DEKLARASI Istanbul hasil KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggota 57 negara muslim menegaskan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Deklarasi itu juga menyatakan, "Menolak dan mengecam dalam istilah keras keputusan unilateral dari Presiden Amerika Serikat (AS) yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel."
"Para pemimpin juga mendorong dunia untuk mengakui Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan mengajak seluruh negara mengakui negara Palestina dan Jerusalem Timur," bunyi deklarasi OKI.
"Organisasi dengan 57 negara anggota ini juga menyatakan kesiapan untuk membawa Jerusalem ke Sidang Majelis Umum PBB jika Dewan Keamanan PBB gagal mengambil tindakan atas pelanggaran berat yang dilakukan AS," lanjut deklarasi OKI (Metrotvnews.com, 13/12/2017).
OKI menyatakan AS tidak dapat lagi berperan dalam proses perdamaian Israel-Palestina. OKI menganggap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem menjadi indikasi penarikan Pemerintah AS dari perannya sebagai sponsor perdamaian Israel-Palestina (Kompas.com, 14/12/2017).
Deklarasi Istanbul itu tampak menjadi simpul dari pidato Presiden Jokowi di KTT tersebut. "Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral AS. Two State solution merupakan satu-satunya solusi dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," ujar Jokowi.
Kedua, Jokowi mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv untuk tidak mengikuti langkah AS memindahkannya ke Jerusalem.
Ketiga, OKI bisa menjadi motor penggerak dukungan negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina.
Keempat, Jokowi menyerukan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk meninjau kembali hubungan tersebut.
Kelima, anggota OKI harus mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas, dan kerja sama ekonomi terhadap Palestina.
Terakhir, Jokowi berharap OKI menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional untuk mendukung Palestina. Ini termasuk di Majelis Umum dan DK PBB.
Deklarasi Istanbul diharapkan mempertajam perlawanan terhadap keputusan Trump. Sebab, menjelang KTT OKI, Menlu Turki Mevlut Canusoglu mengkritik negara-negara Arab atas tanggapannya yang datar pada keputusan Trump. Bahkan, sekutu AS, seperti Arab Saudi dan Mesir, menempuh cara lebih halus, hanya mengirim menteri ke KTT OKI—dari negara lain hadir kepala negara/kepala pemerintahan. ***
"Organisasi dengan 57 negara anggota ini juga menyatakan kesiapan untuk membawa Jerusalem ke Sidang Majelis Umum PBB jika Dewan Keamanan PBB gagal mengambil tindakan atas pelanggaran berat yang dilakukan AS," lanjut deklarasi OKI (Metrotvnews.com, 13/12/2017).
OKI menyatakan AS tidak dapat lagi berperan dalam proses perdamaian Israel-Palestina. OKI menganggap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem menjadi indikasi penarikan Pemerintah AS dari perannya sebagai sponsor perdamaian Israel-Palestina (Kompas.com, 14/12/2017).
Deklarasi Istanbul itu tampak menjadi simpul dari pidato Presiden Jokowi di KTT tersebut. "Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral AS. Two State solution merupakan satu-satunya solusi dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," ujar Jokowi.
Kedua, Jokowi mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv untuk tidak mengikuti langkah AS memindahkannya ke Jerusalem.
Ketiga, OKI bisa menjadi motor penggerak dukungan negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina.
Keempat, Jokowi menyerukan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk meninjau kembali hubungan tersebut.
Kelima, anggota OKI harus mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas, dan kerja sama ekonomi terhadap Palestina.
Terakhir, Jokowi berharap OKI menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional untuk mendukung Palestina. Ini termasuk di Majelis Umum dan DK PBB.
Deklarasi Istanbul diharapkan mempertajam perlawanan terhadap keputusan Trump. Sebab, menjelang KTT OKI, Menlu Turki Mevlut Canusoglu mengkritik negara-negara Arab atas tanggapannya yang datar pada keputusan Trump. Bahkan, sekutu AS, seperti Arab Saudi dan Mesir, menempuh cara lebih halus, hanya mengirim menteri ke KTT OKI—dari negara lain hadir kepala negara/kepala pemerintahan. ***
0 komentar:
Posting Komentar