Pemda Endapkan Dana Rp170 Triliun!

Artikel Halaman 8, Lampung Post Senin 20-07-2020

Pemda Endapkan Dana Rp170 Triliun!

H. Bambang Eka Wijaya

PRESIDEN Jokowi Rabu (15/7) memanggil para gubernur ke Istana Bogor. Ia arahkan semua Pemda membelanjakan dana transfer dari pusat untuk menggerakkan perekonomian di daerahnya. Menurut Presiden, saat ini ada Rp170 triliun dana Pemda mengendap di bank.

Di masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini, hanya belanja pejerintah yang bisa diandalkan untuk menggerakkan ekonomi, ujarnya.

"Yang bisa diharapkan saat ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada ngerem," kata Jokowi.

Dalam situasi normal, lanjut presiden, pemerintah daerah memang bisa mengharapkan investasi swasta untuk menggenjot perekonomian.

"Enggak bisa lagi kita mengharapkan investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya harus dari belanja pemerintah," ujar Jokowi. (Kompas.com, 15/7)

Jokowi mengatakan, pada kuartal pertama 2020, ekonomi RI masih tumbuh di angka 2,97%, turun dari kisaran 5%. Pada kuartal kedua ini, Jokowi mengaku sudah menerima prediksi ekonomi akan minus 4,3%.

Oleh karena itu, Jokowi menilai kuartal ketiga pada bulan Juli, Agustus dan September ini merupakan momentum yang tepat untuk kembali menggairahkan perekoomian.

"Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun. Guede sekali. Saya sekarang cek harian. Kemeterian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Kemarin saya ulang lagi, ini enggak ada peningkatan," kata Jokowi dikutip laman Sekretariat Kabinet. (15/7)

"Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang. Provinsi, kabupaten dan kota," tambahnya.

Di depan para gubernur Jokowi menyampaikan realisasi serapan APBD semua provinsi. Tertinggi DKI Jakarta 45%. Lampung urutan 11, baru 32%. Terendah Sumatera Selatan, 16%.

"Ini yang paling menggerakkan dari belanja itu adalah belanja modal. Karena yang pegawai itu rutin. Belanja modal coba kita lihat. Sumatera Selatan, hati-hati masih 1,4%. Ini sudah bulan Juli bekanja modalnya," katanya.

"Sulawesi Tenggara belanja modal 5,6%. Papua 4.8%. Maluku Utara 10,3%. NTT 19,6%. Ini belanja modal. Kalimantan Barat 5,5%. Aceh 8,9%. Masih rendah sekali, hati-hati," tegasnya.

Lemahnya serapan APBD di mayoritas provinsi diduga, karena perhatian kepala daerah lebih tercekam mengatasi pandemi Covid-19 di daerahnya. Itu juga akibat tekanan masyarakat untuk nengutamakan keselamatan jiwa warga ketimbang ekonomi. ***