RAKSASA toserba ritel daring terbesar dunia, Amazon, mulai membuka gerai ritel tanpa kasir, Amazon Go, di Seattle, Chicago, dan New York, sebagai awal dari 3.000 gerai yang akan dibuka di seluruh Amerika Serikat hingga 2021. Awalnya, Desember 2016 Amazon Go dibuka di Seattle hanya untuk karyawan Amazon. Kemudian dibuka untuk publik. Jika Amazon melanjutkan program ini, bisa menjadi ancaman bagi gerai toserba yang merupakan pemain lama, seperti 7-Eleven, Walmart, dan Target. Utamanya mereka, para pemain lama, harus menanggung biaya tambahan karena masih menggunakan cara pembayaran dengan kasir konvensional. Setiap gerai Amazon Go beroperasi dengan menggunakan ratusan kamera dan sensor untuk mendeteksi barang apa saja yang diambil seorang pelanggan dari raknya. Tagihan atas daftar barang yang diambil pelanggan tersebut akan dikirimkan lewat kartu kredit atau ponsel pintar pelanggan yang sebelumnya telah memasang aplikasi untuk berbelanja di gerai Amazon Go. Model toko Amazon Go memungkinkan pelanggan berbelanja hanya dengan menggunakan ponsel pintar. Pelanggan yang telah memiliki aplikasi gerai Amazon Go harus memindai akun mereka saat masuk ke toko untuk berbelanja. Pemindaian hanya berlangsung beberapa detik. Ketika selesai belanja, pelanggan bisa langsung pergi membawa belanjaannya tanpa mengantre di kasir. Pelanggan akan menerima tagihan belanja lewat ponsel mereka. Betapa banyak waktu bisa dihemat dengan penerapan aplikasi belanja ini. (Kompas.com, 21/9/2018) Amazon sebagai perintis sukses toko daring, yang dimulai dengan toko buku online, juga kembali membuka gerai toko buku yang melayani langsung pelanggan. Khusus hanya menyediakan buku-buku yang best seller, agar penggemar buku tidak mengalami kesulitan atau kehabisan edisi yang sering diperebutkan. Sukses bisnis daring Amazon menjadikan pendiri sekaligus CEO perusahaan tersebut, Jeff Bezos, menurut majalah Forbes sebagai orang terkaya di dunia pada 2018. Total kekayaan pria berusia 54 tahun itu pada 2018 mencapai 127,3 miliar dolar atau sekitar Rp1.752 triliun. Kekayaan Bezos pada 2018 naik 0,9% atau sebesar 1,1 miliar dolar AS atau Rp15,1 triliun dibanding 2017. Penjualan Amazon pada liburan akhir 2017 mencapai 60 miliar dolar AS dalam satu minggu. Layanan pengiriman Amazon, salah satunya Prime Now, mencatat pengiriman lebih dari 4 juta paket dalam waktu tujuh hari. Demikian gambaran bisnis Amazon. Selanjutnya.....

PEMILU damai dengan kampanye tanpa hoaks dan ujaran kebencian yang menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), telah dideklarasikan di seluruh negeri Minggu (23/9). Selama ini orang lancung menyebar hoaks dan SARA lewat media sosial (medsos). Bisa dipahami jika inti dari deklarasi itu praktiknya menjinakkan medsos. Kapolri Tito Karnavian sebelum deklarasi itu telah mengultimatum akan menindak tegas siapa pun yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian berbau SARA. Contoh tindakan tegas itu ditunjukkan dengan para penyebar hoaks demo mahasiswa di MK yang rusuh. Sejumlah orang dari berbagai daerah sebagai pelakunya diringkus dalam waktu singkat. Semua tersangka terancam hukuman berat sesuai UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tugas kepolisian mengawasi lalu lintas informasi di medsos tentu dapat diandalkan untuk membersihkan konten medsos dari hoaks dan SARA. Namun itu cenderung hanya terjadi ketika pelakunya awam dalam teknik medsos, baik terkait teknik perinternetan maupun permainan bahasa. Masalah yang justru dewasa ini membuat medsos tidak sehat, adalah apa yang lazim disebut buzzer. Mereka umumnya sangat ahli secara teknik mengerjai gambar, memelintir, dan memutar balik narasinya. Bagian ini yang juga perlu dibersihkan dalam usaha membuat internet jadi sehat. Dengan hasil kerja buzzer yang masih terselip di medsos, para pengguna medsos jadi terasa kurang nyaman. Padahal, kenyamanan pengguna di medsos menjadi prasyarat untuk bertahan menggunakan medsos. Kalau banyak pelintiran buzzer yang lolos, pengguna jadi muak dan segera pindah laman. Bersihnya medsos dari buah karya buzzer, memberi peluang besar bagi medsos sebagai peranti proses kultural edukatif. Selama ini banyak materi yang cukup berbobot bagi proses kultural edukatif di medsos, tetapi jadi kurang menarik karena ditimpa atau dikacaukan oleh karya buzzer yang tendensius. Bahkan, kultural edukatif di bidang politik itu sendiri, masih amat dibutuhkan bagi warga untuk berpolitik secara elegan ke masa depan. Jadi, era hoaks dan SARA yang telah dilalui menjadi pengalaman berharga bagi demokrasi bangsa kita, dengan catatan untuk tidak sekali lagi pun diulang. Pelajaran penting dalam kultural edukatif di bidang politik adalah menghormati hak-hak orang lain. Menghormati hak-hak orang lain itu inti dari etika politik. Esensinya di simpang lampu merah: orang tidak menerabas ketika orang lain mendapatkan haknya (lampu hijau). Selanjutnya.....

LEMBAGA kemanusiaan Save the Children melaporkan, sebanyak 5,2 juta bocah terancam kelaparan di Yaman, akibat perang saudara berkepanjangan. "Jutaan anak tidak tahu apakah makanan berikutnya akan tersedia," kata Direktur Save the Children Helle Thorming Schmidt. "Di sebuah rumah sakit yang saya kunjungi di Yaman Utara, bayi-bayi terlalu lemah untuk menangis, tubuh mereka letih akibat kelaparan." "Perang ini berisiko membunuh satu generasi anak-anak. Mereka menghadapi beragam ancaman, mulai dari bom, kelaparan, hingga penyakit yang sebenarnya bisa dicegah seperti kolera," tambahnya. (BBC, 19/9/2018) Sepanjang 2018 saja, Save the Children mengaku telah menangani 400 ribu anak balita yang menderita kekurangan gizi. Lembaga ini memperingatkan bahwa lebih dari 36 ribu anak bakal meninggal sebelum tahun ini berakhir. Yaman dilanda konflik sejak awal 2015 ketika pemberontak Houthi merebut kendali bagian barat negara itu dan memaksa Presiden Abduh Mansour Hadi mengungsi ke luar negeri. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan tujuh negara lainnya kemudian sepakat melakukan intervensi untuk mengembalikan kekuasaan Pemerintah Yaman yang sah karena menilai Iran berada di balik pemberontak Houthi. Pertempuran ini mengakibatkan gaji pegawai negeri dan guru tak dibayar, ada yang hingga dua tahun. Sedang yang menerima gaji pun harus menghadapi kenyataan harga pangan melonjak 68% dibanding dengan sebelum perang. Nilai mata uang Yaman juga merosot 180%. Berdasar pada data PBB, hampir 10 ribu orang tewas terbunuh dalam konflik di Yaman, dua per tiganya warga sipil. Selain itu, 55 ribu lainnya luka akibat pertempuran. Sementara Deutchs Welle melaporkan, risiko kelaparan lebih lima juta anak di Yaman itu terjadi akibat serangan koalisi Arab Saudi terhadap pelabuhan utama Hodeida masih berlanjut. Menurut Save the Children, serangan itu mengganggu pasokan bantuan kemanusiaan, yang bisa memicu bencana kelaparan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Bahkan gangguan kecil terhadap makanan, bahan bakar, dan pasokan bantuan melalui pelabuhan vitalnya bisa berarti kematian bagi ratusan ribu anak yang kekurangan gizi, tidak memperoleh makanan yang mereka butuhkan untuk tetap hidup," kata petugas Save the Children, Tamer Kirolos. Sejak agresi ke Yaman, koalisi Arab Saudi memblokade Pelabuhan Hodeida. Saudi mengklaim hal itu dilakukan untuk mencegah pengiriman senjata Iran ke Houthi. Meski, Iran menyangkal memasok senjata Houthi. Selanjutnya.....

AKIBAT terlalu lama janji guru honorer akan diterima jadi pegawai negeri sipil (PNS) tidak kunjung terwujud, banyak yang sudah lama tulus mengabdi dengan honor amat kecil saat ada proses penerimaan PNS tidak bisa diikutkan karena usianya lewat 35 tahun. Itu batas usia untuk bisa diterima jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kepada para guru honorer yang telah lewat usia masuk PNS itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhdjir Effendi meminta agar mereka tetap fokus mengajar dan mendidik para siswa. Pasalnya, menurut Mendikbud, pemerintah telah menemukan solusi bagi persoalan guru honorer yang selama ini belum rampung. "Mudah-mudahan ini solusi yang terbaik. Dengan kerendahan hati saya mohon kepada para guru untuk kembali ke sekolah masing-masing, untuk membina, mengasuh, mengantar, dan mengajar anak-anak didik kita. Tetap fokus mengajar di sekolah," ujar Muhadjir, Sabtu (22/9/2018). Pemerintah telah memberi solusi, jelas Muhadjir, para guru honorer berusia lebih 35 tahun bisa mengabdi untuk negara melalui pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Proses seleksi untuk itu akan dilakukan setelah seleksi CPNS 2018 selesai. "Untuk para guru honorer yang tidak memenuhi syarat (masuk CPNS) karena usia, pintu alternatifnya melalui seleksi PPPK dengan kualitas tetap diutamakan," kata Muhadjir. (Kompas.com, 22/9/2018) Di sisi lain, agar untuk selanjutnya tidak muncul masalah baru lagi terkait guru honorer, Mendikbud mengimbau pemerintah daerah dan kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru honorer. Menurut dia, imbauan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Mendikbud mengajak pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat agar dapat bekerja sama dalam memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan, termasuk masa depan guru. "Semua ini tidak boleh lepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah dan memikirkan masa depan guru," harap Muhadjir. Dengan guru honorer usia di atas 35 tahun menjalani seleksi PPPK dan yang berusia di bawah 35 tahun mengikuti seleksi CPNS, masalah laten guru honorer selesai. Untuk mereka yang dalam seleksi tidak memenuhi syarat kualitas yang ditetapkan, berarti mereka harus rela mencari pengabdian di bidang lain. Seleksi merupakan standar dalam rekrutmen penerimaan pekerja di semua bidang. Seleksi tersebut sekaligus menjadi saringan bagi "kelemahan" penerimaan tenaga honorer oleh pemda dan sekolah. *** Selanjutnya.....

NELAYAN kecil, pemilik kapal di bawah 5 gross tonnage (GT) dengan mesin di bawah 13 tenaga kuda (horse power/HP) berbahan bakar bensin atau solar, mendapat bantuan dari pemerintah satu paket konverter bahan bakar gas (BBG). Satu tabung gas 3 kg seharga Rp18.000 cukup untuk tiga hari. Sebelumnya, sehari 10 liter bensin Rp70.000. Pekan lalu Sekjen Kemnterian ESDM Ego Syahrial bersama Asisten Manajer Pertamina Regional Sumatera bagian Utara Muhammad Tahir menyerahkan paket konverter kepada nelayan kecil di Labuhan Batu, Sumut. "Pemberian 310 konverter ini adalah bagian dari pelaksanaan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Khususnya untuk nelayan di seluruh Indonesia," ujar Ego Syahrial, Jumat (21/9/2018). Dengan menggunakan konverter berbahan bakar elpiji, lanjutnya, penggunaan bahan bakar kapal jadi lebih hemat dan efisien. Sehingga, memberi manfaat ekonomi yang signifikan bagi nelayan kecil. "Para nelayan akan menerima regulator tekanan tinggi dan rendah pada tabung LPG, selang karet untuk mesin, tabung gas 3 kg, dan konverter kit BBM ke BBG," ujar Ego. Sementara Tahir menyatakan, "Sesuai dengan instruksi pemerintah, Pertamina telah melaksanakan pembagian paket konverter kit kepada nelayan secara bertahap sejak Oktober 2017." Hingga saat ini, untuk Sumut pembagian telah mencapai 1.042 paket dan Riau 595 paket. Untuk seluruh Indonesia hingga saat ini telah dibagikan sebanyak 23.500 lebih paket konverter kit. Selanjutnya untuk Desember 2018, sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 244 tahun 2018, dibagikan lagi sebanyak 25 ribu paket untuk 55 kabupaten/kota. (Kompas.com, 21/9) Seorang nelayan yang hadir, Syahrial, mengaku senang kapalnya kini pakai gas. Alasannya lebih hemat. Biasanya setiap hari ia harus membeli bensin 10 liter Rp70.000. "Kalau tangkapan banyak, bisalah menutupi. Kalau ikan sedang sulit, rugilah kami," ujarnya. "Kini satu gas melon seharga Rp18.000 per tabung bisa untuk tiga hari. Lebih hemat dari minyak. Jadi uangnya bisa untuk keperluan lain, kami ini nelayan kecil," tegasnya. Kebijakan yang bisa membuat nelayan kecil berhemat biaya operasional sekitar Rp150 ribu setiap hari ini, jelas amat besar artinya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan kecil di seluruh negeri. Betapa, penghematan biaya operasional yang nyata didapat tersebut jumlah per bulannya lebih besar dari UMP di Jabodetabek. Dan itu dinikmati langsung para nelayan kecil, selain penghasilan menangkap ikan. Selanjutnya.....

RODRIGO Chaves, Country Director World Bank (Bank Dunia) di Indonesia, menyatakan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas dengan mengeluarkan kebijakan tegas dan terkoordinasi telah meningkatkan ketahanan Republik Indonesia di tengah naiknya ketidakpastian global. Hal itu Rodrigo sampaikan saat merilis laporan Indonesia Economic Quarterly World Bank di Jakarta, Kamis. (Kompas.com, 20/9/2018) "Didukung oleh investasi yang kokoh, inflasi stabil, dan pasar tenaga kerja yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2% tahun ini (2018) dan juga pada tahun 2019," ujar Rodrigo dengan penegasan, kendati ketidakpastian global meningkat, hal tersebut mampu terwujud lewat beberapa indikator yang ada. Proyeksi Bank Dunia tersebut juga tidak terlepas dari fundamental ekonomi makro Indonesia yang terbilang kuat dalam kondisi saat ini. Sementara untuk 2019, keberadaan investasi dan pemilu presiden serentak dengan pemilu legislatif bisa menjadi salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kendati demikian, Lead Economist World Bank Federico Gil Sander menyatakan Indonesia perlu dinilai berhati-hati menghadapi berbagai risiko seperti volatilitas nilai tukar. Kewaspadaan juga harus atas penundaan sejumlah pembangunan infrastruktur dapat berpengaruh pada minat investor. "Namun, penundaan investasi sejumlah proyek infrastruktur adalah hal yang baik selama tidak mengganggu infrastruktur yang dinilai penting," ujar Federico. Di sisi lain, Federico menilai Indonesia sangat perlu untuk meningkatkan jumlah ekspor pada 2019 mengingat posisinya masih kalah bila dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. "Indonesia sebenarnya punya angka ekspor yang cukup, yaitu 21,6% dari PDB. Tapi ini tidak besar dibanding dengan Malaysia dan Filipina. Dengan meningkatnya infrastruktur, diharapkan ekspor akan makin meningkat," kata Federico. Penurunan ekspor yang signifikan sejak awal 2015 adalah pada mineral hasil tambang karena larangan ekspor bahan mineral mentah. Ribuan penambang menengah gulung tikar akibat tidak dibangun smelter untuk mengolah hasil tambang mereka. Para penambang menengah tentu tidak mampu membangun smelter. Semestinya pemerintah menugasi Perum Aneka Tambang untuk membangun smelter di beberapa titik, sehingga kekayaan alam yang berlimpah itu efektif menunjang ekspor dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain menggesa peningkatan ekspor di bidang lain, tentunya. Selanjutnya.....

AKHIRNYA media online berbasis di Hong Kong Asia Sentinel meminta maaf kepada mantan Presiden SBY dan Partai Demokrat atas tulisan yang berisi fitnah terhadap SBY dan partai itu terkait skandal Bank Century. "Kami sudah menarik berita tersebut, tapi kami juga meminta maaf kepada SBY, Partai Demokrat, dan berbagai pihak yang merasa tersinggung dengan artikel tersebut," tulis Asia Sentinel di laman situsnya, Rabu (19/9/2018). "Di atas semua itu, kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kerugian yang kami timbulkan atas berita tersebut." Asia Sentinel mengakui berita yang ditulis kepala editornya, John Berthelsen, adalah berita yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik. "Kami menyadari bahwa kami tidak mencari konfirmasi dari orang-orang yang namanya ditayangkan di artikel. Artikel itu tidak berimbang dan mencederai praktik jurnalisme. Artikel itu juga memuat headline yang menghasut dan tidak adil bagi Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono." (Kompas.com, 20/9) Partai Demokrat mengapresiasi sikap Asia Sentinel yang telah meminta maaf. Kendati demikian, Demokrat menegaskan langkah hukum terhadap Asia Sentinel tetap akan dilakukan. Demokrat bahkan sudah mengirim tim ke dua negara sebagai langkah untuk memperkarakan Asia Sentinel. Ini sesuai dengan instruksi SBY yang memastikan akan mengejar pemfitnahnya sampai ke ujung dunia mana pun. "Kami sudah kirim ke Hong Kong dan Mauritius untuk melakukan investigasi dan mengumpul bahan-bahan," kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Tim yang ke Hong Kong bertugas untuk mencari jejak kantor Asia Sentinel. Selain itu, tim juga akan menemui Dewan Pers Hong Kong untuk melaporkan pemberitaan yang dianggap merugikan SBY dan Partai Demokrat. Sementara di Mauritius, tim akan mengunjungi gedung pengadilan untuk mengecek materi gugatan persidangan antara Weston Capital dan LPS. Tim Demokrat semula juga hendak ke AS untuk menemukan John Bethelsen, Kepala Editor Asia Sentinel yang menulis berita itu. Namun tidak jadi, karena tim berhasil mengontak John. "Dari situlah John menyatakan bersedia minta maaf dan menarik beritanya," ujar Ferdinand. Tulisan Asia Sentinel menyeret nama SBY dan Partai Demokrat dalam skandal Bank Century tanpa konfirmasi, jelas keterlaluan. Mungkin Sentinel mau seperti Wall Street Journal (WSJ) membongkar kasus 1MDB di Malaysia hingga Najib Razak diseret ke pengadilan. Berbeda, karena WSJ dengan fakta akurat. Selanjutnya.....

RISMA, atau nama lengkapnya Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, tanpa voting terpilih menjadi presiden Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia-Pasifik (Unite Cities Local Government Asia-Pacific/UCLG-ASPAC) periode 2018—2020, dalam kongres organisasi tersebut di Surabaya, Jumat (14/9). Saat ini Risma menjalani periode kedua masa jabatan Wali Kota Surabaya sejak 17 Februari 2016. Wanita kelahiran Kediri, 20 Nevember 1961, itu sudah menjadi wali kota Surabaya sejak 2010. "Aku enggak tahu proses ini. Aku enggak minta dan juga enggak kampanye. Mungkin mereka percaya, ya sudah saya juga ingin membantu merekalah," ujar Risma, kepada wartawan seusai terpilih. "Saya ingin di sisa terakhir menjabat wali kota, bisa berbagi untuk daerah lain (Asia-Pasifik). Terutama kota-kota lain yang memang membutuhkan bantuan," tambah Risma. Menurut Sekjen UCLG-ASPAC, Bernadia Irawati Tjandradewi, para delegasi pemerintah kota se-Asia-Pasifik hanya mengusulkan satu nama nominasi, yakni Risma. "Jadi mudah pemilihannya karena enggak ada voting," ujar Bernadia. Alasan para delegasi memilih Risma, lanjut Bernadia, karena sudah banyak yang mengetahui kinerja Risma selama memimpin Surabaya delapan tahun terakhir. "Karena memang kinerja Bu Risma sudah terkenal. Orang banyak tahu perbaikan di Surabaya. Inilah kenapa para delegasi menominasikan Bu Risma," ujar Bernadia. (Kompas.com, 14/9) Untuk masa jabatan wali kota Surabaya periode kedua ini, pasangan Risma-Wisnu Sakti Buana mendapat dukungan dengan kemenangan mutlak 86,34% suara dari keseluruhan pemilih. Sebelum 2010, menjadi wali kota, Risma menjabat kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya serta kepala Perencanaan Kota (Bappeko) hingga menang pemilihan wali kota. Risma meniti karier sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak 1990-an. Risma lulus dari jurusan Arsitektur ITS Surabaya pada 1982, kemudian sambil bekerja menyelesaikan S-2 Manajemen Pembangunan Kota di ITS (2002). Pada 4 Maret 2015, menerima gelar kehormatan doktor honoris causa dari ITS dalam bidang Manajemen Pembangunan Kota di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Risma terkenal dengan gayanya yang keras memimpin pemerintahan Kota Surabaya. Ia marah besar ketika ada sebuah perusahaan promosi, massanya menginjak-injak taman. Dengan gaya begitu, kota yang ia tata sejak jadi kepala DKP, menjadi lebih asri, lebih hijau, dan lebih segar. Selanjutnya.....

SEBETULNYA aneh kalau Rizal Ramli menyatakan terlalu ambisius target pemerintahan Jokowi-JK membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw) dalam lima tahun, apalagi sampai menantang Wakil Presiden M Jusuf Kalla untuk debat publik mengenai hal itu. Juga protesnya kepada Garuda membeli Airbus A-350. Sebab, seusai dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman—yang juga membawahkan sumber daya alam dan pariwisata—kepada wartawan Rizal Ramli justru mewacanakan untuk membuat lompatan dalam masa krisis. Target membangun pembangkit 35 ribu mw dan memiliki Airbus A-350 itu jelas sejenis lompatan seperti yang dia wacanakan itu. Karena itu, bisa jadi pembangunan pembangkit 35 ribu mw dianggapnya terlalu ambisius karena tanggung jawab untuk mewujudkan itu berada di pundaknya. Untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu mw dalam lima tahun memang amat berat. Bandingkan kalau PLTA Asahan yang besar saja cuma menghasilkan 500 mw, berarti untuk membangun 35 ribu mw sama dengan menyelesaikan 70 proyek seukuran PLTA Asahan dalam 5 tahun! Target 35 ribu mw itu bisa dianggap ambisius juga karena selama 70 tahun kita merdeka, baru mampu membangun 45 ribu mw sehingga masalah kurangnya daya listrik ini menjadi kendala dalam proses industrialisasi. Ini pula yang menjadi penyebab kenapa sampai “hari gini” kita masih jadi pengekspor komoditas—bahan mentah—tanpa nilai tambah pemprosesan. Padahal, negara tetangga terdekat saja sudah mengekspor hasil industri hilir produk-produk olahan komoditas hasil sumber daya alamnya. Untuk itu, Indonesia memang harus membuat lompatan lewat melipatgandakan pembangkit listriknya. Dengan target itu, lima tahun ke depan kita akan punya 80 ribu mw. Pasti jauh lebih baik dari sekarang. Tapi dibanding dengan negara lain yang sudah agak maju industrinya, seperti Tiongkok yang pada 2013 punya lebih 1 juta mw, tepatnya 1.073 gigawatt (gw), capaian mimpi kita itu pun masih terlalu kecil. Artinya, kita bahkan butuh impian yang jauh lebih besar lagi untuk memajukan kesejahteraan umum bagi negeri berpenduduk terbanyak ke empat di dunia ini. Untuk itu, menempatkan Rizal Ramli yang pandangannya futuristik di cakrawala baru kemaritiman dan sumber daya alam itu diharapkan tepat. Betapa, andai impian Jokowi-JK bisa terwujud dalam lima tahun ini, semisal di Lampung jalan tolnya sudah tembus Bakauheni-Mesuji melintasi kawasan Bandar Lampung dan Bandarjaya, gambaran kemajuan Indonesia sudah tampak agak nyata. *** Selanjutnya.....

DEFISIT neraca perdagangan RI Agustus 2018 mengecil dibanding dengan Juli. Namun, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang memicu krisis global kian seru. AS Selasa (18/9) memberlakukan tarif lanjutan untuk lebih dari 5.000 item produk asal RRT senilai 200 miliar dolar AS (Rp2.979 triliun). Kepala BPS Suhariyanto menyatakan defisit neraca perdagangan Agustus 2018 sebesar 1,02 miliar dolar AS, mengecil dan turun tajam dari Juli sebesar 2,03 miliar dolar AS. Defisit pada Agustus ini hanya terjadi di sektor migas, sebesar 1,6 miliar dolar AS. Sedangkan sektor nonmigas surplus sebesar 639 juta dolar AS. "Dengan catatan, defisit di sektor migas paling besar disumbang impor hasil minyak," jelasnya. (Kompas.com, 17/9) Secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2018 defisit neraca perdagangan RI berjumlah 4,09 miliar dolar AS. Untuk migas defisit sebesar 8,35 miliar dolar AS. Sedang untuk nonmigas mengalami surplus sebesar 4,6 miliar dolar AS. "Tetapi surplus di nonmigas tidak mampu mengompensasi di migas sehingga dari Januari hingga Agustus masih defisit 4,09 miliar dolar AS. Defisit terbesar disumbang hasil migas sebesar 10,5 miliar dolar AS," jelasnya. Namun, Suhariyanto berharap dengan berbagai kebijakan pemerintah, seperti memakai biodiesel (B20) di SPBU sejak 1 September, mengganti dengan produk dalam negeri barang-barang impor yang sudah ada substitusinya, defisit pada periode berikutnya akan bisa diatasi. Pentingnya mengatasi defisit neraca karena imbas perang dagang AS-RRT eskalasinya terus meningkat. Tarif baru bea masuk lebih 5.000 jenis barang RRT ke AS berlaku efektif 24 September dengan besaran 10% sampai akhir tahun, awal tahun meningkat jadi 25%. Presiden Trump mengatakan rangkaian tarif terbaru ini respons terhadap Tiongkok yang melakukan "praktik perdagangan tak adil, termasuk subsidi dan regulasi yang mensyaratkan perusahaan asing di sejumlah sektor bekerja sama dengan mitra lokal." (Beritasatu.com, 18/9) Sebaliknya, Pemerintah RRT tegar menghadapi serangan tarif AS itu, justru memperingatkan tindakan balasan bukan saja memasang tarif sama atas lebih banyak barang AS ke Tiongkok. Tetapi juga, serangan balasan dengan jurus "kungfu mata uang". Dengan cadangan devisa lebih 3 triliun dolar AS, RRT membiarkan yuan terus melemah terhadap dolar AS. Barang produk AS pun jadi jauh lebih mahal lagi dengan yuan, sedang barang Tiongkok akan selalu terasa lebih murah dengan dolar AS. Selanjutnya.....

SUDAH semestinya Partai Demokrat menggugat Asia Sentinel karena memfitnah dengan menyebut Bank Century sebagai “Bank SBY” karena lembaga keuangan hasil merger tiga bank itu Asia Sentinel sebut menyimpan dana gelap terkait Partai Demokrat pimpinan SBY yang juga Presiden RI kala itu. Mengutip laporan investigatif, Asia Sentinel menyebut rekayasa itu sudah dimulai sejak awal pemerintahan SBY pada 2004 dengan pembentukan Bank Century sebagai hasil merger Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC. Selanjutnya Bank Century menjadi gudang penyimpanan jutaan dolar uang yang dikendalikan SBY dan Partai Demorat. Padahal, SBY yang meraih kursi kekuasaan pada era reformasi dikenal sebagai figur kapabel dan jujur. Namun, sebagaimana ditulis Asia Sentinel, sebuah kelompok gabungan 30 pejabat teras di Pemerintah Indonesia telah bekerja selama 15 tahun untuk mencuri, melakukan pencucian uang, dan menyembunyikannya hingga mencapai lebih dari 6 miliar dolar AS. Celakanya, fitnah itu menyebutkan kejahatan komplotan pejabat teras pemerintah tersebut atas dasar perintah Presiden SBY dan Boediono. Pada 2008 saat krisis finansial melanda berbagai negara, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang kala itu beranggotakan Boediono selaku gubernur BI, menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Selanjutnya ada suntikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) BI sebesar Rp689 miliar untuk Bank Century. Tapi angkanya membengkak hingga mencapai Rp6,7 triliun. Kucuran dana selanjutnya melalui skema penyertaan modal sementara (PMS) dari LPS. Berdasar pada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertanggal 23 Desember 2011, ada dana 290 juta dolar AS yang dicuri dan Bank Century dan dicuci di berbagai bank dalam dan luar negeri. Asia Sentinel menuding Bank Century dan Robert Tantular dipilih untuk menyimpan dana kampanye ilegal. Robert Tantular lantas mencuri 500 juta dolar AS dari bank sendiri. Weston Capital International dalam gugatan itu menyebut kesepakatan pembelian Bank Mutiara sarat konspirasi, ilegal, dan tidak transparan guna menjarah aset LPS sejumlah 1,05 miliar dolar AS selama 10 tahun. "Dalam rangka memperkaya para kleptokrat dengan mengakali Indonesia serta kreditur prioritas, yakni para penggugat," kutip Asia Sentinel dari gugatan itu. Gugatan Partai Demokrat penting untuk membersihkan nama SBY dan partainya. Namun 30 pejabat teras yang diduga merampok uang negara itu tidak boleh lolos dari hukum. *** (Habis) Selanjutnya.....

PARTAI Demokrat akan menggugat situs berita berbasis di Hong Kong Asia Sentinel atas laporannya yang memfitnah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat dalam suatu "konspirasi kejahatan besar" (vast criminal conspiracy) untuk menggaet 12 miliar dolar AS dari pembayar pajak Indonesia, dan mencucinya di perbankan internasional. Sekjen partai itu, Hinca Panjaitan, Jumat (14/9), mengatakan partainya juga akan menuntut editor dan penulis fitnah tersebut, John Bethelsen. (The Jakarta Post, 15/9) Di sisi lain, Sabtu (15/9) pagi, tulisan tersebut telah dihapus dari laman Asia Sentinel. Namun, Bethelsen mengatakan lewat e-mail ke The Jakarta Post, mereka yakin bisa mempertahankan apa yang mereka tulis. Mereka terkadang menghapus artikel karena mereka mempersiapkan follow up-nya setelah dua hari. Kami menyiapkan laporan kami, kata Bethelsen. Dalam artikel Indonesia's SBY Govenrment, Vast Criminal Conspiracy, Bethelsen mengutip berkas laporan hasil investigasi setebal 488 halaman gugatan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius, pekan lalu. Artikel itu mengungkap patgulipat di balik kasus Bank Century, ada 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencucian uang di bank-bank mancanegara. Terkait laporan terakhir Asia Sentinel itu, juru bicara KPK Febri Diyansyah menyatakan lembaga antikorupsi tersebut masih melanjutkan proses kasus Bank Century selain pelaku yang telah divonis pengadilan. PN Jakarta Selatan juga sebelumnya lewat putusan praperadilan memerintahkan untuk melanjutkan penyidikan kasus Bank Century. (MetroTV, 14/9) Weston bersama anak perusahaannya melancarkan kampanye hukum selama lima tahun di berbagai pengadilan berbagai negara untuk mengembalikan uangnya yang “hilang” dalam skandal Bank Century selama 2008—2015 sebesar 620 juta dolar. Selaku kreditur prioritas yang merasa dicurangi dalam penjualan Bank Mutiara yang tidak transparan, Weston mengajukan gugatan 1,24 miliar dolar AS atau Rp18,2 triliun. (jpnn, 12/9) Laporan hasil investigasi dalam berkas gugatan, Weston merujuk pada analisis forensik atas berbagai bukti yang dikompilasi oleh satuan tugas khusus investigator dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, serta negara-negara lainnya. Laporan itu dilengkapi 80 halaman afidavit atau keterangan di bawah sumpah yang menyeret keterlibatan lembaga keuangan internasional, termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (UOB) Singapura, dan lainnya. Selanjutnya.....

ASUMSI Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa politik itu bersih yang mereka tuangkan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018; melarang mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk menjadi calon anggota legislatif, menjadi mimpi buruk. Mahkamah Agung RI Kamis (13/9/2018) telah membatalkan pasal PKPU larangan tersebut. Jadi, politik itu tidak semestinya bersih. Malah secara legal formal para pembuat, pengguna, dan pengawas UU mempertahankan itu berdasar alasan untuk menjadi calon anggota legislatif itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Awam lantas berpikir, seperti halnya KPU, apakah bersihnya lembaga politik sebagai wajah kepemimpinan bangsa dari koruptor, bandar narkoba, dan penjahat seksual pada anak lebih penting dari hak konstitusional warga negara? Lalu apakah hak konstitusional warga negara dalam politik itu tak terbatas? Bahwa hak konstitusional setiap warga negara dalam politik lebih tinggi dari pentingnya lembaga politik bersih dari pencemaran oleh imoralitas anak bangsa, kita angkat tangan. Hak konstitusional itu lebih luhur. Namun, bahwa hak politik warga negara dalam politik tidak tak terbatas, artinya bisa dibatasi, ada contohnya dalam praktik politik pemilihan umum: yakni, setiap warga negara berhak mencalonkan diri dalam pemilihan presiden (pilpres), tapi harus mendapat dukungan partai politik setara 20% perolehan kursi di DPR. Nah terbukti, hak konstitusional setiap warga negara itu bisa dibatasi. Kalau hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden saja bisa dibatasi, apalagi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tentu, semestinya juga bisa dibatasi. Permasalahannya mungkin terletak pada legal formalnya. Kalau bangsa ini menginginkan kepemimpinan nasional dalam segala dimensi bersih dari cemaran imoralitas koruptor, bandar narkoba, dan penjahat seksual pada anak, UU Pemilu yang ada sekarang harus direvisi untuk pemilu mendatang. Artinya, bangsa ini tak boleh tenggelam dalam comberan imoralitas selamanya. Untuk itu, para penggiat politik bersih harus membuat gerakan untuk mendorong perbaikan UU Pemilu pada saatnya nanti. Pendamba politik bersih diyakini bukan hanya dari kalangan masyarakat sipil, melainkan juga ada di partai politik dan anggota parlemen periode berikutnya. Kesatuan gerak di dalam dan luar parlemen akan bisa membersihkan lembaga politik masa depan dari pencemaran tersebut. Selanjutnya.....

DINAS Kesehatan Riau menemukan lebih dari 100 keluarga di daerahnya memiliki anak cacat akibat sindrom rubella (congential rubella syndrome/CRS). Oleh karena itu, pihak dinas tersebut berupaya keras mendorong warga menyukseskan program nasional imunisasi campak dan rubella (measles rubella/MR). "Diperkirakan lebih dari 100 orang ibu di Provinsi Riau memiliki anak dengan CRS," ujar Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Nazir, Rabu. (Antara, 12/9/2018) Sindrom rubella kongenital menurut siaran di laman resmi Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah kumpulan gejala penyakit yang terdiri dari katarak (kekeruhan lensa mata), penyakit jantung bawaan), gangguan pendengaran, keterlambatan perkembangan termasuk keterlambatan bicara, dan disabilitas intelektual. Sindrom rubella kongenital disebabkan infeksi virus rubella pada janin selama masa kehamilan karena ibu tidak mempunyai kekebalan terhadap virus rubella. Virus rubella menyebar melalui udara, menginfeksi lewat pernapasan. Mimi mengharapkan dukungan semua pihak untuk menyukseskan imunisasi MR di Riau. Pelaksanaan program nasional tersebut sempat terkendala di daerah itu, menyusul kontroversi kehalalan produk vaksinnya. Hingga September imunisasi MR baru mencakup 18,47% dari target 1,955 juta anak usia 9 bulan hingga 15 tahun di Riau. Capaian tersebut jauh di bawah target. "Bahkan, Riau berada di urutan kedua paling bawah dari capaian provinsi se-Indonesia," ujar Mimi Nazir. Riau menjadi contoh buruk sebaran infeksi virus rubella yang mengakibatkan ratusan anak hidup dengan cacat seumur hidup. Walau begitu, kontroversi kehalalan vaksin tersebut masih menjadi kendala di provinsi itu. Untuk mengatasi kontroversi itu, tidak kepalang Ketua DPR Bambang Soesatyo melalui rilis tertulisnya Kamis (WAG Prioritas, 13/9) meminta Kemenkes dan Pemprov Riau untuk menyosialisasikan Fatwa Majelia Ulama Indonesia (MUI) tentang imunisasi MR yang memperbolehkan pemberian imunisasi MR dalam keadaan tertentu. Lebih-lebih tentunya ketika virus tersebut telah menginfeksi banyak korban hingga cacat ganda seumur hidup seperti di Riau. Bersyukur, Lampung lebih baik capaiannya dalam program nasional imunisasi MR. Hingga pekan lalu telah terimunisasi 61,93% dari sebanyak 2.237.041 anak usia imunisasi MR di Provinsi Lampung. Namun sisanya yang 38,07% dari jumlah itu atau 850.070 anak lagi harus segera dituntaskan karena angka itu masih cukup besar bagi ancaman virus rubella. Selanjutnya.....

SAHABAT keluarga Kemendikbud menyebutkan setidaknya ada lima karakter yang perlu ditanamkan pada anak di lingkungan sekolah, yaitu karakter religius, cinta kebersihan dan lingkungan, sikap jujur, sikap peduli, dan rasa cinta Tanah Air. Anak yang memiliki karakter tersebut dengan baik saat dewasa akan mampu membuat keputusan dengan baik dan tepat, serta siap mempertanggungjawabkan setiap keputusannya. Dengan itu, karakter menjadi ciri khas individu yang ditunjukkan melalui cara bersikap, berperilaku, dan bertindak untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. (Kompas.com, 7/9/2018) Karakter Religius: ditanamkan sebagai langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku beragama. Masa kanak-kanak adalah masa terbaik menanamkan nilai-nilai religius. Kesadaran beragama anak masih pada tahap meniru. Pengondisian lingkungan sekolah mendukung proses penanaman nilai religius. Peran guru menjadi teladan dalam melakukan kegiatan bersama para murid. Cinta Kebersihan dan Lingkungan: Ditunjukkan untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan. Kebersihan diri sendiri membentuk pribadi sehat dengan jiwa kuat sehingga anak bisa mengikuti proses belajar-mengajar dengan baik. Cinta kebersihan lingkungan ditanamkan dengan menjaga kebersihan sekolah, mulai dari jalan, halaman, hingga kelas terbebas dari debu dan sampah. Jadwal piket kebersihan kelas dan kerja bersama seminggu sekali, menjadikan cinta kebersihan suatu kebiasaan. Sikap Jujur: Jadi modal dasar dalam interaksi sosial dengan komunikasi efektif dan hubungan yang sehat. Dengan pribadi jujur anak peka terhadap lingkungan luar dan mampu membina hubungan dan komunikasi yang harmonis dengan menciptakan rasa saling percaya. Masa sekolah saat ideal menanamkan nilai kejujuran pada murid. Sikap Peduli: Sikap yang diekspresikan dengan tindakan selalu ingin membantu orang lain yang membutuhkan. Ungkapan apa yang bisa saya bantu yang dibiasakan menumbuhkan sikap peduli. Saling peduli digalang sesama murid, terutama ketika ada yang sakit. Cinta Tanah Air: Adalah cara berpikir dan bertindak yang menempatkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi juga golongan atau kelompok. Rela berkorban untuk keutuhan dan kemajuan bangsa dan negara, juga ditanamkan lewat upacara bendera di sekolah. Dengan penanaman lima karakter tersebut, sekolah akan membentuk intelektual cerdas yang berkarakter. *** Selanjutnya.....

ANALISIS hasil riset terbaru Nomura Holdings Inc yang berbasis di Hong Kong menyebutkan Indonesia masuk delapan negara emerging market (EM) yang memiliki risiko paling kecil terpapar krisis moneter. Delapan negara dimaksud adalah Brasil, Bulgaria, Filipina, Indonesia, Kazakhstan, Peru, Rusia, dan Thailand. Dalam analisis Nomura yang didasarkan pada model Damocles, delapan negara tersebut memperoleh skor nol terkait risiko krisis moneter. Artinya, negara-negara itu memiliki risiko yang sangat kecil untuk mengalami krisis. Analisis model Damocles tersebut memeriksa sejumlah faktor, termasuk cadangan devisa, tingkat utang, suku bunga, dan impor. Kepala Riset Ekonomi Emerging Market Nomura di Singapura, Robert Subbaraman, dilansir The Star seperti dikutip Kompas.com (10/9/2018) menyatakan, "Ini adalah hasil yang penting. Saat investor berfokus pada risiko EM, penting untuk tidak melihat EM sebagai kesatuan kelompok yang homogen; Damocles menggarisbawahi satu daftar panjang negara-negara dengan risiko krisis yang amat rendah." Model Damocles dibangun untuk mengidentifikasi krisis mata uang dan memberi peringatan dini negara berkembang. Model ini telah memprediksikan dua per tiga dari krisis mata uang di 54 negara berkembang sejak 1996 sekitar 12 bulan sebelum krisis terjadi. Pada analisis terbaru Nomura kali ini disebutkan, tujuh negara berkembang berisiko mengalami krisis nilai tukar. Tujuh negara tersebut adalah Sri Lanka, Afrika Selatan, Argentina, Pakistan, Mesir, Turki, dan Ukraina. Lima negara di antaranya telah jatuh dalam krisis mata uang dan menjadi pasien program penyelamatan Dana Moneter Internasional (IMF). Dua negara sisanya, Afrika Selatan dan Pakistan, kini dalam pusat perhatian. Meski secara gradual rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar AS, di antara negara berisiko paling kecil terpapar krisis mata uang itu, Indonesia dipandang cukup resilient menghadapi kondisi tersebut. Itu selain karena pemerintah telah mengambil langkah mengatasi defisit transaksi berjalan, cadangan devisa cukup besar (117 miliar dolar AS), rendahnya rasio utang terhadap PDB (di bawah 30% dari batas UU 60%), pertumbuhan ekonomi 5,27% kuartal II 2018, Agustus mengalami deflasi dengan inflasi 3,20% (yoy). Dibanding dengan Brasil, misalnya, yang nilai tukar real terhadap dolar AS telah terpuruk selama 2,5 tahun, pemulihan ekonominya underperform dengan pertumbuhan 1,1%. Atau Filipina, dengan inflasi yang tinggi. Selanjutnya.....

ANALISIS hasil riset terbaru Nomura Holdings Inc yang berbasis di Hong Kong menyebutkan Indonesia masuk delapan negara emerging market (EM) yang memiliki risiko paling kecil terpapar krisis moneter. Delapan negara dimaksud adalah Brasil, Bulgaria, Filipina, Indonesia, Kazakhstan, Peru, Rusia, dan Thailand. Dalam analisis Nomura yang didasarkan pada model Damocles, delapan negara tersebut memperoleh skor nol terkait risiko krisis moneter. Artinya, negara-negara itu memiliki risiko yang sangat kecil untuk mengalami krisis. Analisis model Damocles tersebut memeriksa sejumlah faktor, termasuk cadangan devisa, tingkat utang, suku bunga, dan impor. Kepala Riset Ekonomi Emerging Market Nomura di Singapura, Robert Subbaraman, dilansir The Star seperti dikutip Kompas.com (10/9/2018) menyatakan, "Ini adalah hasil yang penting. Saat investor berfokus pada risiko EM, penting untuk tidak melihat EM sebagai kesatuan kelompok yang homogen; Damocles menggarisbawahi satu daftar panjang negara-negara dengan risiko krisis yang amat rendah." Model Damocles dibangun untuk mengidentifikasi krisis mata uang dan memberi peringatan dini negara berkembang. Model ini telah memprediksikan dua per tiga dari krisis mata uang di 54 negara berkembang sejak 1996 sekitar 12 bulan sebelum krisis terjadi. Pada analisis terbaru Nomura kali ini disebutkan, tujuh negara berkembang berisiko mengalami krisis nilai tukar. Tujuh negara tersebut adalah Sri Lanka, Afrika Selatan, Argentina, Pakistan, Mesir, Turki, dan Ukraina. Lima negara di antaranya telah jatuh dalam krisis mata uang dan menjadi pasien program penyelamatan Dana Moneter Internasional (IMF). Dua negara sisanya, Afrika Selatan dan Pakistan, kini dalam pusat perhatian. Meski secara gradual rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar AS, di antara negara berisiko paling kecil terpapar krisis mata uang itu, Indonesia dipandang cukup resilient menghadapi kondisi tersebut. Itu selain karena pemerintah telah mengambil langkah mengatasi defisit transaksi berjalan, cadangan devisa cukup besar (117 miliar dolar AS), rendahnya rasio utang terhadap PDB (di bawah 30% dari batas UU 60%), pertumbuhan ekonomi 5,27% kuartal II 2018, Agustus mengalami deflasi dengan inflasi 3,20% (yoy). Dibanding dengan Brasil, misalnya, yang nilai tukar real terhadap dolar AS telah terpuruk selama 2,5 tahun, pemulihan ekonominya underperform dengan pertumbuhan 1,1%. Atau Filipina, dengan inflasi yang tinggi. Selanjutnya.....

DI tahun politik, kesejahteraan warga desa juga dipersoalkan. Dengan mengutip data inflasi bulan Juli 2018, inflasi di perdesaan 0,82% lebih tinggi dari inflasi nasional bulan itu 0,28%, ada yang menyebut kesejahteraan warga desa menurun. (Kompas,10/9/2018) Data inflasi yang dikutip dari BPS itu betul, tapi data inflasi satu bulan dijadikan dasar menarik kesimpulan bahwa kesejahteraan warga desa menurun secara permanen, perlu disimak ulang. Sebab, angka inflasi lazim naik turun, bukan turun lantas tidak naik lagi. Bahkan, pada Agustus 2018 terjadi deflasi. Juga, ada alasan inflasi desa Juli 2018 yang relatif besar itu bisa disebut anomali. Hal itu pertama, jika dilihat dari konsensus nasional kesejahteraan dan daya beli (kemampuan ekonomi) warga desa diukur dengan nilai tukar petani (NTP). Garis dasar kesejahteraan dan daya beli warga desa pada NTP angka 100. Kalau di bawah 100 berarti kesejahteraan dan daya beli warga desa menurun, sedang kalau di atas 100 berada di kondisi standar. Untuk itu, NTP bulan Juli 2018 itu pada 101,66. Memang turun 0,37% dari NTP Juni 102,04. Tapi angka NTP Juli itu masih di atas 100, berarti daya belinya masih standar. Apalagi NTP tersebut naik lagi sebesar 0,89% pada Agustus 2018 menjadi 102,56. Sehingga, tidak pada tempatnya penurunan daya beli dan kesejahteraan warga desa digambarkan bersifat permanen hanya lewat data inflasi satu bulan. Hal kedua yang membuat inflasi Juli itu bisa disebut anomali karena bulan Juli itu masa euforia rakyat desa usai pilkada serentak yang berlangsung 27 Juni 2018 di 171 daerah, termasuk 17 provinsi. Euforia, karena pada 25—27 Juni warga desa yang terpencar di seantero negeri menerima siraman dana politik dari semua calon kepala daerah. Dari sejumlah kepala daerah petahana yang terjaring OTT KPK karena cawe-cawe cari dana besar untuk memenangi pilkada, menunjukkan siraman dana politik pilkada serentak itu cukup untuk membuat euforia rakyat desa. Euforia merayakan kemenangan calon yang mereka dukung, dengan daya beli warga desa yang seketika meningkat tajam. Euforia dadakan ini membuat harga barang-barang naik (inflasi) secara seketika karena pasokan jadi terbatas akibat tanpa persiapan sebelumnya. Dengan bandingan NTP dan pilkada serentak yang bukan rahasia umum mayoritas calon mengandalkan kekuatan uang untuk menang itu, gambaran kesejahteraan warga desa menurun secara permanen hanya berdasar pada data inflasi Juli 2018, bisa keliru. Selanjutnya.....

NERACA Perdagangan Tiongkok Agustus 2018 justru melebar dan mencatat rekor surplus 31 miliar dolar dari Amerika Serikat (AS), meski AS telah menaikkan tarif atas impor produk Tiongkok ke negerinya. The Telegraph, Minggu (9/9/2018), menyebut hal ini berpotensi makin memanaskan lagi perang dagang antara kedua negara. Ekspor Tiongkok ke AS Agustus naik 13,3% dari Juli menjadi 44,4 miliar dolar AS. Sedang impor Tiongkok dari AS Agustus turun 11,8% dari Juli menjadi 13,3 miliar dolar AS. Kedua pihak telah memberlakukan tarif 25% pada 50 miliar dolar AS barang masing-masing. Beijing melaporkan rekor surplus perdagangan dari AS sebesar 275,8 miliar dolar AS pada 2017. Sedang pada Juni 2018 Tiongkok surplus dari AS 29 miliar dolar AS, dan Juli 28 miliar dolar AS. (Kompas.com, 9/9/2018) Pemerintahan Trump sedang memproses keputusan apakah akan memperpanjang hukuman ke daftar impor dari Tiongkok senilai 200 miliar dolar AS. Ini membuat Beijing menegaskan akan membalas. Tanpa adanya arah penyelesaian yang terlihat, laman The Telegraph melansir bahwa konflik antara dua raksasa ekonomi dunia ini telah menimbulkan kekhawatiran terhadap perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain. Kementerian Perdagangan Tiongkok Kamis (6/9/2018) mengatakan Tiongkok bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi "mantap dan sehat" meski ada tekanan perdagangan. Pada kuartal II 2018, ekonomi Tiongkok tumbuh 6,7%. Trump bereaksi Jumat (7/9/2018) menyatakan siap untuk meningkatkan tekanan dengan menaikkan tarif pada daftar impor lainnya dari Tiongkok senilai 267 miliar dolar AS. Itu berarti nyaris semua barang dari Tiongkok yang dijual ke Amerika Serikat. Kekhawatiran dampak global perang dagang AS-Tiongkok seperti disitir The Telegraph itu, diperjelas lembaga pemeringkat global Fitch Ratings, akan memengaruhi perdagangan global secara keseluruhan, termasuk Indonesia. "Intensifikasi ketegangan perang dagang global cenderung akan memengaruhi Indonesia, utamanya melalui sentimen kepada negara berkembang dan harga komoditas yang lebih rendah," tulis pernyataan Fitch. (Kompas.com, 3/9/2018). Dampak krisis perang dagang yang memukul ekonomi rakyat antara lain terjadinya anomali perdagangan. Justru saat kurs dolar meroket seharusnya harga komoditas ekspor terbawa naik, tapi nyatanya harga komoditas seperti diungkap Fitch Ratings, malah turun. Petani kopi di Lampung yang paling terpukul dan menderita akibat anomali tersebut. Selanjutnya.....

AKHIR pekan lalu, PWI Tulangbawang Barat (TBB) dan Portal Desa Lampung Post bercengkerama dengan kepala tiyuh (desa) se-Kabupaten TBB di Horison Hotel, Bandar Lampung. Saat bersama utusan Polda dan Kejati Lampung di sesi pendampingan Dana Desa saya terkejut karena di akhir sesi itu terkesan desa telah mendahului di masa depan dengan sistem komunikasi online. Kesan itu timbul seusai pemateri menyampaikan pokok-pokok masalah, di sesi dialog tidak seorang pun peserta yang angkat tangan. Setelah didesak moderator, akhirnya salah seorang bertanya, intinya seberapa jauh media bisa menyampaikan pada mereka informasi anggaran dan hal-hal baru lainnya dari pemerintah daerah. Hal itu terjadi karena sebenarnya apa yang disampaikan pemateri telah mereka ketahui selain melalui proses pengalaman dalam pekerjaan mereka, juga melalui media online. Bahkan melalui media online, aparat desa telah mendahului di masa depan dalam mencari segala informasi terkait bidang tugasnya. Oleh karena itu, ketika muncul satu pertanyaan justru bersifat “menantang”, seberapa jauh media (media arus utama maupun online) mampu memenuhi kebutuhan informasi terkait pemerintahan daerah. Dalam kenyataannya, informasi dari pemerintahan daerah, apalagi terkait anggaran, kalangan media sendiri sering amat terbatas mendapatkannya. Padahal, di sisi lain, para kepala tiyuh sendiri sudah terbiasa berselancar di dunia maya mencari sendiri kebutuhan informasinya. Juga dalam berkomunikasi online di kalangan mereka, masyarakat desa dan sekitarnya, baik lewat pertemanan (Facebook), grup (WA), maupun saling mengikuti (Twitter/Instagram). Dengan jaringan broadband tersedia untuk internet dan ponsel android yang sudah menjadi mainan sehari-hari warga desa, kini warga desa tidak lagi tertinggal dalam segala dimensi perkembangan zaman. Segala hal yang bisa dinikmati orang kota lewat internet, lewat ponsel, termasuk hiburan di Youtube, pada saat yang sama juga telah dinikmati warga desa. Desa, kini telah berada di masa depan. Siapa pun yang masih berasumsi desa kawasan inferior, mereka sudah ketinggalan zaman sejak cara berpikirnya. Itulah mungkin salah satu jawaban, kenapa lagu dangdut Siti Badriyah Syantik bisa tembus 300 juta klik hingga masuk World Record dan Billboard yang lazimnya hanya dikuasai penyanyi Barat. Di zaman now, orang kota jika mau ke desa harus mematut-matut diri karena alam pikir warga desa telah mendahului hidup di masa depan. Selanjutnya.....

MATA uang negara-negara emerging market terpukul perang dagang global, kenaikan suku bunga, dan apresiasi dolar AS. Venezuela, Turki, Argentina, Iran, dan Rusia nilai tukar mata uangnya terhadap dolar AS sejak awal tahun hingga akhir pekan lalu telah terpangkas lebih 40% (ytd). India dan Afrika Selatan periode sama terpangkas lebih 10%. Karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara emerging market, meski dalam periode sama kurs rupiah baru terpangkas 7,7% (ytd) terhadap dolar AS, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah melakukan variasi langkah untuk mengamankan nilai tukar rupiah. Masalahnya, karena sekalipun depresiasi rupiah terendah di antara negara emerging market, karena menyentuh angka psikologis Rp15.000/dolar AS, mengganggu perasaan. Angka itu mengandung trauma historis seperti krisis moneter 1998. Padahal, pada 1998 angka itu meroket dari awal kurs Rp2.400 per dolar AS pada September 2017. Sedangkan pada 2018, kursnya bergerak dari Rp13.345 per dolar AS pada September 2017. Untuk itu, BI telah melakukan berbagai langkah stabilisasi nilai tukar, salah satunya intervensi ganda di pasar valuta asing. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, hingga Selasa (5/9/2018), BI telah mengeluarkan Rp12,9 triliun baik di pasar valuta asing maupun membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. "Yang paling penting adalah menjaga tingkat depresiasi agar tidak overshoothing sehingga kalaupun terjadi depresiasi tidak mendadak, tapi secara gradual," ujar Perry. (Kompas.com, 5/9/2018). Di sisi lain, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan, antara lain sejak 1 September 2018 mengganti solar di SPBU dengan biodiesel (B20), sehingga mengurangi jumlah impor BBM. Juga untuk menekan impor, pemerintah telah menaikkan tarif pajak penghasilan impor atau PPH Pasal 22 terhadap 1.147 komoditas. Sebanyak 719 barang atau post tarif pajak impornya naik tiga kali lipat dari 2,5% menjadi 7,5%. Termasuk bahan bagungan (keramik), ban, peralatan elektronik, dan produk tekstil. Ada 218 komoditas naik empat kali lipat dari 2,5% menjadi 10%, semua masuk kategori barang konsumsi sebagian besar telah diproduksi dalam negeri seperti barang elektronik, keperluan sehari-hari, sabun, sampo, kosmetik, peralatan masak. Sedang 210 barang termasuk mobil CBU dan motor besar naik dari 7,5% jadi 10%. Namun, semua itu tentu tidak cukup tanpa dukungan segenap warga bangsa, seperti mengurangi penggunaan produk impor dan memanfaatkan produk dalam negeri. Selanjutnya.....

SAAT ini belum ada yang bisa memprediksi gempa, kapan dan lokasinya di mana. Untuk itu, para peneliti di Harvard University memulai studi untuk memprediksi gempa susulan lewat mengembangkan artificial intelligence (AI). Diharapkan mesin kecerdasan buatan itu bisa memprediksi lebih tepat lokasinya guna mengurangi dampak gempa susulan yang sering lebih merusak. Sekelompok ahli ilmuwan itu meneliti apa yang mereka sebut dengan program pembelajaran mendalam. Mereka pelajari puluhan ribu data terkait gempa bumi dan gempa susulan untuk melihat apakah mereka bisa memperbaiki prediksi yang ada sekarang. "Dengan menggunakan pendekatan yang ada saat ini, peramalan lokasi gempa susulan memiliki ketepatan sekitar tiga persen pada seluruh set data pengujian. Pendekatan jaringan kami memiliki presisi sekitar enam persen," kata Phoebe DeVries, pekerja di program pascadoktor Harvard dikutip Kompas-sains dari Deutsche Welle (31/8). "Pendekatan ini lebih akurat karena dikembangkan tanpa adanya keyakinan di mana gempa susulan akan terjadi," tambah DeVries. Para peneliti menggunakan jenis kecerdasan buatan yang dimodelkan pada cara kerja otak manusia dalam membuat koneksi. "Program ini memungkinkan para peneliti untuk memetakan kaitan antara karakteristik gempa bumi besar—bentuk patahan, seberapa banyak bagian yang tergelincir, bagaimana hal itu menimbulkan tekanan pada bumi—dan di mana gempa susulan terjadi," ujar Brendan Meade, guru besar ilmu bumi dan planet di Havard. Meski terlihat memiliki hasil positif, Gregory Beroza, guru besar geofisika di Universitas Stanford, memperingatkan, "Mungkin terlalu dini untuk menyimpulkan pemahaman fisik yang memicu gempa susulan". Dalam artikel yang diterbitkan di jurnal Nature, Beroza mengatakan jika penelitian tersebut hanya berfokus pada satu set perubahan yang disebabkan oleh gempa bumi yang memengaruhi terjadinya tempat gempa susulan. "Alasan lain untuk berhati-hati adalah bahwa analisis penulis bergantung pada faktor-faktor yang penuh ketidakpastian," tulis Beroza. Menaggapi kritik tersebut, DeVries mengakui memang masih ada faktor tambahan yang bisa memengaruhi lokasi terjadinya gempa susulan. "Masih banyak yang harus dikerjakan lebih lanjut," kata DeVries. "Kami sangat setuju pekerjaan ini hanyalah tahap awal yang memotivasi, bukan akhir," tambahnya. Beroza pun sependapat penelitian ini telah membentuk tempat berpijak untuk studi lanjutan. *** Selanjutnya.....

PELEMAHAN rupiah hingga Selasa (4/9/2018) sejumlah bank mematok kurs Rp15.000/dolar AS, membuat orang membandingkan kondisi ekonomi tahun 2018 dengan 1998. Menurut ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual dan ekonom Bank Permata Josua Pardede, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini sangat berbeda dengan 20 tahun lalu. "Pelemahan rupiah tahun ini dibanding dengan 1998 yang anjloknya 80% dari Rp2.500 secara tiba-tiba ya sangat jauh ya. Selain itu, waktu itu juga tidak ada kenaikan gaji sehingga daya beli masyarakatnya turun dan harga-harga melonjak tinggi," kata David. Meski ada pelemahan sepanjang lebih dari satu semester, tambah David, tahun ini juga diiringi dengan kenaikan gaji dan harga-harga yang cukup terjaga. Sementara Josua menyatakan kondisi fundamental perekonomian Indonesia saat ini sangat berbeda dengan fundamental perekonomian Indonesia 20 tahun lalu. Pada periode tersebut, krisis di Indonesia diawali oleh krisis mata uang Thailand bath, diperburuk dengan pengelolaan utang luar negeri swasta yang tidak berhati-hati lantaran sebagian utang tersebut tidak mendapat lindung nilai. "Krisis utang swasta tersebut yang kemudian mendorong tekanan pada rupiah di mana tingkat depresiasinya mencapai sekitar 600% dalam kurun waktu kurang dari setahun, dari Rp2.350 per dolar AS menjadi Rp16.000 per dolar AS. (Kompas.com, 5/9/2018) Menurut Josua, kondisi itu sangat berbeda dengan saat ini, pengelolaan utang luar negeri swasta sangat berhati-hati di mana BI sudah mewajibkan transaksi lindung nilai bagi korporasi dalam rangka mengelola risiko nilai tukar. Berdasar pada data yang dihimpun Kompas.com dari BI, BPS, dan CEIC, rupiah dari September 1997 di level Rp3.030/dolar AS terdepresiasi hingga 254% pada September 1998 menjadi Rp10.725/dolar AS. Sementara pada September 2017 rupiah pada level Rp13.345/dolar AS, melemah hanya 11% pada 3 September 2018 menjadi Rp14.815/dolar AS. Cadangan devisa pada 1998 tercatat 23,61 miliar dolar AS, sedangkan 2018 mencapai 118,3 miliar dolar AS. Lalu, 20 tahun lalu peringkat surat utang adalah junk, tidak layak investasi, peringkat pada 2018 BBB+ outlook stabil, atau investment grade (layak investasi). Pertumbuhan ekonomi 1998 minus 13,34%, sedang kuartal II 2018 tumbuh 5,27%. Lalu inflasi pada Agustus 1998 sebesar 78,2% yoy, sedang inflasi Agustus 2018 hanya 3,2% yoy. Kemiskinan 1998 pada 24,2% atau 49,5 juta orang miskin, sedang 2018 hanya 9,82% atau 25,9 juta orang. Selanjutnya.....

DI balik pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang Senin (3/9) menyentuh Rp14.800 per dolar AS, ternyata biaya hidup rakyat justru turun dengan terjadinya deflasi 0,05% pada Agustus 2018 (mtm) sesuai dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dirilis Bank Indonesia (BI), Senin (3/9/2018). Angka itu turun dari bulan Juli yang mengalami inflasi 0,28% (mtm). "Deflasi yang terjadi di tengah periode Iduladha tersebut juga berbeda bila dibanding dengan rata-rata historis periode Iduladha dalam empat tahun terakhir yang mencatat inflasi 0,19% (mtm)," tulis BI dalam pernyataan resmi, Senin. (Kompas.com, 3/9/2018) Deflasi pada Agustus ini terutama bersumber dari deflasi kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food dan harga yang diatur pemerintah atau administered prices, disertai melambatnya inflasi inti. Dengan perkembangan tersebut, inflasi secara kumulatif sampai dengan Agustus 2018 tercatat 2,13% (ytd) dan secara tahunan 3,2% (yoy), masih berada dalam kisaran sasaran inflasi. Kelompok volatile food mencatat deflasi seiring koreksi harga beberapa komoditas pangan. Kelompok volatile food mengalami deflasi 1,24% (mtm), lebih rendah dibanding dengan bulan lalu yang mencatat inflasi 0,9% (mtm). Kelompok administered prices kembali mengalami deflasi 0,06% (mtm) dari bulan sebelumnya deflasi 0,68% (mtm), terutama karena koreksi tarif angkutan udara. Dengan deflasi itu bisa disebutkan beban hidup rakyat menjadi sedikit lebih ringan dan juga bisa berarti bahwa gejolak pelemahan rupiah terhadap dolar AS belum berpengaruh langsung pada ekonomi rakyat. Terjadinya inflasi itu tentu tidak terlepas dari kerja keras BI dan pemerintah bersama tim pengendali inflasi di semua kabupaten/kota di Tanah Air. Juga cepat tanggapnya pihak-pihak terkait, seperti Bulog yang baru ada gejala harga beras sedikit bergerak di Jakarta awal bulan ini, Kabulog Budi Waseso langsung meluncurkan kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) alias Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP-CBP) di seluruh Indonesia. OP ini diiringi percepatan penyaluran beras rastra dan penjualan komoditas komersial Bulog. Kekuatan ekonomi Indonesia menghadapi krisis perang dagang global, deflasi sebagai salah satu cerminannya, dinilai positif oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang Minggu (2/9) meningkatkan peringkat Indonesia menjadi BBB/Outlook stabil. Banyak hal positif yang membuat optimisme untuk bangkit dari pelemahan rupiah. Selanjutnya.....

MESKI nilai tukar rupee sejak awal 2018 hingga akhir pekan lalu (31/8) terdepresiasi terhadap dolar AS 10,97%, ekonomi India kuartal II 2018 justru tumbuh 8,2%. Ini memberi harapan negara emerging market lain yang mata uangnya terdepresiasi lebih ringan seperti Indonesia (hanya di kisaran 7%) untuk bangkit dari tekanan perang dagang. Data yang dirilis Jumat (31/8/2018) itu dikutip Kompas.com dari CNNMoney (1/9/2018) menunjukkan peningkatan dari kuartal I yang tercatat 7,7%. Sedangkan Tiongkok sebagai ekonomi terbesar di Asia, pada kuartal II 2018 itu tumbuh sebesar 6,7%. Pemerintah India menyatakan kunci dari pesatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi mereka karena ekspansi yang terjadi pada sektor manufaktur dan konstruksi. "Pertumbuhan ekonomi India mengalahkan berbagai ekspektasi pada kuartal lalu dan sepertinya pertumbuhan ini akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan," ujar ekonom Capital Economica Shahlah Shah, dalam sebuah catatan tertulis. Namun di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, inflasi India juga meningkat pesat, membuat bank sentral setempat harus meningkatkan suku bunga dua kali dalam tiga bulan. Sedang rupee terdepresiasi terhadap dolar AS sehingga harga beberapa barang impor menjadi lebih mahal. Analis menyatakan pertumbuhan PDB tersebut merupakan puncak, sedang kini pertumbuhan ekonomi mulai mengalami pelemahan akibat perang dagang antara AS dan Tiongkok. Meningkatnya harga minyak juga bisa menjadi rem bagi India yang merupakan importir terbesar produk energi itu. Sengatan lonjakan harga BBM itu lebih dahulu dirasakan Indonesia pada kuartal II 2018, current account deficit (CAD) melebar hingga 3% akibat periode itu konsumsi BBM meningkat untuk mudik Lebaran dan liburan sekolah. Untuk mempersempit kembali CAD, menghentikan impor BBM bersubsidi (solar) dan menggantinya dengan biodiesel B-20, yang justru ramah lingkungan. Dihentikannya impor solar sebagai penyebab utama melebarnya CAD, ke depan tekanan isu CAD akan segera mereda hingga mengurangi laju pelemahan rupiah. Percepatan pariwisata sebagai sumber devisa juga akan membuat CAD lepas sebagai sumber isu dan sentimen negatif. Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara (Kompas, 1/9) mengatakan daya tahan ekonomi Indonesia masih kuat untuk menahan rupiah agar tidak jatuh lebih dalam. Inflasi tahunan hingga Juli masih 3,2%, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 5,2%, defisit APBN hingga akhir tahun di bawah 2,1%. Selanjutnya.....

WAKIL Presiden Jusuf Kalla pada penutupan pesta olahraga Asia menyatakan Asian Games 2018 sukses sarana, sukses penyelenggaraan, dan sukses prestasi. Sukses itu bukan hanya klaim Indonesia, melainkan juga diakui dunia yang dicerminkan pujian media, salah satunya South China Morning Post (2/9/2018) yang menyebut Asian Games 2018 terbaik dari yang pernah ada. Bagi Indonesia, pujian dari masyarakat dunia itu selain memberi keyakinan atas kemampuan bangsa melakukan pekerjaan besar berkelas Asia itu, sekaligus menjadi tantangan untuk mampu mempertahankan prestasi tersebut dan bahkan terus meningkatkannya ke depan. Sukses prestasi Indonesia yang terbaik sepanjang sejarah Asian Games itu, yang menempatkan kita di posisi empat besar olahraga Asia, tanpa retorika yang muluk pun telah membuktikan bahwa Indonesia kini salah satu Macan Asia. Untuk mempertahankan prestasi tersebut di Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok, harus diuji lebih dahulu di event yang lebih tinggi, Olimpiade 2020 di Tokyo. Tantangan yang dihadapi di Olimpiade jauh berbeda. Sebab, beberapa cabang olahraga yang menjadi tambang emas Indonesia di Asian Games, belum dipertandingkan di Olimpiade. Salah satunya pencak silat, padahal di Asian Games menyumbang 14 emas. Oleh karena itu, bersama bulu tangkis sebagai cabang olahraga yang sejak 1992 telah meraih emas bagi Indonesia, cabang olahraga lainnya harus bekerja keras lebih efektif untuk meraih prestasi di Olimpiade. Untuk itu, latihan fisik dan teknik maksimal sekalipun belum cukup karena pesaing dari negara maju selain latihan fisik dan teknik, juga didukung peralatan teknologi olahraga. Teknologi itu, selain kelengkapan alat-alat seperti yang ada di pusat kebugaran, juga dalam bentuk tambahan kemampuan fisik meski tidak sampai bersifat doping. Semua peralatan teknologi itu mendukung para atlet untuk memiliki stamina dan mental bertanding lebih besar, berlari atau berenang lebih cepat, melompat lebih tinggi atau lebih jauh, mengangkat beban lebih berat, dan lainnya. Semua itu bukan dilakukan dalam waktu singkat—kalau di Indonesia hanya sepanjang waktu training center menjelang suatu event—tetapi dilakukan sejak penemuan bakat, dibina secara kontinu dan tersistem, sampai si atlet menjadi bintang. Artinya, meskipun kini tidak mungkin lagi dilakukan seefektif itu, para atlet cabang olahraga Olimpiade harus menjalani program sejenis sepenuhnya hingga tiba event dunia itu. Selanjutnya.....

LAMPUNG sebagai lintasan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dari luar negeri lewat pantai sepanjang Pulau Sumatera, amat rawan sebagai pasar rembesan dan jaringan penyalah guna. Oleh karena itu, wajar jika Lampung menambah perisai berupa peraturan daerah (perda) untuk mengurangi dampak buruk narkoba di daerahnya. Jelas berat tugas aparat hukum mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, baik itu Badan Nasional Narkoba Provinsi (BNNP) maupun unit antinarkoba di kepolisian. Sebab, menurut Budi Waseso (Buwas), sewaktu menjabat ketua BNN tahun lalu, Indonesia dijadikan pasar narkoba oleh pemasok dari 11 negara dengan perputaran uang narkoba sebesar Rp72 triliun setiap tahun. (Jawapos, 13/4/2017) Oleh karena itu, tidak aneh kalau pasokan yang tertangkap oleh aparat penegak hukum sering jumlahnya cukup besar, puluhan kilogram hingga berbilang ton. Dan yang luar biasa, di Indonesia harga narkoba itu jauh lebih mahal dari emas. Harga narkoba jenis sabu-sabu, menurut Buwas, bisa Rp2 juta per gram, sedangkan emas saat ini hanya Rp600 ribu per gram. Karena harganya yang amat mahal itu, para bandar pemasok besar di luar negeri pun selalu melakukan perubahan bentuk dan warna untuk mengelabui petugas. Akibatnya, jenis narkoba terus berkembang hingga kini telah lebih dari 800 jenis. Pembaruan jenis narkoba itu selain untuk mengelabui petugas, juga memperlambat proses tindakan aparat hukum. Sebab, setiap menemukan sesuatu yang baru, aparat harus membuktikan lebih dahulu secara laboratoris bahwa barang tangkapan tersebut adalah narkoba. Pendekatan hukum dengan tambahan perda melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam memberantas narkoba itu perlu segera diselesaikan perdanya, juga jika dilihat dari pendekatan pasar. Sebab, menurut hukum pasar, dengan pasokan (supply) yang arusnya cukup besar dilihat dari yang tertangkap petugas, tetapi harganya amat tinggi, layak diduga bahwa sebenarnya itu bisa terjadi akibat demand-nya yang cukup tinggi. Demand yang tinggi itu bisa diselubungi gaya hidup sok tertib dan rapi, dengan kehidupan mapan yang serba-teratur. Contohnya di Ibu Kota, yang sering tertangkap menyalahgunakan narkoba dari kalangan ekonomi mampu, antara lain artis. Demand yang sedemikian hanya bisa diungkap dengan tes narkoba (urine, darah, dan rambut) terhadap semua warga. Ini jelas tidak berlebihan demi menyelamatkan masa depan bangsa dari penghancuran moralitasnya lewat masifnya penyalah guna narkoba. Selanjutnya.....

PEMERINTAH bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memacu percepatan pengembangan pariwisata sebagai andalan penerimaan devisa untuk mengatasi current account deficit (CAD). Pada kuartal II 2018 CAD mencapai 8 miliar dolar AS atau 3% dari PDB, naik dari 5,7 miliar dolar AS atau 2,1% pada kuartal I. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pemerintah menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019, dengan penerimaan sebesar 17,6 miliar dolar AS. Angka tersebut naik dari 14 miliar dolar AS tahun sebelumnya. Target jangka panjang, pada 2025 sebanyak 25 juta wisatawan mancanegara dengan penerimaan 28 miliar dolar AS. Deputi Senior Gubernur BI Mirza Adityaswara menambahkan percepatan pengembangan pariwisata itu juga sebagai stabilisasi nilai tukar rupiah yang hingga saat ini masih terdepresiasi terhadap dolar AS. Kamis (30/8) posisi rupiah pada Rp14.600 per dolar AS,atau melemah 7,04% secara year yo date (ytd). Menurut Mirza, pariwisata bisa menjadi salah satu cara stabilisasi nilai tukar selain peningkatan ekspor. Sebab untuk menstabilkan nilai tukar saat ini, pemerintah perlu menambah devisa negara dalam waktu singkat. "Yang penting kalau mau kurs stabil, harus menambah devisa. Kalau mau menambah devisa masuk, bisa dengan meningkatkan ekspor dan pariwisata," ujar Mirza. (Kompas.com, 30/8) Dia juga menekankan posisi rupiah yang melemah terhadap dolar AS masih lebih baik jika dibanding dengan nilai tukar negara-negara lain. Mata uang Swedia, krona, melemah terhadap dolar AS sepanjang 2018 ini sebesar 10%. Dolar Australia juga terdepresiasi 7% terhadap dolar AS. Sejauh Indonesia mengelola perekonomian dengan hati-hati, tegasnya, pelemahan rupiah tidak akan seekstrem Argentina atau Turki yang terdepresiasi hingga 40% (ytd). Untuk mendorong percepatan tersebut, pemerintah menyalurkan dana alokasi khusus untuk daerah-daerah yang memiliki potensi wisata sebesar Rp213,2 miliar. Dana ini untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan masyarakat lokal selaku pengusaha di bidang pariwisata. Selain itu, menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, juga akan dialokasikan untuk dana dukungan operasional rutin tourist information center. Sedang untuk pembangunan fisik, pemerintah mengalokasikan dana Rp1 triliun di tahun 2019. Pembangunan infrastruktur pariwisata diprioritaskan. Jadi, upaya mengatasi CAD sekaligus mempercepat peran pariwisata sebagai andalan meraih devisa. Selanjutnya.....

KALAUPUN ada orang yang paling jarang memikirkan kemandirian energi di negeri kita, mungkin dia itu adalah direktur utama (dirut) Pertamina. Buktinya, sepanjang dua dekade ini negeri yang dahulu anggota pengekspor minyak (OPEC), kini menjadi pengimpor untuk separuh dari konsumsinya. Itulah salah satu penyebab kenapa defisit neraca berjalan (current account deficit) kuartal II 2018 menyentuh 3% dari PDB. Itu, terjadi ketika harga BBM yang diimpor melonjak dari kisaran 50 dolar AS/barel, menjadi 70-an dolar AS/barel. Karena itu, wajar jika ketika menetapkan Nicke Widyawati sebagai dirut Pertamina, Presiden Joko Widodo perlu menekankan tugas khusus sang dirut baru agar membawa Pertamina menuju kemandirian energi. Untuk mencapai kemandirian energi itu, sebelumnya penerintah telah mengambil alih Blok Mahakam dari pengelola asing yang habis masa kontrak kerjanya dan menyerahkan itu kepada Pertamina untuk mengelolanya. Sama halnya dengan Blok Natuna, kemudian Blok Rokan (Riau) yang tahun depan masa kontrak kerja pengelola dari AS berakhir. Juga diserahkan pengelolaannya ke Pertamina delapan wilayah pengembangan (WP) hasil eksplorasi baru, termasuk Blok Masela. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dengan terpilihnya Nicke sebagai dirut diharapkan Pertamina segera mereformasi dan berbenah diri. Karena Pertamina sekarang mendapat penugasan yang luar biasa untuk menggarap blok-blok yang dipercayakan pemerintah demi mencapai target peningkatan produksi mencapai satu juta barel per hari (bph). (detik.com, 29/8) Untuk mencapai kemandirian energi dimaksud, selain meningkatkan produksi hingga setara konsumsi, yang harus diprioritaskan adalah investasi membangun banyak kilang baru di dalam negeri. Karena selama ini produksi dari dalam negeri juga harus diolah di luar negeri, sehingga biayanya tinggi. Memang perlu waktu, kerja keras dan keberanian untuk mencapai tingkat produksi dan pengolahan yang menjamin kemandirian energi. Tapi jika itu tercapai, bukan saja harga BBM bisa lebih sesuai bagi rakyat, melainkan juga dari proses produksinya itu sendiri bisa mengembalikan modal yang dipakai untuk itu, juga menghasilkan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang pasti dengan digarap sendiri blok-blok migas yang ada serta pengolahannya itu akan menampung lebih banyak tenaga kerja anak negeri sekaligus meningkatkan skill mereka menangani sumber-sumber kekayaan alam negeri tercinta. Selanjutnya.....