berusia 38 tahun, selain ingin hidup di bawah Daulah Islamiyah itu, juga punya masalah kesehatan. "Saya perlu operasi di bagian leher, biayanya sangat mahal di Indonesia, tapi di daerah ISIS semuanya gratis," tutur Leefa.
Ia mengontak anggota ISIS melalui internet, yang mengatakan akan mengganti uang tiket. Dikatakan pula, Leefa akan bisa menikmati kehidupan di Raqqa. Namun, ketika tiba di Raqqa, kenyataan yang dia alami tak sesuai harapan. Operasi yang harus dia jalani tidak gratis dan mahal. Leefa pun tak bisa menjalani operasi.
Hampir semua WNI kecewa setelah melihat kenyataan Daulah Islamiyah di Raqqa, yang jauh dari gambaran indah di internet. "Yang saya tahu, mereka ini ditipu," kata Fayruz Khalil, pejabat kemanusiaan di kamp Ain Issa. Kebanyakan mereka tertipu sejauh itu, terjebak di medan perang, akibat sok pintar komunikasi dengan ISIS lewat internet. 
***

Selanjutnya.....

ISIS Pakai 'Perisai Manusia' 100 Ribu Orang!

TERORIS Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) memakai lebih dari100 ribu warga sipil kota Mosul sebagai "perisai manusia" untuk mempertahankan wilayah itu yang sudah terdesak gempuran tentara Irak.
"Diperkirakan ada lebih dari 100 ribu warga sipil yang masih berada di Mosul," kata Bruno Geddo, pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan pengungsi (UNHCR) kepada sejumlah wartawan di Jenewa, Swiss, Jumat (16/6/2017). "Pada dasarnya, warga sipil ini dipakai oleh mereka (ISIS) untuk dijadikan perisai manusia." (Kompas.com, 16/6/2017)
Awal bulan ini, ungkap PBB, ISIS membunuh lebih dari 160 orang sehari sepanjang pekan untuk mencegah warga sipil itu meninggalkan Mosul. Menurut PBB, ISIS melakukan kejahatan itu saat pasukan koalisi Irak terus menekan untuk mengusir mereka dari kota terbesar kedua di Irak tersebut.
"Kebrutalan ISIS dan kelompok teroris lain seperti tak mengenal batas," kata Zeid bin Ra'ad al-Hussein, kata kepala badan urusan HAM PBB di sidang Dewan HAM PBB awal bulan ini di New York.
"Kemarin, staf saya melaporkan jenazah pria, wanita, dan anak-anak Irak bergelimpangan di jalanan permukiman al-Shira si Mosul barat, setelah 163 orang ditembak mati Daesh (ISIS) karena hendak meninggalkan kota," ujar al-Hussein.
Sementara itu juru bicara al-Hussein, Rupert Coville, kepada AFP mengatakan pembunuhan itu diperkirakan terjadi 1 Juni lalu. Pada akhir Mei pasukan Irak menggelar operasi untuk merebut sisi barat Mosul dan kini mengepung beberapa kantung pertahanan terakhir ISIS.
Pertempuran merebut Mosul ini membuat berbagai organisasi kemanusiaan khawatir karena ratusan ribu warga sipil berpotensi terjebak dalam baku tembak. Senin lalu, UNICEF di Irak memperingatkan 100 ribu anak-anak masih berada di daerah yang dikuasai ISIS. Peter Hawkins, perwakilan UNICEF di Irak mengatakan, organisasi itu menerima laporan warga dibantai termasuk anak-anak dan sebagian dari mereka terjebak dalam baku tembak saat akan meninggalkan kota.
Irak menggelar operasi besar merebut Mosul Oktober tahun lalu. Setelah berhasil merebut sisi timur Mosul Januari lalu, pasukan Irak bergerak ke sisi barat kota yang dipisahkan oleh Sungai Tigris.
Nasib buruk warga sipil dijadikan ISIS perisai manusia ini juga terjadi di Marawi, Filipina. Indonesia harus menangkal ISIS yang selnya sudah ada di 16 provinsi (Kompas, 16/6/2017), namun aparat belum ada dasar hukum untuk menindak karena UU antiteroirsme macet di DPR. ***
Selanjutnya.....

Heboh Pendidikan Agama Dihapus!

HEBOH bahwa pendidikan agama di sekolah akan dihapus, seketika meluas seusai Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Muhadjir Effendy, awal pekan ini. Indopos.co.id (13/6/2017), melaporkan Mendikbud beralasan nilai agama di rapor siswa akan diambil dari pendidikan di madrasah diniah, masjid, pura, atau gereja.
"Sekolah lima hari itu tidak sepenuhnya berada di sekolah. Guru dan siswa hanya berada di dalam kelas beberapa jam. Selebihnya di luar kelas atau sekolah," kata Muhadjir dalam rapat kerja di DPR itu.
Untuk pendidikan agama, kata Mendikbud, masing-masing sekolah bisa mengajak siswa belajar di masjid, pura, atau gereja. Atau bisa juga guru-guru di TPA atau madrasah diniah datang ke sekolah memberikan pelajaran agama. "Kalau sudah dapat pelajaran agama di luar kelas, otomatis siswa tidak perlu lagi dapat pendidikan agama di dalam kelas. Nanti, kami atur teknisnya agar pendidikan agama yang didapat di luar kelas atau sekolah itu disinkronkan dengan kurikulum," beber Muhadjir dikutip Indopos.
Dengan sinkronisasi itu, kata dia, pelajaran agama yang diberikan pengajar luar bisa sesuai. Pengajar ini juga berhak memberikan nilai agama kepada para siswa.
Sehari setelah berita itu menyulut pro-kontra luas, Kepala Biro Komunikasi Kemendikbud Ari Santoso merilis siaran pers, membantah bahwa pendidikan agama dihapuskan, tapi justru diperkuat melalui ekstrakurikuler.
"Upaya untuk meniadakan pendidikan agama itu tidak ada dalam agenda reformasi sekolah sesuai arahan mendikbud," tulis Ari dalam rilis. (Antara, 14/6/2017) Justru pendidikan agama yang selama ini dirasa kurang dalam jam pelajaran, akan semakin diperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Sesuai dengan Permendikbud Nomor 23/2017, jelas Ari, sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai karakter utama religiositas atau keagamaan.
Menurut Ari, Mendikbud memberi contoh penerapan penguatan pendidikan karakter yang dilakukan Kabupaten Siak, yang memberlakukan pola sekolah sampai pukul 12.00, dilanjutkan dengan belajar agama bersama para ustaz. Siswa diberi makan siang yang dananya diambil dari APBD.
Permendikbud itu mendorong penguatan karakter religius melalui kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kegiatan di madrasah diniah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, retreat, katekisasi, baca-tulis Alquran, dan kitab suci lainnya.
Jadi, yang benar bukan pendidikan agama dihapus, melainkan ditambah variasinya. ***
Selanjutnya.....