"POSISI Lampung Barat (Lambar) makin strategis sebagai pemasok energi di interkoneksi Sumatera bagian selatan!" ujar Umar. "Selain PLTA Way Besai yang memproduksi listrik 2 x 45 megawatt (mw), menyusul dibangun lumbung energi panas bumi (geotermal) oleh Chevron di kawasan Sekincau-Suoh berdaya 550 mw! Itu sebagian dari enam titik panas bumi di Lambar yang menurut Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Tisnaldi, seluruhnya berpotensi 1.500 mw!" "Luar biasa!" timpal Amir. 

"Padahal, kebutuhan listrik Lambar dewasa ini cuma 13 mw! Dari PLTA Way Besai saja berlebih 77 mw! Nanti ditambah 550 mw dari panas bumi Sekincau-Suoh dan potensi yang 1.500 mw, Lambar menjadi lumbung energi baru terbarukan

(EBT) tidak cuma sebatas Sumbagsel, malah skala nasional!" "Tetapi, di situlah ironisnya!" tukas Umar. 

"Dengan kelebihan produk energi, baik masa kini maupun masa depan yang berlimpah itu, elektrifikasi PLN di Lambar baru menjangkau 38% rumah warga, sedangkan non-PLN 9%! Bupati Lambar Mukhlis Basri merintis pembangunan jaringan saluran udara tegangan ekstratinggi (SUTET) dari Way Besai, tetapi realisasinya oleh PLN cenderung butuh waktu!" 

"Tetapi, dengan posisi Lambar sebagai lumbung EBT, ketertinggalan Lambar dalam elektrifikasi itu diharapkan mendapat perhatian ekstra dari Pemerintah Pusat sehingga digesa mengatasinya lewat keputusan politik!" timpal Amir. "Sebagai lumbung EBT, Lambar bukan saja punya posisi tawar yang penting, melainkan juga pendapatan asli daerah (PAD) murni yang tinggi! Dari harga tinggi penjualan energi per kilowatt (kw) yang diatur pemerintah, dalam pembagian hasilnya Pemkab lokasi proyek dapat 32%, Pemkab/Pemkot lainnya seprovinsi 32%, Pemprov 20%, sisanya untuk pusat! Sebagai bandingan, Pemprov Jabar menerima bagi hasil dari EBT yang sekarang lebih Rp1 triliun/tahun!" 

"Artinya, meskipun perjuangan Bupati dan segenap rakyatnya sekarang untuk memacu realisasi Lambar sebagai lumbung EBT baru terwujud setelah lima tahun ke depan, usaha itu diharapkan nantinya bisa menghadirkan sumber PAD murni yang besar!" tegas Umar. "Dengan kekuatan baru dari PAD itu sekaligus mampu membawa Kabupaten Lambar maju dan lolos keluar dari lingkaran bersama 187 kabupaten miskin yang menjeratnya selama ini! Untuk itu, mewujudkan Lambar sebagai lumbung EBT tidak bisa ditawar-tawar!" ***

Selanjutnya.....

"HARI ini, 30 Agustus 2012, masa bakti 11 komisioner 2007—2012 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berakhir, tapi komisioner baru belum jelas kapan dipilih, apalagi dilantik!" ujar Umar. "Kenyataan itu membuat Kompas (29-8) menyimpulkan dengan judul berukuran besar di halaman pertama, Komnas HAM terancam bubar!"
"Sampai kemarin Komisi III DPR belum menetapkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan terhadap 30 calon komisioner hasil pilihan panitia seleksi yang diserahkan ke DPR 14 Juli 2012," timpal Amir. "Masalahnya dua hari setelah diterimanya daftar calon komisioner itu (16-7) DPR reses, baru sidang kembali 16 Agustus! Lalu

dilanjutkan cuti Idulfitri anggota DPR, hingga baru masuk 27 Agustus! Jadi DPR tak ada waktu memproses calon komisioner baru!"
"Sebenarnya, kalau diantisipasi habisnya masa bakti komisioner terpaut masa reses dan cuti Idulfitri, sejak awal bisa dimajukan jadwal seleksi serta uji kelayakan calon komisioner! Sehingga saat masa bakti komisioner 2007—2012 habis, bisa dilantik komisioner baru 2012—2017!" tegas Umar. "Tapi antisipasi seperti itu tak dilakukan DPR! Itu membuat kita didorong untuk memahami kesan yang ditimbulkan, bahwa bagi DPR Komnas HAM itu bukan lembaga yang dianggap penting!"
"Jelas! Karena Komnas HAM itu milik kaum lemah dan tertindas!" timpal Amir. "Hingga sebaliknya, Komnas HAM tak dibutuhkan penguasa, malah bisa dianggap sebagai pengganggu sepak terjang penguasa! Apalagi DPR dikuasai koalisi mayoritas pendukung penguasa, anggapan seperti itu terhadap Komnas HAM dari kalangan DPR bisa lebih klop! Kasus masa bakti komisioner lama habis sedang calon komisioner baru belum jelas kapan uji kelayakannya membuktikan kebenaran asumsi itu!"
"Kenyataan itu juga mendukung asumsi aktivis bahwa lambannya proses rekrutmen komisioner tersebut merupakan bagian dari skenario pelemahan terhadap Komnas HAM, seperti dikatakan Haris Azhar, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan—Kontras!" (Kompas, idem) tukas Umar. "Bisa dibayangkan Komnas HAM itu dilahirkan era Orde Baru, justru di era Reformasi dikencundangi! Menguat kesan, dalam hal kemanusiaan era Reformasi ini justru lebih buruk dari Orde Baru!" ***

Selanjutnya.....

"BEGAL membuat warga Lampung Utara tercekam ketakutan, kondisi sejenis tertekan ancaman teror—terorized condition!" ujar Umar. "Terorized condition bukan cuma bisa diciptakan dengan serangan bom teroris! Kejahatan yang merajalela tak terkendali dengan intensitas tinggi juga bisa membuat kondisi demikian! Penguasa yang zalim malah membuat ketakutan setingkat trauma!"

"Penguasa zalim di Indonesia dilukiskan dengan penjajah menagih pajak rakyat!" sambut Amir. "Karena tarif pajak terlalu tinggi, hasil panen seorang petani tak cukup untuk membayarnya! Untuk mencukupinya, penagih pajak menyita kambing atau induk ayam bersama telur yang dieraminya! Kondisi demikian jelas membuat rakyat trauma!" "Tapi trauma juga bisa diakibatkan penguasa yang membiarkan saja rakyatnya diacak-acak penjahat seperti di Lampura itu!" tegas Umar. "Tak ada usaha nyata kalangan penguasa yang punya kewajiban (atas nama negara) melindungi dan mengayomi rakyat! Arti melindungi, dari aneka gangguan bersifat fisik, sedang mengayomi, mengondisikan secara psikis tenteram!" "Dengan begitu, tak pada tempatnya rakyat membentuk angkatan kelima (setelah AD, AL, AU, dan Polri) massa perlawanan pada begal, karena tugas melindungi dan mengayomi rakyat ada pada negara lewat aneka lembaga yang dibiayai negara untuk itu!" tukas Amir. "Rakyat cukup memenuhi kewajibannya membayar pajak nasional dan daerah, lalu melalui mekanisme anggaran ada yang digaji negara untuk menjaga rakyat dari ancaman begal dan terornya!" "Desakan pada penguasa agar menjalankan kewajibannya atas nama kekuasaan negara yang melekat di dadanya untuk melindungi dan mengayomi rakyat dari keganasan begal bersenjata api, hal yang semestinya!" tegas Umar. "Desakan itu perlu karena begal merajalela tak terlepas dari absennya kekuasaan negara dari kewajibannya melindungi-mengayomi rakyat dari gangguan keamanan di dalam dan dari luar negeri! Kurang tepat jika para penguasa cuma mau kekuasaan negara bagi dirinya saja, sedang kewajiban negara pada rakyat yang melekat pada dirinya dikesampngkan!" ***

Selanjutnya.....

"PERTARUNGAN hidup-mati begal lawan massa himpunan warga di Lampung Utara makin mengerikan! Dalam sehari bisa terjadi di beberapa tempat dengan beberapa korban tewas, baik si begal maupun warga!" ujar Umar. "Seperti pekan lalu, sehari dua kejadian dengan tiga korban tewas: dua begal dan satu warga! Kejadian pertama di kebun sawit dusun Tebingtinggi, Hanakaujaya, Sungkai Utara, seorang begal dan seorang warga sama-sama tewas! Kedua di Nayapah Banyu, Abung Pekurun, seorang begal tewas dihakimi warga setelah ditinggalkan tujuh komplotannya!" "Cerita begal dan warga sama-sama tewas itu bagaimana?" kejar Amir. "Itu bermula dari korban Ida Laila yang dibegal di Jembatan Sesak SP-3 Pakuon Ratu, Way Kanan, bebatasan dengan Lampung Utara. Mendengar itu Purwandi, warga Kotanegara, Sungkai Utara, mengejar pelaku," tutur Umar.

"Dalam pengejaran, seorang pelaku, Sobirin, jatuh dari motornya. Saat hendak ditangkap ia mengeluarkan pistol. Namun, Purwandi lebih dulu melempar golok ke Sobirin hingga tersungkur. Melihat Sobirin dibacok, rekannya langsung menembak Purwandi dengan pistol! Pelaku kemudian kabur!" "Tragis!" entak Amir. "Dalam tarung hidup-mati itu begalnya bersenjata pistol, sedang massa cuma golok! Mungkin karena kualitas senjatanya lebih unggul, meski jumlahnya relatif kecil para begal tak gentar menghadapi massa yang telah terbukti bisa menghabisi sejumlah begal!" "Memang luar biasa nekatnya itu begal!" tegas Umar. "Cuma, dari banyak berita kejadiannya, peran polisi terkesan tak menonjol dalam mencegah kejahatan, mengayomi warga! Kawanan begal seolah bebas malang melintang beraksi!" "Kesannya begitu!" timpal Amir. "Tapi Kapolda Lampung sudah mengirim satu peleton Brimob untuk mengatasi ancaman begal itu!" "Satu peleton kan cuma 30 personel? Apa mungkin mengover arena tarung di Lampung Utara dari perbatasan Way Kanan sampai perbatasan Lampung Tengah?" entak Umar. "Satu satuan setingkat kompi (SSK) saja kayaknya belum tentu memadai dengan luasnya medan! Apalagi kalau dengan persenjataan Brimob itu dimaksudkan menutupi kelemahan warga dalam menghadapi begal! Sebab kalau tanggung, seperti dewasa ini, polisi terkesan kurang serius hingga begal tetap merajalela!" ***

Selanjutnya.....

"PUNCAK arus balik mudik yang terjadi akhir pekan ini (Sabtu—Minggu) akan menjadi klimaks kerawanan kecelakaan lalu lintas!" ujar Umar. "Hari itu bertumpu kelelahan masif para pengendara di akhir libur panjang 17-an dan Idulfitri! Sampai Senin sore (20-8) saja, polisi mencatat jumlah korban kecelakaan lalu lintas sebanyak 4.195 jiwa, 529 korban tewas, 837 luka berat, dan 2.829 luka ringan! Korban tewas mudik Lebaran 2012 rata-rata 60 orang per hari, mayoritas korban berkendara sepeda motor!" "Akibat kelelahan masif di puncak arus balik libur panjang itu, korban bisa jatuh lebih banyak lagi!" timpal Amir. "Karena itu, para pemudik—terutama pengendara sepeda motor—perlu diingatkan tentang klimaks kerawanan kecelakaan lalu lintas di puncak arus mudik! Semua pengendara supaya ekstrahati-hati, sabar, tidak memaksakan diri jalan terus jika fisiknya terasa lelah! Tak kalah pentingnya, selalu periksa secara saksama kondisi semua bagian kendaraan!"

"Juga, pintar-pintarlah menggunakan tempat-tempat istirahat yang disiapkan di sepanjang jalan untuk melepas kantuk!" tegas Umar. "Kalau di jalan yang dilintasi ada tempat hiburan atau lokasi pariwisata, singgah sebentar mengendurkan saraf dan otot hingga bisa kembali relaks melanjutkan perjalanan! Kondisi tak tertekan dan tak tergesa-gesa sangat membantu kewaspadaan dalam mengemudi—karena bisa mengurangi tekanan rasa lelah!" "Tak kalah penting panduan dan kontrol petugas terhadap pelanggaran lalu lintas!" timpal Amir. "Panduan motor polisi terhadap iringan ratusan atau lebih pengendara motor bisa menghindari kecelakaan dan tersesat selama dalam panduan! Kontrol petugas pada pelanggaran lalu lintas juga jadi kunci menekan jumlah kecelakaan, karena pelanggaran aturan lalu lintas jadi penyebab penting kecelakaan!" "Penindakan tegas itu berlaku sama pada semua jenis kendaraan, dari sepeda motor sampai bus angkutan umum!" tegas Umar. "Bus umum selama ini hanya dikenai sanksi atas pelanggaran tarif penumpang! Sedang terkait laik jalan yang justru berisiko kecelakaan dengan korban banyak penumpang, kurang menonjol! Kontrol untuk laik jalan hanya gencar menjelang Lebaran, sedang saat angkutan Lebaran malah kurang jadi perhatian!" ***

Selanjutnya.....

"GEJALA lawless—tak peduli hukum—di kalangan warga daerah ini berkelanjutan!" ujar Umar. "Dalam sebulan terakhir ini, misalnya, dari pembakaran kantor Polsek Padangcermin akibat polisi melerai tawuran antarkelompok pemuda malah dicurigai berpihak pada salah satu kelompok! Lalu serangan warga Dusun V membakar rumah warga Dusun II dan serangan baliknya—sesama penduduk Desa Way Galih, Tanjungbintang!"

"Karena itu, langkah kepolisian menindak tegas pelanggaran hukum dalam gejala lawless itu amat tepat!" sambut Amir. "Sebab, tindakan tegas itu berfungsi sebagai promosi hukum wajib dipedulikan dan ditaati setiap warga negara!" "Memang, hanya dengan tindakan tegas polisi terhadap setiap pelanggar hukum, apalagi yang keterlaluan membakar rumah sesama warga dan membakar kantor polisi, gejala lawless di kalangan warga diharapkan bisa ditekan!" tegas Umar. "Penindakan tegas terhadap lawless berbentuk amuk massa dengan menangkap inisiator dan para pelaku utamanya itu jadi awal baik buat mengakhiri keraguan polisi selama ini, akibat paranoia pada ancaman melanggar HAM!" "Selain paranoia melanggar HAM, keraguan polisi juga terjadi akibat adanya perdamaian antara kedua kelompok yang berkonflik dengan saling memaafkan!" timpal Amir. "Perdamaian itu tentu baik, terutama dalam mengakhiri konflik agar tak berkepanjangan! Saling memaafkan juga baik, agar tak ada dendam! Cuma, dengan perdamaian telah menyelesaikan masalah, yang membakar kampung orang tidak diapa-apakan, tak dikenai sanksi setimpal dengan perbuatannya yang buruk, kegemaran, dan peniruan main bakar pun menjadi kebiasaan buruk warga!" "Padahal realitasnya, meskipun dibangun kembali dengan gotong royong kedua pihak yang telah berdamai, rumah permanen lengkap perabotan cuma diganti bangunan darurat tanpa perabot!" tegas Umar. "Tidak adil jika pelaku pembakaran rumahnya tidak mendapat sanksi setimpal hingga malah jadi kebiasaan buruk!" "Maka itu, polisi melangkah tepat, menghormati perdamaian demi menghentikan konflik dan menciptakan kerukunan warga, tapi siapa pun yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya!" timpal Amir. "Dengan itu gejala lawless dengan kebiasaan buruk massa main bakar bisa diakhiri!" ***

Selanjutnya.....

"BANGSA Indonesia beruntung!" ujar Umar. "Hari kemerdekaannya, 17 Agustus 2012, jatuh di hari Jumat 29 Ramadan! Harinya sama dengan 17 Agustus 1945 yang juga Jumat, 9 Ramadan!" "Ramadan memang bulan penuh berkah dan rahmat!" sambut Amir. "Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan dalam bulan Ramadan ditegaskan para Bapak Pendiri Republik Indonesia sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa! Hari Kemerdekaan ke-67 tahun ini bersamaan dengan Ramadan yang penuh ampunan itu berlanjut ke Idulfitri—

setiap orang yang amal Ramadannya diterima Allah kembali ke fitri—suci dari dosa!" "Jadi, bagi siapa pun mereka yang beruntung mendapat ampunan dan rahmat Illahi telah berhasil menjadi manusia merdeka yang kembali fitri—

bersih dari segala dosa!" tegas Umar. "Dari banyak riwayat dilukiskan, rahmat ampunan Allah itu bisa diberikan-Nya pada siapa saja yang betul-betul bertobat, tanpa kecuali terhadap pembunuh sekalipun!" "Berarti, bila Dia menghendaki, rahmat ampunan Allah itu juga bisa diberikan-Nya pada koruptor?" kejar Amir. "Bila Dia menghendaki, kenapa tidak?" jawab Umar. "Secara logika tentu kalau sang koruptor bertobat nasuha, telah membuktikan benar-benar menghentikan perbuatan korupsinya, membersihkan diri, keluarga, dan hartanya dari segala bentuk noda korupsi, lalu kepasrahan dirinya yang total kembali ke jalan Allah telah diterima oleh Sang Khalik!" "Untuk tobat dengan penyerahan diri total seperti itu mungkin bisa dilakukan narapidana kasus korupsi!" timpal Amir. "Dalam bui tobat yang dia lakukan bisa khusyuk sekali, dia juga tak mengulangi perbuatan korupsinya (karena tak lagi punya kekuasaan untuk itu), serta dirinya, keluarganya, serta hartanya telah bersih dari noda korupsi—karena setiap sen kekayaan hasil korupsinya disita pengadilan untuk negara!" "Kita doakan mereka yang berusaha sungguh-sungguh mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah!" tegas Umar. "Tapi lebih penting lagi kita doakan mereka yang sedang berkuasa untuk menghentikan korupsinya dalam segala bentuk dan selubungnya, membersihkan diri, keluarga dan hartanya dari noda korupsi, sehingga meraih ampunan Allah sebelum masuk bui dan kehilangan kemerdekaannya! Pilihlah jalan menjadi manusia merdeka yang fitri!" ***

Selanjutnya.....

"MERDEKA!" seru Umar mengacungkan tinju. "Sudah 67 tahun kita merdeka, kesenjangan sosial justru ditengarai makin tajam! Padahal, di tengah memburuknya krisis Eropa dengan dampaknya mengimbas Afrika dan Amerika, ekonomi Indonesia triwulan II 2012 tetap tumbuh 6,4%!" "Masalahnya, pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati kelas menengah (Kompas, 8-8) dan atas!" timpal Amir. "Di lain pihak, masyarakat lapisan bawah, seperti buruh, pendapatannya dipatok UMK, yang sepanjang tahun berjalan nilai riilnya justru digerogoti inflasi! Boro-boro menikmati pertumbuhan, pendapatan saja tak aman dari inflasi yang tinggi di negeri ini!"

"Itu menyebabkan ketimpangan dari tahun ke tahun semakin tajam, karena di satu pihak kelas menengah dan atas menikmati secara kumulatif (naik terus-menerus) pertumbuhan ekonomi triwulan demi triwulan, sedangkan warga kelas bawah kewalahan nilai riil pendapatannya dipangkas inflasi!" tegas Umar. "Jadi, untuk mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mengurangi ketajaman ketimpangan sosial, perlu pemerataan dengan paradigma baru yang lebih berkeadilan!" "Setuju!" sambut Amir. "Salah satu dimensinya dalam penetapan upah buruh, selama ini prinsipnya hanya disesuaikan dengan menambahkan angka inflasi tahun lalu dan digerogoti inflasi lagi pada tahun berjalan, begitu terus tahun ke tahun! Dalam paradigma baru nanti, selain penyesuaian inflasi tahun lalu, juga harus ditambahkan komponen pertumbuhan ekonomi ke dalam upah buruh! Hanya dengan begitu pertumbuhan ekonomi bisa ikut dinikmati rakyat lapisan bawah, hingga tahun ke tahun kemakmuran mereka meningkat dan jurang kesenjangan sosial kian terjembatani!" "Soal berapa persen dari tingkat pertumbuhan yang dimasukkan ke upah buruh, tergantung kesepakatan!" tegas Umar. "Cara itu jelas paling adil, karena peningkatan PDB (produk domestik bruto) yang menjadi pertumbuhan itu, sebagian besar hasil keringat buruh! Dengan itu pula negara kita bisa keluar dari jebakan paradoks pertumbuhan ekonomi—semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin lebar dan dalam jurang ketimpangan sosial! Lolos dari jebakan paradoks itu kita bisa mengisi lebih baik kemerdekaan dan jadi lebih tulus berseru, merdeka!" ***

Selanjutnya.....

"BERITA media cetak tentang Hartati Murdaya, tersangka dugaan suap Bupati Buol Amran Batalipu, diwarnai aneka kata menarik!" ujar Umar. "The Jakarta Post (14-8) memberi judul, ‘Hartati jumps before she is pushed’. Bahasa ngoko-nya, Hartati meloncat sebelum didepak! Lampung Post menulis judul besar, ‘Teladani Hartati Murdaya’! Berita Lampung Post ini satu sumber dengan Kompas (14-8) yang mengutip ucapan Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat T.B. Silalahi, 'Saya sangat bangga ada kader yang setelah menjadi tersangka langsung menghadap saya dan meminta mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Pembina (Partai Demokrat)’."

"Judul The Jakarta Post menyiratkan risih di tubuh Partai Demokrat jika ada kader inti terlibat korupsi (seperti mantan bendahara umum, Nazaruddin), hingga untuk menjaga citra partai yang kampanye dengan slogan antikorupsi terpaksa menindak tegas kader tersebut dengan mendepaknya dari kepengurusan!" timpal Amir. "Maka itu, judul Hartati meloncat sebelum didepak, cukup interpretatif!" "Tapi judul Lampung Post terkesan menyerukan agar meneladani tokoh yang sedang diberitakan sebagai tersangka menyuap, bisa membuat orang terkesan agar meneladaninya jadi penyuap!" tukas Umar. "Apalagi dirangkai kutipan langsung (saya sangat bangga) pada tindakan sang tokoh!" "Semua aneka kata itu mendramatiskan berita Hartati Murdaya!" tegas Amir. "Betapa tidak! Hartati tokoh sangat populer! Dalam berbagai acara di layar televisi ia sering terlihat amat dekat dengan Presiden SBY maupun Ibu Negara Ani Yudhoyono! Kedekatan itu rupanya tak membuatnya mudah menyelesaikan masalah di bisnisnya, hingga (kalau KPK benar) ia sampai harus menyuap Bupati untuk mendapatkan hak guna usaha buat perkebunan sawitnya!" "Kenyataan itu bukan cuma dramatis, melainkan juga tragis!" timpal Umar. "Tragis, karena Hartati tokoh sentral dari sebuah organisasi berorientasi keagamaan! Para pendukungnya mendaulat Hartati untuk memimpin organisasi tersebut lintas-periode! Itu bisa terjadi hanya karena Hartati memang mampu mengakomodasi beraneka kepentingan dan konflik yang tak bisa dihindarkan dalam organisasi! Tragis, kalau ia tergelincir dalam posisi sosial seanggun itu hanya akibat terkait dugaan suap, sejenis korupsi!" ***

Selanjutnya.....

INEM yang beruntung jadi staf istri pejabat di kota bergaya khas saat mudik—pakai sepatu jinjit dengan hak tinggi! Sayangnya, jalan ke rumahnya yang sejak lama dijanjikan setiap calon bupati bakal diaspal, belum berubah! Hak sepatu Inem yang lancip tenan itu menancap di galangan sawah, dia tak bisa melangkah kecuali membuka sepatunya! "Woalah Nem, neko-neko!" sambut ibunya melihat Inem datang menenteng sepatu jinjit. "Kulino (terbiasa) pakai sepatu begini, kalau pakai sepatu hak rendah terasa deglok!" jelas Inem. "Yang aneh bukan gayaku, tapi janji mengaspal galangan sawah tak kunjung terwujud!"

"Warga desa kita justru menolak rencana pembangunan jalan desa ini!" jelas ibu. "Mokal!" timpal Inem. "Apa alasannya?" "Kalau galangan dibangun jadi jalan aspal, warga malah tak bisa lagi angon bebek!" jelas ibu. "Kendaraan warga desa-desa tetangga, terutama motor, pasti ramai melintas! Selain itu, kalau diaspal truk pasir bisa lewat, pasir dari kali kita habis dikeruk orang luar, kita sendiri jadi kesulitan jika butuh pasir untuk membangun rumah! Belum lagi, kalau dilintasi truk pasir, aspal jalannya hancur! Akibatnya kita warga setempat jadi tak nyaman karena jalan yang rusak itu rawan kecelakaan!" "Jadi lebih baik tetap galangan sawah begini?" tukas Inem. "Tapi kapan majunya kalau hidup di galangan sawah terus, tak bisa pakai sepatu hak tinggi! Simbok ingat si Mono, anak tetangga Pak Mudin di pinggir kali, di kota dia punya mobil bagus jadi tak mudik karena mobilnya tak bisa sampai rumah! Kalau mobilnya ditinggal di seberang kali, bisa diprotoli orang!" "Kalian anak-anak desa yang merantau ke kota, aneh! Pikiran dan keinginan kalian jauh berbeda dari kami yang tetap tinggal di desa!" ujar ibu. "Kami ingin desa ini tetap lestari, asri, tenang, tak hiruk-pikuk dan bising dengan kekacauan lalu lintas!" "Bagus yang ramai daripada sepi begini!" entak Inem. "Para pemimpin saja berjuang membangun desa, galangan sawah jadi jalan aspal, tempat angon bebek jadi gedung! Itu pertanda kemajuan!" "Itu sebabnya alam negeri kita rusak, tak asri lagi, hingga iklim juga berubah!" tegas ibu. "Desa-desa diubah agar sepatu lancip keluarga pejabat tak menancap di galangan sawah saat mudik!" ***

Selanjutnya.....

"KARENA pembangunan nasional berorientasi pada pertumbuhan, dan terbukti meski angka pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, tetesannya ke warga miskin tak terasa, alias hanya dinikmati kelas menengah ke atas, pemerataan yang dilakukan selama Lebaran jadi amat signifikan artinya bagi warga miskin!" ujar Umar. "Pemerataan itu baik dilakukan lewat zakat, infak, dan sedekah, maupun yang dibawa pemudik untuk familinya di desa!" "Sayangnya zakat mal atau zakat harta belum jadi tradisi di kalangan orang kaya!" timpal Amir. "Sehingga yang menjadi andalan baru zakat fitrah yang nilainya per jiwa setara 2,5 kg beras atau sekitar Rp20 ribu! Dengan itu, seberapa signifikan pun arti pemerataan dari zakat yang diterima setiap keluarga miskin, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk satu bulan saja!"

"Karena prinsipnya, pada Idulfitri tak boleh ada orang miskin kelaparan!" tukas Umar. "Setelah yang prinsip dipenuhi, syukur kalau ada tambahan untuk memperpanjang masa terhindar dari ancaman kelaparan! Alhamdulillah, kalau ada saudara yang mudik berbagi nikmat kebahagiaan—bisa lebih jauh lagi ancaman bahaya kelaparan!" "Untuk mengatasi kemacetan sistemik tetesan pertumbuhan ke warga miskin, pemerintah kan memberi beras miskin—raskin!" tegas Amir. "Tapi raskin harus ditebus!" timpal Umar. "Tak semua warga miskin mampu menebusnya! Hingga sebagian dari mereka terpaksa bekerja sama dengan 'pemodal' untuk menebus berasnya kemudian dibagi dua! 

Jadi, raskin itu tak menutupi sepenuhnya kebutuhan warga miskin!" "Tak mungkin kebutuhan rakyat miskin bisa dicukupi sepenuhnya oleh pemerintah!" tegas Amir. "Tapi panen lima tahunan bagi warga miskin sudah hampir tiba! Dengan pemilu kuartal I 2014, sepanjang 2013 berarti akan terjadi gerujugan anggaran program populis untuk warga miskin yang merupakan mayoritas pemilih! Di periode itu, kemacetan sistem dan mekanisme pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi tak dimasalahkan lagi, karena mekanisme anggaran mengarahkan jalur distribusinya ke kalangan warga miskin!" "Kalau begitu, konstitusi harus diamandemen lagi, agar pemilu nasional diadakan setiap tahun!" timpal Umar. "Sebab, anggaran orang miskin hanya dikucurkan setiap menjelang pemilu!" ***

Selanjutnya.....

"MESKIPUN berdesakan terhimpit tegak dari Jakarta ke tujuan di Jawa Tengah atau Jawa Timur, maupun bersepeda motor berboncengan lebih dari dua orang menelusuri teriknya panas dan hujan siang-malam, setiap Lebaran orang terus mengulang pengalaman buruk mudik itu!" ujar Umar. "Bagi pemudik bermotor, bahkan tanpa peduli risiko semakin rawannya kecelakaan di jalan yang bisa merenggut nyawa mereka!" "Begitulah kuatnya dorongan tradisi mudik yang berporos pada kerinduan perantau pada sangkan paran—tempat dari mana mereka berasal!" sambut Amir.

"Kerinduan itu bukan sebatas pada sangkan paran lahiriah berupa kampung halaman! Malah transenden, mudik untuk sungkem meminta maaf dan keikhlasan kedua orang tuanya yang di usia senja mereka tinggalkan di desa tanpa dirawat semestinya oleh anaknya yang merantau! Keikhlasan itu diperlukan untuk perjalanan selanjutnya ke sangkan paraning dumadi (tempat asal mula sejatinya)—akhirat! Terutama, keikhlasan ibu yang di telapak kakinya terletak surga!" "Religiositas mudik itu signifikan, sebagian orang bahkan menganggapnya sebagai penyempurna ibadah Ramadan!" tegas Umar. "Seseorang yang sepanjang Ramadan ibadah sungguh-sungguh merasa perlu keikhlasan orang tuanya untuk meraih pengampunan total seluruh dosanya! Maka apa pun risikonya ia mudik guna mendapatkan keikhlasan itu!" "Dengan itu terlihat mudik sebagai usaha mengatasi kerinduan pada kampung halaman lahir dan batin, kampung duniawi dan ukhrawi!" timpal Amir. "Mungkin itu pula kaitannya dengan ucapan selamat Idulfitri dilengkapi ucapan lahir-batin! Semoga selamat dunia dan akhirat!" "Batin kita memang didominasi hati nurani sebagai representasi ruh yang senantiasa transenden pada Sang Pencipta sehingga nurani selalu berorientasi pada kebaikan!" tegas Umar. "Tapi ruang itu juga dihuni nafsu yang selalu menarik ke pemuasan naluri-naluri dasar (basic instinct) manusia! Puasa amalan mengendalikan nafsu hingga mengutamakan nurani yang selalu transenden dalam kehadirannya di alam semesta yang keseluruhannya merupakan ayat-ayat-Nya! Mudik pun menjadi perjalanan mengatasi kerinduan lahir-batin, kerinduan pada asal yang sejatinya!" ***

Selanjutnya.....

"UKG—uji kompetensi guru—yang secara nasional hasilnya jeblok, dari idealnya minimum mencapai nilai 70 untuk kompeten, ternyata rata-rata nasional hanya 44,5!" ujar Amir. "Dekan FKIP Unila Bujang Rahman mempertanyakan cara dan materi uji kompetensi guru yang dilakukan secara online! Ia contohkan apakah orang yang tahu teori renang dijamin bisa berenang?"

"Uji kompetensi profesi lazimnya dilakukan lewat proses unjuk kerja, seperti uji kompetensi dokter bedah melakukan pembedahan pasien di depan para penguji!" timpal Amir. "Jadi, untuk uji kompetensi guru harus dilakukan di depan tim penguji dengan unjuk kerja mengajar! Ironis kalau dilakukan lewat online, guru yang telah mengajar puluhan tahun dan muridnya banyak yang sudah lulus S-3 bisa dianggap tidak kompeten ketika uji kempetensi lewat online listriknya byarpet dan server Kemdikbud yang diakses semua peserta uji kompetensi dari seluruh Tanah Air ternyata jadi lelet keberatan beban akibat terlalu banyak pengakses yang harus dilayani sekaligus!" "Tepatnya, cara dan materi uji kompetensi guru harus benar-benar kompeten bagi proses mengajar di depan kelas agar menghasilkan guru profesional tak cuma ujian teori lewat internet!" tegas Umar. "Cara uji kompetensi guru lewat internet seperti dilakukan itu mungkin karena saking banyaknya guru, sukar menyiapkan tenaga penguji yang cukup untuk mengejar waktu penyelesaian program!" timpal Amir. "Alasan itu tak bisa diterima, karena kompetensi guru menentukan nasib dan kualitas anak-anak bangsa ke masa depan! Kalau uji kompetensi asal-asalan hingga guru yang dianggap kompeten juga sebenarnya cuma produk asal-asalan, masa depan bangsa ini dikorbankan—bisa lebih buruk daripada kondisi sekarang!” "Proses uji kompetensi guru memang harus dilakukan standar sebagaimana lazimnya uji kompetensi profesi!" tegas Umar. "Karena di kalangan guru sendiri terdapat banyak guru senior, yang dari pengalamannya mengajar sudah cukup kompeten, sebenarnya bisa diseleksi di antara mereka untuk disiapkan sebagai tim penguji kompetensi! Dari situ berapa banyak pun dibutuhkan tim penguji bisa didapat dalam waktu cepat! Pengujiannya dilakukan realistis pada kemampuan mengajar di kelas, baik secara kognitif, afektif, atau implementasi teori-teori ilmu keguruan dan kependidikan! Artinya, cara dan materi uji kompetensi harus benar-benar kompeten!" ***

Selanjutnya.....

"HARI ini usia Lampung Post genap 38 tahun!" ujar Umar. "Untuk itu, kita menundukkan hati dan kepala bersyukur atas segala nikmat yang telah dicurahkan-Nya setiap saat sepanjang usia Lampung Post itu! Utamanya nikmat hidayah yang memberi daya untuk setia menjalankan fungsi dan peran universal pers melayani masyarakat sebagai mediator memaknai peristiwa demi peristiwa yang mengalir sehari-hari!"

"Alhamdulillah wa syukrillah!" sambut Amir. "Demi tekad untuk hadir sebagai mediator dalam memajukan kesejahteraan umuum dan mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pilihan sajian informasi aktual dan mendidik itulah para pendiri Lampung Post—H. Solfian Akhmad dan para sejawatnya—38 tahun lalu menggabungkan koran Poesiban dan Independen bersama orangnya ke wadah baru Yayasan Masa Kini dan menerbitkan harian Lampung Post!" "Idealisme para pendiri itu dari waktu ke waktu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah dengan sifat yang berbeda-beda pula! Dari tantangan bersifat teknis dan taktis sampai yang sistemik dan strategis!" tegas Umar. "Tantangan teknis dan taktis itu tentu menjadi bagian dari day by day business mengatasinya! Beda tantangan sistemik yang menjadi bagian perubahan peradaban, semisal perubahan proses komunikasi massa dari sistem broadcasting (sebuah sumber mendikte jutaan customer alias audiens) menuju sistem broadband (jutaan sumber atau situs melayani satu customer)." "Perubahan sistem komunikasi massa itu, hingga tinggal klik orang bisa mendapat informasi yang dibutuhkan, menuntut pekerja media cetak bekerja keras untuk terus menjaga relevansi medianya sebagai sumber informasi pilihan masyarakat!" timpal Amir. "Belum lagi era media sosial, setiap warga menjadi sumber berita maupun mediator bagi komunitasnya, lewat Facebook, Twitter, BBM dan berbagai versi messenger lainnya, hingga media massa bisa kalah cepat dari penyebaran informasi yang dilakukan oleh para aktornya sendiri!" "Menjaga relevansi media sebagai pilihan sumber informasi itu jadi bersifat strategis ketika perubahan sosial-politik yang terjadi—seperti dari Orde Baru ke era reformasi—sebenarnya hanya perubahan semu!" tukas Umar. "Yakni, yang berubah hanya rangka atau kulitnya, sedangkan isinya, seperti kultur kekuasaan yang korup, sama sekali tak berubah, malah jauh lebih korup daripada sebelumnya! Jelas, ketika kecenderungan itu telah mengencundangi usaha bangsa memajukan kesejahteraan umum dalam memaknai kemerdekaan, relevansi idealisme para pendiri media ini sebagai koran perjuangan justru kembali menguat! Selamat berjuang memaknai hari-hari merdeka! Dirgahayu Lampung Post!" ***

Selanjutnya.....

"PELAJARAN karakter bangsa dan antikorupsi bersama ekonomi kreatif dan kewirausahaan, masuk kurikulum mulai tahun ajaran ini!" ujar Umar. "Orientasinya implementatif—terpadu pengetahuan, penyikapan, dan pengamalan!" "Empat pelajaran itu memang dibutuhkan dari tingkat SMP!" sambut Amir. "Tapi tidak sekadar menyelipkan keempat pelajaran baru itu dalam proses belajar-mengajar! Berbagai hal perlu diperhatikan agar pemasukannya dalam kurikulum tidak asal-asalan!"

"Pertama tentang tenaga pengajar untuk mata pelajaran baru, apakah tersedia dan cukup di setiap sekolah?" timpal Umar. "Kondisi kurang ideal pendidikan nasional dimulai sejak era pembangunan masif SD Inpres di seantero negeri, padahal jumlah lulusan sekolah guru sedikit, jauh dari memadai! Akibatnya, setiap lulusan SMA sederajat jurusan apa saja bisa jadi guru, meski tanpa pengetahuan keguruan dan kependidikan!" 

"Model pendidikan ala Max Giver—asal dicocok-cocokkan—itu tentu bukan zamannya lagi!" tukas Amir. "Apalagi guru untuk karakter dan antikorupsi, kebutuhan guru ekonomi kreatif dan kewirausahaan saja tak mudah dipenuhi dari yang tersedia di sekolah! Bahkan sumber perekrutan di luar relatif terbatas! Terutama untuk memenuhi patokan syarat integrity for integrated education—guru yang berintegritas untuk pendidikan terpadu—mumpuni pengetahuan, penyikapan, dan pengamalannya!" 

"Kalau cuma pintar bicara, tapi sikap dan praktek (hidup)-nya berlawanan, tak sesuai dengan sebutan guru yang harus bisa digugu dan ditiru, hasilnya justru bisa merusak anak didik yang malah jadi compang-camping—disintegrasi pengetahuan, sikap, dan kemampuan aktualnya!" timpal Umar. "Itu baru terkait proses belajar-mengajar! Belum lagi realitas hasil didiknya, menurut seminar pendidikan karakter Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia di GSG Unila tahun lalu, kunci efektifnya pendidikan karakter terletak pada keteladanan—ada tokoh atau pemimpin yang integritas sikap dan perilakunya layak dijadikan teladan bagi generasi muda!" 

"Akhirnya, berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan empat mata pelajaran baru bisa optimal merupakan prasyarat awal bagi mewujudkan ideal dari penambahan mata pelajaran dalam kurikulum!" tegas Amir. "Hal terpenting dicatat, dengan pelajaran baru dalam kurikulum, subjek utama yang memikul bebannya adalah murid! Karena itu, jangan sampai pengisian mata pelajaran baru itu hanya formalitas, hingga murid malah terpojok di posisi absurd—sia-sia! Salah-salah malah disintegrasi kepribadian akibat proses pendidikan yang serbasalah!" ***

Selanjutnya.....

"PERTUMBUHAN ekonomi Lampung triwulan II 2012 tumbuh 6,35% dari periode sama 2011, sedikit di bawah pertumbuhan nasional pada kurun sama, 6,4%!" ujar Umar. "Ini berkah penting bagi Lampung hingga perlu dijaga tak cuma dinikmati masyarakat lapisan atas, sedang kondisi masyarakat lapisan bawah bukan hanya stagnan, melainkan secara kualitatif malah terus merosot oleh gerogotan inflasi—akibatnya laju pertumbuhan ekonomi selalu sejajar dengan penajaman tingkat ketimpangan sosial!"

"Soal penajaman ketimpangan sosial akibat pertumbuhan ekonomi itu perlu dijelaskan saksama!" sambut Amir. "Pertumbuhan ekonomi sebagai medium peningkatan kemakmuran secara efektif hanya dinikmati warga lapisan atas yang pendapatannya elastis mengikuti pertumbuhan! Sedang warga lapisan bawah yang pendapatannya tidak elastis, semisal buruh yang dipatok pada UMP (untuk Lampung di bawah Rp1 juta/bulan), tak kebagian arti pertumbuhan! Sebaliknya, secara kualitatif nilai riil pendapatan mereka terus merosot digerogoti inflasi!" "Itu yang membuat pertumbuhan ekonomi bisa jadi pemicu kian tajamnya ketimpangan sosial!" tegas Umar. "Di satu sisi—kelompok majikan dan kelas menengah berpendapatan elastis—menikmati pertumbuhan ekonomi, secara realistis tampak makin memacetkan jalanan dengan jubelan mobil-mobil bertahun terbaru!" "Sedang kelompok lapisan bawah yang kian dalam terbenam di jurang ketimpangan, waktunya semakin lama dipakai bekerja di pabrik atau ladang tempat buruh tani—karena harus bekerja lembur untuk mencukupi kebutuhan hidupnya akibat gajinya terus minus digerogoti inflasi!" tukas Amir. "Karena itu, untuk mengatasi ketimpangan sosial agar tidak terus menganga semakin lebar, diperlukan paradigma baru dalam penetapan upah buruh—yang bisa memberikan arti pertumbuhan ekonomi buat warga kelas bawah! Untuk itu, penetapan upah buruh tidak hanya dinaikkan sebanding tingkat inflasi tahun lalu, tapi juga peningkatan kemakmuran umum yang dicapai lewat indikator pertumbuhan ekonomi!" "Dengan itu usaha memajukan kesejahteraan umum sesuai tujuan kemerdekaan bangsa yang ditetapkan konstitusi bisa diimplementasikan dalam realitas kehidupan rakyat!" tegas Umar. "Tanpa itu, negara ini kian jauh terjebak paradoks, semakin maju perekonomian dengan durasi pertumbuhan tinggi yang panjang, jurang ketimpangan sosial semakin lebar dan dalam hingga tak terjembatani lagi! Tapi adakah negarawan yang mampu menerapkan peningkatan kemakmuran hasil pertumbuhan ekonomi menjadi komponen peningkatan kesejahteraan rakyat? Tokoh seperti itu yang ditunggu kehadirannya di Republik Kerakyatan ini!" ***

Selanjutnya.....

"PERTUMBUHAN ekonomi Lampung triwulan II 2012 tumbuh 6,35% dari periode sama 2011, sedikit di bawah pertumbuhan nasional pada kurun sama, 6,4%!" ujar Umar. "Ini berkah penting bagi Lampung hingga perlu dijaga tak cuma dinikmati masyarakat lapisan atas, sedang kondisi masyarakat lapisan bawah bukan hanya stagnan, melainkan secara kualitatif malah terus merosot oleh gerogotan inflasi—akibatnya laju pertumbuhan ekonomi selalu sejajar dengan penajaman tingkat ketimpangan sosial!"

"Soal penajaman ketimpangan sosial akibat pertumbuhan ekonomi itu perlu dijelaskan saksama!" sambut Amir. "Pertumbuhan ekonomi sebagai medium peningkatan kemakmuran secara efektif hanya dinikmati warga lapisan atas yang pendapatannya elastis mengikuti pertumbuhan! Sedang warga lapisan bawah yang pendapatannya tidak elastis, semisal buruh yang dipatok pada UMP (untuk Lampung di bawah Rp1 juta/bulan), tak kebagian arti pertumbuhan! Sebaliknya, secara kualitatif nilai riil pendapatan mereka terus merosot digerogoti inflasi!" "Itu yang membuat pertumbuhan ekonomi bisa jadi pemicu kian tajamnya ketimpangan sosial!" tegas Umar. "Di satu sisi—kelompok majikan dan kelas menengah berpendapatan elastis—menikmati pertumbuhan ekonomi, secara realistis tampak makin memacetkan jalanan dengan jubelan mobil-mobil bertahun terbaru!" "Sedang kelompok lapisan bawah yang kian dalam terbenam di jurang ketimpangan, waktunya semakin lama dipakai bekerja di pabrik atau ladang tempat buruh tani—karena harus bekerja lembur untuk mencukupi kebutuhan hidupnya akibat gajinya terus minus digerogoti inflasi!" tukas Amir. "Karena itu, untuk mengatasi ketimpangan sosial agar tidak terus menganga semakin lebar, diperlukan paradigma baru dalam penetapan upah buruh—yang bisa memberikan arti pertumbuhan ekonomi buat warga kelas bawah! Untuk itu, penetapan upah buruh tidak hanya dinaikkan sebanding tingkat inflasi tahun lalu, tapi juga peningkatan kemakmuran umum yang dicapai lewat indikator pertumbuhan ekonomi!" "Dengan itu usaha memajukan kesejahteraan umum sesuai tujuan kemerdekaan bangsa yang ditetapkan konstitusi bisa diimplementasikan dalam realitas kehidupan rakyat!" tegas Umar. "Tanpa itu, negara ini kian jauh terjebak paradoks, semakin maju perekonomian dengan durasi pertumbuhan tinggi yang panjang, jurang ketimpangan sosial semakin lebar dan dalam hingga tak terjembatani lagi! Tapi adakah negarawan yang mampu menerapkan peningkatan kemakmuran hasil pertumbuhan ekonomi menjadi komponen peningkatan kesejahteraan rakyat? Tokoh seperti itu yang ditunggu kehadirannya di Republik Kerakyatan ini!" ***

Selanjutnya.....

"MINGGU (5-8) pagi buta sebuah travel bermuatan penuh penumpang dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung dengan kecepatan tinggi menyalip kendaraan di depannya pada tikungan tajam Km 41-42! Travel itu menubruk truk Fuso yang datang dari arah berlawanan! Dua tewas dan delapan lainnya luka!" ujar Umar. "Kecelakaan itu terjadi hampir bisa dipastikan akibat sopir travel mengemudi ugal-ugalan, ngebut dan menyalip di tikungan tanpa kepastian dari depan tak ada kendaraan!"

"Kecenderungan sopir travel mengemudi lebih kencang dari rata-rata bukan hal aneh untuk mengejar rit!" sambut Amir. "Tapi saat kebiasaan kencang itu berubah jadi ugal-ugalan tak lagi memikirkan keselamatan penumpangnya, sopir itu telah lalai! Ketika kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang menewaskan orang, sifat kelalaian itu menjadi pidana!" "Karena itu, kepada sopir travel—utamanya pada lintasan Bakauheni—Bandar Lampung—layak diingatkan untuk lebih berhati-hati, tidak ugal-ugalan hanya untuk menunjukkan kehebatannya mengemudi!" tegas Umar. "Kewaspadaan semua sopir perlu ditingkatkan di lintasan itu karena jalanan semakin padat dengan kenderaan berbadan besar sehingga ketika tepergok tak cukup ruang untuk mengelak—seperti dialami travel malang itu! Tepatnya, situasi dan kondisi jalan di lintasan itu kini amat rawan kecelakaan, juga akibat kian ramainya sepeda motor yang sering kurang antisipatif pada situasi lalu lintas!" "Peringatan buat para sopir itu juga penting untuk keselamatan diri mereka agar tidak menjadikan pekerjaan sebagai tempat pertaruhan nasib hidup-mati setiap hari!" timpal Amir. "Tapi jadikan tempat kerja yang nyaman dan aman bagi dirinya! Dengan sikap begitu, keluarga di rumah juga lebih tenang, tak waswas berkepanjangan setiap hari!" "Lebih dari itu, waktu yang diperoleh dari kebut-kebutan itu juga akhirnya cuma terbuang percuma untuk menunggu giliran keberangkatan di pangkalan! Tak menambah jumlah rit apalagi penghasilan ekstra!" tukas Umar. "Sebab, logika jumlah penumpang dan jumlah kendaraan berproses sesuai skala yang sudah terbentuk oleh mekanisme operasionalnya! Jadi percuma memacu lebih cepat, jika sehari biasa cuma bisa dua trip akan tetap cuma kebagian dua trip!" "Penambahan jumlah penumpang hanya terjadi pada hari-hari tertentu, seperti mudik Lebaran!" timpal Amir. "Tapi itu pun tetap tak perlu ngebut karena penambahan jumlah penumpang itu skalanya hanya akan mengurangi lamanya waktu nongkrong di pangkalan—dibanding hari biasa! Artinya, membeludaknya penumpang jangan justru membuat sopir lupa batas kemampuan fisiknya, hingga malah bisa mencelakakan dirinya!" ***

Selanjutnya.....

"SETOP! Jangan langgar lampu merah!" entak Amir ke Umar yang menyetir mobil. "Kita puasa Ramadan dengan penuh disiplin sejak imsak menahan diri atas semua rukun dan wajibnya, untuk mengejar waktu berbuka malah mau melanggar lampu merah!" "Melanggar lampu merah lalu lintas kan tak membatalkan puasa!" kilah Umar. "Memang!" sahut Amir. "Tapi seperti kata tuan guru, puasa Ramadan itu latihan disiplin sekaligus ujian buat kehidupan kita 11 bulan ke depan! Dalam 11 bulan ke depan itu kita tidak berpuasa wajib, tapi harus menahan diri sesuai norma kehidupan rutin sehari-hari! Jadi, disiplin dalam kehidupan sehari-hari itulah implementasi pada dimensi sosialnya yang penting dari latihan selama Ramadan, selain nilai sakral puasa Ramadan sebagai amalan memenuhi perintah Sang Khalik!"

"Kalau puasa Ramadan juga dijadikan proses transformasi nilai-nilai sosial kemasyarakatan, terutama praktek disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari menaati aturan lampu lalu lintas sampai menahan diri dari korupsi, panji keislaman akan berkibar dalam wujud masyarakat yang tertib dan berbudaya luhur!" timpal Umar. "Tak lagi seperti dewasa ini, negara kita yang terkenal mayoritas penduduknya muslim malah berkibar dengan citra negara terkorup di dunia!" "Juga negara paling kacau dan semrawut lalu lintasnya, hingga jalan raya menjadi killing field paling mengerikan!" tukas Amir. "Sedang warga Kota Bandar Lampung yang masih gemar membuang sampah ke selokan hingga aliran sungai tempat buangannya jadi kotor sekali, terkenal dengan stigma dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kota terjorok di Indonesia! Yang diberi stigma itu warga kotanya yang hidup, sebab kotanya cuma benda mati!" "Artinya, kita harus menerjemahkan segala sesuatu terkait kehidupan dengan logika—menggunakan akal sehat—sebagai anugerah istimewa manusia dari Sang Khalik yang tidak diberikan kepada hewan maupun makhluk lain ciptaan-Nya!" timpal Umar. "Demikian pula dengan implementasi logisnya (silogisme) puasa Ramadan pada 11 bulan berikutnya, idealnya mengaktual sebagai etika—disiplin sosial di mana setiap orang dengan pilihannya sendiri menghormati hak orang lain—seperti saat lampu merah menyala, ia berhenti untuk menghormati hak orang lain yang sedang mendapat lampu hijau! Dengan itu mayoritas muslim tecermin pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang beretika-moral luhur!" ***

Selanjutnya.....

"SEMPAT merebak kesan terjadinya rebutan penyidikan untuk kasus simulator pembuatan SIM antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri!" ujar Umar. "Drama yang menegangkan pun terjadi saat penggeledahan gedung Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri oleh KPK yang beberapa kali dihalangi tapi akhirnya terlaksana Selasa dini hari, di mana bersamaan hadirnya tiga pimpinan KPK—Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Busyro Muqoddas—muncul Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Sutarman! Kedua pihak sama-sama menyatakan menyidik kasus serupa!"

"Seru banget!" timpal Amir. "Apalagi selain KPK resmi menetapkan empat tersangka, mantan Kepala Korlantas Polri yang kini menjabat Gubernur Akpol Irjen Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas Polri selaku pejabat pembuat komitmen dalam kasus simulator Brigjen Didik Purnomo, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, Polri juga menetapkan lima tersangka, tiga di antaranya yang disebut belakangan dalam daftar tersangka KPK!" "Artinya kesan terjadinya rebutan kasus itu antara KPK dan Polri secara de facto memang terjadi!" tegas Umar. "Malah kesan itu tak pupus tuntas setelah pertemuan pimpinan KPK dengan Kapolri disepakati kedua pihak tetap sama-sama dan bekerja sama menyidik kasus tersebut dengan berbagi tersangka—yang terkait dengan korupsi pejabat negara ditangani KPK, yang lainnya ditangani Polri!" "Dari situ tampak selain tegas menjalankan kewajibannya, pimpinan KPK juga bijaksana untuk menjaga muka pimpinan Polri dengan sekaligus mengatasi conflict of interest Polri!" tukas Amir. "Tapi masih ada yang dibutuhkan untuk membuktikan kesiapan kerja sama dari Polri bukan sekadar basa-basi! Dalam hal ini, kesediaannya untuk menyerahkan kepada KPK semua bahan bukti yang telah dimiliki Polri dan digunakan dalam menetapkan pihak-pihak terkait menjadi tersangka!" "Semua itu diharapkan tak akan jadi masalah dalam kerja sama penyidikan ke depan hingga proses hukumnya lancar!" timpal Umar. "Arah ke sana bisa diyakini, karena di balik kata siap bekerja sama itu sebenarnya terselubung sikap dewasa Kapolri untuk mundur dan tak ngotot mempertahankan hak polisi menyidik kasus korupsi simulator itu! Tepatnya, Kapolri tak akan plintat-plintut dalam janji kerja sama mendukung penyidikan kasus dalam tubuh kepolisian tersebut! Karena, sikap plintat-plintut hanya akan memperburuk citra Polri!" ***

Selanjutnya.....

"PETANI Lampung yang berbasis kultur sawah tadah hujan memiliki tradisi semangat juang melawan musim!" ujar Umar. "Maksudnya, meski tahu usai panen rendeng (padi yang ditanam musim hujan) itu musim kemarau, mereka tetap menyemai benih padi lagi dengan mengejar waktu mengolah lahan sawahnya untuk kembali ditanami padi!" "Tradisi yang aneh sekali!" potong Amir.

"Memang aneh, lebih-lebih bagi para birokrat yang amat rasional, hingga saat tanaman padi gagal sang birokrat maido—bahasa Jawa: menyesalkan bernada menyalahkan—sudah tahu kemarau kok tetap nekat menanam padi di sawah tadah hujan!" tukas Umar. "Tapi itulah tradisi semangat juang petani yang ternyata juga sering berhasil! Karena tidak semua kemarau kerontang! Seperti tahun lalu, kemarau basah datang dan mereka sukses panen gogo, padi yang ditanam saat kemarau!" "Saat panen tanaman musim kemarau petani baik, kaum birokrat yang tepuk dada berbangga mengklaim program bimbingannya berhasil meningkatkan produksi padi dan produktivitas lahannya—kepala daerahnya pun menerima penghargaan program ketahanan pangan dari Presiden!" timpal Amir. "Sebaliknya ketika perjuangan petani kandas oleh datangnya kemarau kerontang, para birokrat 'buang badan' mengelak dari kewajibannya membina petani lewat program penggantian benih bagi yang kena puso dengan dalih petani bandel, musim kemarau tetap menanam padi di sawah tadah hujan!" "Apalagi di Lampung, pada musim kemarau padi gogo di sawah irigasi juga sering gagal—akibat irigasinya banyak yang rusak tak kunjung diperbaiki oleh birokrat!" tegas Umar. "Karena itu, suatu perspektif baru atas tradisi kultur bertani warga daerah ini perlu dikembangkan ke arah yang tak mau enaknya kaum birokrat saja—ketika perjuangan petani berhasil diklaim sebagai sukses birokrat, ketika perjuangan melawan musim itu gagal petani disalahkan dengan dituding bandel!" "Untuk itu, karena untuk membangun irigasi teknis di sejumlah daerah mustahil akibat jauh dari aliran sungai atau danau, suatu grand design program pengembangan pertanian sawah tadah hujan harus disiapkan!" timpal Amir. "Bukan cuma sporadis saat kekeringan membantu pompa air kecil kepada sedikit petani yang sawahnya dekat sungai! Tetapi, membangun tersebar merata sedotan air tanah dengan kincir angin hingga biaya operasionalnya tak memberatkan petani! Angin tersedia setiap waktu, dan bisa dimanfaatkan kapan saja diperlukan!" ***

Selanjutnya.....

"PUSO yang secara umum berarti gagal panen, penyebabnya bisa banjir, kekeringan, atau bencana lain, dalam bahasa kaum birokrat ternyata memiliki aneka persepsi!" ujar Umar. "Salah satunya dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Pringsewu Tabrani Mahfi. Menurut dia, tanaman padi yang mati akibat kekeringan belum tentu bisa dikatakan puso! Seperti yang kekeringan pada usia 2 minggu, tanpa kecuali secara nyata bisa dipastikan tanaman padi itu gagal panen! Kelompok ini dinilai salah petani yang tetap menanam di musim kemarau!" "Berarti untuk kelompok itu gagal panennya tak tergolong puso sehingga tidak berhak atas bantuan pemerintah terhadap puso, yakni pengganti benih padinya!" timpal Amir. "Lalu, persepsi lainnya seperti apa?"

"Persepsi lainnya dari Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Ediyanto, yang optimistis kekeringan sawah tidak mengganggu sasaran produksi padi!" tegas Umar. "Dalam versi ini, puso hanya dilihat sebagai angka-angka turunnya produksi yang diakibatkan sehingga tampak kecil sekali artinya bagi target panen tahunan! Dengan gambaran kecilnya akibat puso itu ia laporkan ke atas, masalah puso pun tak membuat atasan gelisah-resah! Para pejabat atasan pun tetap bisa nyenyak tidur dan nikmat makan di tengah bencana gagal panen yang menyengsarakan-banyak petani!" "Jadi persepsi birokrat terhadap puso berbeda dengan realitas penderitaan petani akibat gagal panen, baik yang digolongkan puso hingga dapat ganti benih maupun tidak!" tukas Amir. 

"Persepsi birokrat—untuk menenangkan dan menyenangkan atasan itu—cenderung untuk mengecilkan arti gagal panen dengan kriteria puso yang rigid sebagai usaha pengecilan jumlah kasusnya, hingga jika di delapan desa Kecamatan Ambarawa saja HKTI mencatat ancaman gagal panen 1.835 hektare (ha), pada kantor birokrat untuk se-Kabupaten Pringsewu hanya tercatat 187 ha! Bayangkan betapa kontras jika pengecilan arti itu diproyeksikan skalanya ke tingkat provinsi!" "Pengecilan arti lewat angka-angka itu terkait erat dengan pengecilan arti kemanusiaan di balik penderitaan petani yang gagal panen!" tegas Umar. "Bayangkan, gagal panen yang bukan hanya memupus harapan, melainkan juga melenyapkan kebutuhan hidupnya setengah tahun sampai setahun ke depan, cukup diganti hanya dengan sekian kilogram benih! Itu pun, penerimanya masih harus diseleksi dengan kriteria birokrat, gagal panen mana yang bisa digolongkan puso! Bagi yang tak memenuhi kriteria birokrat terpaksa meraih 'duo gagal'—gagal panen dan gagal puso!" ***

Selanjutnya.....