Kiai Kampung Tolak People Power!

JIKA ada kiai Ibu Kota yang menggagas people power menolak hasil Pemilu 2019, para kiai kampung dari berbagai penjuru Tanah Air menolak people power atau apa pun istilahnya karena membawa kerusakan dan mudarat. Pernyataan tegas menolak people power muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tasikmalaya, termasuk menangkal hal apa saja yang sifatnya mendelegitimasi hasil Pemilu 2019, karena dinilai banyak mudaratnya. "Kami menolak segala bentuk delegitimasi hasil Pemilu 2019 ini. Dari segala bentuk, baik dalam bentuk yang sekarang ramai istilah people power," tegas Ketua MUI sekaligus FKUB Kota Tasikmlaya Ate Musrofa, Selasa (14/5). Ate menyatakan aksi people power hanya akan menimbulkan kerusakan, seperti yang terjadi di Jakarta dan semua daerah di Indonesia 1998—1999. "Akhir people power adalah kerusakan dan korban, dan Allah swt tidak menyukai kerusakan," tegas Ate. Menurut Ate, people power mengatasnamakan keadilan tapi ujung-ujungnya kemudaratan. Hal senada ditegaskan Ketua FKUB Kabupaten Kebumen Dawamudin bersama tokoh-tokoh agama menolak gerakan people power pasca-Pemilu 2019. Ia meminta masyarakat tidak mengikuti gerakan yang digaungkan sekelompok orang untuk menumbangkan pemerintahan itu. "People power adalah gerakan inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun. Tindakan people power jika dituruti akan berdampak negatif yang luar biasa, sudah banyak contohnya. Negara hancur karena kegiatan people power," tegas Dawamudin. Sementara para kiai Kabupaten Madiun menolak people power karena meresahkan umat muslim yang sedang berpuasa pada bulan suci Ramadan. People power juga dinilai memecah belah persatuan umat di Indonesia. "Untuk itu, pihak yang terprovokasi dan penggeraknya segera sadar diri, karena gerakan ini bisa memecah belah persatuan NKRI," tegas KH Hakim Azizi mewakili para kiai Madiun. (Kompas.com, 14—15/5) People power adalah gerakan rakyat menggulingkan kekuasaan diktator penindas yang menyengsarakan rakyat seperti Marcos dan Soeharto. Tapi gagasan people power kali ini untuk memprotes hasil perhitungan KPU atas Pilpres 2019. Jadi melenceng, bukan memprotes rezim diktator, karena tidak ada rezim seperti itu sekarang. Ironis, kerja KPU sebagai proses demokrasi memilih pemimpin, malah digeruduk people power untuk mendapat pemimpin di luar jalur konstitusional. Aneh, atas nama demokrasi, menghancurkan demokrasi. ***