Retorika Syukur Nikmat, Keharusan!

ERA pasca-kebenaran (post-truth) amat terasa sejak awal proses Pemilu 2019. Pengap oleh semburan hoaks atau disinformasi yang sengaja memutar balik fakta, bertentangan dengan standar yang ada semisal data Badan Pusat Statistik (BPS). Narasi serbahoaks yang penuh dusta pun mendominasi retorika kufur nikmat dalam kampanye. Istilah kufur nikmat datang dari Jokowi pada kampanye terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan (13/4). Menurut dia, banyak nikmat yang telah didapat bangsa ini, tapi dalam kampanye diingkari, dikufuri, faktanya diputar balik menjadi buruk. Ia contohkan pertumbuhan ekonomi 5% di tengah ketidakpastian global, inflasi yang rendah di kisaran 3%, pengangguran yang terus turun dari 5,9% kini jadi 5,1%, angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah menjadi satu digit (9,66%), semua itu adalah nikmat yang layak disyukuri. Tapi dalam kampanye yang ditonjolkan justru yang serbahaoks, pengangguran semakin banyak, lapangan kerja diberikan kepada tenaga kerja asing dari Tiongkok. Padahal, tenaga kerja asing di Indonesia, termasuk korps diplomatik dan lembaga internasional hanya 0,04%, terendah di dunia. Memutarbalikkan nikmat menjadi hal yang buruk tentu bertentangan dengan moralitas agama. Standarnya; Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Artinya, yang menjadi keharusan untuk diprioritaskan adalah retorika syukur nikmat. Apalagi politik itu kegiatan mengakomodasi kepentingan orang banyak untuk mencapai kemaslahatan hidup bersama. Bagaimana mau meraih maslahat kalau yang disemburkan justru hoaks, retorika kufur nikmat. Tapi bagaimana kalau dalam kampanye pihak oposisi harus mengalahkan petahana, kalau syukur nikmat berarti harus memuji hasil kerja pemerintah. Di negeri demokrasi maju, dengan model sosial-ekonomi dan pemerintahan yang sudah permanen, oposisi selalu bisa membuat varian yang lebih baik bagi memajukan bangsanya hingga memenangi pemilu. Kuncinya mereka bisa mengurai perincian masalah, di mana saja titik kelemahannya, dan apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan yang lebih baik. Dengan itu kepercayaan rakyat terhadap cara mereka dibangun, hingga akhirnya menjatuhkan pilihan pada mereka. Jadi, bukan dengan mem-black out sistem yang ada dinyatakan jelek dan harus dibongkar habis, lalu memulai dari nol lagi. Akibatnya, pilihan yang ditawarkan jauh lebih berisiko gagal, padahal sistem yang sedang berjalan hasilnya benar-benar telah dinikmati rakyat.***