!

Avatar

Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Jokowi Akui OTT Kelebihan KPK!

PRESIDEN Jokowi mendukung sejumlah aksi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Jokowi, kelebihan KPK ada pada kemungkinannya melakukan operasi tangkap tangan (OTT). "Kalau memang ada bukti dan fakta hukum di situ, saya kira bagus saja. Prestasi KPK kan memang di OTT," ujar Jokowi di Banjarmasin (Kompas.com, 15/9/2017). Pada hari yang sama, OTT KPK di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan itu menangkap lima orang, di antaranya ketua dan wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin.
Jokowi pun mengingatkan kembali seluruh pihak yang punya kepentingan untuk mengelola uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. "Pertama hati-hati dalam mengelola keuangan, baik APBD dan APBN. Itu adalah uang rakyat. Hati-hati," ujar Jokowi. "Yang kedua," lanjutnya, "Juga yang berkaitan dengan gratifikasi. Hati-hati, semuanya harus hati-hati." Jokowi melanjutkan komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi sangat jelas dan tegas.
Sebelumnya, Presiden telah menyatakan tidak akan tinggal diam atas upaya pelemahan KPK. Pernyataan tegas Jokowi ini bukan mustahil jika diarahkan ke jajaran pemerintahannya sendiri, termasuk oknum partai pendukung kekuasaannya, agar tidak larut dalam melemahkan KPK antara lain melalui kerja Pansus Hak Angket KPK di DPR. Pansus dalam beberapa rapatnya mengevaluasi kewenangan KPK, dari penuntutan, penyadapan, rumah aman, sampai kritik terhadap OTT.
Diharapkan, tentu oknum-oknum dari jajaran pemerintahannya termasuk dari kekuatan politik pendukungnya sadar dan menghentikan keasyikannya melemahkan KPK. Atau setidaknya, tidak lagi ngeribeti langkah mulia KPK memberantas korupsi. Betapa, korupsi yang menggarong uang negara itu menyengsarakan rakyat.
Namun, menurut mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar, sejak dahulu kinerja KPK menindak korupsi selalu mendapat serangan balik. "Semakin getol penindakannya, semakin getol juga mencari permasalahan di KPK. Itu terjadi sejak dulu," ujar Haryono (detiknews, 15/9/2017).
Pansus hak angket KPK memang muncul ketika KPK menggarap kasus KTP-el yang menyebut banyak nama anggota DPR terlibat. Bahkan, pemicunya juga permintaan DPR untuk memutar rekaman keterangan saksi yang ditolak KPK karena merupakan alat bukti kasus hukum yang hanya boleh dibuka di sidang pengadilan.
Sebagai serangan balik, upaya ngeribeti KPK juga bisa menggantang asap ketika kasus yang digarap KPK jalan terus dan yang terlibat tetap diproses dan dijadikan tersangka. ***
Selanjutnya.....

Manuver DPP Parpol Jelang Pilgub!

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) sejumlah partai politik (parpol) melakukan manuver menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membuat manuver pertama dengan mengangkat Sudin sebagai ketua DPD PDIP Lampung, padahal yang diusulkan ke pusat nama tokoh-tokoh favorit, seperti Mukhlis Basri, Dedi Afrizal, dan Eva Dwiana.
Penunjukan Sudin sebagai ketua DPD Provinsi menuai penolakan dari massa lapisan bawah, yang hingga Jumat (15/9/2017) masih demo menolak Sudin.
Manuver berikutnya dilakukan DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dengan memberikan rekomendasi kepada Ketua Partai Golkar Lampung Arinal Djunaidi sebagai calon gubernur Lampung. Langkah manuver ini amat mengejutkan karena Ketua DPW PAN Lampung Bachtiar Basri yang sekarang menjabat wakil gubernur sejak awal menyatakan kalaupun ia maju lagi dalam Pilgub 2018, ia akan tetap setia berpasangan dengan M Ridho Ficardo.
Dengan rekomendasi DPP ke calon gubernur selain Ridho, andai DPP tetap mendukung ketua DPW-nya, Bachtiar Basri, berarti kan dipasangkan dengan calon lain. Gelagat ini yang langsung ditolak Bachtiar Basri dengan menekankan ia tetap setia pada M Ridho Ficardo.
Manuver, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti gerakan tangkas dan cepat. Lazim dipakai dalam pelayaran, manuver berarti mengambil jalur di luar semestinya. Dalam kasus PDIP, manuvernya mungkin mengangkat ketua bukan dari calon favorit yang diusulkan daerah. Sedang pada PAN, memberikan rekomendasi yang kurang sesuai dengan aspirasi pimpinan partainya di daerah.
Terkait PDIP, orang melihat DPP mengambil jalan untuk menghindari konflik di antara tokoh-tokoh favorit jika salah satunya yang ditetapkan sebagai ketua. Sebab itu, dipilihlah orang yang dianggap bukan tokoh dan tidak favorit, demi menjaga kerukunan segenap slagorde partainya. Sebab itu, meski ada demo penolakan dari lapisan bawah, kondisi partai di level menengah ke atas tetap kondusif.
Sedang di PAN, selain tak ada penolakan terbuka seperti demo atas manuver DPP itu meski terlepas dari aspirasi daerah, elite partainya di daerah ini cukup dewasa untuk menghormati kebijakan DPP-nya. Ketua DPW-nya, Bachtiar Basri, misalnya, tidak menolak atau menentang rekomendasi yang dikeluarkan DPP. Dia hanya menolak jika dipasangkan dengan Arinal. Pokoknya, elite politik daerah di Lampung umumnya taat dan hormat pada DPP. Tapi, justru DPP-nya yang cenderung kurang mendalami aspirasi daerah. ***
Selanjutnya.....

48 Ribu Kantor Bank di UE Tutup!

PERUBAHAN gaya hidup masyarakat yang beralih ke pelayanan online mengakibatkan sebanyak 48 ribu kantor bank di Uni Eropa (UE) ditutup sejak 2008—2016. Pengurangan ini mencapai seperlima dari jumlah kantor cabang yang ada. Pada 2016 saja, sebanyak 9.100 kantor cabang yang ditutup dengan memangkas sekitar 50 ribu staf.
Federasi perbankan Eropa, dikutip Reuters, Rabu (13/9/2017), menyatakan jumlah kantor cabang bank di Uni Eropa telah turun menjadi 189 ribu kantor pada 2016. Angka ini turun 4,6% dibanding dengan tahun sebelumnya.
Jumlah pegawai bank juga berada pada titik terendah sejak 1997, yakni sekitar 2,8 juta orang. Ini berdasarkan analisis yang dilakukan federasi tersebut. Perbankan memilih untuk menutup kantor cabang fisik guna menekan biaya. Banyak nasabah kini lebih memilih melakukan transaksi secara elektronik, layanan perbankan digital dan mobile, serta suku bunga kredit yang sangat rendah (Kompas.com, 13/9/2017).
Penurunan jumlah kantor cabang yang cukup signifikan itu sekaligus efektif menurunkan biaya operasional perbankan sehingga bunga kredit bisa ditekan serendah mungkin.
Sedang di Indonesia, operasional perbankan secara fisis belum dikurangi sebanding peran layanan online. Suku bunga kredit yang tinggi pun sukar diturunkan meski Presiden Jokowi telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menurunkan suku bunga kredit bank di bawah 10%, seusai Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan jadi 4,5%.
Untuk itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution memberi tantangan kepada OJK untuk membuat perbankan lebih efisien. "Jangan mereka (bank) tetap mempertahankan profit yang tinggi," tukas Darmin.
Saat ini, tutur Darmin, perbankan masih terlihat enggan menurunkan suku bunga kredit secara maksimal. Padahal, BI sudah menurunkan suku bunga acuannya hingga tujuh kali. "Yang penting adalah OJK menindaklanjuti dengan melakukan cek satu per satu," kata Darmin.
Darmin menyindir perbankan lantaran ogah menurunkan bunga kredit padahal secara komersial telah mendapatkan keuntungan yang besar. Dari telaah pemerintah, menurut Darmin, margin keuntungan yang ditetapkan bank lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Demikianlah, di Eropa hasil efisiensi yang dilakukan sendiri oleh bank efektif pada penurunan bunga kredit meringankan nasabah dan dunia usaha. Di Indonesia, bank sentral telah menurunkan suku bunga acuan ke tingkat amat rendah, bank tetap menahan bunga kredit di tingkat amat tinggi. ***
Selanjutnya.....

UMKM Online Indonesia Masuk Sarang Raksasa!

DI Cimanggis, Depok, Alibaba membangun gudang berlantai 6 hektare, untuk fasilitas logistik bisnis online Lazada, lengkap dengan armada Lazada Express. Di Tanjung Morawa, Sumut, di akses tol Kualanamu, pengembang membangun pergudangan juga untuk logistik bisnis online. Seberapa besarkah bisnis online kita hingga butuh gudang seluas itu?
Semua itu mendukung rencana pemerintah mewujudkan bisnis online atau e-commerce Indonesia mencapai 130 miliar dolar AS atau Rp1.850 triliun pada 2020. Tak kepalang, Jack Ma, sang pemimpin Alibaba Group diangkat sebagai penasihat e-commerce Indonesia. Ia pun menyuntik dana ke Lazada Rp13,3 triliun dan Tokopedia Rp14,66 triliun.
Dia diikuti pesaing utama di negerinya, Ma Huateng dari Tencent Group dengan investasi besar di e-commerce Indonesia melalui Shopee, JD, dan lain-lain. Tujuan terselubung semua itu tentu menjual barang murah dari Tiongkok ke Indonesia. Tapi, mereka menyediakan kios atau lapak online bagi jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk jualan produknya di marketplace mereka. Dan, itu bukan hanya jualan di pasar dalam negeri, melainkan juga ke pasar Tiongkok dan negeri lain.
Lantas bagaimana kesiapan UMKM kita untuk itu? Berdasar survei Delloite dan Google 2015, dari 56,5 juta UMKM Indonesia yang dicatat BPS, 9% sudah jualan online. Sedang menurut survei Mc Kinsey Global Institute, setiap UMKM yang go online pertumbuhan bisnisnya minimum dua kali lipat setahun.
Artinya, masih 91% belum kenal bisnis online, hingga secara bertahap perlu dibimbing untuk masuk sarang market place raksasa-raksasa bisnis online dunia memanfaatkan kios dan lapak gratis. Selain Alibaba dan Tencent dari Tiongkok, raksasa bisnis online Amerika, Amazon, juga bersiap masuk Indonesia.
Untuk mewujudkan target mencapai 130 miliar dolar AS pada 2020, pemerintah yakni Kementerian UMKM, Kementerian Kominfo, dan pemangku kepentingan (utamanya para pengelola marketplace) pada 31 Maret 2017 telah merekrut 100 ribu UMKM di 30 kota untuk go online. Lewat program ini, pemerintah berkomitmen untuk meng-online-kan 8 juta UMKM sampai tahun 2020. Diharapkan, hingga akhir 2018 sebanyak 2 juta UMKM sudah go online.
Sayangnya, jutaan UMKM kita go online masuk sarang raksasa asing, padahal kita punya kantor pos yang memiliki sarana logistik lengkap sampai pelosok desa, tapi belum diorientasikan sebagai marketplace yang efektif. Padahal, Singpost (Singapura) sudah memberi contoh sejak lama. ***
Selanjutnya.....

Pelajar SD Tewas Konsumsi Obat!

SEORANG pelajar kelas VI SD tewas, puluhan lainnya dilarikan ke sejumlah rumah sakit, 13 orang di antaranya dibawa ke rumah sakit jiwa (RSJ) karena mengalami gangguan mental usai mengonsumsi obat-obatan yang belum diketahui jenisnya, Rabu (13/9/2017). Di ruang UGD RSJ terlihat sejumlah pasien yang diikat tangan dan kakinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari Murniati mengaku belum bisa memastikan jenis obat yang dikonsumsi para remaja tersebut. "Kami masih selidiki dulu. Untuk sementara ada 30 orang yang dirawat dan tersebar di beberapa rumah sakit," ujar Murniati (Kompas.com, 13/9/2017).
Kepala RSJ Kendari Abdul Razak menyebutkan sejak kemarin pihaknya menangani pasien tersebut. Semuanya usia remaja dan pelajar. RSJ ini yang paling banyak menangani korban.
"Sejak tadi malam datang di UGD dan sampai tadi kami mencatat 13 orang. Dari 13 itu dilakukan pemeriksaan berdasarkan gejala gangguan secara jiwa. Ada yang ngamuk, ngomong ngawur, dan ada yang diam. Ternyata mereka mengaku habis memakai zat-zat tertentu. Mengarah ke pil atau narkoba," ujar Razak.
Meski peristiwa itu terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara, para orang tua di seluruh Tanah Air layak waspada karena kalau narkoba itu jenis baru yang disamarkan dalam jajanan anak, seperti cokelat, bahayanya mengancam remaja dan pelajar di negeri ini.
Usaha pengedar narkoba untuk menjangkau pelajar dilakukan dengan banyak cara sehingga para remaja itu tanpa sadar mengonsumsi narkoba. Survei BNN di 18 provinsi pada 2016, mendapati angka prevalensi 3,8%, artinya dari setiap 100 pelajar dan mahasiswa terdapat 4 orang yang pernah memakai narkoba.
Lebih celaka jika para bandar itu bukan semata cari keuntungan finansial. Namun, mereka dikendalikan suatu ideologi tertentu, tujuannya dengan rusaknya generasi muda negeri ini, ke depan mereka bisa menguasai negeri ini dengan memperbudak rakyatnya yang hidupnya telah tergantung pada narkoba.
Kemungkinan itu bisa dibaca dari cara mereka membanjiri narkoba di negeri ini, sekali kirim barang berton-ton, padahal harganya per gram jutaan rupiah. Setiap kiriman narkoba tertangkap, disita dan dimusnahkan, kurirnya dihukum mati, mereka kirim barang lebih banyak dengan kurir baru lagi.
Untuk menangkal itu, khususnya di Lampung yang telah membentuk jaringan antinarkoba di semua desa, memperketat pengawasan agar tidak satu gram pun narkoba lolos beredar. ***
Selanjutnya.....

Halimah Jadi Presiden Singapura!

HALIMAH Yacob (63) memenangi pemilihan presiden Singapura secara walkover, setelah Komite Pemilihan Presiden, Senin (11/9/2017), memastikan dua pesaingnya, Farid Khan dan Salleh Marican, tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan sebagai calon presiden.
Kedua calon yang gugur itu pengusaha swasta. Syarat bagi seorang pengusaha untuk menjadi calon presiden harus memiliki shareholder equity sekurangnya 500 juta dolar Singapura.
Untuk pejabat publik seperti Halimah, salah satu syarat yang harus dipenuhinya ialah telah menjabat di sejumlah posisi penting politik selama sekurangnya tiga tahun. Halimah menjabat sebagai ketua DPR Singapura selama empat tahun, dari 2013 sampai 2017 (Kompas.com, 12/9/2017). Sebelum itu, Halimah juga menjabat sebagai menteri pembina belia dan sukan.
Dengan Halimah memenangi secara walkover setelah semua pesaingnya gugur, pemungutan suara pemilihan presiden yang dijadwalkan pada Sabtu (16/9/2017) dibatalkan. Jadwal tersebut diganti dengan acara pelantikan presiden terpilih pada Rabu (15/9/2017) malam.
Halimah mendeklarasikan kemenangannya dan berterima kasih terhadap dukungan warga Singapura yang luar biasa sejak dia memutuskan mencalonkan diri bulan lalu. Halimah menjadi perempuan pertama yang menjadi presiden di negara kota berpenduduk sekitar 5 juta orang itu. Ia menjadi orang Melayu kedua yang menjadi presiden setelah Yusof Ishak yang merupakan presiden pertama Singapura dari 1965—1970.
Halimah juga merupakan presiden kedua di Singapura yang menang secara walkover, setelah mantan Duta Besar Singapura di AS, SN Nathan, memenangi pilpres tanpa pemungutan suara pada 1999 dan 2005.
Seperti dilaporkan The Straits Times, jabatan presiden di Singapura bukan cuma seremonial. Presiden Singapura punya hak veto terhadap simpanan keuangan negara dan anggaran negara, serta penunjukan pejabat publik seperti ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, panglima ketiga angkatan dan kepala staf. Presiden juga bisa memveto rancangan undang-undang (RUU).
Sebelumnya, Halimah juga merupakan wanita muslim pertama yang menjadi ketua DPR, yang dipilih secara aklamasi oleh semua anggota parlemen. Ia maju menjadi calon ketua DPR atas pencalonan yang diajukan langsung oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong.
Halimah, aktivis buruh dan komunitas Melayu, saat menjadi ketua DPR di negeri berpenduduk Tionghoa 75% itu bertahan hidup sederhana dengan tetap tinggal di rumah susun. Namun, setelah jadi presiden, tidak boleh menolak tinggal di istana. ***
Selanjutnya.....

700 Ribu Rohingya di Bangladesh!

JURU bicara Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) Joseph Tripura dikutip AFP, Senin (11/9/2017), mengatakan 313 ribu orang warga Rohingya telah sampai di Bangladesh sejak 25 Agustus 2017. Sebelumnya, di pengungsian dan pemukiman darurat dekat perbatasan Myanmar telah menampung 400 ribu warga Rohingya dari Myanmar sehingga kini jumlahnya lebih dari 700 ribu orang.
"Banyak pendatang baru masih dalam perjalanan dan berada di pinggir jalan tidak dihitung karena kurangnya mekanisme pelacak yang komprehensif," demikian laporan badan PBB itu (Kompas.com, 11/9/2017).
Komunitas minoritas Rohingya telah lama mengalami diskriminasi di sebagian besar Myammar, yang menyangkal mereka sebagai warga negara. Serangan militan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) terhadap pasukan keamanan Myanmar di Rakhine 25 Agustus 2017 lalu memicu pembalasan lebih buruk dari kubu militer. Warga Rohingya mengungsi melintasi perbatasan di tenggara Bangladesh.
Akibat konflik bersenjata antara militan ARSA dan militer Myanmar, bukan hanya warga etnis Rohingya yang mengungsi, tapi juga ada sekitar 30 ribuan orang nonmuslim di Rakhine yang telantar. Untuk memberi kesempatan bantuan kemanusiaan masuk Myanmar membantu semua korban konflik yang telantar itu, ARSA menyatakan gencatan senjata selama satu bulan mulai Minggu 10 September 2017.
"Selama masa gencatan senjata ini ARSA mendorong semua pihak memberi bantuan melanjutkan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban krisis kemanusiaan, tidak peduli latar belakang etnis atau agamanya," tulis ARSA melalui akun Twitter (Kompas, 11/9/2017).
Keputusan itu baru sepihak, sehingga ARSA meminta pasukan pemerintah mengambil langkah yang sama. Belum ada tanggapan dari militer Myanmar terhadap permintaan itu. Namun, Pemerintah Myanmar Sabtu memberi pernyataan akan mendirikan tiga kamp penampungan di wilayah yang mayoritas Rohingya.
Belum diketahui dampak dari gencatan senjata ini. Akibat dari konflik ini, ribuan rumah dibakar tentara, puluhan desa musnah, dan jumlah pengungsi bertambah.
Palang Merah di Banglades lega, selain janji gencatan senjata dari ARSA membuka peluang bantuan kemanusiaan, PBB juga mengajukan donasi darurat 77 juta dolar AS. Betapa Bangladesh, salah satu negara termiskin di dunia, kelabakan menampung ratusan ribu orang pengungsi yang terus bertambah.
Namun, dunia masih menanti apakah militer dan pemerintah Myanmar punya semangat demi kemanusiaan yang sama untuk menyetujui usul gencatan senjata ARSA. ***
Selanjutnya.....