"HARI ini, 30 Agustus 2012, masa bakti 11 komisioner 2007—2012 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berakhir, tapi komisioner baru belum jelas kapan dipilih, apalagi dilantik!" ujar Umar. "Kenyataan itu membuat Kompas (29-8) menyimpulkan dengan judul berukuran besar di halaman pertama, Komnas HAM terancam bubar!"
"Sampai kemarin Komisi III DPR belum menetapkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan terhadap 30 calon komisioner hasil pilihan panitia seleksi yang diserahkan ke DPR 14 Juli 2012," timpal Amir. "Masalahnya dua hari setelah diterimanya daftar calon komisioner itu (16-7) DPR reses, baru sidang kembali 16 Agustus! Lalu
dilanjutkan cuti Idulfitri anggota DPR, hingga baru masuk 27 Agustus! Jadi DPR tak ada waktu memproses calon komisioner baru!"
"Sebenarnya, kalau diantisipasi habisnya masa bakti komisioner terpaut masa reses dan cuti Idulfitri, sejak awal bisa dimajukan jadwal seleksi serta uji kelayakan calon komisioner! Sehingga saat masa bakti komisioner 2007—2012 habis, bisa dilantik komisioner baru 2012—2017!" tegas Umar. "Tapi antisipasi seperti itu tak dilakukan DPR! Itu membuat kita didorong untuk memahami kesan yang ditimbulkan, bahwa bagi DPR Komnas HAM itu bukan lembaga yang dianggap penting!"
"Jelas! Karena Komnas HAM itu milik kaum lemah dan tertindas!" timpal Amir. "Hingga sebaliknya, Komnas HAM tak dibutuhkan penguasa, malah bisa dianggap sebagai pengganggu sepak terjang penguasa! Apalagi DPR dikuasai koalisi mayoritas pendukung penguasa, anggapan seperti itu terhadap Komnas HAM dari kalangan DPR bisa lebih klop! Kasus masa bakti komisioner lama habis sedang calon komisioner baru belum jelas kapan uji kelayakannya membuktikan kebenaran asumsi itu!"
"Kenyataan itu juga mendukung asumsi aktivis bahwa lambannya proses rekrutmen komisioner tersebut merupakan bagian dari skenario pelemahan terhadap Komnas HAM, seperti dikatakan Haris Azhar, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan—Kontras!" (Kompas, idem) tukas Umar. "Bisa dibayangkan Komnas HAM itu dilahirkan era Orde Baru, justru di era Reformasi dikencundangi! Menguat kesan, dalam hal kemanusiaan era Reformasi ini justru lebih buruk dari Orde Baru!" ***
"Sebenarnya, kalau diantisipasi habisnya masa bakti komisioner terpaut masa reses dan cuti Idulfitri, sejak awal bisa dimajukan jadwal seleksi serta uji kelayakan calon komisioner! Sehingga saat masa bakti komisioner 2007—2012 habis, bisa dilantik komisioner baru 2012—2017!" tegas Umar. "Tapi antisipasi seperti itu tak dilakukan DPR! Itu membuat kita didorong untuk memahami kesan yang ditimbulkan, bahwa bagi DPR Komnas HAM itu bukan lembaga yang dianggap penting!"
"Jelas! Karena Komnas HAM itu milik kaum lemah dan tertindas!" timpal Amir. "Hingga sebaliknya, Komnas HAM tak dibutuhkan penguasa, malah bisa dianggap sebagai pengganggu sepak terjang penguasa! Apalagi DPR dikuasai koalisi mayoritas pendukung penguasa, anggapan seperti itu terhadap Komnas HAM dari kalangan DPR bisa lebih klop! Kasus masa bakti komisioner lama habis sedang calon komisioner baru belum jelas kapan uji kelayakannya membuktikan kebenaran asumsi itu!"
"Kenyataan itu juga mendukung asumsi aktivis bahwa lambannya proses rekrutmen komisioner tersebut merupakan bagian dari skenario pelemahan terhadap Komnas HAM, seperti dikatakan Haris Azhar, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan—Kontras!" (Kompas, idem) tukas Umar. "Bisa dibayangkan Komnas HAM itu dilahirkan era Orde Baru, justru di era Reformasi dikencundangi! Menguat kesan, dalam hal kemanusiaan era Reformasi ini justru lebih buruk dari Orde Baru!" ***
0 komentar:
Posting Komentar