SAAT ini Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan dikenal sebagai macan Asia karena industrialisasi, perdagangan, dan keuangan yang cepat. Dan Indonesia, menjadi macan baru karena 76% dari semua pengguna internetnya melakukan pembelian dari ponsel mereka, tingkat tertinggi e-commerce seluler dari negara mana pun di dunia. Penulis ekonomi digital Flad Natanson, di Forbes edisi 14 Mei 2019 menulis alasan menjuluki Indonesia macan baru. Pertama, usia rata-rata Indonesia 29, dan 60% dari populasi adalah 40 atau di bawah. Kedua, Indonesia salah satu negara pertama yang paling mobile di dunia. Dari 150 juta pengguna internet di Indonesia, 95% atau 142 juta orang adalah mobile. Ketiga, 60% dari semua orang dewasa Indonesia kini memiliki smartphone. "Ketiga faktor ini membuat Indonesia mewakili populasi besar digital muda yang paham mobile," tulis Natanson dikutip tempo.co (25/5/2019). Orang Indonesia menghabiskan 206 menit sehari di media sosial di atas rata-rata global dari 124 negara. Platform teratas seperti Youtube, WhatsApp, dan Facebook semuanya digunakan online oleh lebih dari 80 juta orang Indonesia. Beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan yang pesat dalam ekonomi internet Indonesia. Selain e-commerce, permainan online, iklan, musik, dan video berlangganan, serta layanan perjalanan online atau pengantaran makanan, semua menikmati adopsi yang penuh semangat dari konsumen muda Indonesia. "Negara kepulauan digital Indonesia sedang menembus semua silinder. Didukung basis pengguna internet terbesar di kawasan ini (150 juta pada 2018), Indonesia memiliki terbesar (27 miliar dolar AS/Rp288 triliun pada 2018) dan pertumbuhan tercepat (49% 2015—2018) ekonomi internet. Dengan pangsa yang besar di semua sektor, Indonesia siap untuk tumbuh hingga 100 miliar dolar AS (Rp1.439 triliun) pada 2025, terhitung 4 dari setiap 10 dolar yang dibelanjakan di wilayah tersebut," laporan Google dan Temasek yang dirilis tahun ini. Melesatnya ekonomi seluler Indonesia dipicu lonjakan besar investasi ventura, dengan 6 miliar dolar AS (Rp86 triliun) meningkat dalam empat tahun terakhir. Seperti ditulis salah satu pemodal ventura di Ventura Beat, peluang di Indonesia hari ini seperti investasi di Tiongkok pada 2008. "Apa yang membuat pemodal ventura bersemangat adalah kemampuan mendukung model bisnis yang telah terbukti di Toongkok dan AS sembari mengadaptasinya ke pasar besar yang masih tidur ini," tulisnya. Selanjutnya.....

KONDISI ekonomi keuangan yang shock oleh peristiwa kerusuhan 21—22 Mei 2019, segera pulih dan menguat kembali hari berikutnya. IHSG yang Rabu jatuh hingga ke level 5.000-an, Kamis sesi pertama kembali ke level 6.029. Juga rupiah yang Rabu jatuh hingga Rp14.520/dolar AS, Kamis dan Jumat menguat, ditutup pada level Rp14.385. Di indeks saham LQ45, hampir seluruh saham menghijau. Top gainers LQ45 antara lain, PT Nusantara Citra Tbk (MNCN) naik 7,37% ke Rp1.020. Disusul PT Indah Kiat Tbk (INKP) naik 4,94% ke Rp6.375. Lalu PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) naik 4,53% ke Rp1.270. IHSG menjadi pemenang tunggal di Asia, setelah kondisi jalanan di Jakarta kembali normal pascarusuh aksi unjuk rasa. (Kompas.com, 23/5/2019). Sementara itu, rupiah pada Kamis dan Jumat lalu menjadi mata uang terbaik di Asia dengan peningkatan dari Rp14.520/dolar AS menjadi Rp14.385, atau 0,93% dalam dua hari. Pesatnya pemulihan IHSG dan rupiah terjadi selain berkat efektifnya TNI-Polri mengatasi kerusuhan 22 Mei yang designed dengan diprovokasi cukup lama sebelumnya itu, juga diperkuat oleh realitas fundamental ekonomi yang memang cukup baik. Sebaik IHSG, saking kencangnya penguatan rupiah menjadi yang terbaik di Asia. Seluruh mata uang utama Asia memang menguat di hadapan dolar AS, tetapi apresiasi rupiah yang terbaik. (CNBC-Indonesia, 24/5/2019) Rupiah dan mata uang Asia berhasil memanfaatkan situasi dolar AS yang sedang tertekan. Pada pukul 16.11 WIB Jumat lalu itu, dollar index (yang manggambarkan posisi greenback di hadapan enam mata uang utama) melemah 0,08%. Rilis data Purchasing Manager's Index (PMI) yang memukul telak dolar AS. Perkiraan angka PMI manufaktur AS edisi Mei versi IHS Market berada di 50,6, turun jauh dibanding bulan sebelumnya 52,6. Angka 50,6 adalah yang terendah sejak September 2009. Angka 50 merupakan batas bawah optimisme dan daya ekspansif pengusaha AS. Bukan hanya dunia usaha, rumah tangga juga menahan diri. Penjualan rumah pada April turun 6,9% dari bulan sebelumnya. Ditambah lagi, tindak lanjut perundingan perang dagang yang gagal justru menaikkan bea masuk impor barang Tiongkok. Biaya produksi pun naik menambah beban dunia usaha. The Fed perkirakan pertumbuhan ekonomi AS kuartal-2 2019 sebesar 1,2%, jauh melambat dari kuartal sebelumnya 3,2% dan periode sama 2018 2,2%. Prospek ekonomi AS yang suram membuat greenback ditinggalkan. Arus modal meninggalkan AS ke segala penjuru, termasuk ke Indonesia. Selanjutnya.....

ERA pasca-kebenaran (post-truth) amat terasa sejak awal proses Pemilu 2019. Pengap oleh semburan hoaks atau disinformasi yang sengaja memutar balik fakta, bertentangan dengan standar yang ada semisal data Badan Pusat Statistik (BPS). Narasi serbahoaks yang penuh dusta pun mendominasi retorika kufur nikmat dalam kampanye. Istilah kufur nikmat datang dari Jokowi pada kampanye terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan (13/4). Menurut dia, banyak nikmat yang telah didapat bangsa ini, tapi dalam kampanye diingkari, dikufuri, faktanya diputar balik menjadi buruk. Ia contohkan pertumbuhan ekonomi 5% di tengah ketidakpastian global, inflasi yang rendah di kisaran 3%, pengangguran yang terus turun dari 5,9% kini jadi 5,1%, angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah menjadi satu digit (9,66%), semua itu adalah nikmat yang layak disyukuri. Tapi dalam kampanye yang ditonjolkan justru yang serbahaoks, pengangguran semakin banyak, lapangan kerja diberikan kepada tenaga kerja asing dari Tiongkok. Padahal, tenaga kerja asing di Indonesia, termasuk korps diplomatik dan lembaga internasional hanya 0,04%, terendah di dunia. Memutarbalikkan nikmat menjadi hal yang buruk tentu bertentangan dengan moralitas agama. Standarnya; Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Artinya, yang menjadi keharusan untuk diprioritaskan adalah retorika syukur nikmat. Apalagi politik itu kegiatan mengakomodasi kepentingan orang banyak untuk mencapai kemaslahatan hidup bersama. Bagaimana mau meraih maslahat kalau yang disemburkan justru hoaks, retorika kufur nikmat. Tapi bagaimana kalau dalam kampanye pihak oposisi harus mengalahkan petahana, kalau syukur nikmat berarti harus memuji hasil kerja pemerintah. Di negeri demokrasi maju, dengan model sosial-ekonomi dan pemerintahan yang sudah permanen, oposisi selalu bisa membuat varian yang lebih baik bagi memajukan bangsanya hingga memenangi pemilu. Kuncinya mereka bisa mengurai perincian masalah, di mana saja titik kelemahannya, dan apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan yang lebih baik. Dengan itu kepercayaan rakyat terhadap cara mereka dibangun, hingga akhirnya menjatuhkan pilihan pada mereka. Jadi, bukan dengan mem-black out sistem yang ada dinyatakan jelek dan harus dibongkar habis, lalu memulai dari nol lagi. Akibatnya, pilihan yang ditawarkan jauh lebih berisiko gagal, padahal sistem yang sedang berjalan hasilnya benar-benar telah dinikmati rakyat.*** Selanjutnya.....

Indonesia Rumah Kita Bersama! H. Bambang Eka Wijaya 27 May 2019 - 3:33 107 DALAM konferensi pers mengenai aksi massa 21—22 Mei 2019 yang terjadi di Jakarta, dengan menyatakan situasi masih terkendali sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua elemen bangsa bersatu merajut kembali persatuan dan bersama-sama membangun bangsa. "Saya ajak mari kita rajut kembali persatuan, kita rajut kembali kerukunan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama," ujar Jokowi. Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan siap membuka diri dengan siapa pun yang ingin bekerja sama membangun serta memajukan bangsa. "Tetapi kita tidak boleh memberikan toleransi kepada siapa pun yang akan mengganggu keamanan, mengganggu persatuan yang kita cintai. Terutama perusuh-perusuh," tegas Jokowi. (detiknews, 22/5/2019). Kerusuhan terjadi dalam aksi massa menolak hasil resmi Pemilu 2019 yang diumumkan KPU 21 Mei. Aksi yang berlangsung di halaman Bawaslu, Jalan Thamrin itu ricuh dan meluas ke beberapa titik sampai 22 Mei malam. Akibat kericuhan itu, menurut Guburnur DKI Jakarta Anies Baswedan, 8 orang tewas dan ratusan lainnya terluka masuk rumah sakit. Polri menangkap 257 orang provokator kerusuhan 21—22 Mei, beserta sejumlah barang bukti petunjuk, mereka perusuh bayaran yang sebagian besar didatangkan dari luar Jakarta. Dari mereka disita amplop berisi uang Rp200 ribu sampai Rp500 ribu, dan dana operasional sebesar Rp5 juta. Juga disita sebuah ambulans yang berlogo sebuah parpol memuat batu untuk melempari polisi yang bertugas. Termasuk disita sejumlah hape yang memuat dialog pesan dengan sponsor gerakan. Dan berbagai batang bukti lainnya, dari bendera hitam hingga petasan besar. Kerusuhan dimulai Selasa (21/5) malam setelah massa aksi damai bubar dan pulang, muncul ratusan massa brutal di depan Bawaslu melempari polisi dengan molotov dan batu. Oleh polisi mereka dihalau ke jalan samping Bawaslu, ternyata sambil mundur mereka melakukkan pembakaran sejumlah mobil di Asrama Brimob Tanah Abang, dan melakukan perusakan lainnya. Kelompok berutal ini melanjutkan aksinya sampai Rabu malam. Layak diduga, aksi damai menolak hasil Pilpres 2019 yang dilakukan massa pasangan capres 02 telah ditunggangi pihak ketiga dengan mengerahkan perusuh bayaran melakukan serangan ke polisi dan pembakaran mobil. Dugaan itu diperkuat fakta, meski Prabowo meminta kekerasan dihentikan dengan menegaskan yang melakukan aksi kekerasan bukan sahabat Prabowo, aksi brutal mereka tetap berlanjut.*** Selanjutnya.....

Pencarian Google Bisa Tampilkan Gambar 3D! H. Bambang Eka Wijaya 26 May 2019 - 1:40 322 TEKNOLOGI informasi berkembang pesat dan makin mempermudah penggunanya. Contohnya fitur pencarian Google Search yang dilengkapi dengan teknologi Augmented Reality (AR), bisa menampilkan hasil pencarian gambar tiga dimensi (3D) benda yang dicari dengan skala 1:1. Pejabat Google, Aparna Chennaoragada, kepada wartawan mengatakan fitur ini akan ditemukan pada hasil pencarian gambar, dengan tombol bertiliskan "3D". "Ada tombol dengan tulisan "3D" di bagian bawah. Jika ditekan, akan muncul gambar dengan Augmented Reality pada layar ponsel," jelas Aparna. Uniknya, gambar 3D dari hasil pencarian tersebut akan muncul dalam skala 1:1 alias sesuai dengan ukuran aslinya. Misalnya pengguna mencari sepatu dan menemukan gambarnya di Google Search sebesar sepatu aslinya. "Kami menyisipkan Augmented Reality pada Google Search dan meningkatkan kemampuan pada Google Lens. Dengan demikian, pengguna akan bisa melihat hasil pencarian dalam skala yang sesuai dengan bentuk nyatanya," kata Aparna. (Kompas.com, 9/5/2019) Teknologi Augmented Reality mulai digunakan Google setahun lalu saat melengkapi layanan peta Google Maps yang telah lazim digunakan sebagai penunjuk jalan pengemudi kendaraan bermotor. Dengan menggabungkan teknologi AR, Street View, dan sistem navigasi Google Maps yang dikenal selama ini, lengkaplah peta digital berbasis visual, atau diistilahkan visual positioning system (VPS). VPS mengekspansi fungsi standar GPS dan sensor kompas, melibatkan kamera ponsel pintar untuk mengidentifikasi komponen visual di sekitar pengguna. Dengan demikian, navigasi via ponsel pintar bakal terasa lebih nyata dan informatif. Ketika memasukkan destinasi pada Google Maps dan meminta arahan, pengguna melihat navigator berbentuk titik biru. Pengguna akan mendapat tampilan gambar jalan yang sebenarnya, serta informasi lingkungan perjalanan seperti restoran dan tempat menarik lainnya sepanjang jalan. Utamanya, jarak tempuh pada setiap ada perubahan arah perjalanan (pindah jalur, belokan, putaran, dan sebagainya). Navigatornya adalah karakter animasi yang suaranya menggemaskan. Pengguna akan merasa dituntun oleh makhluk nyata. Kini VPS telah membumi untuk pengguna Android. Sementara untuk penggunaan Google Search dengan gambar 3D, untuk sementara baru pengguna ponsel Pixel yang mendapat giliran pertama menikmati fiturnya. Untuk pengguna Android lainnya, diminta bersabar hingga penyesuaian teknologi setempat menjangkaunya. *** Selanjutnya.....

SUSILO Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI ke-6, menyampaikan ucapan selamat ke pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang memenangi Pilpres 2019. "Mengiringi ucapan selamat saya kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 atas kepercayaan rakyat yang diberikan kepada Bapak berdua untuk pada saatnya memimpin Indonesia lima tahun mendatang, saya menyambut baik dan mendukung penuh komitmen dan tekad mulia Bapak berdua untuk memimpin dan mengayomi rakyat Indonesia secara adil tanpa kecuali," kata SBY dalam pernyataan lewat video. Ketua Umum Partai Demokrat ini berdoa agar Allah swt meridai Jokowi-Ma'ruf. Dia merasa lega, Jokowi telah menyampaikan komitmennya untuk menjadi pemimpin bagi semua golongan. Menurut SBY, pernyataan seperti itu ditunggu semua pihak, baik pendukung Jokowi-Ma'ruf ataupun yang tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. "Juga awal yang indah bagi terbasuhnya luka di antara anak bangsa, serta bagi rekonsiliasi dan bersatunya kembali anak bangsa secara terhormat," tambah SBY. (detiknews, 21/5) Senada dengan itu, Zulkifli Hasan selaku ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), pada hari yang sama juga menyampaikan ucapan selamat dan pengakuan atas kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang meraih suara terbanyak Pilpres 2019 berdasar hasil perhitungan dan rekapitulaai KPU. Ucapan selamat dan pengakuan kedua tokoh atas kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin itu, merupakan sikap keteladanan dari kedua tokoh bangsa dalam menghormati proses pemilu yang perhitungan dan rekapitulasinya dilakukan secara berjenjang dari TPS, ke desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan pusat, dilaksanakan secara transparan, jujur, dan adil oleh KPU. Apalagi, hal itu disampaikan kedua tokoh sekalipun partai politik yang dipimpin kedua tokoh itu merupakan bagian dari Koalisi Adil Makmur yang pasangan calon presidennya, Prabowo-Sandi menolak hasil Pilpres 2019. Keteladanan kedua tokoh itu lebih lagi ketika bersikap demokratis menghormati pilihan pasangan Prabowo-Sandi tidak mengakui dan menolak hasil Pilpres 2019, dan memuji Prabowo yang belakangan menyatakan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, sikap keteladanan kedua tokoh bangsa masih diperlukan lebih jauh lagi yakni mematangkan sikap dewasa dalam berdemokrasi di kubu Koalisi Adil Makmur, untuk menghormati apa pun putusan final Mahkamah Konstitusi. *** Selanjutnya.....

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Selasa (21/5/2019) telah menetapkan hasil final rekapitulasi perolehan suara nasional peserta pemilu presiden-wakil presiden, parpol DPR, DPRD provinai, DPRD kabupaten/kota dan DPD Pemilu 2019. Dengan selesainya perhitungan dan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019 itu, selesai pula proses pemilu yang melibatkan langsung partisipasi rakyat. Selanjutnya rakyat menunggu proses tahapan pemilu berikutnya di Mahkanah Konstitusi (MK). Selama MK bekerja, lazim pada lembaga peradilan, prosesnya harus steril dari segala bentuk pengaruh, intervensi dan tekanan dari luar ruang persidangan. Segala bentuk pengaruh dan tekanan dari luar proses persidangan dilarang. Jika pengaruh dan tekanan dari luar dipaksakan pada proses suatu peradilan, seperti tekanan massa dalam proses politik, bisa dikenai pasal contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Artinya, selama proses di MK rakyat hanya bisa menanti dan menaati hasilnya yang bersifat final. Maksud dari bersifat final itu, putusan MK tak bisa diganggu gugat, tak ada banding maupun kasasi. Karena itu, setelah proses pemilu masuk ke MK, sikap terbaik masyarakat adalah merajut kembali hubungan sosial di antara sesama warga yang sempat terganggu atau kurang harmonis akibat perbedaan pilihan dalam pemilu. Pemilu ternyata seperti biduk (perahu) yang melintas di sungai, yang membelah arus air sungai (kiambang). Tetapi setelah perahu berlalu, kiambang itu kembali bertaut dengan sendirinya. Seyogianya, demikian pula hubungan sosial di kalangan warga, selesai pemilu semua ekses perbedaan pilihan berakhir dan kembali bertaut lagi. Namun beda dengan kiambang yang bertaut kembali secara alamiah, hubungan sosial antarwarga perlu penyikapan dan jiwa besar untuk menautkannya kembali. Alangkah tepat waktunya, upaya menautkan kembali kiambang sosial itu bertepatan dengan event Idulfitri, saat saling bermaafan. Kiambang lain yang juga perlu ditautkan adalah pandangan masyarakat terhadap realitas yang dirusak oleh retorika kufur nikmat selama pemilu. Retorika itu membuat segala hal kebaikan yang telah dilakukan pemerintah dibalikkan menjadi keburukan. Semisal, harga segala kebutuhan hidup disebut meroket, padahal inflasi terendah sepanjang sejarah. Meski, penautan kiambang yang satu ini telah dilakukan oleh rakyat yang tahu bersyukur atas kebaikan yang didapatnya selama ini. Yakni, dengan memilih calon yang sebenarnya telah berjuang untuk itu.*** Selanjutnya.....

GAGALNYA perundingan dua raksasa ekonomi dunia AS-RRT mencapai kesepakatan awal Mei ini, menyulut nafsu angkara Presiden Trump untuk menekan lebih berat perekonomian Tiongkok. Hal itu makin memperburuk dampak perang dagang pada ekonomi global. Dalam wawancara dengan Fox News yang dikutip South China Morning Post, Trump mengaku "sangat bahagia" dengan perang dagang antara negaranya dan Tiongkok. Ia menegaskan tidak akan membiarkan Tiongkok menjadi nomor satu di dunia selama dia berkuasa. "Kami mengambil kembali miliaran dolar," ketika ditanya tujuan akhir perang dagang. "Tiongkok jelas tak melakukannya sebaik kami," lanjutnya. Namun faktanya, dalam perang dagang antara AS-Tiongkok sejak medio 2018, surplus perdagangan Tiongkok dari AS justru meningkat mencapai rekor tertinggi 323,3 miliar dolar AS, atau naik 17,2% dibanding dengan surplus sebesar 275,8 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Komentar Trump itu menjadi sinyal dia tidak akan terburu-buru kembali bernegosiasi dengan Beijing setelah perundingan terakhir kolaps awal Mei ini. Sejak itu, ia menaikkan tarif terhadap berbagai produk Tiongkok, dan berencana melarang Huawei mendapatkan akses ke pasar AS. Langkah Trump terakhir yang mengganggu rantai pasok pasar global, menjatuhkan harga komoditas sehingga secara telak memukul negara-negara emerging market seperti Indonesia. Meski pada Februari dan Maret neraca perdagangan RI sempat surplus, April kembali defisit. Itu akibat meski ekspor komoditas unggulan seperti CPO, menurut data BPS volumenya naik, nilainya merosot karena harganya jatuh. Bahkan, komoditas pertambangan, batu bara, timah, nikel dan bijih besi harganya turun hingga 7,31% secara bulanan. Sementara impor barang konsumsi, menurut Kepala BPS Suhariyanto meningkat hingga 24,12% karena persiapan Ramadan dan Lebaran. (CNN-Indonesia, 16/05/2019) Kondisi ekonomi yang terdampak perang dagang AS-Tiongkok itu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dalam tekanan global yang sangat serius. (Kompas.com, 15/5/2019) "Yang perlu kita waspadai adalah sinyal bahwa situasi ini tidak akan reda dalam jangka pendek karena pola konfrontasi sangat head to head. Artinya, ketegangan ini akan mewarnai cukup panjang," tegas Sri Mulyani. Ia mengatakan adanya situasi ini membuat Indonesia tak bisa hanya mengandalkan ekspor untuk meningkatkan perekonomian nasional. Tapi positif, banyak barang yang tadinya kita impor untuk menopang industri kita, jadi tersedia. *** Selanjutnya.....

WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid menegaskan pengerahan massa atau people power yang dilakukan dengan cara memaksakan kehendak untuk mengganti atau mengubah hal yang menjadi kesepakatan nasional, hukumnya haram. "People power yang dilakukan dengan cara memaksakan kehendak untuk mengganti atau mengubah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan nasional, baik yang tertuang di dalam undang-undang maupun konstitusi negara, menurut pendapat kami, hukumnya haram," kata Zainut Tauhid di kantor MUI, Jakarta, Jumat (17/5). Dia mengimbau warga tidak terprovokasi ajakan people power atau apa pun namanya. "Tadi dalam tausiah kami, salah satunya adalah mengimbau untuk tidak terprovokasi ajakan people power atau apa pun namanya yang sekarang diganti dengan aksi kedaulatan rakyat," ujar Zainut. Kecuali kalau aksi massa itu tidak ada niat untuk memaksakan kehendak, hanya unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, tanpa ada tuntutan harus, saya kira itu adalah hak yang dilindungi konstitusi kita, lanjut Zainut. "Hak menyatakan pendapat, menyampaikan aspirasi, itu dilindungi undang-undang dan konstitusi kita. Tapi kalau dimaksudkan untuk memaksakan kehendak terhadap sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan nasional, itu haram hukumnya. Karena, orang muslim itu harus tunduk pada kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama," jelas Zainut Tauhid. Seirama, MUI Jabar meminta masyarakat daerahnya tidak ikut-ikutan gerakan people power. "Karena people power dalam sistem kenegaraan, untuk mengganggu sistem pemerintahan yang sah itu bisa disebut mengarah pada bugat, memberontak kalau dalam istilah fikih," ujar Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei. "Jadi artinya people power yang dilakukan itu bisa dikenai haram. People power kalau inkonstitusional jadi termasuk bugat. Bugat itu dilarang dan harus diperangi. Bugat itu adalah haram. People power yang sama dengan bugat itu adalah haram," jelas Rachmat. (detiknews, 16-17/5/2019) Walau begitu, diharapkan tak ada penggerak people power menolak hasil pemilu 2019 yang mendorong massa menjurus tindakan pemberontakan. Sebab, pemberontakan menyengsarakan rakyat maupun kader yang partainya dianggap terlibat. Seperti pemberontakan PRRI, pemerintah meminta Partai Masyumi dan PSI mengutuk anggotanya yang terlibat. Akibatnya, kedua partai itu membubarkan diri 1960. Kasihan kader partai yang telah terpilih jadi anggota legislatif, kalau partainya divonis terlibat pemberontakan.*** Selanjutnya.....

ADANYA retorika penolakan hasil Pemilu 2019 dari pihak tertentu, membuat ketegangan pada masyarakat menyambut jadwal pengumuman hasil resmi perolehan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Mei 2019. Bisa dipastikan, KPU akan menempuh langkah konstitusional sesuai amanah di pundaknya. Namun, bagaimana jika seperti retorikanya pihak yang menolak hasil pemilu tersebut juga tidak akan menggunakan haknya menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK)? Tetapi, kemungkinan akan menempuh di luar jalur konstitusional guna merealisasikan klaim sepihaknya sebagai pemenang pemilu? Pakar hukum tata negara, mantan tenaga ahli MK, Refly Harun (@ReflyHZ), dalam cuit-annya di Twitter, Kamis (16/5), menyatakan, "Kalau tidak ada komplain ke MK, apa yang diputuskan KPU jadi sah dan menjadi hasil pemilu yang final. Tindakan di luar jalur itu tidak akan mengubah apa-apa." Tanggal 22 Mei 2019 itu adalah penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu secara nasional. Selanjutnya, jika tidak ada sengketa di MK, KPU berencana melakukan penetapan calon terpilih Pemilu Serentak 2019 pada 25 Mei. Penetapan ini meliputi calon presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif terpilih. "Tanggal 25 (jika) tidak ada sengketa, maka tanggal 25 kita tetapkan. Tapi kalau ada sengketa, kita harus tunggu sampai putusan sengketanya keluar," kata Ketua KPU Arief Budiman dikutip Kompas.com, Kamis (16/5). Jadwal pendaftaran sengketa Pilpres di MK 23—25 Mei, sedang untuk legislatif sampai 25 Juni. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018, sidang pendahuluan untuk Pilpres diagendakan 14 Juni, sedangkan untuk Pileg pada 9—12 Juli 2019. Selanjutnya 17—21 Juni jadwal pemeriksaan saksi dan alat bukti pimpres, sedangkan untuk pileg diagendakan 13—30 Juni 2019. Hakim konstitusi menggelar rapat permusyawaratan hakim pada 24—27 Juni 2019. Sidang pembacaan putusan perkara Pilpres dilakukan pada 28 Juni 2019. Sedang untuk pileg pada 8—9 Agustus. Kemudian, 18 Juni hingga 2 Juli 2019 penyerahan salinan putusan untuk pilpres. Berdasarkan putusan MK itu, kemudian KPU menetapkan presiden dan wakil presiden serta para anggota legislatif yang terpilih dalam Pemilu Serentak 2019. Namun, kalau tidak ada gugatan di MK, proses panjang di MK itu tidak diperlukan, dan pada 25 Mei 2019 KPU sudah bisa membuat penetapan atas semua mereka yang terpilih. Sedangkan mereka yang melangkah di luar jalur konstitusi, masih harus kita lihat bagaimana cara merealisasikan klaimnya. Selanjutnya.....

MELEGAKAN. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memvonis KPU terbukti melanggar tata cara input data ke sistem informasi perhitungan suara pemilu (situng) serta prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei yang melakukan quick count. Melegakan, karena vonis itu merupakan proses berdasar pengaduan kubu capres 02 yang sempat tidak percaya lagi pada peranti sistem pemilu di jalur konstitusional. Dengan vonis yang menguntungkan kubu 02 itu, diharapkan bisa memulihkan kembali kepercyaannya kepada sistem di jalur konstitusional. Dengan kembalinya kepercayaan kubu 02 kepada peranti konstitusional sistem pemilu, meski sempat menyatakan tidak akan menempuh penyelesaian sengketa hasil pemilu ke MK, bisa saja setelah pengumuman hasil pemilu resmi oleh KPU pada 22 Mei lusa jadi mempertimbangkan ulang untuk menempuh jalur MK. MK sendiri secara nyata merupakan terminal yang bisa mengoreksi putusan KPU atas hasil pemilu. Sekaligus sebagai tempat pemberi waktu “cari angin”, yang jika tidak ada kasus atau masalah lagi di MK sampai batas waktu yang ditentukan, KPU bisa langsung menetapkan pemenangnya. Melegakan, karena vonis Bawaslu terkait dengan dua hal—tata cara input data situng dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga survei penyelenggara quick count—yang keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perhitungan dan rekapitulasi manual berjenjang yang menjadi hasil resmi pemilu yang akan diumumkan KPU 22 Mei nanti. Dengan kedua hal terkait vonis Bawaslu tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan hasil resmi suara yang dijadikan dasar penentu kemenangan pemilu, vonis Bawaslu itu tidak bisa serta dijadikan justifikasi atau pembenar narasi kecurangan yang telah lama dibangun kubu 02. Karena, materi vonis Bawaslu itu memang tidak ada kaitan sama sekali dengan proses perhitungan suara secara manual dan berjenjang yang dilakukan sejak dari TPS, ke tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Si setiap jenjang itu, dihadiri saksi dari para kontestan yang hingga selesai tidak ada yang mengajukan keberatan ataupun menyatakan adanya kecurangan. Melegakan, vonis Bawaslu itu sekaligus menjadi klarifikasi bagi narasi kecurangan terstruktur, sistemik dan masif (TSM) yang tidak terbukti, karena yang ada hanya pelanggaran prosedur tata cara input data situng dan pendaftaran lembaga survei. Dua hal yang sama sekali tidak ada kaitan dengan hasil resmi pemilu yang diumumkan KPU 22 Mei 2019.*** Selanjutnya.....

JIKA ada kiai Ibu Kota yang menggagas people power menolak hasil Pemilu 2019, para kiai kampung dari berbagai penjuru Tanah Air menolak people power atau apa pun istilahnya karena membawa kerusakan dan mudarat. Pernyataan tegas menolak people power muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tasikmalaya, termasuk menangkal hal apa saja yang sifatnya mendelegitimasi hasil Pemilu 2019, karena dinilai banyak mudaratnya. "Kami menolak segala bentuk delegitimasi hasil Pemilu 2019 ini. Dari segala bentuk, baik dalam bentuk yang sekarang ramai istilah people power," tegas Ketua MUI sekaligus FKUB Kota Tasikmlaya Ate Musrofa, Selasa (14/5). Ate menyatakan aksi people power hanya akan menimbulkan kerusakan, seperti yang terjadi di Jakarta dan semua daerah di Indonesia 1998—1999. "Akhir people power adalah kerusakan dan korban, dan Allah swt tidak menyukai kerusakan," tegas Ate. Menurut Ate, people power mengatasnamakan keadilan tapi ujung-ujungnya kemudaratan. Hal senada ditegaskan Ketua FKUB Kabupaten Kebumen Dawamudin bersama tokoh-tokoh agama menolak gerakan people power pasca-Pemilu 2019. Ia meminta masyarakat tidak mengikuti gerakan yang digaungkan sekelompok orang untuk menumbangkan pemerintahan itu. "People power adalah gerakan inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun. Tindakan people power jika dituruti akan berdampak negatif yang luar biasa, sudah banyak contohnya. Negara hancur karena kegiatan people power," tegas Dawamudin. Sementara para kiai Kabupaten Madiun menolak people power karena meresahkan umat muslim yang sedang berpuasa pada bulan suci Ramadan. People power juga dinilai memecah belah persatuan umat di Indonesia. "Untuk itu, pihak yang terprovokasi dan penggeraknya segera sadar diri, karena gerakan ini bisa memecah belah persatuan NKRI," tegas KH Hakim Azizi mewakili para kiai Madiun. (Kompas.com, 14—15/5) People power adalah gerakan rakyat menggulingkan kekuasaan diktator penindas yang menyengsarakan rakyat seperti Marcos dan Soeharto. Tapi gagasan people power kali ini untuk memprotes hasil perhitungan KPU atas Pilpres 2019. Jadi melenceng, bukan memprotes rezim diktator, karena tidak ada rezim seperti itu sekarang. Ironis, kerja KPU sebagai proses demokrasi memilih pemimpin, malah digeruduk people power untuk mendapat pemimpin di luar jalur konstitusional. Aneh, atas nama demokrasi, menghancurkan demokrasi. *** Selanjutnya.....

PEMERINTAH Singapura mengonfirmasi adanya temuan kasus pertama infeksi virus monkeypox atau cacar monyet di negaranya. Virus tersebut terbawa seorang warga Nigeria yang berkunjung ke Singapura pada 28 April 2019. Pada 8 Mei, ia terbukti positif mengidap cacar monyet. Menurut siaran pers Kementerian Kesehatan Singapura Kamis (9/5/2019), pasien tersebut dirawat dalam kondisi stabil di ruang isolasi National Center for Infectious Diseases (NCID). Cacar monyet merupakan penyakit langka yang disebabkan virus dan ditularkan pada manusia melalui hewan, terutama di kawasan Afrika Tengah dan Barat. Umumnya penularan diakibatkan kontak dengan hewan terinfeksi, seperti tikus atau hewan pengerat lain. "Pasien melaporkan bahwa sebelum kedatangannya ke Singapura, ia menghadiri pernikahan di Nigeria, di mana ia mengonsumsi daging hewan liar (bushmeat), yang dapat menjadi sumber penularan virus cacar monyet," jelas Kemeterian Kesehatan Singapura dilansir Channel News Asia seperti dikutip Kompas.com (12/5/2019). Namun, penularan dari manusia ke manusia juga bisa terjadi lewat kontak dekat dengan sekresi saluran pernapasan yang terinfeksi, luka pada kulit penderita, atau objek yang telah terkontaminasi cairan tubuh penderita. Meski demikian, situs resmi Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan penularan pada manusia ini sangatlah terbatas. Transmisi melalui partikel cairan pernapasan membutuhkan kontak antarmuka jangka panjang sehingga penyakit ini biasanya hanya menular kepada anggota keluarga. Direktur Eksekutif NCID Profesor Leo Yee Sin juga mengatakan tidak ada bukti yang tercatat bahwa infeksi cacar monyet dapat menyebar melalui penularan antarmanusia saja. "Rata-rata setiap pengidap akan menularkan infeksi pada kurang dari satu orang saja. Cacar monyet tidak mudah menular seperti flu. Rantai penularan juga dapat diputus melalui pelacakan kontak dan karantina," tambah Sin. Kemeterian Kesehatan Singapura menambahkan penyakit cacar monyet ini penularannya terbatas, di mana pasien umumnya pulih setelah dua atau tiga hari. Secara umum gejala penyakit cacar monyet antara lain demam, nyeri, pembengkakan nodus limfa, dan ruam pada kulit. Penyakit ini juga bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia atau bahkan kematian. Sebelum menunjukkan gejalanya, cacar monyet diawali periode inkubasi selama 6—16 hari. Infeksinya terjadi pada periode invasi selama 5 hari, lalu erupsi kulit berupa ruam di wajah. *** Selanjutnya.....

PERUNDINGAN perang dagang AS-Tiongkok yang alot bahkan pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan, membuat investor menarik dana dari pasar saham global. Dalam sepekan terakhir investor telah menarik lebih dari 20,5 miliar dolar AS. Secara total, pada 2019 outflow dari bursa saham saat ini mencapai 116 miliar dolar AS, terburuk sejak 2016. Hal itu sebagai dampak dari ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok pada kepercayaan di pasar keuangan. Dikutip CNBC Minggu (12/5), catatan analis di Bank of America Merrill Lynch (BAML) penarikan dana ekuitas pekan ini merupakan ke-3 tertinggi tahun 2019. "Itu terjadi ketika Presiden Donald Trump menyelesaikan sengketa perdagangan yang berlarut-larut antara dua ekonomi terbesar dunia dengan mengancam tarif lebih lanjut atas barang-barang Tiongkok," sebut catatan analis di BAML dikutip CNN, Minggu (12/5). Berdasarkan data-data pelacakan BAML, bursa saham AS terjadi outflow sebesar 14 miliar dolar AS, terbesar sejak 30 Januari 2019. Bursa di Eropa juga mengalami outflow sebanyak 2,5 miliar dolar AS minggu lalu. Sementara 1,3 miliar dolar AS juga ditarik dari pasar berkembang. "Dengan begitu, langkah tersebut mencerminkan trauma kesepakatan perdagangan yang tentu berdampak pada perekonomian global," tulis analisis tersebut dikutip Kompas.com (12/5). Akibat ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, pasar saham global mengalami penurunan. Indeks Dow Jones jatuh lebih 650 poin minggu lalu, S&P 500 juga kehilangan 2,5%. Di sisi lain, obligasi yang merupakan tempat berlindung paling aman saat pasar saham tertekan, selama pekan terakhir mendapat aliran masuk (capital inflow) sebesar 7,3 miliar dolar AS. AS dan Tiongkok mengakhiri putaran perundingan terakhir mereka tanpa mengumumkan sebuah persetujuan, Jumat (10/5). Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dan Utusan Perdagangan AS Robert Lighthizer bertemu sebentar dengan delegasi Tiongkok yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Liu He. Sebelum pembicaraan, Mnuchin bicara sebentar dengan wartawan, katanya diskusi berlangsung konstruktif. Tidak ada komentar lebih lanjut dari pemerintah AS dan delegasi Tiongkok yang dijadwalkan pulang ke Beijing Jumat sore itu. Sebelumnya, Presiden Trump mengirim cuit-an tentang perang dagang yang semakin meningkat dengan Tiongkok, sementara AS menaikkan tarif dari 10% menjadi 25% terhadap impor Tiongkok bernilai 200 miliar dolar AD. Beijing berjanji akan melakukan tindakan balasan. Selanjutnya.....

SEORANG warga negara Indonesia (WNI), seorang warga Malaysia, dan dua warga Rohingya ditangkap polisi Malaysia di Kuala Lumpur pekan lalu sebagai sel Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang memiliki julukan "gerombolan serigala". Inspektur Jenderal Kepolisian Malaysia Abdul Hamid Bador, dilansir Reuter dan AFP, Senin (13/5), menuturkan keempat tersangka berencana melancarkan serangan besar pada minggu pertama Ramadan. Saat menangkap para tersangka, polisi Malaysia menyita 6 bom rakitan, satu pistol, dan 15 butir peluru. Rencana serangan itu, menurut Abdul Hamid, untuk membalas dendam atas kematian seorang petugas pemadam kebakaran Malaysia saat kerusuhan rasial di sebuah kuil Hindu, November 2018. Kematian petugas pemadam kebakaran itu memicu kemarahan mayoritas warga muslim Melayu. "Sel ini juga merencanakan sebuah operasi untuk membunuh tokoh kalangan atas yang dituduh menghina dan gagal menegakkan ajaran Islam," ujar Abdul Hamid, yang menolak menyebut nama tokoh yang menjadi target para tersangka. (detik-news, 13/5) Pada pekan yang sama, Densus 88 Antiteror Polri membekuk delapan tersangka teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Lampung di berbagai tempat di Bekasi Jawa Barat, hingga Tegal, Jawa Tengah. Jaringan teroris JAD Lampung terkait dengan bom di Sibolga, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan yang dibekuk pimpinan JAD Lampung SL (34), ditangkap di Pondok Ungu Permai, Sektor V, Babelan, Bekasi. Lalu AN (20) ditangkap di Jalan Keramat Kedongdong, Mangunjaya, Tambun, Bekasi. MC (28) dibekuk di Mintaragen, Tegal Timur. Empat terduga teroris lainnya dibekuk di Jalan Ratna, Kelurahan Jatikeramat, Jatiasih, Bekasi. Terakhir dibekuk tersangka Rafli, pengontrak Toko Wanky Cell di Jalan Muchtar Tabrani, Bekasi Utara, di lokasi ditemukan dua bom pipa. Bom pipa tersebut, menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo, milik EY pimpinan JAD Bekasi. EY ini yang melatih mentornya, SL, dan teman lainnya merakit bom. Dua bom pipa di Bekasi daya ledaknya sama dengan puluhan bom pipa milik teroris Sibolga. (Merdeka.com, 9/5) "Ini high explosive. Di kelompok radikal dikenal bahannya mother of satan," jelas Dedi. ISIS membuat serangan besar di Sri Lanka, selnya muncul di Malaysia. JAD juga sejak bom Sarinah diketahui ada hubungan dengan Bahrum Naim di markas ISIS Suriah. Jadi, setelah hancur di Suriah, ISIS mencari lokasi baru. *** Selanjutnya.....

MENKO Perekonomian Darmin Nasution mengatakan mulai bulan Mei ini Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan avtur. Untuk memenuhi konsumsi dalam negeri minyak mentah produk dalam negeri yang selama ini diekspor, kini diolah dan dikonsumsi sendiri. "Mulai bulan ini migas itu terutama avtur dan solar kita tidak melakukan impor lagi," ujar Darmin, Jumat (10/5/2019). "Kita mau pakai produk kita di dalam negeri dan akan diolah di sini. Menurut Pertamina dan ESDM itu sudah enggak mengimpor solar dan avtur lagi." Tadinya Indonesia mengekspor minyak mentah ke negara lain. Namun, mulai bulan ini sebagian minyak tak akan diekspor dan akan diolah menjadi avtur dan solar untuk keperluan dalam negeri, jelas Darmin. Rencana itu, menurut Darmin, sudah disampaikan oleh Pertamina dan Kementerian ESDM kepada Kemenko Perekonomian bulan lalu. "Jadi tadinya diekspor mentah-mentah. Ada ekspornya tetapi impornya terpaksa lebih banyak karena beda harga antara crude oil dan BBM," ujarnya. (Kompas.com, 10/5) Penghentian impor solar dan avtur dengan memenuhinya dari produksi dalam negeri ini menghemat devisa dan menjaga neraca perdagangan agar tidak defisit seperti pada 2018. Dengan mengurangi impor migas lewat program B20, mencampur minyak sawit 20% ke solar, sejak Februari dan Maret 2019 neraca perdagangan berbalik menjadi surplus. Sebelum menghentikan sepenuhnya impor solar dan avtur mulai Mei 2019, sepanjang Januari—April 2019 Pertamina sebenarnya telah mengalihkan pengolahan produksi minyak mentah domestik bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) ke kilang dalam negeri. Dalam priode itu nilai impor minyak mentah dan kondensat Pertamina turun 50%. Seberapa besar penurunan nilai impor dengan menghentikan impor solar dan avtur itu bisa dibandingkan dengan impor migas pada Maret 2019 yang menurut data BPS sebesar 1,54 miliar dolar AS, yang lebih rendah 31,17% dibanding dengan Maret 2018. Semua itu melukiskan betapa besar penghematan yang berhasil dilakukan Pertamina dari waktu ke waktu. Dilihat secara kumulatif, Januari—Maret 2019, nilai impor migas mencapai 4,781 miliar dolar AS, turun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 6,73 miliar dolar AS. Khusus impor minyak mentah penurunan terjadi 50,69% menjadi 1,1 miliar dolar AS. (tirto.id, 15/4/19) Mungkin nilai terakhir ini yang dihemat dengan mengganti minyak mentah impor dengan mengolah produksi domestik. Tampak, di mana ada kemauan (berhemat) di situ ada jalan. Selanjutnya.....

POLDA Metro Jaya menetapkan politisi yang juga pengacara Eggi Sudjana sebagai tersangka dugaan makar atas seruan people power. Kabid Humas Polda Metro Kombes Argo Yuwono mengatakan, Eggi dipanggil untuk dimintai keterangannya Senin (13/5/2019). Dalam surat panggilan polisi terhadap Eggi Sudjana disebutkan kasusnya, "dalam perkara tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sebagai mana dimaksud dalam pasal 107 KUHP dan pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP... Semua itu pasal pidana makar. Itu pun masih ditambah lagi, "dan atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 UU No. 1 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diketahui terjadi pada tanggal 17 April 2019 di Jl. Kertanegara Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh DR. Sutyanto, S.H., M.H., M.Kn." (Kompas.com, 9/5/2019) Demikian kasusnya. Penggunaan pasal makar dari KUHP menunjukkan, masalahnya tidak sembarangan. Sebab, pasal 107 itu isinya: (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Kalau ayat (2) itu ancaman buat pemimpin dan pengatur, ayat (1) untuk semua pelaku yang terlibat tindakan makar. Karena itu, ketika pasal makar telah digunakan, orang-orang yang belum terlanjur mimpi jadi menteri hasil makar, lebih baik menjauhi segala bentuk tindakan atau kegiatan yang menjurus makar. Kejadian di Jl. Kertanegara 17 April 2019 yang menjadi pokok perkara kasus dugaan makar ini sebelumnya telah disoroti oleh ahli hukum pidana Unpad Prof. Dr. Romli Atmasasmita lewat status yang viral di media sosial. "Pernyataan paslon 02 bahwa yang bersangkutan menang dan mendeklarasi presiden dan wakil presiden RI yang sah sebelum dinyatakan hasil pemilu 22 Mei yang akan datang telah melanggar konstitusi UUD 1945 pasal 22E ayat (5), pasal 280 ayat (2) UU Pemilu dan pasal 107 KUHP," tulis Romli. Pasal 22E ayat (5) berbunyi: Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi peserta pemilu tak boleh sesukanya sendiri menentukan dirinya yang menang. Selanjutnya.....

PADA Hari Buruh, 1 Mei 2019, kelompok orang berbaju hitam mengacau acara di sejumlah kota: Bandung, Makassar, Malang, Surabaya. Di Bandung, 619 orang kelompok tersebut ditangkap polisi, kepalanya digunduli karena sempat merusak sejumlah motor dan mobil buruh yang aksi damai di Gedung Sate. Di Makassar kelompok berbaju hitam muncul di Hari Buruh itu memecahkan kaca restoran ayam goreng dengan melempar batu. Sejumlah pelaku ditangkap polisi. Di Malang, melakukan vandalisme dengan corat-coret di Jembatan Kahuripan yang merupakan cagar budaya. Di Surabaya, mereka coba memancing kerusuhan dengan buruh yang melakukan aksi damai. Mereka pun ditindak polisi. Menurut Kapolri Tito Karnavian, kelompok baju hitam yang merusuh di Hari Buruh itu menyebut diri mereka Anarko Sindikalisme. Simbol huruf A dilingkari dan bendera merah hitam sebagai cirinya. Kelompok ini kata Tito termasuk fenomena internasional dengan doktrin terhadap anggota mereka, para pekerja atau buruh tidak boleh diatur. Kelompok tersebut berkembang di Indonesia beberapa tahun terakhir. Anarko Sindikalisme, menurut Wikipedia, adalah teori anarkisme dalam perjuangan buruh. Hadir untuk memfasilitasi aktivitas mandiri pekerja dengan sistem ekonomi koperasi alternatif. Prinsip dasarnya solidaritas, aksi langsung (tindakan yang dilakukan tanpa campur tangan pihak ketiga, seperti politikus, birokrat, dan arbiter), serta menolak kapitalisme juga (campur tangan) negara (laises faire). Tujuan akhirnya menghapus sistem upah, menganggapnya sebagai perbudakan upah. Awalnya September 1903 dan Maret 1904, Sam Mainwaring di Inggris menerbitkan tabloid The General Strike, kritik terinci tentang resmiisme birokrasi serikat buruh dan pemogokan yang dipublikasikan di Eropa menggunakan taktik sindikalis. Meski tidak dilabeli sebagai anarko sindikalis, Persatuan Buruh Internasional (IWW) pada kongres pendiriannya (1905) diinisiasi oleh tokoh-tokoh berpengaruh dengan simpati anarkis, seperti Thomas J Hagerty, William Trauntmann, Lucy Parsons, hingga kemudian IWW terkenal sebagai sindikalis revolusioner. Istilah anarko sindikalisme dan sindikalisme revolusioner digunakan secara bergantian era 1920-an, terutama setelah kontrol sindikalis berada di tangan partai-partai komunis dan mendirikan IWA (Asosiasi Buruh Internasional) pada 1922. Sindikalis tumbuh di negara-negara Eropa sepanjang 1920-an, tetapi pada 1930-an dihancurkan ketika kaum fasis berkuasa di seluruh Eropa. *** Selanjutnya.....

BADAN Pusat Statistik (BPS) awal pekan ini merilis pertumbuhan ekonomi kuartal I 2019 sebesar 5,07%, terbaik dalam tiga tahun: periode sama 2017 (5,01%), 2018 (5,06%). Konsumsi jadi lokomotif pertumbuhan kuartal I 2019, terdiri dari konsumsi rumah tangga yang naik menjadi 5,01%, dibanding 2017 (4,93%) dan 2018 (4,94%). Sementara konsumsi pemerintah naik tajam menjadi 5,21%, dibanding 2017 (2,71%) dan 2018 (2,71%). Juga konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) naik lebih dua kali lipat menjadi 16,93%, dibanding 2017 (8,02%) dan 2018 (8,10%). (katadata, 6/5) Meningkatnya konsumsi yang signifikan itu, utamanya konsumsi rumah tangga, menurut Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika tidak lepas dari inflasi yang semakin rendah (2,78%), sehingga daya beli masyarakat terjaga. Hal itu didukung indeks rata-rata perdagangan eceran yang tumbuh 8,8% dibanding indeks rata-rata perdagangan eceran periode sama tahun lalu. Lebih dari itu, kinerja positif pertumbuhan ekonomi juga diiringi kualitas pertumbuhan yang membaik. Capaian itu setidaknya dapat dilihat dari semakin turunnya tingkat pengangguran menjadi 5,01% pada Februari 2019. Pekerja sektor formal semakin meningkat dari 53,08 juta orang (41,78%) pada Februari 2018 menjadi 55,28 juta orang (42,73%) pada Februari 2019. Kondisi itu menunjukkan lapangan kerja sejatinya terus bertambah dan semakin berkualitas. (MI, 8/5) Selain penambahan lapangan kerja sektor formal sebanyak 2,20 juta itu, juga angkatan kerja baru sebanyak 2,24 juta orang dan 50 ribu orang pengangguran tertampung dalam periode Februari 2018—Februari 2019. Konsumsi rumah tangga dengan kontribusi pada produk domestik bruto (PDB) kuartal I 2019 sebesar 56,82% itu, menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 2,75% (yoy), sekaligus menjadi lokomotif penarik maju empat leading sector yakni sektor industri pengolahan yang menyumbang pada pertumbuhan ekonomi (0,83% yoy), sektor perdagangan (0,70% yoy), sektor konstruksi (0,59% yoy), serta sektor informasi dan komunikasi (0,47% yoy). Besarnya kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan proses industrialisasi berjalan baik. Itu sejalan dengan hasil survei prompt manufacturing index (PMI) Bank Indonesia triwulan I 2019 yang mencapai 52,65% atau berada di level ekspansi dan merupakan PMI tertinggi untuk periode triwulan I dalam lima tahun terakhir. Dengan bukti itu tidak benar isu bahwa Indonesia dalam kondisi deindustrialisasi. Selanjutnya.....

POLITIKUS demokratik asal Lampung, Andi Arief, mencuit di Twitter akhir pekan lalu bahwa ada setan gundul yang memasok informasi sesat sehingga seorang cawapres salah langkah. Uniknya, Partai Demokrat membuat keterangan resmi siapa yang dimaksud Andi Arif sebagai setan gundul tersebut. Andi Arief mencuit: "Dalam koalisi adil makmur ada Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya, dan rakyat. Dalam perjalanannya muncul elemen setan gundul yang tidak rasional, mendominasi dan cilakanya Pak Prabowo mensubordinasilan dirinya. Setan Gundul ini yang memasok kesesatan menang 62 persen." Siapa atau apa yang dimaksud Andi Arief sebagai setan gundul, tentu hanya Andi Arief sendiri yang tahu pasti. Ferdinand Hutahaean (FH) selaku juru bicara Partai Demokrat (PD) menduga siapa setan gundul itu. Cuitan Andi Arief mengundang reaksi banyak pihak. Salah satunya Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengatakan klaim kemenangan Prabowo 62 persen itu justru bersumber dari hasil survei internal PD. Pernyataan HNW itu dibantah FH, dengan menyebut HNW salah tanggap. Menurut FH, angka 62 persen itu adalah hasil survei internal PD kepada para kadernya yang mendukung pilihan PD masuk koalisi adil makmur. Jadi, bukan angka survei internal kemenangan pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Menurut FH, setan gundul yang dimaksud Andi Arief itu adalah sebutan untuk para pembisik capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang memberi data sesat soal kemenangan 62%. "Yang dimaksud setan gundul oleh Andi Arief itu banyak pihak yang tidak akurat (memberi data) ke Prabowo, sehingga Prabowo diprediksi salah langkah, salah jalan, karena data yang dipasok ke beliau tidak akurat," kata FH. (Liputan6.com, 6/5/2019) Menurut FH, Andi Arief menganalisis Prabowo tidak mungkin menang 62%. Dia bandingkan dengan SBY 2009, menang telak di mana-mana, di Pulau Jawa semua menang, di Sumatera menang, saat itu hanya 60%. Sedangkan pada Pilpres 2019, Prabowo kalah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, kok bisa mengklaim diri menang 62%. Itu yang disebut setan gundul, memberi info tak akurat membuat Prabowo salah langkah, blunder," jelas FH. Setan gundul tak dikenal dalam konstitusi Indonesia. Kemunculannya yang membuat seorang capres mensubordinasikan dirinya hingga salah langkah kian jauh menyimpang, seperti mendaulat lembaga yang tak dikenal dalam konstitusi mendiskualifikasi capres. Cuitan Andi Arief soal setan gundul pun jadi ramai. Selanjutnya.....

HASIL studi World Economic Forum (WEF) berdasar pada wawancara lembaga survei Gallup kepada 151 ribu orang dewasa di 143 negara pada 2018, Indonesia terpilih menjadi satu dari 10 negara paling positif di dunia. Indonesia satu-satunya negara paling positif di dunia yang berasal dari luar Amerika Latin. "Satu negara di luar wilayah itu yang masuk daftar paling positif adalah Indonesia, yang telah muncul di posisi atas sejak 2017," tulis Gallup. (Liputan6.com, 3/5/2019) Daftar 10 besar negara paling positif di dunia terdiri dari: (1). Paraguay, (2). Panama, (3). Guatemala, (4). Meksiko, (5). El Salvador, (6). Indonesia, (7). Honduras, (8) Ekuador, (9). Kostarika, (10). Kolombia. Di sisi lain, negara yang paling tidak positif menurut hasil studi Gallup adalah Afghanistan, Belarusia, Yaman, dan Turki. Negara-negara tersebut juga sedang memiliki masalah politik, militer, dan ekonomi. Studi Gallup lewat wawancara dengan pertanyaan antara lain; Apa kamu merasa sudah beristirahat dengan baik kemarin? Apa kamu seharian diperlakukan dengan respek kemarin? Apa kamu tersenyum atau banyak tertawa kemarin? Apa kamu mempelajari atau melakukan hal menarik kemarin? Hasilnya, Paraguay menjadi negara paling positif di dunia dengan skor 85. Tingkat positif seseorang di sebuah negara juga terkait dengan persepsi standar kehidupan, kebebasan personal, dan kehadiran jejaring sosial. Bila membahas kualitas hidup biasanya negara-negara Nordik, seperti Norwegia dan Denmark, rutin menjadi negara paling bahagia di dunia. Lantas kenapa mereka tak masuk daftar negara paling positif? Menurut Gallup, negara yang paling positif ini adalah negara yang tetap bisa bahagia meski kualitas di negara mereka tidak seperti di negara maju. "Rakyat Amerika Latin mungkin tidak selalu menilai kehidupan mereka sebagai yang terbaik (seperti negara-negara Nordik), tetapi mereka tertawa, tersenyum, dan merasakan kesenangan yang tidak dirasakan orang lain di dunia," jelas Gallup's Global Managing Partner, John Clifton. Clifton mengakui negara kaya cenderung menilai negaranya lebih baik. Namun, ia mengutip laporan dari Universitas Virginia dan Universitas Purdue bahwa terlalu kaya justru membuat seseorang melihat kehidupan menjadi sedikit lebih buruk. "Apakah kebahagiaan bisa dibeli, jawabannya masih jauh untuk bisa dipahami," ujarnya. Tapi, laporan itu menyajikan ke para pemikir dunia mengenai gagasan siapa yang terbaik dan terburuk menjalani hidupnya. Selanjutnya.....

ATAS arahan kiai karismatik KH Maimoon Zubair atau Mbah Moen, sekitar 600 ulama, habaib, dan cendekiawan muslim dari seluruh Indonesia menggelar Multaqo Ulama di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat (3/5/2019). Multaqo Ulama ini bertema Untuk kemaslahatan bangsa. Hadir antara lain Abuya Muhtadi, Tuan Guru Turmudzi Badruddin, Nazarudin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), KH Manarul Hidayah, Masykuri Abdillah, Habib Salim Jindan, Kiai Anwar Iskandar, Gus Muwafiq, serta Ketua Umum PB NU Said Aqil Siraj. KH Manarul Hidayah yang membacakan delapan pasal rekomendasi Multaqo Ulama. Mengutip Tribunnews.com (4/5/2019) isinya sebagai berikut: Pertama, Multaqo menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama bahwa NKRI adalah bentuk negara yang sesuai dengan Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa. Kedua, mengajak umat Islam di Indonesia untuk menyambut bulan Ramadan 2019 dengan meningkatkan ukhuwah Islamiah, menjalin silaturahmi, menghindari fitnah, dan tindakan melawan hukum atau inkonstitusional. Sehingga, kita masuk Ramadan dalam keadaan suci dengan berharap mendapat ampunan Allah swt dan kemenangan di Idulfitri. Ketiga, mengimbau umat Islam di Indonesia bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif, mengedepankan persatuan di atas perbedaan selama dan sesudah Ramadan sehingga mampu menjalankan ibadah secara khusyuk dan penuh berkah. Keempat, menghindari provokasi pihak yang tak bertanggung jawab selama dan sesudah bulan suci Ramadan, yang dapat menghilangkan pahala berpuasa Ramadan yang dilipatgandakan Allah swt. Kelima, mengajak umat Islam Indonesia untuk menaati peraturan dan undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah NKRI, sebagai pengejawantahan hubungan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah, karena hal tersebut sangat jelas diajarkan dalam tradisi agama Islam. Keenam, umat Islam di Indonesia agar tidak terpancing aksi-aksi inkonstitusional langsung maupun tak langsung karena bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarahkan ke bughat atau pemberontakan. Ketujuh, mengajak umat Islam untuk fastabikhul khairat, berlomba dalam kebaikan guna meningkatkan kekuatan ekonomi umat dalam berpartisipasi dalam masyarakat dunia melalui era digital, big data, dan berjaringan teknologi. Kedelapan, kegiatan multaqo akan dilakukan terus-menerus mengawal implementasi kesepakatan hari ini.*** Selanjutnya.....

IMPOR minyak mentah dan kondensat PT Pertamina (persero) tercatat turun hingga 50% sepanjang Januari hingga April 2019. Hal ini terjadi akibat dilakukannya penyerapan minyak mentah dan kondensat produksi domestik bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan volume impor minyak mentah dan kondensat Pertamina pada periode Januari hingga April 2019 sekitar 25 juta barel. Angka ini turun drastis dibandingkan periode yang sama 2018 sekitar 48 juta barel. "Penurunan ini juga berdampak pada penurunan nilai biaya impor sebesar 1,4 miliar dolar AS atau ekuivalen lebih dari Rp20 triliun," ujar Fajriyah dikutip Kompas.com, Kamis (2/5). Penyerapan minyak mentah dan kondensat produksi domestik itu oleh Pertamina sesuai peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan dalam Negeri. Dalam aturan tersebut dinyatakan PT Pertamina dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak wajib mengutamakan pasokan minyak bumi yang berasal dari dalam negeri. Demikian pula kontraktor atau afiliasinya wajib menawarkan minyak bumi bagian kontraktor kepada Pertamina dan/atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, disertai iktikad baik dari para kontraktor (KKKS), Pertamina bisa membantu mengurangi impor minyak sehingga berdampak pada penguatan cadangan devisa negara. Hingga minggu ketiga April 2019, lanjut Fajriyah, Pertamina telah melakukan kesepakatan untuk pembelian minyak dan kondensat dalam negeri sebanyak 137 ribu barel per hari yang berasal dari 32 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Pembelian minyak dan kondensat domestik yang paling berpengaruh adalah bagian dari eks PT Chevron Pacific Indonesia untuk jenis Duri dan SLC, yang jumlahnya mencapai 2 juta—3 juta barel per bulan. "Dengan pasokan tersebut saat ini Pertamina tidak lagi mengimpor minyak mentah jenis heavy dan super heavy dan hanya mengimpor jenis light dan medium crude," kata Fajriyah. Perkembangan baru ini tentu menggembirakan karena besarnya nilai impor BBM tahun lalu telah mengakibatkan defisit neraca perdagangan. Dengan langkah baru ini secara berturut Februari dan Maret 2019 neraca perdagangan RI berbalik menjadi surplus. Ini mendukung pengurangan impor BBM lewat program pemanfaatan biodiesel sawit (B20) dan penaikan PPH impor 1.147 barang konsumtif. *** Selanjutnya.....

JAUHKAN atas kamu fitnah orang-orang keji di antara kamu, ketahuilah siksa Tuhan amat pedih. Demikian pesan guru mengaji yang selalu terngiang di hati. Fitnah yang mana? Fitnah yang berseliweran dalam hidup kita. Salah satunya, menjelang Ramadan ini fitnah kepada para petugas di TPS serta penyelenggara Pemilu 2019 yang dituduh melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Bagi yang mengamati proses para pekerja di TPS, baik itu petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), para saksi dari parpol, dan panwaslu, mereka telah bekerja tulus, sungguh-sungguh, dan jujur. Setiap kertas suara dibuka, dilihat, dan diterawang petugas KPPS dan para saksi serta panwas, ditonton warga pemilih setempat. Untuk semua itu, kecuali akibat kealpaan sebagai sifat asasi manusia, bisa dipastikan tidak ada kecurangan. Apalagi yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif, sungguh jauh panggang dari api. Karena itu, mereka pekerja pemilu kali ini dengan beban tugas lima kali lipat dari biasanya amat kecewa dengan fitnah mereka curang. Dalam kelelahan oleh beban tugas lima kali lipat itu, bukannya rasa puas oleh penghargaan atas jerih payah mereka yang dituai, tapi malah fitnah keji. Ratusan petugas KPPS tak sanggup menerima kenyataan difitnah keji sehingga meninggal dunia. Ribuan orang lainnya menderita sakit. Hal serupa dialami banyak petugas pengawas pemilu dan aparat kepolisian. Kesungguhan kerja yang sama dilakukan para petugas panitia pemilihan kecamatan (PPK). Mereka bekerja bersama para saksi dari parpol dan panwas. Sehingga, dapat dipastikan, mereka tidak mudah melakukan kecurangan. Seorang anggota PPK membuat catatan yang dipetik FB Ketua KPU Bandar Lampung: Proses rekapitulasi/pleno di kecamatan adalah tahapan selanjutnya setelah diawali proses pemilihan serta perhitungan di TPS, semua dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan jujur karena semua saksi parpol dan panwas hadir. Kerja kami sangat melelahkan, sampai ada teman kami yang sakit bahkan meninggal dunia. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam proses demokrasi di negara ini. Kalau ada yang bilang curang, sama saja kalian tidak menghargai pengorbanan kami. Bagaimana mau curang, mulai dari perhitungan sampai input data di sistem PPK diawasi satu per satu oleh para saksi Parpol. Hasil jerih payah mereka inilah yang akan dijadikan keputusan resmi KPU. Maka itu, di bulan Ramadan ini mari kita bersihkan hati dari fitnah keji itu. Selanjutnya.....

APLIKASI buatan anak muda Indonesia yang disebut menggunakan teknologi artificial intelligence (AI/kecerdasan buatan) hadir untuk membantu umat Islam beribadah. Kecerdasan aplikasi bernama Umma ini sajian kontennya bisa dipersonalisasi sesuai penggunanya. "Misi kami adalah membantu pengguna untuk bersama-sama menjadi muslim yang lebih baik (khairu ummah) melalui pemanfaatan teknologi. Aplikasi kami dikembangkan untuk menjawab kebutuhan kaum muslim akan informasi seputar Islam yang tepercaya dalam satu wadah," kata CEO dan Co-Founder Umma, Indra Wiralaksmana, dalam keterangan resmi dikutip detik-net (27/4/2019). Umma menawarkan sejumlah fitur yang menunjang umat Islam beribadah, seperti waktu salat dan penunjuk arah kiblat yang bisa digunakan di mana pun berbasis GPS. Juga ada fitur Alquran dan terjemahan yang dilengkapi kumpulan rekomendasi ayat-ayat dengan berbagai tema kehidupan. Adapun untuk fitur konten pada Umma terdiri atas beragam artikel serta berbagai video kajian dan ceramah ustaz yang telah diverifikasi dan dimoderasi. Konten aplikasi Umma telah diisi lebih dari 80 ustaz dan ulama populer di tengah masyarakat yang siap berbagi informasi kepada para pengguna. Fitur yang khas dalam Umma adalah fitur komunitas. Fitur ini dimoderasi untuk memfasilitasi pengguna Umma membentuk komunitas yang berasal dari beragam latar belakang untuk berdiskusi maupun melakukan tanya jawab dengan ustaz pembina grupnya. Fitur komunitas ini berbeda dengan platform lainnya. Melalui fitur komunitas Umma mendorong umat Islam Indonesia untuk saling bahu-membahu berbuat kebaikan pada sesama melalui diskusi positif. "Lebih dari satu tahun kami telah memfasilitasi terbentuknya 80 komunitas baru dan akan terus bertambah," jelas Indra. Aplikasi Umma bisa diunduh secara gratis di Google Play Store atau Apple App Store. Dari penjelasan pengelola Umma tertangkap kesan adanya perbedaan fitur komunitas Umma dengan platform lain. Yakni, diskusi di fitur komunitas Umma difasilitasi moderasi dari pihak Umma dan dipandu ustaz atau ulama pembimbing. Jadi, kemungkinannya beda dengan diskusi di ruang komunitas platform lain yang tidak dimoderasi sehingga bisa ngawur, bebas caci maki dan berujar kebencian. Hal seperti itu mungkin tidak bisa dilakukan di Umma karena ada moderasi yang mengarahkan pembicaraan dan bimbingan ustaz untuk menjaga fokus diskusi berorientasi pada peningkatan kualitas beragama dan beribadah. *** Selanjutnya.....

PROGRAM Business Development Service (BDS) yang memberi pelatihan dan bimbingan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh 27 instansi (21 BUMN dan 6 instansi terkait) dikoordinasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), membantu transformasi UMKM menjadi sektor formal. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara 27 pimpinan instansi dan DJP, berharap kerja sama ini akan memperluas jangkauan UMKM yang mendapat layanan BDS. Ia mengatakan UMKM adalah kategori usaha yang paling mendominasi perekonomian Indonesia jika dilihat dari sisi jumlahnya. "Walaupun dari sisi kegiatan ekonomi tidak besar, UMKM mempunyai nilai tambah dalam menciptakan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat," kata Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, untuk bisa meningkatkan kapasitas UMKM, pemerintah telah memberi banyak bantuan. Ini antara lain program kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra-mikro (Umi), bantuan dana bergulir, dan lain-lain. Dalam rangka membantu transformasi UMKM menjadi sektor formal, Kementerian Keuangan melalui DJP juga menjalankan program DBS dengan memberikan program pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi keuangan lainnya. Itu sudah dirintis DJP sejak 2015. Dan kini dilakukan perluasan dan penajaman materi pelatihan dan bimbingan terkait spesialisasi 27 instansi dan BUMN. "Pada akhirnya, pelaku UMKM akan tumbuh lebih pesat dan makin berdaya saing dengan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi. Pemerintah senantiasa hadir untuk membantu masyarakat kecil yang hendak melakukan usaha. Sudah saatnya Indonesia menjadi negara maju yang lepas dari kemiskinan," tandas Sri Mulyani. Berbagai skill dan pengetahuan kewirausahaan memang masih sangat dibutuhkan para pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan skala usahanya. Kehadiran BDS yang ditangani 27 instansi sesuai dengan spesialisasinya, amat membantu transformasi UMKM menjadi sektor formal. Yakni, kegiatan usaha yang manajemennya terorganisasi efektif secara administratif dan operasional. Dengan berkembangnya kegiatan UMKM menjadi sektor formal, selain lembaga usahanya efektif dalam administrasi pemerintahan, perbankan, dan relasi ekonomi industri/perdagangan, kesejahteraan para pekerjanya terpenuhi sesuai dengan standar formal. Tahapan itu akan menghantar UMKM menjadi perusahaan formal yang besar dan mampu bersaing bukan hanya di daerah, tapi juga nasional dan internasional. *** Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo menyegarkan kembali gagasan memindah Ibu Kota RI dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ke provinsi mana idealnya Ibu Kota dipindahkan, Presiden bersama sejumlah menteri rapat terbatas menyimak hasil kajian yang ditugaskan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. "Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, melainkan bicara mengenai Pulau Jawa," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (1/5). Dari data yang dia terima, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai angka 57% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sementara di Sumatera ada 21%, dan di Kalimantan 6%. "Nah, ini (di Kalimantan) masih 6%, masih 6%. Sulawesi 7%. Papua, Maluku 3%. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6% dan 7% dan 3%," kata Jokowi. (detik-news, 29/4/2019) Jokowi mengatakan dia lebih tertarik alternatif memindahkan Ibu Kota di luar Pulau Jawa. "Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," kata Jokowi. Tiga alterrnatif itu dikemukakan Bambang Brodjonegoro. Pertama, harus mengubah peruntukan wilayah sekitar Istana Kepresidenan Jakarta dan Monas. "Kerugiannya tentu ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya. Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal," kata Bambang. Alternatif kedua, memindahkan pusat pemerintahan di wilayah yang dekat dengan Jakarta. Ini dilakukan Malaysia memindah pusat pemerintahannya ke Putrajaya. Misalnya seputaran Jabodetabek. Kelemahannya adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya, jelasnya. Dan alternatif ketiga memindahkan Ibu Kota di luar Pulau Jawa. Hal ini dilakukan Brasil yang memindahkan pusat pemerintahan ke Brasilia yang dekat kawasan Amazon. Kemudian Canberra, di antara Sydney dan Melbourne. Presiden Jokowi menegaskan pembahasan mengenai pemindahan Ibu Kota pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh, luas, dan jangka panjang. "Kita harus bicara tentang kepentingan lebih besar dan kepentingan visioner jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," tegas Jokowi. Memindahkan Ibu Kota jelas bukan hanya memindah kantor dan para pegawainya. Malinkan pasti menciptakan sebuah new center of excellence. Dari kediaman presiden, gedung parlemen, lengkap dengan bandara internasional untuk tamu negara. Dan pasti diikuti swasta dengan pembangunan hotel bintang dan segala fasilitas kelas atas.*** Selanjutnya.....

WAKIL Ketua Umum Pantai Amanat Nasional (Waketum PAN) Bara Hasibuan meyakini gagasan people power ala Amien Rais tak akan diikuti oleh masyarakat termasuk kader dan simpatisan PAN sendiri. Oleh karena itu, ia meyakini gerakan masyarakat karena menolak hasil Pemilu 2019 tidak akan terwujud. "Saya pikir itu (gagasan people power) sudah layu sebelum berkembang, menurut saya," kata Bara Senin. (Kompas.com, 29/4/2019) Bara mengakui sebagai pendiri sekaligus Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais masih memegang pengaruh yang strategis. Namun menurut dia, imbauan Amin agar pendukung Prabowo-Sandi bergerak apabila Pemilu 2019 curang tak akan terealisasi. Sebab, Bara melihat fakta bahwa memang tak ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu kali ini. Pernyataan Bara senada dengan penilaian calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno, yang yakin Pemilu 2019 berjalan adil dan jujur. Dalam hal ini ia mengaku tak ada perbedaan prinsip dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. "Enggak ada (perbedaan persepsi), saya enggak punya perbedaan pandangan yang prinsip dan strategis terhadap Pak Prabowo. Saya meyakini bahwa pemilu ini jujur dan adil," kata Sandiaga Uno saat mengunjungi GOR Radio Dalam, tempat penghitungan suara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu. (Kompas.com, 25/4/2019) Selain itu, lanjut Bara Hasibuan, penghitungan manual atau real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga hasilnya tidak jauh berbeda dengan hitung cepat yang dihasilkan sejumlah lembaga. Hingga Senin (29/4/2019), pukul 07.15, data yang masuk mencapai 405.374 TPS dari total 813.350 TPS, atau mencapai 49,84% dari total TPS, cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul dengan 56,19%. Sementara pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianato-Sandiaga Uno mendapat suara 43,81%. "Sekarang proses konstitusionalnya terus berjalan di KPU. Hitung manual KPU juga konsisten dengan hasil quick count," kata Bara. Selain itu, Bara juga tidak melihat pernyataan Amien Rais soal people power itu diamini oleh para pendukung Prabowo-Sandi yang tergabung di Badan Pemenangan Nasional (BPN). "Ketua Umum juga tidak pernah mengeluarkan statement yang mendukung hal tersebut. Sudah tidak ada lagi suara-suara seperti itu," kata Bara. Sebaliknya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan justru telah bertemu Preiden Joko Widodo di Istana pada Rabu, sepekan usai hari coblosan Pemilu 2019. (detik-news, 24/4/2019). *** Selanjutnya.....