Indeks Kemiskinan Multidimensi!

ADA indikator baru mengukur kemiskinan, Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Model ini melihat kemiskinan dari lebih banyak sisi. Indikator garis kemiskinan yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini, yang mengukur kemiskinan lewat pendapatan dan konsumsi, disebut angka kemiskinan moneter. IKM diintrodusir Perkumpulan Prakarsa, lembaga kajian di bidang kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan pembangunan berkelanjutan lewat mengukur IKM untuk periode 2015—2018. Mereka menggunakan metode Alkire-Foster dengan berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) kurun 2015—2018 dengan cara menghitung deprivasi pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. "Hasil IKM 2015—2018 menunjukkan intervensi pemerintah dalam berbagai program dan kebijakan yang terkait langsung dengan upaya penurunan angka kemiskinan maupun yang tidak terkait langsung dengan upaya penurunan kemiskinan, terbukti cukup berhasil, meski di Papua, NTT, dan Papua Barat nilai indeks kemiskinan multidimensi masih tinggi," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan. (Kompas.com, 11/4) Dengan indikator IKM, pada 2015 ada 34 juta orang penduduk miskin, pada 2016 jadi 30 juta orang, pada 2014 ada 24,9 juta orang, dan pada 2018 ada 21,5 juta orang miskin atau hanya sekitar 8,17%. Turunnya angka kemiskinan multidimensi, kata Maftuchan, sejalan dengan turunnya angka kemiskinan moneter. Bahkan lebih rendah. Pada September 2018, angka kemiskinan moneter 25,67 juta orang atau 9,66% dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut terendah sejak krisis moneter pada tahun 1998. Hasil penghitungan IKM menunjukkan semua provinsi di Indonesia mengalami penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi. Rasio penduduk miskin terbanyak terkonsentrasi di perdesaan. Dalam kajian tersebut karakteristik kemiskinan dalam empat tahun terakhir didominasi masalah sanitasi, air minum tidak layak, dan bahan bakar memasak. Berdasar pada wilayahnya, penduduk miskin multidimensi tertinggi pada 2018 terdapat di Papua sebesar 60,56%, NTT 35,64%, dan Papua Barat 32,66%. Sementara jumlah penduduk miskin multidimensi terendah 2018 terdapat di DKI Jakarta sebesar 2,17%, DIY 2,22%, dan Jawa Tengah 3,74%. Angka kemiskinan moneter yang mengukur kemiskinan lewat pendapatan dan konsumsi hingga kedalaman dan keparahannya, saling melengkapi dengan IKM yang melihat dari berbagai dimensi lainnya sehingga kemiskinan terdiagnosis secara lebih komprehensif.