Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 04-07-2020
Gagalkan Israel Caplok Lembah Jordan!
H. Bambang Eka Wijaya
GAGALKAN usaha Israel mencaplok Lembah Jordan, Tepi Barat, Palestina, sesuai proposal 'Perdamaian Abad Ini' dari Donald Trump. Pencaplokan itu direncanakan 1Juli 2020, namun berkat penolakan Uni Eropa dan dunia termasuk Indonesia, tim AS minta ditunda.
"Uni Eropa tidak akan mengakui tindakan aneksasi Israel di Tepi Barat yang diduduki," kata Susanne Wasum-Reiner, Duta Besar Jerman di Israel dikutip Middle East Monitor, Rabu (1/7/2020)
Uni Eropa dan Jerman baru-baru ini menggambarkan rencana itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menetapkan 1 Juli dimulainya pencaplokan. Namun setelah tim dari AS yang terdiri dari penasihat politik Presiden Trump Jared Kushner dan Utussn Khusus AS untuk Timur Tengah Avi Berkowitz akhir pekan lalu bertemu Netanyahu, terjadi perubahan.
Sebelum jumpa Netanyahu, tim dari AS bertemu Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, yang tidak setuju langkah Netanyahu. Alasannya, Israel baru memasuki Pandemi Covid-19 gelombang kedua.
Di sisi lain, pihak Palestina mengancam jika Israel menganeksasi Lembah Jordan yang luasnya 28% dari wilayah Tepi Barat itu, maka Palestina menyatakan semua perjanjian dengan Israel batal dan Palestina akan memproklamasikan kemerdekaan dengan wilayah seluruh wilayah yang ditetapkan sebelum pendudukan Israel 1967 baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza.
Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan, Israel membuat kesalahan jika melanjutkan rencananya untuk mencaplok Lembah Yordania dan wilayah sepanjang Laut Mati utara di Tepi Barat. Lembah Jordania yang membentang di perbayasan timur si Tepi Barat di sepanjang perbatasan dengan Jordania, katanya, sangat penting bagi masa depan negara Palestina.
"Wilayah itu adalah penghasil sayuran untuk Palestina. Luas Lembah Jordan 1.622 kilometer persegi, 28% dari luas Tepi Barat. Lembqh Jordan adalah perbatasan kami dengan Jordania, jadi aneksasi ini bagi kami adalah ancaman eksistensial bagi keberadaan kami, bangsa Palestina," tegas Shtayyeh.
PBB dan Uni Eropa mengatakan rencana Israel itu mengancam kemungkinan mencapai kesepakatan damai antara Israel-Palestina yang telah berlangsung lama. Negara-negara Arab memperingatkan aneksasi bisa mempengaruhi keamanan wilayah tersebut.
Sementara Komisi I DPR RI menyerukan semua parlemen dan pemerintah di seluruh dunia beserta komunitas internasional untuk memperjuangkan resolusi damai untuk Palestina merdeka. ***
0 komentar:
Posting Komentar