Akhir Pansus, Presiden Lolos Makzul!

“MESKI Fraksi Partai Demokrat (FPD) di Pansus Skandal Bank Century DPR kalah telak dengan skor 31-5 (merger 9-0), FPJP (7-2), PMS (7-2), dan aliran dana (8-1), rekomendasi semua fraksi di Pansus justru meloloskan Presiden SBY dari pemakzulan!” ujar Umar.

“Memang, tanggung jawab Boediono (sekarang wakil presiden) dalam bailout Bank Century ada disebut empat fraksi, namun meski presiden/wakil presiden dipilih dalam satu paket, konstitusi mengatur dalam hal pemakzulan—jika terpenuhi syarat-syaratnya—bisa dilakukan hanya terhadap salah satu dari dwitunggal tersebut!”

“Untuk sampai pada pemakzulan atas salah satu dari dwitunggal itu pun, prosesnya tak mudah!” sambut Amir. “Tak mudah, karena paripurna DPR membahas hasil kerja Pansus harus menghasilkan pernyataan pendapat DPR yang menjurus proses pemakzulan! Padahal, tak satu pun rekomendasi fraksi di Pansus menjurus ke sana—semua mengarahkan ke proses hukum!”

“Berarti, proses pemakzulan baru bisa dimulai prosesnya setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap—bisa menunggu bertahun-tahun!” tegas Umar. “Setelah ada putusan tetap dimaksud, DPR sidang paripurna untuk membuat pernyataan pendapat

menuju pemakzulan! Tak bisa pula langsung membawa proses pemakzulan itu ke MPR, tapi harus lebih dahulu ke MK untuk menguji apakah dengan hukuman yang ada memenuhi syarat untuk MPR sidang memproses pemakzulan! Di MPR juga harus tercapai suara mayoritas untuk memakzulkan—syarat yang tak gampang!”

“Dengan demikian tampak, Presiden SBY sangat aman dan amat jauh dari ancaman pemakzulan!” timpal Amir. “Juga Boediono, prosesnya belum tentu sampai tingkat itu! Dengan proses hukum peluangnya fifty-fifty untuk vonis tidak bersalah!”

“Namun di balik itu, semakin jelas bagi kader Partai Demokrat (PD) untuk kecewa pada mitra koalisinya yang telah mempermalukannya di muka publik bangsa dengan skor telak 31-5 itu!” tegas Umar. “Untuk itulah, tokoh-tokoh penting PD mulai Sekjen Amir Syamsuddin, Ketua FPD DPR Anas Urbaningrum, anggota Dewan Pembina Hayono Isman, dan Ruhut Sitompul, tegas akan mengusulkan kembali pada Presiden SBY untuk me-reshuffle kabinet! Apakah Presiden SBY, pemilik hak prerogatif, akan memenuhi usulan itu?”

“Keputusan Presiden SBY dalam hal ini akan jadi barometer, sejauh mana komitmennya terhadap pemahaman atau persepsi publik atas demokrasi yang menjadi alas pandangan dan sikap mitra-mitra koalisi PD—terutama PKS yang mendukung pemenangannya di pilpres!” timpal Amir. “Lalu, persepsi publik terhadap komitmen tersebut akan menentukan popularitas SBY selanjutnya! Tebak sendiri bakal seperti apa pertimbangan SBY jika mempertaruhkan popuparitas dirinya!” ***